Sholikul Hadi
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

ANALISIS PEMADAMAN PENERANGAN JALAN UMUM SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT PERSPEKTIF HUKUM PELAYANAN PUBLIK: Analysis of Public Street Lighting Blackouts During the Enforcement of Restrictions on Emergency Community Activities Legal Perspective of Public Service Ina Ismayawati; Sholikul Hadi
Constitution Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Constitution Journal December 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.304 KB) | DOI: 10.35719/constitution.v1i2.22

Abstract

The implementation of Emergency Community Activity Restrictions or Emergency PPKM is one form of policy issued by the Indonesian government during the COVID-19 pandemic. This step was taken as an effort to stop the spread of COVID-19. However, in reality, this policy reaps pros and cons in society because it is considered to have injured several aspects of public service law. The objectives to be achieved with this research are: 1) Knowing the policy of turning off Public Street Lighting (PJU) during Emergency PPKM violates the law of public service or not. 2) Knowing the application of the principles of public service in the policy of blackout of Public Street Lighting (PJU) during the PPKM Emergency. This research is a type of normative legal research. The approach used in this research consists of two kinds, namely the statutory approach and the conceptual approach. The research was conducted by identifying and reviewing selected legal issues using primary, secondary, and tertiary legal materials. After conducting an in-depth study, conclusions will be drawn in the form of legal arguments that will answer legal issues and are stated in the conclusions. This study reached the following conclusions: 1) The policy of blackout of Public Street Lighting during Emergency PPKM is still not following the ideal public service law. 2) The application of the principles of public service has not yet been fully fulfilled. maximum during the implementation of the policy. Keywords : Blackout, Public Street Lighting, Emergency PPKM, Public Service. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat ialah salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia selama pandemi covid-19. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memutus penyebaran covid-19. Namun, realitanya kebijakan ini menuai pro dan kontra dalam masyarakat karena dianggap telah mencederai beberapa aspek dalam hukum pelayanan publik. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini ialah: 1) Mengetahui kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat melanggar hukum pelayanan publik atau tidak. 2) Mengetahui penerapan asas-asas pelayanan publik dalam kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkaji isu hukum yang dipilih dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam maka akan ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang akan menjawab isu hukum dan dituangkan dalam kesimpulan. Penelitian ini mencapai kesimpulan sebagai berikut: 1) Kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum selama PPKM Darurat masih belum sesuai dengan hukum pelayanan publik yang ideal. 2) Penerapan asas-asas pelayanan publik masih belum dapat dipenuhi secara maksimal selama pelaksanaan kebijakan tersebut Kata Kunci : Pemadaman, Penerangan Jalan Umum, PPKM Darurat, Pelayanan Publik.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 79/PUU-XVII/2019 TENTANG REVISI KEDUA UNDANG-UNDANG KPK: Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 79/PUU-XVII/2019 Concerning the Second Revision of Corruption Eradication Commission Law Ahmad Deni Rofiqi; Sholikul Hadi
Constitution Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Constitution Journal June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v2i1.54

Abstract

The Constitutional Court as the guardian of constitution is responsible for the implementation of fair national life as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As in the controversy over the second revision of the Corruption Eradication Commission Law, the Constitutional Court needs to be present to guarantee the process of drafting, discussing and ratifying a law to know whether it has complied with the constitution or not. Thus, the mandate given to the Corruption Eradication Commission can be carried out in a directed manner based on the laws of eradicating corruption in Indonesia. The study applied normative juridical research methods with statute approach, historical approach, conceptual approach, analytical approach and philosophical approach. The research findings showed that the Constitutional Judge's Decision which stated that the appellants’ arguments were groundless according to law could not be justified and the Corruption Eradication Commission was weakened through this second revision of law Keywords: Weakened, KPK, Constitutional Court Decision..   Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution bertanggungjawab atas terselenggaranya kehidupan bernegara yang berkeadilan sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seperti dalam kontroversi revisi kedua Undang-Undang KPK, Mahkamah Konstitusi perlu hadir untuk menjamin proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan suatu undang-undang telah sesuai dengan konstitusi. Sehingga, mandat yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dijalankan secara terarah berdasarkan undang-undang yang telah diatur untuk memberantas korupsi di Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan undang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan analitis (analythical approach) dan pendekatan filsafat (philosophical approach) menghasilkan simpulan bahwa Putusan Hakim konstitusi yang menyatakan dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum, tak dapat dibenarkan dan lembaga KPK dilemahkan melalui revisi kedua Undang-Undang ini.    Kata Kunci : Dilemahkan,  KPK, Putusan Mahkamah Konstitusi.
ANALISIS PEMADAMAN PENERANGAN JALAN UMUM SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT PERSPEKTIF HUKUM PELAYANAN PUBLIK: Analysis of Public Street Lighting Blackouts During the Enforcement of Restrictions on Emergency Community Activities Legal Perspective of Public Service Ina Ismayawati; Sholikul Hadi
Constitution Journal Vol. 1 No. 2 (2022): December
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v1i2.22

Abstract

The implementation of Emergency Community Activity Restrictions or Emergency PPKM is one form of policy issued by the Indonesian government during the COVID-19 pandemic. This step was taken as an effort to stop the spread of COVID-19. However, in reality, this policy reaps pros and cons in society because it is considered to have injured several aspects of public service law. The objectives to be achieved with this research are: 1) Knowing the policy of turning off Public Street Lighting (PJU) during Emergency PPKM violates the law of public service or not. 2) Knowing the application of the principles of public service in the policy of blackout of Public Street Lighting (PJU) during the PPKM Emergency. This research is a type of normative legal research. The approach used in this research consists of two kinds, namely the statutory approach and the conceptual approach. The research was conducted by identifying and reviewing selected legal issues using primary, secondary, and tertiary legal materials. After conducting an in-depth study, conclusions will be drawn in the form of legal arguments that will answer legal issues and are stated in the conclusions. This study reached the following conclusions: 1) The policy of blackout of Public Street Lighting during Emergency PPKM is still not following the ideal public service law. 2) The application of the principles of public service has not yet been fully fulfilled. maximum during the implementation of the policy. Keywords : Blackout, Public Street Lighting, Emergency PPKM, Public Service. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat ialah salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia selama pandemi covid-19. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memutus penyebaran covid-19. Namun, realitanya kebijakan ini menuai pro dan kontra dalam masyarakat karena dianggap telah mencederai beberapa aspek dalam hukum pelayanan publik. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini ialah: 1) Mengetahui kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat melanggar hukum pelayanan publik atau tidak. 2) Mengetahui penerapan asas-asas pelayanan publik dalam kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkaji isu hukum yang dipilih dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam maka akan ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang akan menjawab isu hukum dan dituangkan dalam kesimpulan. Penelitian ini mencapai kesimpulan sebagai berikut: 1) Kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum selama PPKM Darurat masih belum sesuai dengan hukum pelayanan publik yang ideal. 2) Penerapan asas-asas pelayanan publik masih belum dapat dipenuhi secara maksimal selama pelaksanaan kebijakan tersebut Kata Kunci : Pemadaman, Penerangan Jalan Umum, PPKM Darurat, Pelayanan Publik.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 79/PUU-XVII/2019 TENTANG REVISI KEDUA UNDANG-UNDANG KPK: Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 79/PUU-XVII/2019 Concerning the Second Revision of Corruption Eradication Commission Law Ahmad Deni Rofiqi; Sholikul Hadi
Constitution Journal Vol. 2 No. 1 (2023): June
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v2i1.54

Abstract

The Constitutional Court as the guardian of constitution is responsible for the implementation of fair national life as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As in the controversy over the second revision of the Corruption Eradication Commission Law, the Constitutional Court needs to be present to guarantee the process of drafting, discussing and ratifying a law to know whether it has complied with the constitution or not. Thus, the mandate given to the Corruption Eradication Commission can be carried out in a directed manner based on the laws of eradicating corruption in Indonesia. The study applied normative juridical research methods with statute approach, historical approach, conceptual approach, analytical approach and philosophical approach. The research findings showed that the Constitutional Judge's Decision which stated that the appellants’ arguments were groundless according to law could not be justified and the Corruption Eradication Commission was weakened through this second revision of law Keywords: Weakened, KPK, Constitutional Court Decision..   Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution bertanggungjawab atas terselenggaranya kehidupan bernegara yang berkeadilan sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seperti dalam kontroversi revisi kedua Undang-Undang KPK, Mahkamah Konstitusi perlu hadir untuk menjamin proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan suatu undang-undang telah sesuai dengan konstitusi. Sehingga, mandat yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dijalankan secara terarah berdasarkan undang-undang yang telah diatur untuk memberantas korupsi di Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan undang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan analitis (analythical approach) dan pendekatan filsafat (philosophical approach) menghasilkan simpulan bahwa Putusan Hakim konstitusi yang menyatakan dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum, tak dapat dibenarkan dan lembaga KPK dilemahkan melalui revisi kedua Undang-Undang ini.    Kata Kunci : Dilemahkan,  KPK, Putusan Mahkamah Konstitusi.
ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT: Analysis of the Authority of the Honorary Court of the Council in Maintaining the Dignity and Dignity of the House of Representatives Naila Fitriah Salamah; Sholikul Hadi
Constitution Journal Vol. 2 No. 2 (2023): December
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v2i2.79

Abstract

The Council of Honor Court is an instrument of the House of Representatives which aims to uphold and maintain the honor and dignity of the House of Representatives. The formation of the Council's Honorary Court is also considered to increase the credibility of the People's Representative Council. The Honorary Council Council as an instrument has a very important role but has not yet achieved maximum results. This can be seen from several decisions issued by the Council's Honorary Court which are irrelevant so that the decisions made are deemed not to implement the objectives of establishing the Council's Honorary Court. The aim of this research is to analyze and describe the authority of the Council's Honorary Court in maintaining the honor and dignity of the DPR based on the regulations that have been established. The research method used is a normative research method.The results of this research are that the authority of the Council's Honorary Court is explained in the Regulation of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 concerning Procedures for the Council's Honorary Court. In the process of exercising authority it was stated that it was not in accordance with the regulations that had been determined, this was based on the facts and decisions that had been issued by the Council's Honorary Court. The membership structure of the Council's Honorary Court is considered weak, this is based on the membership of the Council's Honorary Court which still consists of only the People's Representative Council, which can give rise to conflict of interest. Abstak Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tujuan untuk menegakkan serta menjaga harkat dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat. Dibentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan juga dianggap dapat meningkatkan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan memiliki peran yang sangat penting namun belum memiliki hasil yang maksimal. Hal demikian dilihat dari beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan yang tidak relevan sehingga putusan yang ditetapkan dianggap tidak mengimplementasikan tujuan terbentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan di dalam menjaga harkat dan martabat DPR berdasarkan peraturan yang telah di tetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dijelaskan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Pada proses pelaksanaan kewenangan dnyatakan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan hal demikian berdasarkan fakta-fakta dan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Struktur keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap lemah hal demikian didasarkan pada keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang masih terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat saja sehingga dapat menimbulkan conflict interest.
KEPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK Basuki Kurniawan; Sholikul Hadi
Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Jember: Sharia Faculty State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/ijl.v1i2.96

Abstract

The main problems to be studied are: (1) how the legal obedience of administrative officials carry out the verdict of administrative court based on good government principles?; (2) Is the arrangement about the obedience of administrative officials already appropriate with good government principles? The method of study use is the juridical normative method. The Approaching of problems use statute approach, conseptual approach, and case approach. Research data source is taken from primary and secondary legal materials. The collected data is qualitatively analyzed by a normative juridical approach. The result of this research are : first, the legal obedience of administration officials is to be consistent do the verdict of administrative court in the framework of implementation good good government principles. The obedience based on legal awareness. Legal awareness and legal obedience very needed for law enforcement in Indonesia. Awareness and legal obedience very needed by every person, in the same manner as the purpose of law. The administrative officials as people which have positions needed to be stressed for being obedience the verdict of administrative court based on good government principles and alse as example to other people. Second, based on article 116 Law Number 5 Year 1986 about Administration Court cpuld be understood that the arrangement obedience the administrative officials not appropriate with good government principles. Based on the research result is recommended, that first, the Administration court based on Law Number 5 Year in the essence is good enough. The obedience of administrative officials still less make the verdict of administration court no run well, so needed to make birocration reformation especially to the interpretation of the legal awareness or increasing awareness from government to all administrative officials as formed the respect existence to the body of government; second, Inobedience the administrative court to the verdict of administration court could be categorize criminal. Third, for the verdict of administration court be able to be done well by administrative officials, so needed control body, although internal and external, hereby the duty of Obudsman National Commision very importence to give attention to the administrative official to do the verdict of administration court.
EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM DALAM KONSTITUSI INDONESIA Sholikul Hadi
Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Jember: Sharia Faculty State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/ijl.v3i2.128

Abstract

The Pancasila formula has been contained in the constitution that has been in effect in Indonesia, starting with Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nevertheless, the terms "Pancasila" and Pancasila as the source of all legal sources are not regulated in the constitution. Such provisions will affect the normal conflict in view that pancasila has been agreed upon as the source of all Indonesian legal sources. It aims to do a critical analysis of the existence of pancasila in the constitution in force in Indonesia since 1945 and the need for inclusion of the terms "pancasila" and "pancasila as the source of all law" in the constitution in Indonesia.
Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Jawa Timur Ach. Fickry Lengga Marjani; Sholikul Hadi
Constitution Journal Vol. 3 No. 2 (2024): December
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v3i2.108

Abstract

The Governor has a role as a coach and supervisor of the formation of regional legal products. In the implementation of guidance and supervision, there are obstacles with the abundance of Regional Legal Products totaling 3800 during 2023 submitted by Regency / City in East Java, both in the form of Draft Regional Regulations (Raperda) and Draft Regional Head Regulations (Raperkada). This dynamic creates a significant imbalance considering that the number of Human Resources (HR) that can handle the complexity of supervision is limited. With so many legal initiatives filed, it is necessary to design a wise approach to ensure that the binwas process is not only effective but also efficient. To identify these problems, this researcher uses empirical legal research, to look at the law in real terms. By using socio-legal, legislative and conceptual approaches. The data collection techniques used interviews, observation, and documentation.The results of the research: 1) The role of the Governor of East Java in the guidance and supervision of regional legal products is very strategic to ensure quality, conformity with higher regulations, and benefits for the community. With the realization of facilitation of only 388 of the total legal products in the past year, regular coordination between local governments and the Provincial Legal Bureau has shown positive results. Policy support, leadership commitment, and human resource development are needed to improve the effectiveness of this process. 2) The role of the Governor of East Java in the guidance and supervision of regional legal products is in accordance with PP No. 33/2018 and Permendagri No. 80/2015. However, there are challenges such as limited human resources and bureaucracy that hinder its effectiveness. Abstrak Gubernur memiliki peran sebagai pembina dan pengawas terhadap pembentukan produk hukum daerah. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terdapat kendala dengan adanya kelimpahan Produk Hukum Daerah sebanyak 3800 selama tahun 2023 yang diajukan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, baik dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada). Dinamika ini menimbulkan ketidakseimbangan yang cukup mencolok mengingat jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menangani kompleksitas pengawasan tersebut terbatas. Dengan begitu banyaknya inisiatif hukum yang diajukan, perlu dirancang pendekatan yang bijak untuk memastikan bahwa proses binwas tidak hanya efektif tetapi juga efisien. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, untuk melihat hukum dalam arti nyata. Dengan menggunakan pendekatan socio-legal, perundang-undangan dan konseptual. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian: 1) Peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah sangat strategis untuk memastikan kualitas, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, dan manfaat bagi masyarakat. Dengan realisasi fasilitasi hanya 388 dari total produk hukum dalam satu tahun terakhir, koordinasi rutin antara pemerintah daerah dan Biro Hukum Provinsi telah menunjukkan hasil positif. Dukungan kebijakan, komitmen pimpinan, dan pengembangan SDM dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas proses ini. 2) Peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah sudah sesuai dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Namun, ada tantangan seperti keterbatasan SDM dan birokrasi yang menghambat efektivitasnya.
Implementasi Perlindungan Hukum Petani Tembakau dalam Hukum Indonesia Aviessita Mar'ah Nuruttamami; Rumawi Rumawi; Udiyo Basuki; ST. Sariroh; Sukron Mazid; Mohammad Ali; Supianto Supianto; Freddy Hidayat; Sholikul Hadi
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): January : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v3i1.1447

Abstract

This study discusses the legal problems faced by tobacco farmers in Sukorejo Village, Kotaanyar District, Probolinggo Regency due to the closure of large tobacco warehouses that force them to depend on middlemen. This condition causes legal uncertainty, an imbalance in the bargaining position, and alleged violations of the principle of healthy business competition, thus having a direct impact on the economic sustainability of farmers. The focus of this research is to describe the practice of business competition and its impact on tobacco farmers and explain the form of legal protection from the perspective of business competition law and sharia economic law. The research method used is empirical law with a sociology approach to law and legislation, through observations, interviews, and documentation from farmers, middlemen, and factories. The results of the study show that there is dominance of middlemen in cooperation with large factories so that farmers lose freedom in determining prices. This condition does not reflect the principles of fairness and transparency in business competition. Legal protection is still weak because there is no regulation of the basic price or a definite buying and selling mechanism. In the perspective of sharia economic law, the practice violates the principles of al-adl (justice) and al-amanah (honesty). In conclusion, preventive legal protection is needed in the form of price regulation and the establishment of marketing cooperatives, as well as repressive protection through law enforcement against unfair business competition practices.