Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi The World of Public Administration Journal Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF) Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Innovative: Journal Of Social Science Research Social Impact Journal Community Empowerment : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat International Journal of Economics, Business and Innovation Research
Mona Indrianie
Pasundan University
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pelayanan Publik yang Inklusif Bagi Penyandang Tunanetra dalam Penggunaan Guiding Block di Kota Bandung Sumiati, Imas; Indrianie, Mona
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v2i2.1207

Abstract

Pelayanan publik yang inklusif adalah aspek penting dalam mewujudkan masyarakat yang beragam dan adil. Artikel ini membahas upaya Kota Bandung dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang tunanetra dengan fokus pada penggunaan guiding block. Guiding block adalah infrastruktur yang memberikan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra dalam mobilitas sehari- hari mereka. Kota Bandung telah mengambil berbagai inisiatif untuk meningkatkan inklusivitas ini dengan memasang guiding block di berbagai lokasi kota. Artikel ini mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan publik yang inklusif di Kota Bandung. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan individu adalah penting dalam meningkatkan pemahaman tentang penggunaan guiding block dan memastikan pemeliharaan infrastruktur yang baik. Dengan menganalisis langkah- langkah konkret yang telah diambil, artikel ini menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang tunanetra. Sebagai studi kasus yang relevan, Kota Bandung dapat menjadi inspirasi bagi kota- kota lain yang berupaya untuk memperbaiki aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik bagi penyandang tunanetra. Penelitian ini menggunakan metode survei, wawancara, dan observasi lapangan untuk mengumpulkan data dari penyandang tunanetra, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan guiding block telah memberikan manfaat signifikan bagi penyandang tunanetra dalam mengakses fasilitas publik, seperti transportasi umum, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat penting lainnya. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti perawatan yang kurang optimal dan pemahaman masyarakat yang belum memadai mengenai guiding block. Artikel ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan pelayanan publik yang inklusif. Dengan menjaga guiding block yang baik dan meningkatkan kesadaran masyarakat, Kota Bandung dapat menjadi contoh yang inspiratif dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang tunanetra. Upaya ini merupakan langkah positif dalam mencapai inklusi sosial dan aksesibilitas bagi semua warganya, tanpa memandang kondisi fisik atau kemampuan.
Digitizing PKK Administration Management in Patengan Village, Rancabali District, Bandung Regency Indrianie, Mona; Mariane, Ine
Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa Vol. 3 No. 4 (2024): August 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmf.v3i4.11216

Abstract

Digitizing Administration Management is an improvement in institutional administration management. The lack of orderly administration among PKK (Family Welfare Empowerment) cadres has become an important issue in the Master Plan of the PKK Movement for 2021-2024. Based on this, there is a need for efficiency, accuracy, and accessibility of administrative information. Therefore, the digitalization of administration systems is crucial to enhancing institutional administration. The partner in this community service activity is the PKK (Family Welfare Empowerment) cadres in Patengan Village, located in Rancabali District, Bandung Regency. The focus of the activity is to provide socialization on the Digitalization of PKK Administration Management. The main problems faced by the partners include inadequate infrastructure and facilities to support digitalization, as well as a lack of understanding about digitalization. Given this situation, we aim to provide understanding through socialization about digital administration. Based on the analysis, the target outcome is to increase knowledge, understanding, and skills in utilizing digitalization systems in PKK administration. This will help ensure that PKK administration in Patengan Village is well-organized and continues to develop.
Implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) Bedasarkan Permendes No 9 Tahun 2024 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Garut : Studi Kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Fahira Nazwa Khairunnisa; Thoriq Gumilang Ashidiq; Ni Putu Alvinna; Chandra Apriandi; Mona Indrianie
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 15 No. 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v15i2.7879

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Indeks Desa (ID) berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)Kabupaten Garut. Kabupaten Garut memiliki 422 desa dan 21 kelurahan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam, yang memengaruhi pelaksanaan ID sebagai instrumen pengukuran pembangunan desa dengan enam dimensi utama: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari DPMD, pendamping desa, dan aparat desa, teori penguat dalam penelitian ini yaitu Van Meter dan Van Horn (Implementasi Kebijakan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ID di Kabupaten Garut berjalan cukup baik melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan pendamping desa. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya SDM, kesenjangan pemahaman indikator, serta sarana dan prasarana yang belum merata. Secara umum, implementasi kebijakan ID telah berjalan baik, meskipun belum optimal di seluruh aspek pelaksanaannya. Hal tersebut perlu diperhatikan guna mensejahterakan masyarakat desa
Kolaborasi Multi-Aktor Dalam Percepatan Koperasi Merah Putih : Peran Pemda, Notaris, TNI, Dan Himbara Di Kabupaten Subang Diah Andani; Mona Indrianie; Meti Mediyastuti Sofyan; Kokom Komariah
The World of Public Administration Journal Volume 8 Issue 1, Juni 2026
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v8i1.2676

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis kolaborasi multi-aktor dalam percepatan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Subang, dengan berfokus pada peran Pemerintah Daerah, notaris, TNI, dan Himbara. Kabupaten Subang dipilih sebagai lokus penelitian karena menunjukkan fenomena paradoksal: seluruh 253 unit KDKMP telah mencapai status badan hukum secara penuh (100 persen) sejak akhir Juni 2025, namun capaian ini tidak diikuti kecepatan yang setara pada dimensi operasionalisasi usaha, penyediaan lahan, maupun pembangunan infrastruktur fisik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, dianalisis melalui Integrative Framework for Collaborative Governance (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012), yang menekankan tiga dinamika kolaborasi: principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), dengan keabsahan data dijaga melalui kriteria trustworthiness Lincoln dan Guba (1985). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga April 2026, baru 16 dari 253 unit KDKMP yang benar-benar beroperasi, 96 desa belum mengajukan pembangunan gedung akibat kendala lahan pada 34 titik yang melibatkan pemegang aset lahan negara/BUMN, dan ditemukan pola silang yang kompleks antara status gedung dan status operasional usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan tersebut dapat dijelaskan oleh asimetri kapasitas kolektif (capacity for joint action) antar sub-sistem kolaborasi: kolaborasi pada aspek legalisasi telah mencapai kematangan tinggi, sementara kolaborasi pada aspek penyediaan lahan, pembiayaan, dan pendampingan usaha masih berada pada tahap principled engagement dan shared motivation yang belum tuntas. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bahwa keberhasilan collaborative governance perlu dianalisis secara terdisagregasi per sub-proses, serta berimplikasi praktis bahwa evaluasi keberhasilan program KDKMP tidak dapat hanya bersandar pada indikator administratif, melainkan perlu mempertimbangkan keberlanjutan operasional sebagai ukuran keberhasilan yang sesungguhnya.   Kata kunci:  collaborative governance; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; kolaborasi multi-aktor; capacity for joint action; Kabupaten Subang.   Abstract This study analyzes multi-actor collaboration in accelerating the implementation of the Red and White Village/Sub-district Cooperative (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, KDKMP) in Subang Regency, focusing on the roles of the Local Government, notaries, the Indonesian National Armed Forces (TNI), and state-owned banks (Himbara). Subang Regency was selected as the research locus due to a paradoxical phenomenon: all 253 KDKMP units achieved full legal entity status (100 percent) by the end of June 2025, yet this achievement was not matched by an equivalent pace in business operationalization, land provision, or physical infrastructure development. This study employs a qualitative approach with a case study design, analyzed through the Integrative Framework for Collaborative Governance (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012), which emphasizes three collaboration dynamics: principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action. Data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and documentation studies, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña (2014), with data trustworthiness ensured through the criteria developed by Lincoln and Guba (1985). The findings reveal that by April 2026, only 16 of 253 KDKMP units were genuinely operational, 96 villages had not yet submitted building proposals due to land constraints across 34 identified sites involving state/state-owned enterprise land assets, and a complex cross-pattern emerged between building status and operational status. This study concludes that the gap can be explained by an asymmetry in collective capacity (capacity for joint action) across collaboration sub-systems: collaboration in the legalization aspect has achieved a high level of maturity, while collaboration in land provision, financing, and business mentoring remains at an unresolved stage of principled engagement and shared motivation. These findings contribute theoretically by demonstrating that the success of collaborative governance needs to be analyzed in a disaggregated manner across sub-processes, and carry practical implications suggesting that the evaluation of KDKMP program success cannot rely solely on administrative indicators but must also consider operational sustainability as the true measure of success. Keywords: collaborative governance; Red and White Village/Sub-district Cooperative; multi-actor collaboration; capacity for joint action; Subang Regency.         
Co-Authors Andani, Diah Ariesmansyah, Andre Aswin Aswin Chandra Apriandi Dayang rekha septula Ediyanto Ediyanto Fadiya Nabila Putri Fahira Nazwa Khairunnisa Imas Sumiati . Iwan Satibi Kokom Komariah Mariane, Ine Meti Mediyastuti Sofyan Ni Putu Alvinna Putri, Fadiya Nabila Putri, Nadia Amelia Rifqi Kahirul Arifin Rifqi Khairul Arifin Rifqi Khairul Arifin Shenyhadi Apriliany Thoriq Gumilang Ashidiq Vaughan, Regan