Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

TEORI KEDAULATAN RAKYAT BERDASARKAN KONSTITUSI Rakhbir Singh; Taufiqurrohman Syahur
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 8 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i8.1237

Abstract

Teori hukum adalah sebuah bidang dalam ilmu hukum yang berfokus pada pemahaman, analisis, dan pengembangan konsep-konsep hukum. Ini melibatkan penelitian dan pembahasan tentang sifat, asal-usul, ruang lingkup, dan pengaruh hukum dalam masyarakat. Dalam teori hukum dipelajari juga mengenai Teori kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar dalam banyak negara demokratis, dan itu memainkan peran penting dalam pengembangan sistem hukum yang menghormati hak asasi manusia, mendorong partisipasi politik, dan memastikan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMULIHAN LINGKUNGAN PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN ATAS PENCEMARAN LIMBAH ALUMINIUM PT SIDO AGUNG ALUMINIUM Witasya Aurelia Sulaiman; Tomi Khoyron Nasir; Rakhbir Singh; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i5.3187

Abstract

Penulisan ini bertujuan mengetahui peranan hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik sehingga lingkungan hidup dapat dinikmati oleh generasi berikutnya di masa yang akan datang. Kasus perusakan lingkungan yang baru – baru ini terjadi tepatnya pertengahan tahun 2023 di daerah Pasuruan dimana PT Sido Agung Aluminium membuang limbah produksi aluminiumnya kedalam sungai persawahan di Pasuruan Jawa Timur sehingga mengakibatkan rusaknya padi yang ditanam di persawahan tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tinjauan literatur (library research). Dari pembahasan disimpulkan bahwa mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Kemudian, dalam mengatasi kerusakan lingkungan pertanian di Pasuruan maka PT Sido Agung Aluminium diharuskan membayar ganti rugi berupa uang denda kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan dan masyarakat sekitarnya serta perusahaan tersebut memperbaiki unit pengolahan limbahnya sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan oleh dinas lingkungan setempat. Sebagai pendukung terlaksananya aturan perlindungan lingkungan hidup tersebut adalah harus dilibatkan aparatur pemerintah daerah setempat yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan sebagai pedoman perlindungan lingkungan hidup.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN TANTANGAN HUKUM KONTEMPORER ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI ERA GLOBALISASI Irwan Triadi; Rakhbir Singh
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i5.3197

Abstract

Jurnal ini mengeksplorasi hubungan antara perlindungan lingkungan dan tantangan hukum kontemporer, dengan fokus pada analisis implementasi kebijakan lingkungan di era globalisasi. Di dunia yang saling terhubung seperti saat ini, isu lingkungan melampaui batas-batas nasional, memerlukan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Studi ini menyelami kompleksitas hukum lingkungan, mempertimbangkan interaksi dinamis antara prinsip-prinsip hukum, formulasi kebijakan, dan strategi implementasi praktis. Melalui pendekatan multidisipliner, jurnal ini menguji lanskap evolusi tata kelola lingkungan di tengah-tengah kekuatan globalisasi, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi. Dengan menganalisis studi kasus dan kerangka regulasi secara kritis, jurnal ini menilai efektivitas kebijakan lingkungan saat ini dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan menjaga integritas ekologis. Selain itu, jurnal ini membahas peran kerja sama internasional, mekanisme hukum, dan kerangka kerja institusional dalam mempromosikan konservasi lingkungan dan mengatasi ancaman lingkungan lintas batas. Jenis Penelitian hukum yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Jurnal ini bertujuan menambah wawasan yang diperoleh dari analisis ini agar berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang interaksi antara hukum, kebijakan, dan perlindungan lingkungan dalam konteks global kontemporer, menawarkan perspektif berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, sarjana, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata kelola lingkungan dan upaya keberlanjutan
PEMBUKTIAN ILMIAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: PERAN ILMU FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM Rakhbir Singh; Handar Subhandi Bakhtiar
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i2.6721

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dan sering kali menyulitkan proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran ilmu forensik dalam pembuktian ilmiah terhadap kasus korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kualitatif terhadap studi kasus serta wawancara dengan ahli forensik dan penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik-teknik forensik, seperti analisis data keuangan, pemeriksaan dokumen, dan pengumpulan bukti digital, dapat meningkatkan akurasi dan objektivitas dalam proses penyidikan. Selain itu, kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan ahli forensik terbukti efektif dalam mengungkap fakta-fakta yang sulit teridentifikasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi ilmu forensik dalam penegakan hukum tidak hanya memperkuat pembuktian dalam kasus korupsi tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan kapasitas SDM dan memanfaatkan teknologi modern untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.
ANALISIS HUKUM TERORISME TERHADAP KASUS KERUSUHAN DI MAKO BRIMOB Daya Nur Pratama; Rakhbir Singh; Slamet Tri Wahyudi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i11.7132

Abstract

Kasus kerusuhan di Mako Brimob, Depok, pada tahun 2018 merupakan salah satu peristiwa penting dalam konteks penanganan terorisme di Indonesia. Kerusuhan ini melibatkan narapidana teroris yang menimbulkan korban jiwa dan mengancam stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terorisme yang diterapkan dalam penanganan kasus tersebut, termasuk regulasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 (yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan putusan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kerusuhan di Mako Brimob memanfaatkan pendekatan hukum terorisme untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum dan pemberantasan ekstremisme. Selain itu, penelitian ini menyoroti tantangan dalam implementasi hukum terorisme, termasuk koordinasi antarlembaga dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam kebijakan penanggulangan terorisme, termasuk optimalisasi pencegahan dan rehabilitasi narapidana teroris untuk mencegah insiden serupa di masa depan.