Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI Sheane Gunadi; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Hak Tanggungan diatur spesifik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dimana tahap pemberian dan pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh PPAT. Dalam rangka menyikapi era revolusi industri 4.0, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Peraturan Menteri ATR / KaBPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik. Kantor Pertanahan Kota Bekasi menerapkan sistem hak tanggungan elektronik dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ini. Perbedaan terletak pada pendaftaran Hak Tanggungan. Maka, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pendaftaran hak tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Bekasi dan kendala hukum pendaftaran Hak Tanggungan elekronik di Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Guna menjawab permasalahan, maka dilakukan penelitian yuridis normatif bersumber pada data sekunder dan data primer, dan ditarik kesimpulan dengan metode logika deduktif. Kesimpulannya adalah pelaksanaan Hak Tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Bekasi membagi tugas antara PPAT dan Kreditur dimana PPAT hanya sampai kepada pembuatan APHT dan kegiatan pendaftaran dilakukan oleh Kreditur serta kendalanya adalah jaminan hak atas tanah sudah harus bersertifikat berbeda dengan Pasal 10 ayat (3) UUHT, sistem error serta WNA yang belum terkoordinasi sebagai pengguna layanan HT-el. Saran yang dapat diberikan penulis adalah perlu dilakukan penambahan pasal dalam UUHT dan penyesuaian UU terkait serta memperbaiki kekurangan dalam Peraturan Menteri ini.

PERBANDINGAN PENGATURAN DAN TATA CARA JUAL BELI TANAH DI NEGARA INDONESIA DAN NEGARA SELANDIA BARU Anak Agung Krisna Sumantri; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 2 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Kegiatan jual beli tanah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dan Land Act 1948, Land of Property 2007, Land Transfer Act 2017 merupakan ketentuan pelaksanaan jual beli tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Pokok Permasalahan mengenai: bagaimana pengaturan jual beli tanah di Indonesia dan Selandia Baru? dan bagaimana tata cara jual beli tanah di Indonesia dan Selandia baru? Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe yuridis normatif dengan data sekunder,yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif analitis,serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari penulis ini menyebutkan bahwa (1) Bahwa di Indonesia maupun Selandia Baru sama-sama mengatur mengenai Tanah serta jual beli tanah didalam peraturan perundang undangan mereka dan di Indonesia maupun di Selandia Baru terdapat perbedaan dalam hal Konsepsi hukum yang dianut, hak penguasaan atas tanah, objek jual beli tanah, dan antara Indonesia dan Selandia Baru berbeda (2) Bahwa di Indonesia maupun selandia baru tidak terdapat persamaan dalam hal tata cara jual beli tanah namun terdapat perbedaan dalam hal jual beli tanah di Indonesia dan Selandia Baru.

PERBANDINGAN HUKUM TANAH TERLANTAR DI INDONESIA DAN MALAYSIA Sa’adatud Daroini; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan National Land Code 1965 secara umum tanah terlantar merupakan tanah yang dengan sengaja tidak digunakan, diusahakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan penggunaan tanahnya. Permasalahan yang diangkat ialah mengenai perbandingan hukum tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia? (2) Apa faktor yang menyebabkan perbedaan hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan data primer dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan pertama, hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Indonesia yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010, Peraturan Kepala BPN No 4 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2011. Sedangkan hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Malaysia yaitu National Land Code 1965. Setelah mengetahui hukum positif yang mengatur tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia, maka akan terlihat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah mengenai pengertian tanah dan adanya kebutuhan konkret masyarakat akan tanah. Sedangkan perbedaannya berupa pengertian tanah terlantar, kriteria tanah terlantar, pihak yang berwenang dalam penertiban tanah terlantar, tahapan penetapan tanah terlantar serta pendayagunaan tanah terlantar. Kesimpulan kedua, faktor yang menyebabkan perbedaan hukum positif tanah mengenai tanah terlantar di Indonesia dan Malaysia yaitu perbedaan konsepsi hukum tanah dan perbedaan peraturan yang mengatur mengenai tanah terlantar.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP Nabila Mardiyah Alkadrie; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dalam pelaksanaannya di Kota Pontianak ditemukan berbagai kendala. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan dari program PTSL di Kota Pontianak telah sesuai dengan PerMen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 dan kendala apa saja yang terjadi serta upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, data sekunder dan data primer, penarikan kesimpulan secara deduktif, dan dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan PTSL dilakukan dalam suatu wilayah kelurahan/desa,. Beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan PTSL adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat pentingnya pendaftaran tanah. Kantor Pertanahan melalui berbagai upaya mengatasai kendala tersebut sehingga program PTSL dapat dilaksanakan dengan sukses. Di Kota Pontianak pelaksanaan PTSL belum sesuai dengan peraturan, untuk mengatasi kendala dalam masyarakat tersebut Kantor Pertanahan Kota Pontianak mengadakan sosialisasi untuk masyarakat mengenai PTSL.

KAJIAN YURIDIS PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP), DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2382 K/PID.SUS/2016) Dawat Christian; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Penangkapan ikan tanpa memiliki SIUP merupakan suatu pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pidana dan denda, meskipun telah ada ancaman tersebut masih saja ada pihak-pihak tertentu yang melanggar peraturan tersebut, seperti halnya dalam kasus KM. Barakah 5 yang melakukan penangkapan ikan tanpa SIUP. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kesesuaian prosedur penangkapan ikan oleh KM. Barakah 5 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2382 K/Pid.Sus/2016 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan bagaimana sanksi atas penangkapan ikan KM. Barakah 5 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2382 K/Pid.Sus/2016 berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan tipe hukum normatif dengan sifat penelitian yang digunakan deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder, kemudian pengelolaan dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian meunjukan bahwa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh KM. Barakah 5 tidak sesuai dengan aturan dalam Perundang-Undangan, karena pelaku melakukan penangkapan ikan tanpa SIUP. Sanksi Hukum atas penangkapan ikan tanpa SIUP diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berisi tentang sanksi pidana penjara dan denda. Pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

KAJIAN YURIDIS PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP), DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2382 K/PID.SUS/2016) Dawat Christian; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Penangkapan ikan tanpa memiliki SIUP merupakan suatu pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi pidana dan denda, meskipun telah ada ancaman tersebut masih saja ada pihak-pihak tertentu yang melanggar peraturan tersebut, seperti halnya dalam kasus KM. Barakah 5 yang melakukan penangkapan ikan tanpa SIUP. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kesesuaian prosedur penangkapan ikan oleh KM. Barakah 5 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2382 K/Pid.Sus/2016 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan bagaimana sanksi atas penangkapan ikan KM. Barakah 5 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2382 K/Pid.Sus/2016 berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan tipe hukum normatif dengan sifat penelitian yang digunakan deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder, kemudian pengelolaan dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian meunjukan bahwa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh KM. Barakah 5 tidak sesuai dengan aturan dalam Perundang-Undangan, karena pelaku melakukan penangkapan ikan tanpa SIUP. Sanksi Hukum atas penangkapan ikan tanpa SIUP diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berisi tentang sanksi pidana penjara dan denda. Pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

KAJIAN KAPAL BERBENDERA INDONESIA YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ANDON DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERIKANAN: STUDY OF INDONESIAN FLAG VESSELS CARRYING OUT FISHING WITHOUT ANDON FISHING PERMITS REVIEWED FROM THE FISHERIES LAW Romariotua; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol 6 No 3 (2024): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v6i3.21121

Andon Fishing Permit is a written permit that must be owned by every fishing vessel to catch fish outside its administrative domicile area, but there are still parties who catch fish outside their domicile without an Andon SIPI as in Decision Number 23/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj. The problem is 1) How are fishing business activities carried out by Indonesian-flagged vessels without an Andon Fishing Permit in Decision Number 23/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj. reviewed from the Fisheries Law? 2) Is the Decision of the Labuan Bajo District Court Number 23/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj. in accordance with the Fisheries Law? This normative legal research. The research shows that fishing outside the administrative domicile without an Andon Fishing Permit (SIPI) is prohibited under Law Number 45 of 2009 in conjunction with Ministerial Regulation KP Number 25 of 2020. Decision Number 23/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj. aligns with Article 27 paragraph 1 of the Fisheries Law 2009. The conclusion is that fishing without a permit violates the Fisheries Law, and the court's decision complies with the legal provisions.

PERBANDINGAN HUKUM PERIKANAN ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI ILLEGAL FISHING: Comparison of Fishery Laws between Indonesia and Japan Regarding Illegal Fishing Ferdy Mahindra Azhary; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 3 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i3.23140

Comparative law is an activity to study the legal systems that apply in various countries in order to find similarities and differences in structure, principles, and implementation. In Indonesia, provisions regarding fisheries are regulated through Law Number 45 of 2009 which is an amendment to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, while in Japan fisheries law is regulated in the Japanese Fisheries Law. The formulation of the problem is what are the similarities and differences between fisheries law in Indonesia and Japan regarding illegal fishing and how to handle the problem of illegal fishing in Indonesia and Japan. This research is a normative legal research, descriptive type, using secondary data analyzed qualitatively, conclusions are drawn through deductive methods. The results of the discussion and conclusions are that there are differences and similarities in fisheries law between Indonesia and Japan regarding illegal fishing, namely similarities in terms of the existence of laws related to fisheries, the involvement of multi-sector law enforcement agencies, granting rights through official permits and commitment to international cooperation and there are also differences in fisheries law in Indonesia and Japan, namely the legal basis for fisheries, types of permits and licensing systems.

ANALISIS KESESUAIAN PENGUSAHAAN AIR TANAH OLEH PT. TIRTA INVESTAMA DI KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN TENTANG SUMBER DAYA AIR: Analysis of the Compliance of Groundwater Extraction Permits by PT. Tirta Investama in Bogor Regency Based on Water Resource Regulations Bagas Arya Putra; Sri Untari Indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 4 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i4.23165

Water has an important role as a basic human need as regulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Provisions regarding water are regulated through Law Number 17 of 2019. The formulation of the problem is to examine the suitability of the Groundwater Business Permit held by PT. Tirta Investama in Bogor Regency. This study uses a normative juridical approach with a descriptive method based on secondary data, including a study of Law No. 17 of 2019 concerning Water Resources. The analysis was carried out qualitatively, with deductive conclusions drawn. The results of the study indicate that the Groundwater Business Permit held by PT. Tirta Investama is in accordance with applicable regulations regarding the Standards for Implementing Groundwater Extraction Permits.

- UPAYA DEBITUR UNTUK MEMPEROLEH RISALAH LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN: - Wieke Septiani Putri; Sri Untari indah Artati
Reformasi Hukum Trisakti Vol 5 No 4 (2023): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v5i4.18367

Agraria, in the narrow sense, pertains to land as the subject of mortgage rights. When a debtor defaults, the land is executed. However, the auction process conducted by PT BANK BNI without providing a notice of auction to the debtor who granted the mortgage rights, as regulated in PERMENKEU Number 213/PMK.06/2020, has become a subject of debate. This research is a normative legal study, employing descriptive analysis and utilizing secondary data. The data is qualitatively analyzed with deductive conclusions. The research findings indicate that the auction process that does not provide a notice of auction to the debtor is in accordance with the provisions of PERMENKEU Number 213/PMK.06/2020. However, the judge relies on a legal basis that is not appropriate, namely UUPK and POJK Number 1/POJK.07/2013, whereas it should be based on UUHT and PERMENKEU Number 213/PMK.06/2020. Debtors are no longer considered consumers of BANK BNI if the auction notice is issued by KPKNL. The efforts of the debtor regarding the auction of land rights are not in line with PERMENKEU Number 213/PMK.06/2020, as there is no provision stating that the owner of the property has the right to obtain a copy of the auction notice

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search