Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.001
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Jurnal Konstitusi Jambura Law Review BILANCIA Literasi Hukum DIVERSI : Jurnal Hukum Asia Pacific Fraud Journal Journal of Public Administration and Local Governance Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan JURNAL RECHTENS Rechtenstudent Journal Jurnal Konstitusi Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Hukum Bisnis Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Welfare State Jurnal Hukum Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum dan Pembangunan SASI Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Rumawi Rumawi
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Dalam Sistem Matrilineal Pun, Perempuan Tidak Memimpin (Book Review) Rumawi, Rumawi
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 3 No. 1 (2004)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2004.31.115-118

Abstract

Judul : Partisipasi Politik Perempuan.Penulis : L.Verayanti, L. Herlina, Dwi Hertha dan Zaiyardam Zubir.Pengantar : Mansour  Fakih.Penerbit : LP2M Padang, kerja sama dengan Asia Foundation.Cetakan : Pertama, November 2003.Tebal : xvii + 107 halaman
Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19 Sukron Mazid; Rumawi Rumawi; Wahyu Prabowo; Sholihul Hakim
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3859

Abstract

Tugas penyuluh agama yakni untuk melaksanakan bimbingan, penerangan dan pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Penyuluhan bermaksud untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait ajaran agama serta mendorong untuk menjalankan dengan sebaiknya. Adapun masalah sosial kemasyarakatan, penyuluh memberikan bimbingan dan motivasi agar masyarakat paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah demi kemajun dan kesejahteraan serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut serta mensukseskan pembangunan peradaban luhur bangsa. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan keabsahan data melalui trianggulasi (sumber dan metode). Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian pertama adalah peran penyuluh agama Islam adalah memberikan pembinaan bentuknya yaitu kegiatan keagamaan seperti melaksanakan pengajian, tadarusan, dan kajian keislaman. Kedua, Pelayan masyarakat di era pandemi Covid 19 saat ini sebagai motivator yang mampu memberikan jalan penuntun kearah penerangan. Penelitian ini masih harus dikaji lebih dalam terutama kepada penyuluh agama terutama dalam pelayanan pembangunan spiritual masyarakat di era pandemi Covid 19.
PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA Robiatul Adawiyah; Rumawi Rumawi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i1.672

Abstract

The Communal Intellectual Property of Indonesia is susceptible to recognition, theft, and piracy of other countries because Indonesia is still not a sovereign guarding culture. Regulations of Unesco, sui generis system from Convention on Biological Diversity (CBD) and regulation of Malaysia year 2005 AKTA 645 about national heritage it is tangible proof that cultures must have a specific binding arrangement to protect for it. This research purpose to know the setting of intellectual property rights in comunal societies Indonesia by normative legal research methods. The findings that there is weaknesses in protecting communal societies set on a few rules that is copyrigts law, patent law, and merk law so that gives rise to ambience. The legal protection of communal rights against intellectual property requires a special law containing definitions and ling space and the existance of a special agency that regulates its application mechanisms. 
Prinsip Pelelangan Obyek Hak Tanggungan secara Parate Executie akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Rumawi Rumawi
JURNAL RECHTENS Vol. 3 No. 1 (2014): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.029 KB) | DOI: 10.36835/rechtens.v3i1.93

Abstract

Hak tanggungan (mortgage)  is right for the land to guarantee repayment of certain debt, which is given precedence to krediror certain position against other creditors. That is, if the debtor default, the creditor first Mortgage holder takes precedence over other creditors and given the right to do the sales object security rights through public auction in accordance legislation. Transparency in Tender Object Mortgage. Transparency is done with the announcement of the auction object mortgage, mortgage before the object and the announcement of the winner of the auction is done openly in front of the auction bidders. The auction is parate objects mortgage executie can sell ourselves seller if no bidders interested in buying a mortgage auction object.
76 TAHUN NEGARA HUKUM: REFLEKSI ATAS UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM MENUJU SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA Udiyo Basuki; Rumawi Rumawi; Mustari Mustari
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.24192

Abstract

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mengingat tuntutan jaman dan menimbang masih terdapatnya unsur-unsur hukum lama peninggalan kolonial, maka dalam upaya mewujudkan tercapainya Indonesia sebagai negara hukum yang ideal, perlu diupayakan adanya pembangunan hukum. Pembangunan hukum hendak diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Dengan suksesnya pembangunan hukum yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan, niscaya penegakan supremasi hukum yang merupakan ciri dan karakter negara hukum akan terwujud di Indonesia.
An Indication of China's Policy towards Uighurs and its Implications by International Law Aspects Mellisa Towadi; Nur Mohamad Kasim; Rumawi Rumawi; Siti Asifa Tahir
Jambura Law Review VOLUME 3 NO. 1 JANUARY 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.382 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v3i1.7730

Abstract

This article examines the Chinese government's policy towards Uighurs for the purpose of outlining and explaining indications of the policy that have implications on the legal aspects of this international law. This study was researched using normative juridical methods with expansive analysis based on logical-normative approaches. The results of the analysis show that broadly the policies China implements against the Uighur population are indicated to acts of discrimination. China's main interest is sovereignty, so of course, China will not allow the release of any territory from China. While the implications in the context of International Law as to uphold the guarantee of civil and political rights, liberal and democratic principles or independence, and individual freedom in relation to the state. The points of conflict identified, especially concerning the reach of equality of rights between ethnic Uighurs and other ethnicities in China, the prohibition of inhumane punishment and degrading dignity, and religious freedom.
ASPEK HUKUM INVESTASI ASING DALAM PORTOFOLIO PASAR MODAL Rumawi Rumawi; Sukron Mazid
Literasi Hukum Vol 4, No 1 (2020): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.937 KB)

Abstract

Ada dua jenis investasi yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung, yang keduanya dapat dilakukan oleh investasi asing untuk menanamankan modalnya.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil temuan meliputi bahwa investasi asing dilakukan secara langsung di Indonesian dengan terlibat aktif dalam kegiatan perusahaan. Di samping itu aktif terlibat dalam kegiatan perusahaan, penanaman modal asing juga beresiko menanggung kerugian modal yang ditanamkannya. Untuk investasi tidak langsung dilakukan dengan pembelian efek, obligasi dan instrumen turunannya. Dalam hal ini penanaman modal asing tidak melakukan kegiatan penanaman modal secara langsung dengan cara mendirikan dan mengelola perusahaan. Investasi yang demikian disebut sebagai investasi portofolio di pasar modal, karena tidak sebagai bagian dari penanaman modal asing. Secara regulasi investasi portofolio di pasar modal tidak menjadi bagian dari klasifikasi investasi asing.
Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Rumawi Rumawi; Udiyo Basuki; Mellisa Towadi; Supianto Supianto
Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 3 (2022)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1933

Abstract

This article aims to analyze legal subjects whose rights have been violated by the Fiduciaire Act. The Act law can be revoked by the Constitutional Court. The act that violates the rights of subjects is the rule in the provisions of parate executie on Fiduciaire Act. The first analysis is the ontology of parate executives that inflict certain subjects, and the second analysis is the ratio decidendi decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. This paper uses dogmatize analysis. The decisions of the Constitutional Court are analyzed with the doctrine of experts and regulations. Parate execution is a right attached to the recipient fiduciary which can exercise if the fiduciary giver breaks the commitment. Collateral is auctioned through a public offering submitted by the recipient of guarantee. Default by a fiduciary giver occurs if there is an agreement between the giver and the fiduciary recipient. Default occurs based on legal remedies in determining the default. The agreement of the collector with the fiduciary acquirer, the emergence of a broken pledge experienced by the fiduciary giver can give birth to a parate executie.
Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Rumawi Rumawi; Udiyo Basuki; Mellisa Towadi; Supianto Supianto
Jurnal Konstitusi Vol 19, No 3 (2022)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.067 KB) | DOI: 10.31078/jk1933

Abstract

This article aims to analyze legal subjects whose rights have been violated by the Fiduciaire Act. The Act law can be revoked by the Constitutional Court. The act that violates the rights of subjects is the rule in the provisions of parate executie on Fiduciaire Act. The first analysis is the ontology of parate executives that inflict certain subjects, and the second analysis is the ratio decidendi decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. This paper uses dogmatize analysis. The decisions of the Constitutional Court are analyzed with the doctrine of experts and regulations. Parate execution is a right attached to the recipient fiduciary which can exercise if the fiduciary giver breaks the commitment. Collateral is auctioned through a public offering submitted by the recipient of guarantee. Default by a fiduciary giver occurs if there is an agreement between the giver and the fiduciary recipient. Default occurs based on legal remedies in determining the default. The agreement of the collector with the fiduciary acquirer, the emergence of a broken pledge experienced by the fiduciary giver can give birth to a parate executie.
Sanctions for Criminal Act of Fishing with Explosives: Islamic Law Perspective Nur Khovidatur Rohma; Rumawi Rumawi
Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember Vol. 3 No. 3 (2022): Rechtenstudent December 2022
Publisher : Sharia Faculty, KH. Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v3i3.192

Abstract

The state loss of 30 trillion rupiah is part of the negative impact of the crime of fishing with explosives in Indonesia. A more severe negative impact is damage to marine habitats and ecosystems. This includes fishing with explosives accompanied by destruction to the environment. If this natural damage is not repaired immediately, then the threat of greater losses will haunt the Indonesian state which will also have a major impact on the earth's environment and global climate change. Islamic law does not tolerate any crime that harms the nation and society, which is very suitable to be a source of Indonesian law. So that the crime of fishing with explosives can be studied using Islamic law in its entirety. Then, the Qiyas method is used to analogize it to Islamic law which textually does not mention the term criminal act of fishing with explosives. Finally, the authors come to the conclusion that the crime of fishing with explosives is included in the ta'zir crime, namely a crime that does not fulfill the head or qi?as diy?t requirements perfectly. However, with this ta'zir punishment, the strict attitude of Islamic law towards the perpetrators does not disappear, in fact, these strict sanctions can be in the form of death penalty, imprisonment, exile, and fines. The party authorized to impose the sentence is Ulil-Amri, who of course must be supported by all of society, so that the sanctions imposed can be effective. Hopefully the strictness of Islamic law can become a source of positive Indonesian law in the future.
Co-Authors Achmad Hasan Basri Afifatul Munawiroh Afifatul Munawiroh Afrianty, Yussy Aini, Kuratul Anshorulloh, Uday Aviessita Mar'ah Nuruttamami Azwilda, Nafila Ainul Fitri Amalia Freddy Hidayat Hakim, Sholihul Hidayah, Syifa Aulia Julitia, Fina Mellisa Towadi Moh. Ali Mohammad Ali Munawiroh, Afifatul Mustari Mustari Nofiyanti, Maya Nur Khovidatur Rohma Nur Mohamad Kasim Nurwijayanti Nury Khoiril Jamil Nury Khoiril Jamil Putri Novita Sari Putri, Dahnia Azaria Diva Robiatul Adawiyah Robiatul Adawiyah Robiatul Adawiyah Rosi, Bahrur Sholichah, Chasilatus Sholikul Hadi Sindy Meikasari Sisda Adisti Faizun Sisworini, Desi Fadikta Sitah, Putri Dwi Siti Asifa Tahir Siti Sariroh ST. Sariroh Sukron Mazid Sukron Mazid Sulviana, Hanifah supianto supianto Supianto Supianto Supianto Supianto, Supianto Tri Budiman, Nanang Udiyo Basuki Udiyo Basuki Udiyo Basuki Vitarani, K. Wahyu Prabowo Zainal Arifin Zubair, Tsaniatul Jinan