Garuda - Garba Rujukan Digital

Validity of Selling Plants of Land with Credit in The Prespective of National Agrarian Law Suyanto; Mokh Thoif; Subekti
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

In meeting the personal and social needs of the community for land in everyday life and with limited purchasing power in the midst of an economic downturn due to the Covid-19 pandemic and limited availability of residential land, for land sellers it is carried out by providing land through plots of land in the form of plots -Plots are ready to build while for buyers it is done by installment or credit. This research is a normative research that examines various laws and regulations, norms, concepts and jurisprudence using a conceptual, statutory and philosophical approach. In making a sale and purchase agreement Land sale and purchase agreements are generally subject to articles 1457, 1458 and 1459 Burgelijk wet Boek (BW), which require a seller and a buyer and the legal terms of the agreement as stipulated in article 1320 BW, which are marked by an agreement and the surrender of the object (levering) but since the enactment of the Basic Agrarian Law the provisions for buying and selling land are subject to customary law, namely carried out with the cash and clear concept.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Karyawan Terdampak Pandemi Covid-19 Mokh. Thoif
Perspektif Hukum VOLUME 22 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v22i2.125

The COVID-19 pandemic has occurred in almost all parts of the world, resulting in enormous changes, especially in various business circles. This study aims to examine the termination of employment due to the COVID-19 pandemic in terms of the Job Creation Act. The writing method uses a normative legal approach that relies on laws, reference materials, and documents relevant to the legal issues being studied. Based on the results of the study, it can be stated that layoffs are allowed in the conditions of the COVID-19 pandemic because the pandemic is classified as a forced emergency. Furthermore, the existence of such layoffs provides legal consequences for business actors who are obliged to pay workers in the form of legal protection for workers in the form of severance pay, award money. period of service and compensation for entitlements.

ANALISA EFEK MODE KEGAGALAN PENGENDALIAN K3 PADA PROYEK KONSTRUKSI Sugiyanto Sugiyanto; Mokh. Thoif
Rang Teknik Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Januari 2023
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Sektor konstruksi hingga saat ini masih menyumbang angka terbesar (32%) kasus terjadinya kecelakaan kerja di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisa efek mode kegagalan pengendalian K3 pada proyek konstruksi. Data 50 responden digunakan untuk melakukan penilaian risiko dengan kriteria nilai efek keparahan, nilai keterjadian dan nilai deteksi. Metode analisa efek mode kegagalan digunakan dalam perhitungan nomor prioritas risiko (RPN). Hasil penelitian ini mendapatkan pada komitmen manajemen puncak meliputi penerapan kebijakan K3 terintegrasi dengan manajemen perusahaan, perusahaan memberikan prioritas terhadap program K3, manajemen pengawasan efektif dalam pelaksanaan K3 dan kebijakan K3 dilaksanakan untuk mendukung kinerja karyawan; seluruhnya menjadi prioritas untuk diperbaiki segera karena sifatnya kritis dalam pengendaliannya. Pada peraturan dan prosedur K3, didapatkan prosedur K3 diterapkan dengan konsisten serta peraturan dan prosedur diperbaiki secara berkala; keduanya menjadi prioritas untuk diperbaiki segera karena sifatnya kritis dalam pengendaliannya. Pada lingkungan pekerja yang meliputi tercipta lingkungan kerja yang memotivasi program K3, lingkungan kerja yang aman dalam mendukung program K3 serta lingkungan dapat membentuk karakter dan budaya dalam kepatuhan program K3; seluruhnya menjadi prioritas untuk diperbaiki segera karena sifatnya kritis dalam pengendaliannya. Pada metode kerja meliputi pelibatan tenaga ahli K3 dalam kegiatan kostruksi dan metode kerja yang mendukung tindakan aman dalam bekerja, keduanya menjadi prioritas untuk diperbaiki segera karena sifatnya kritis dalam pengendaliannya.

ANALISA FAKTOR PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Mokh. Thoif; Sugiyanto Sugiyanto
Rang Teknik Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Januari 2023
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Tenaga kerja merupakan pemeran utama dalam proyek konstruksi, memiliki risiko dapat mengalami kecelakaan kerja. Penelitian ini diselenggarkan dengan tujuan menganalisa faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Data dikumpulkan dari 43 responden di bidang konstruksi dengan memberikan penilaian faktor dalam perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi. Analisa indek kepentingan relative (RII) digunakan untuk mendapatkan faktor perlindungan tenaga kerja nilai RII tertinggi yang menjadi fungsi terpenting dari faktor lainnya. Hasil analisa diperoleh kebijakan K3 dilaksanakan untuk mendukung kinerja karyawan dan pelibatan tenaga ahli K3 dalam kegiatan konstruksi, memiliki RII=98,14% sebagai peringkat ke-1. Pada peringkat ke-2 pekerja melakukan pekerjaannya dengan cara yang aman serta lingkungan dapat membentuk karakter dan budaya dalam kepatuhan program K3, memiliki RII=96,74%. Pada peringkat ke-3 penerapan kebijakan K3 terintegrasi dengan manajemen perusahaan dengan memiliki RII=96,28%. Pada peringkat ke-4 perusahaan memberikan prioritas terhadap program K3, peraturan dan prosedur K3 diperbaiki secara berkala serta tercipta lingkungan kerja yang memotivasi program kerja K3, memiliki RII=95,81%. Pada peringkat ke-5 prosedur K3 diterapkan dengan konsisten dengan memiliki RII=95,35%. Hasil temuan ini mengkonfirmasi kelima faktor perlindungan tersebut menjadi prioritas pada penyelenggaraan proyek konstruksi dalam mencapai kondisi nihil kecelakaan.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Pembukuan Perusahaan Tutik Asmorowati; Mokh Thoif; Suyanto Suyanto; Dwi Wachidiyah Ningsih
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1258

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyalahgunaan pembukuan perusahaan. fraud merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain. Aktivitas itu bisa dilakukan oleh oknum dari dalam atau luar perusahaan. Tujuannya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kasus fraud dalam laporan keuangan semakin banyak ditemukan di Indonesia seiring dengan semakin kompleksnya bisnis dan meningkatnya peluang investasi. Perusahaan berupaya menyajikan laporan keuangan agar dapat menarik investor untuk berinvestasi di perusahaannya. Studi pustaka dari penelitian sebelumnya dalam penelitian ini. Hasil survey dan penelitian ACFE Global menunjukan bahwa setiap tahun rerata 5 persen dari pendapatan organisasi menjadi korban fraud. Di dalam situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perusahaan swasta bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak terlepas dari risiko fraud. Hal itu terlihat dari kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat BUMN meningkat drastis dalam dua tahun terakhir. Pada akhirnya, pengendalian fraud menjadi tanggung jawab perusahaan. Guna menguatkan budaya anti-fraud di perusahaan, maka perlu beberapa program antara lain, penguatan kode etik, peningkatan kesadaran terhadap aktivitas fraud, sikap pemimpin dan sosialisasi anti fraud, baik kepada internal maupun eksternal perusahaan. Tak hanya itu, untuk menangkal tindak kecurangan laporan keuangan dan memudahkan pengungkapan aktivitas terindikasi korupsi, organisasi bisnis juga perlu merancang sistem pengendalian risiko fraud secara spesifik.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Pembukuan Perusahaan Tutik Asmorowati; Mokh Thoif; Suyanto Suyanto; Dwi Wachidiyah Ningsih
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1258

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyalahgunaan pembukuan perusahaan. fraud merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain. Aktivitas itu bisa dilakukan oleh oknum dari dalam atau luar perusahaan. Tujuannya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kasus fraud dalam laporan keuangan semakin banyak ditemukan di Indonesia seiring dengan semakin kompleksnya bisnis dan meningkatnya peluang investasi. Perusahaan berupaya menyajikan laporan keuangan agar dapat menarik investor untuk berinvestasi di perusahaannya. Studi pustaka dari penelitian sebelumnya dalam penelitian ini. Hasil survey dan penelitian ACFE Global menunjukan bahwa setiap tahun rerata 5 persen dari pendapatan organisasi menjadi korban fraud. Di dalam situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perusahaan swasta bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak terlepas dari risiko fraud. Hal itu terlihat dari kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat BUMN meningkat drastis dalam dua tahun terakhir. Pada akhirnya, pengendalian fraud menjadi tanggung jawab perusahaan. Guna menguatkan budaya anti-fraud di perusahaan, maka perlu beberapa program antara lain, penguatan kode etik, peningkatan kesadaran terhadap aktivitas fraud, sikap pemimpin dan sosialisasi anti fraud, baik kepada internal maupun eksternal perusahaan. Tak hanya itu, untuk menangkal tindak kecurangan laporan keuangan dan memudahkan pengungkapan aktivitas terindikasi korupsi, organisasi bisnis juga perlu merancang sistem pengendalian risiko fraud secara spesifik.

Strategi Pengembangan Keterampilan Hidup Warga Belajar Paket C Melalui Pelatihan Kaligrafi Di PKBM Al Mubarok 2 Genteng, Banyuwangi Firsta Bagus Sugiharto; Zaki Al Mubarok; Mokh Thoif; Tomas Surandoko
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/japi.v9i2.6011

Program Pengembangan Keterampilan Hidup melalui pelatihan kaligrafi di PKBM Al Mubarok 2 Genteng Banyuwangi dirancang untuk meningkatkan keterampilan hidup (life skills) warga belajar Paket C. Pelatihan ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan peserta dan penyusunan kurikulum yang mencakup teknik kaligrafi, manajemen waktu, kerja sama tim, serta keterampilan berwirausaha. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah partisipatif, melibatkan demonstrasi langsung oleh instruktur, praktek mandiri, dan evaluasi berkala untuk memastikan pemahaman dan kemajuan peserta. Motivasi warga belajar diperkuat melalui pemberian sertifikat, penghargaan untuk karya terbaik, serta pameran hasil karya. Dukungan psikososial juga diberikan untuk membantu peserta mengatasi hambatan pribadi dan sosial. Evaluasi pelatihan dilakukan secara berkala melalui penilaian hasil karya, observasi, dan feedback dari peserta, yang kemudian digunakan untuk menyempurnakan program. Selain itu, PKBM Al Mubarok 2 menjalin kerjasama dengan komunitas seni lokal dan lembaga lainnya untuk memperluas akses dan peluang bagi peserta pelatihan. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan artistik, rasa percaya diri, dan peluang usaha bagi warga belajar. Pelatihan kaligrafi tidak hanya mengembangkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi warga belajar dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Program ini membuktikan bahwa pendekatan yang komprehensif dan partisipatif dalam pelatihan keterampilan hidup dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Pencegahan Stunting Melalui Kader Bina Keluarga Balita (BKB) di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang Mokh Thoif; Firsta Bagus Sugiharto; Tauherate Tauherate
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 8, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/japi.v8i3.5373

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatarbelakangi oleh tingginya prevelensi stunting di Indonesia yang mencapai 21,6% pada Tahun 2023. Tingginya angka stunting diperlukan tindakan khusus, salah satunya di Posyandu Desa Banjarejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang yaitu dengan cara Bina Keluarga Balita (BKB). Hasil kegiatan menunjukan terdapat adanya penurunan angka stunting di Posyandu Desa Banjarejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang melalui penerapan Bina Keluarga Balita (BKB). Keberlangsungan kegiatan ini ditunjukkan melalui pelatihan kader BKB di Posyandu Desa Banjarejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, pembentukan struktur staf BKB Desa Banjarejo, pembentukan BKB Kasih Bunda Desa Banjarejo SK (Surat Keputusan), dan pembentukan staf BKB Desa Banjarejo yang mendapatkan pelatihan dasar. Pelaksanaan BKB di Puskesmas Ngantang ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan puskesmas dengan persiapan alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BKB.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search