Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Tabayyun : Journal of Islamic Studies
Alfi Syahrin
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
The Role Of The Statistics And Cryptography Information Communication Services In Advertising Community Services At Baliho, Deli Serdang Regency Alfi Syahrin; Syukur Kholil
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.616 KB) | DOI: 10.35335/legal.v11i3.384

Abstract

Mass communication is the dissemination of information to a large audience via communication channels. Mass communication will be defined as the communication of a wide variety to a large audience. The objective of this study is to determine Diskominfostan's role in advertising public services on billboards in Kab. Deli Serdang and the community benefits of public service advertisements on billboards. This descriptive qualitative study examines the role of the Department of Communication, Information, Statistics, and Coding (Diskominfostan) in promoting public services through billboards in the Deli Serdang Regency.
WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MEDAN TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Alfi Syahrin; Annisa Sativa
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1408

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2024 sebagai perwujudan kedaulatan rakyat memiliki potensi terjadinya pelanggaran administratif, etik, maupun pidana pada setiap tahapan, sehingga memerlukan pengawasan yang kuat dan berintegritas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan. Permasalahan dalam penelitian ini ke wewenang Bawaslu Kota Medan dalam melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran Pilkada 2024 serta tinjauan Fiqh Siyasah dalam kewenangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif kewenangan Bawaslu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah seperti al-‘adl (keadilan), amanah, hisbah, dan maslahah ‘ammah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis kelembagaan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan Bawaslu Kota Medan telah memadai dan mencakup fungsi pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran pemilihan, yang diimplementasikan melalui pengawasan setiap tahapan, koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat penegak hukum, serta penanganan laporan masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah, peran tersebut sejalan dengan konsep hisbah sebagai mekanisme pengawasan publik demi menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umum. Namun demikian, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan konsistensi regulasi agar pelaksanaan pengawasan pemilihan semakin efektif, profesional, dan berintegritas.
Problematika Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dan Implikasinya terhadap Hak Kewarisan dalam Perspektif Fiqh Islam Alfi Syahrin; Annisa Salsabila Nasution; Jasmine Firdaus Harahap; Izdihar Naufal Al Wafi; M. Ryan pasha
Tabayyun : Journal Of Islamic Studies Vol. 4 No. 01 (2026)
Publisher : Yayasan Dar Arrisyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66174/6qj78n85

Abstract

The issue of joint property distribution following divorce remains a significant legal concern in Indonesia, particularly when assets acquired during marriage are transferred to third parties and subsequently affect inheritance distribution. This study aims to analyze the legal status of joint property transferred to third parties after divorce and to examine its implications for inheritance rights from the perspective of Islamic law in Indonesia. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), and relevant judicial decisions, while secondary materials consist of scholarly books, journal articles, and legal doctrines. The findings reveal that joint property in Islamic law can be understood through the concept of syirkah (partnership), which recognizes the collective ownership of assets acquired during marriage. Consequently, the unilateral transfer of joint property to third parties without the consent of the other spouse constitutes a violation of the principles of justice, trust, and property protection (ḥifẓ al-māl), and such transfers may be legally challenged and annulled. Furthermore, unresolved disputes concerning joint property create legal uncertainty in inheritance distribution because the portion belonging to the former spouse must first be separated before the deceased’s estate can be distributed to heirs. Therefore, the settlement of joint property disputes serves as a legal prerequisite for the implementation of Islamic inheritance law and functions as an instrument to ensure legal certainty, justice, and the protection of property rights. The study contributes to the development of Islamic family law by demonstrating the interrelationship between post-divorce joint property disputes and inheritance law within the framework of syirkah and maqāṣid al-sharī‘ah.
IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN LAMPU ISYARAT STROBO PADA MASYARAKAT SIPIL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN JALAN, UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASID SYARIAH Alfi Syahrin; Rahmat Efendi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.946

Abstract

Maraknya penggunaan lampu isyarat (strobo) oleh masyarakat sipil menjadi keresahan bagi pengendara di jalan raya. Masyarakat dengan mudah mendapatkan akses untuk menggunakannya tanpa ada peraturan yang tegas. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian penggunaan strobo dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta prinsip-prinsip hukum Islam seperti hifz an-nafs (perlindungan jiwa) dan kaidah la dharar wala dhirara  (larangan membahayakan diri dan orang lain). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strobo hanya diperbolehkan untuk kendaraan khusus seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan dinas sesuai ketentuan UU LLAJ. Sementara itu, pelaku usaha dinilai lalai dalam memberikan informasi yang benar kepada konsumen, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam UUPK. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya perlindungan jiwa hifz an-nafs sebagai nilai fundamental dalam etika hukum. Penyalahgunaan strobo berpotensi menimbulkan ancaman keselamatan di jalan raya, sehingga bertentangan dengan prinsip menjaga keselamatan jiwa manusia. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga kerangka hukum dan etika tersebut saling melengkapi dalam membentuk sistem perlindungan menyeluruh bagi pengguna jalan.
Co-Authors Annisa Salsabila Nasution Annisa Sativa Izdihar Naufal Al Wafi Jasmine Firdaus Harahap M. Ryan pasha Rahmat Efendi Syukur Kholil