Garuda - Garba Rujukan Digital

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Dwi Wachidiyah Ningsih; Hanifatul Hidayah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Setiap subjek hukum dapat mengajukan gugatan maupun permohonan melewati peradilan (litigasi) ataupun di luar peradilan (non litigasi). Pengadilan juga sudah menggunakan teknologi digital dalam informasi untuk penanganan suatu perkara yang lebih cepat, mudah dan biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik adalah bentuk nyata pengembangan teknologi di Pengadilan. Rumusan yang ada pada penulisan ini adalah apakah persidangan elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Hirarki Perundang-undangan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapat adalah Kedudukan PERMA jika dibandingkan dengan HIR dan RGB, masih berada di bawah dalam tata hierarkis Peraturan Perundang-Undangan. Kemudahan e-court menjadi sebuah kebutuhan menyelesaikan perkara dengan mobilitas tinggi para pihak dan para Penegak Hukum. Penegak Hukum diharuskan untuk memiliki akun resmi dalam sistem ecourt. Sedangkan dalam kedudukannya penerapan e-court yang diatur dalam PERMA tata peraturan perundang-undangan sebenarnya bertentangan dengan pengaturan mengenai panggilan yang sah dan patut menurut HIR dan RBG dikarenakan ketidaksetaraan antara HIR dan RBG dengan PERMA.

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Dwi Wachidiyah Ningsih
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini.Ã‚Â Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, di sisi lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga sering berakibat menelantarkan anak. Anak sebagai buah hati sering terlupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku. Apalagi adanya perilaku yang menyimpang dari lingkungan sekitar dan tayangan televisi yang menjurus kepada tindak pidana yang sering disaksikan oleh anak tanpa ada bimbingan dari orang tua.Ã‚Â Karena kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering melakukan tindakan atau perilaku yang merugikan dirinya sendiri ataupun masyarakat metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan masalah. dalam penelitian ini dapat disimpulkan 1. Dalam penyelesaian penyidikan, dapat tempuh dengan dua cara Yang pertama secara represif adalah suatu usaha untuk mengatasi tindak pidana anak melalui jalur hukum. Yang kedua adalah penyelesaian secara preventif adalah upaya pihak kepolisian untuk memberi wadah atau bimbingan kepada anak untuk menemukan, menganalisa dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak dalam kehidupannya, hal ini juga kewajiban bagi orang dewasa, baik sebagai orang tua, sebagai guru, maupun sebagai masyarakat untuk membimbing anak menuju ke arah kedewasaan dan berperilaku yang bertanggung jawab. 2. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak di bawah umur terdapat beberapa hambatan yang dihadapi penyidik yaitu: Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam UndangÃ‚Âundang pengadilan anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP(Pasal 43 No.3 Tahun 1997). Pada pasal 17 KUHAP, Persoalan yang sering muncul adalah dalam menentukan "diduga keras" atau "bukti permulaan" sebab penyidik bisa salah duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak.

PENGANIAYAAN SECARA PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Dwi Wachidiyah Ningsih
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Salah satu bentuk kekerasan yang termasuk dalam kategori kejahatan yang berpengaruh besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT dapat dibedakaan atas (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan psikis, (3) kekerasan seksual, dan (4) kekerasan finansial. Namun dari semua bentuk kekerasan tersebut, kekerasan psikis adalah kekerasan yang paling banyak dialami oleh anggota keluarga.Kekerasan psikis tersebut memiliki dampak yang cukup serius. Kekerasan psikis ini memberikan dampak buruk kepada korban, pelaku sendiri maupun kepada masyarakat. dampak buruk kekerasan psikis bagi korban adalah timbulnya penderitan psikologis (rasa bersalah, kehilangan, kepercayaan, setres, depresi, trauma hingga menjadi gila dapat diderita oleh korban kekerasan). Sedangkan pada anak-anak akan memunculkan dampak yang sangat berarti bagi perilaku anak tersebut.Bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pihak yang terlibat dalam pelaku kekerasan dalam rumah tangga secara psikis dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, pelimpahan rasa ketidakenakan terhadap pelaku. Kedua, pemberian hukum pidana objektif dan subjektif. Ketiga, pemberlakuan hukum pokok dan hukum tambahan berupa: (a) pembatasan gerak pelaku, dan (b) penetapan pelaku dalam program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu, antara lain: rumah sakit, klinik, dan biro konselor. Dan dalam UUPKDRT telah menegaskan sanksi yang tertuang pada pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), yang mana sanksi tersebut berupa denda dan juga kurungan penjara. Selain itu pada Pasal 50 ditetapkan sanksi tambahan yang bentuknya tergantung pada putusan hakim.

PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Prihatin Effendi; Dwi Wachidiyah Ningsih; Hesti Aprilia
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pengedar narkotika golongan I jenis ganja dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pengedar narkotika golongan I jenis ganja dalam putusan PengadilanNegeri Gresik Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Gsk mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Karena dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenalnya. (2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor : 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.Â Kata kunci :Anak bermasalah hukum; Narkotika.ABSTRACT This study aims to find out the application of the provisions of the material criminal law against the criminal act of trafficking in class I narcotics in the Decision of the Gresik istrict Court Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN. perpetrators of criminal acts of trafficking in class I narcotics in the decision of the Gresik istrict Court Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk.The results of the study indicate that (1) The application of the provisions of the material criminal law to the case of decision Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk should be in accordance with the demands of the Public Prosecutor. Because in the statement the defendant stated in the trial said that there was a sale and purchase transaction carried out by the defendant with someone he did not know. (2) Judges' Legal Considerations in imposing criminal sanctions for verdicts Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Gsk based on the consideration of the Public Prosecutor and Judges, the sanctions imposed should not only be 4 (four) years and a fine of Rp.800,000. 000, - (eight hundred million rupiah) subsidies 4 (four) months in prison, if applying the article that becomes the legal basis in the demands of the Public Prosecutor, namely Article 114 paragraph (1) Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics Jo. 1st Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code.Keywords: Legal troubled children, Narcotics.

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT PASAL 170 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Dwi Wachidiyah Ningsih; Andi Adikitia Ulfa
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i1.1122

Suatu undang-undang hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama didambakan semua orang. Dikehendaki suatu hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini yang sesuai dan selaras dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai kejahatan yang salah satunya adalah tindak pidana perusakan yang diatur dalam Pasal 406 dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Pada penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perusakan, hakim menjatuhkan pidana berorientasi pada kebenaran, keadilan dan tata nilai yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Dalam penerapan penjatuhan tindak pidana, keyakinan hakim tidak hanya semata-mata berdasarkan keyakinan hati nurani sendiri dengan memetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun, seharusnya hakim memutuskan seseorang bersalah berdasarkan atas pembuktian dan fakta yang terungkap dalam proses persidangan serta kesimpulan yang berlandaskan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Perusakan, Keyakinan Hakim

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRANK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PENGHINAAN YANG DIUNGGAH DI MEDIA ONLINE) Dwi Wachidiyah Ningsih; Abdul Karim
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1194

Sering kali pelaku prank luput dari jerat hukum. Tidak semua korban prank bersedia melaporkan ke kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum tindak pidana prank (penghinaan yang diunggah di media online) sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui langkah hukum untuk menjerat tindak pidana prank (penghinaan yang diunggah di media online) yang sesuai dengan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan peneltian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen menggunakan metode content analysis. Teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan kualitatif. Penegakkan hukum tindak pidana prank (penghinaan yang diunggah di media online) adalah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 KUHP dan sesuai dengan Â Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Langkah hukum untuk menjerat tindak pidana yang sesuai dengan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kata Kunci : Tindak Pidana, Prank, Pencemaran Nama Baik, Media OnlineABSTRACTOften prankers escape the trap of the law. Not all prank victims are willing to report to the police. This study aims to determine the law enforcement of prank criminal acts (insults uploaded in online media) in accordance with the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and to find out legal steps to ensnare prank crime ( insults uploaded in online media) in accordance with the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This research is a normative juridical research. The approach used in this research is a statutory approach. The source of legal materials comes from primary legal materials. The technique of collecting legal materials by studying documents uses the content analysis method. Legal material analysis techniques are carried out qualitatively. Prank criminal law enforcement (insults uploaded on online media) are in accordance with the Criminal Code Article 310 of the Criminal Code and in accordance with Article 45 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Legal steps to prosecute criminal acts in accordance with the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.Keywords: Crime, Prank, Defamation, Online Media

Tindak Pidana Penyalahgunaan Pembukuan Perusahaan Tutik Asmorowati; Mokh Thoif; Suyanto Suyanto; Dwi Wachidiyah Ningsih
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1258

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyalahgunaan pembukuan perusahaan. fraud merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain. Aktivitas itu bisa dilakukan oleh oknum dari dalam atau luar perusahaan. Tujuannya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kasus fraud dalam laporan keuangan semakin banyak ditemukan di Indonesia seiring dengan semakin kompleksnya bisnis dan meningkatnya peluang investasi. Perusahaan berupaya menyajikan laporan keuangan agar dapat menarik investor untuk berinvestasi di perusahaannya. Studi pustaka dari penelitian sebelumnya dalam penelitian ini. Hasil survey dan penelitian ACFE Global menunjukan bahwa setiap tahun rerata 5 persen dari pendapatan organisasi menjadi korban fraud. Di dalam situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perusahaan swasta bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak terlepas dari risiko fraud. Hal itu terlihat dari kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat BUMN meningkat drastis dalam dua tahun terakhir. Pada akhirnya, pengendalian fraud menjadi tanggung jawab perusahaan. Guna menguatkan budaya anti-fraud di perusahaan, maka perlu beberapa program antara lain, penguatan kode etik, peningkatan kesadaran terhadap aktivitas fraud, sikap pemimpin dan sosialisasi anti fraud, baik kepada internal maupun eksternal perusahaan. Tak hanya itu, untuk menangkal tindak kecurangan laporan keuangan dan memudahkan pengungkapan aktivitas terindikasi korupsi, organisasi bisnis juga perlu merancang sistem pengendalian risiko fraud secara spesifik.

PERAN MAHASISWA KKN DALAM MEMBANGUN DESA PEKA (PRODUKTIF, EDUKATIF, KREATIF DAN APLIKATIF) BERSAMA UNIVERSITAS GRESIK Azhar Rachmad Ramadhan; Reafley Marenjelo P.; Ulfa Kurnia Sari; Intan Rohimatul A; Dyah Ayu R.; Rahmi Khoironi; Achmad Imadil Bilad; Esti Anggraeni; Nur Eli Zayati; M. Fadhil Danuarta; Lintang Caesar P.; Robert Candra T.; Dwi Wachidiyah Ningsih
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 3 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sustainable village development in Indonesia requires innovative approaches that integrate aspects of productivity, education, creativity, and practical application. This study aims to analyze the strategic role of KKN students in implementing the PEKA Village concept (Productive, Educational, Creative, and Applicative) through safety and disaster preparedness programs in Betiting Village. The research employed a qualitative approach with field research design, collecting data through in-depth interviews, participatory observation, and documentation analysis using purposive sampling techniques involving village officials, community leaders, and active residents. The results show that KKN students play a strategic role as facilitators in addressing gaps in household safety knowledge that had never previously received attention. The socialization and practical demonstration programs for fire prevention, APAR usage, and LPG safety achieved high effectiveness with 100% participant participation. Success factors include program relevance to real needs, credibility of professional resource persons from the Fire Department, village government support, and interactive methods. The integrated implementation of the four PEKA characteristics successfully increased community capacity in disaster risk mitigation, MSME modernization, and sustainable empowerment. Multi-stakeholder collaboration creates a PEKA Village model that can be replicated for sustainable village transformation based on community participation in Indonesian rural area.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search