Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.434

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Acta Comitas Jurnal Konstitusi Jambura Law Review BILANCIA Literasi Hukum DIVERSI : Jurnal Hukum Asia Pacific Fraud Journal Journal of Public Administration and Local Governance Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan JURNAL RECHTENS Rechtenstudent Journal Jurnal Konstitusi Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Hukum Bisnis Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Welfare State Jurnal Hukum Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum dan Pembangunan SASI Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Rumawi Rumawi

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Author-ID : 1267917

Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Dalam Sistem Matrilineal Pun, Perempuan Tidak Memimpin (Book Review) Rumawi, Rumawi
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 3 No. 1 (2004)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2004.31.115-118

Judul : Partisipasi Politik Perempuan.Penulis : L.Verayanti, L. Herlina, Dwi Hertha dan Zaiyardam Zubir.Pengantar : Mansour Â Fakih.Penerbit : LP2M Padang, kerja sama dengan Asia Foundation.Cetakan : Pertama, November 2003.Tebal : xvii + 107 halaman

Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19 Sukron Mazid; Rumawi Rumawi; Wahyu Prabowo; Sholihul Hakim
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3859

Tugas penyuluh agama yakni untuk melaksanakan bimbingan, penerangan dan pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Penyuluhan bermaksud untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait ajaran agama serta mendorong untuk menjalankan dengan sebaiknya. Adapun masalah sosial kemasyarakatan, penyuluh memberikan bimbingan dan motivasi agar masyarakat paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah demi kemajun dan kesejahteraan serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut serta mensukseskan pembangunan peradaban luhur bangsa. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan keabsahan data melalui trianggulasi (sumber dan metode). Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian pertama adalah peran penyuluh agama Islam adalah memberikan pembinaan bentuknya yaitu kegiatan keagamaan seperti melaksanakan pengajian, tadarusan, dan kajian keislaman. Kedua, Pelayan masyarakat di era pandemi Covid 19 saat ini sebagai motivator yang mampu memberikan jalan penuntun kearah penerangan. Penelitian ini masih harus dikaji lebih dalam terutama kepada penyuluh agama terutama dalam pelayanan pembangunan spiritual masyarakat di era pandemi Covid 19.

PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA Robiatul Adawiyah; Rumawi Rumawi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i1.672

The Communal Intellectual Property of Indonesia is susceptible to recognition, theft, and piracy of other countries because Indonesia is still not a sovereign guarding culture. Regulations of Unesco, sui generis system from Convention on Biological Diversity (CBD) and regulation of Malaysia year 2005 AKTA 645 about national heritage it is tangible proof that cultures must have a specific binding arrangement to protect for it. This research purpose to know the setting of intellectual property rights in comunal societies Indonesia by normative legal research methods. The findings that there is weaknesses in protecting communal societies set on a few rules that is copyrigts law, patent law, and merk law so that gives rise to ambience. The legal protection of communal rights against intellectual property requires a special law containing definitions and ling space and the existance of a special agency that regulates its application mechanisms.

Prinsip Pelelangan Obyek Hak Tanggungan secara Parate Executie akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Rumawi Rumawi
JURNAL RECHTENS Vol. 3 No. 1 (2014): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Hak tanggungan (mortgage) is right for the land to guarantee repayment of certain debt, which is given precedence to krediror certain position against other creditors. That is, if the debtor default, the creditor first Mortgage holder takes precedence over other creditors and given the right to do the sales object security rights through public auction in accordance legislation. Transparency in Tender Object Mortgage. Transparency is done with the announcement of the auction object mortgage, mortgage before the object and the announcement of the winner of the auction is done openly in front of the auction bidders. The auction is parate objects mortgage executie can sell ourselves seller if no bidders interested in buying a mortgage auction object.

PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM ANGSURAN DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Achmad Hasan Basri; Rumawi Rumawi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini mengkaji konstruksi hukum perjanjian jual beli dengan sistem angsuran, yang menghasilkan tindak lanjut perjanjian jaminan fidusia dan mekanisme pelaksanaan eksekusi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 diterbitkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan studi banding. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum perjanjian jual beli dengan sistem angsuran merupakan kerangka konseptual yang berlaku untuk dua peristiwa hukum, pertama yaitu jual beli dan kedua adalah hutang piutang, yang biasa dikenal dengan perjanjian jual beli dengan system angsuran. Selanjutnya, perjanjian fidusia merupakan perjanjian lanjutan dimana pemberi fidusia menjaminkan barangnya. Sebagaimana pelunasan utang apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari, serta pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, tidak dapat segera dilakukan oleh kreditur setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang pelanggaran perjanjian kontrak diatur terlebih dahulu dalam perjanjian dan jika debitur tidak bersedia menyerahkan jaminan secara sukarela. Dengan demikian, proses hukum yang dilakukan dan berlaku sama dengan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, eksekusi jaminan fidusia harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan negeri. Tindak lanjut regulasi mengenai teknis pelelangan juga perlu diatur agar tidak terjadi kekosongan hukum. This paper examines the legal construction of a sale and purchases agreement with an installment system that results in a follow-up to a fiduciary guarantee agreement and its implementation mechanism after the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XVII/2019 was issued. This study employs a normative legal research method with a legal approach and comparative study. The results show that the legal construction of a sale and purchase agreement with an installment system is a conceptual framework that applies to two legal events, namely buying and selling and accounts payable, which is commonly known as an installment sale and purchase agreement. Furthermore, a fiduciary agreement is an additional agreement where the fiduciary giver guarantees the goods. As for debt repayment in the event of default in the future, as well as the implementation of fiduciary guarantees, creditors cannot immediately do so after the enactment of the Constitutional Court Decision as referred to in Article 15 paragraphs (2) and (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which is considered contradicting to the 1945 Constitution and has no binding legal force, as long as the violation of the contract agreement is regulated in advance in the agreement and if the debtor is not willing to submit collateral voluntarily. Thus, the legal process carried out and applied is the same as carrying out a court decision with permanent legal force. In other words, the execution of fiduciary guarantees must first be submitted to the district court. Further regulations related to technical tenders also need to be regulated so that there is no legal vacuum.

IMPLIKASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA PADA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA Nury Khoiril Jamil; Rumawi Rumawi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.18 KB)

Hukum perjanjian dalam sistem hukum di Indonesia, yang berfokus pada penerapan asas pacta sunt servanda dalam force majeure sehingga terdapat pengecualian-pengecualian oleh salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi, sehingga memunculkan akibat hukum baru. Tulisan ini bertujuan untuk mendalami antara lain: asas pacta sunt servanda dalam hukum perjanjian Indonesia, ketentuan force majeure dalam hukum perjanjian Indonesia, dan implikasi asas pacta sunt servanda pada force majeure dalam hukum perjanjian Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan, dan pendekatan konsep yang merujuk doktrin-doktrin hukum. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif; yang diidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi maka bahan-bahan non hukum diikutsertakan, dilakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang terkumpul, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hukum kontrak merupakan bagian hukum perdata, yang menitikberatkan terhadap kewajiban atau prestasi dalam self imposed obligation. Kehendak dalam freedom of contract dan freedom of choice wujud dari kontrak itu sendiri. force majeure adalah debitur tidak bisa melaksanakan kewajiban atau prestasi karena tidak ada kesalahan. Keadaan-keadaan yang menyebabkan force majeure dan dapat menunda atau membatalkan asas pacta sunt servanda. The legal agreement of legal system in Indonesia, which is approved on the application of the principle of pacta sunt servanda in force majeure, it is accordance with the exception toward one of the parties to improve performance, thus giving rise to new legal results. This paper explores among others: the principle of pacta sunt servanda in Indonesian Contract Law, the provisions of force majeure in Indonesian Contract Law, and the implications of the principle of pacta sunt servanda on force majeure in Indonesian Contract Law. The research method is normative juridical, by asking for legislation, and asking for concepts that ask for legal doctrines. Primary legal material is legal material that functions authoritatively; which discusses legal facts and eliminates matters that are irrelevant to resolve legal issues that need to be resolved, discusses legal materials that are relevant if relevant, then non-legal materials are included, a review of legal issues related to collected legal materials is interesting conclusions in the form of legal arguments that address legal issues, and provide prescriptions. The results shows that contract law is part of civil law, which focuses on obligations or achievements in self-imposed obligations. The purpose in freedom of contract and freedom of choice from the contract itself. Force majeure is a debtor that cannot be resolved or failed because there are no errors. The conditions that cause force majeure and can be restored or canceled the principle of pacta sunt servanda.

MELACAK INVESTASI SYARIAH: STUDI PERKEMBANGAN SUKUK BAGI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA Afifatul Munawiroh; Rumawi Rumawi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Sukuk (Obligasi syariah) merupakan investasi yang ada dalam lingkup pasar modal syariah yang sangat menguntungkan. Oleh Karena itu, perlu adanya penelitian lanjutan supaya sukuk bisa meluas ke seluruh penjuru negeri. Paper ini adalah penelitian yang berbasis pada kajian pustaka, tema yang diambil dalam penelitian ini adalah Sukuk dalam Pasar Modal Syariah. Ada tiga pertanyaan penting: pertama, bagaimana kondisi pasar modal syariah di Indonesia? Kedua, bagaimana investasi syariah dalam mengelola perkembangan sukuk di Indonesia? Ketiga, bagaimana impact adanya sukuk bagi pasar modal syariah di Indonesia? Dengan pendekatan historis untuk mengkaji kondisi pasar modal syariah di Indonesia. Sedangkan, investasi syariah dalam mengelola perkembangan sukuk dan impact adanya sukuk bagi pasar modal syariah di Indonesia dijelaskan melalui pendekatan content analysis. Hasil dari pembahasan ini adalah penurunan dan peningkatan suku di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kebutuhan dalam pengembangan Indonesia, terlebih negara ini dihuni oleh mayoritas penduduk muslim. Sehingga, dalam penyebarannya akan semakin cepat dan mudah. Sukuk (Islamic bonds) are investments that exist within the scope of the Islamic capital market which is very profitable. Therefore, further research is needed so that Sukuk can be spread throughout the country. This paper is a research-based on a literature review, the theme taken in this study is Sukuk in the Islamic Capital Market. There are three important questions: first, what is the condition of the Islamic capital market in Indonesia? Second, how is Islamic investment in managing the development of Sukuk in Indonesia? Third, what is the impact of the existence of Sukuk for the Islamic capital market in Indonesia? With a historical approach to assessing the condition of Islamic capital markets in Indonesia. Meanwhile, Islamic investment in managing the development of Sukuk and the impact of the existence of Sukuk for the Islamic capital market in Indonesia is explained through a content analysis approach. The result of this discussion is the decline and increase in ethnic groups in Indonesia is very influential on the needs in the development of Indonesia, moreover, the country is inhabited by a majority of the Muslim population. Thus, the spread will be faster and easier.

76 TAHUN NEGARA HUKUM: REFLEKSI ATAS UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM MENUJU SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA Udiyo Basuki; Rumawi Rumawi; Mustari Mustari
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.24192

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mengingat tuntutan jaman dan menimbang masih terdapatnya unsur-unsur hukum lama peninggalan kolonial, maka dalam upaya mewujudkan tercapainya Indonesia sebagai negara hukum yang ideal, perlu diupayakan adanya pembangunan hukum. Pembangunan hukum hendak diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Dengan suksesnya pembangunan hukum yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan, niscaya penegakan supremasi hukum yang merupakan ciri dan karakter negara hukum akan terwujud di Indonesia.

Pengaturan Restrukturisasi Kredit Dalam Penyelamatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Era Pandemi Covid-19 Rumawi Rumawi; Robiatul Adawiyah
Acta Comitas Vol 6 No 01 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i01.p08

Tujuan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan restrukturisasi kredit di dalam hukum Indonesia, bagaimana force majeure nisbi dalam pandemi Covid-19 dan bagaimana kebijakan restrukturisasi kredit dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 bagi UMKM di era pandemi Covid-19. Penelitian ini didasarkan pada metodologi penelitian hukum normatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa regulasi yang telah digunakan dalam restrukturisasi kredit di era Covid-19 adalah UU No.37 Tahun 2004 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Situasi pandemi Covid-19 merupakan force majeure nisbi yakni pembebasan pemenuhan kewajiban bersifat penundaan kewajiban bagi debitur sampai situasi atau kondisi membaik. Restrukturisasi kredit dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dapat membantu masyarakat terdampak Covid-19 sehingga tidak bisa menuntaskan kewajibannya untuk membayar utang serta menyokong dunia ekonomi sehingga dapat bertahan di tengah krisis Covid-19.

An Indication of China's Policy towards Uighurs and its Implications by International Law Aspects Mellisa Towadi; Nur Mohamad Kasim; Rumawi Rumawi; Siti Asifa Tahir
Jambura Law Review VOLUME 3 NO. 1 JANUARY 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

This article examines the Chinese government's policy towards Uighurs for the purpose of outlining and explaining indications of the policy that have implications on the legal aspects of this international law. This study was researched using normative juridical methods with expansive analysis based on logical-normative approaches. The results of the analysis show that broadly the policies China implements against the Uighur population are indicated to acts of discrimination. China's main interest is sovereignty, so of course, China will not allow the release of any territory from China. While the implications in the context of International Law as to uphold the guarantee of civil and political rights, liberal and democratic principles or independence, and individual freedom in relation to the state. The points of conflict identified, especially concerning the reach of equality of rights between ethnic Uighurs and other ethnicities in China, the prohibition of inhumane punishment and degrading dignity, and religious freedom.

Co-Authors Achmad Hasan Basri Afifatul Munawiroh Afifatul Munawiroh Afrianty, Yussy Aini, Kuratul Anshorulloh, Uday Azwilda, Nafila Ainul Fitri Amalia Hakim, Sholihul Hidayah, Syifa Aulia Julitia, Fina Mellisa Towadi Moh. Ali Munawiroh, Afifatul Mustari Mustari Nofiyanti, Maya Nur Khovidatur Rohma Nur Mohamad Kasim Nurwijayanti Nury Khoiril Jamil Nury Khoiril Jamil Putri Novita Sari Putri, Dahnia Azaria Diva Robiatul Adawiyah Robiatul Adawiyah Robiatul Adawiyah Rosi, Bahrur Sholichah, Chasilatus Sindy Meikasari Sisda Adisti Faizun Sisworini, Desi Fadikta Sitah, Putri Dwi Siti Asifa Tahir Siti Sariroh Sukron Mazid Sulviana, Hanifah Supianto Supianto Supianto Supianto, Supianto Tri Budiman, Nanang Udiyo Basuki Udiyo Basuki Vitarani, K. Wahyu Prabowo Zainal Arifin Zubair, Tsaniatul Jinan

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search