Reni Dwi Purnomowati
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

KEWENANGAN DINAS KESEHATAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH REVISI JURNAL AMICUS FINAL BERDASARKAN PEMERINTAHAN ACEH Salsabila, Fania; Purnomowati, Reni Dwi
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.26106

Abstract

Pembangunan infrastruktur kesehatan merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak. Di Provinsi Aceh, penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan dalam kerangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu, kewenangan penyelenggaraan urusan kesehatan juga diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Dinas Kesehatan dalam pembangunan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan sistem Pemerintahan Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan memiliki kewenangan administratif dan teknis yang strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kesehatan daerah. Namun, implementasi kewenangan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kondisi geografis, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh agar pembangunan infrastruktur kesehatan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PARIWISATA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 : The Regulation of Street Vendors in the Bukittinggi Tourism Area Based on Regional Regulation Number 2 of 2024 Mochammad Defin Febrian Paulo; Reni Dwi Purnomowati
Reformasi Hukum Trisakti Vol 8 No 2 (2026): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v8i2.25198

Abstract

The presence of street vendors in the touristy locations of Bukittinggi City creates a contradiction between maintaining public order and supporting their economic life for local people. The management of street vendor impacts is a key function of the local government in controlling and regulating informal vending activities in public areas. This research examines the role of the Local Government in regulating street vendors in Bukittinggi Tourism Area based on Perda (Regional Regulation) Number 2 of 2024 concerning Public Order and Safety. This study is based on a normative legal methodology with statutory and conceptual methods. The results of this study demonstrate that the regulation serves as a legal foundation for policy-making, location designating by the Mayor, and its enforcement through administrative sanctions issued by regional police. But its application is not universal, mainly because the guidance, supervision, and integrated management are damaged. Thus, a broader and more durable approach is needed to reconcile public order and social justice.