Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam
NURHIDAYANI NURHIDAYANI
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN WAKAF TANAH DAN BANGUNAN NURHIDAYANI NURHIDAYANI; MUAIDY YASIN; BUSAINI BUSAINI
Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol 2, No 2 (2017): Juli - Desember 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/maqdis.v2i2.126

Abstract

The theme of the article is "economy based on the principles of Islam". The research explores how the management and utilization of endowment (waqf) of land and building at Dhompet Amal Ibnu Abbas (DASI) West Nusa Tenggara. Method of theresearch is qualitative using observation, interview and documentation instrument. Result of the research shows that the Nazhir and Wakif’s understanding in the management and utilization of waqf of land and building is still based ontrust management. Waqf management by nazhir is still traditional which the waqf law No. 41 year 2004 is not implemented completely. The Nazhir of waqf only fulfills the moral requirement of managing waqf as a trustworthy institution, but the institution has not yet fulfilled management and business requirement. In term of utilization, the institution is already qualified with the law of waqf which aims helping poor family (dhuafa) and orphans welfare. Therefore, waqf management institution is expected to improve human resources in managing waqf productively in order to attract society to do waqf, support from religious leaders and the government in this case the Ministry of Religion should be more aggressive in mobilizing waqf program, especially in terms of administration of waqf assets. They should socialize and nurture waqf manager (nazhir) actively to grow and provide wide benefits for social welfare, especially dhuafa family and orphans.
TINJAUAN HUKUM PEMBLOKIRAN REKENING BANK DORMANT OLEH PPATK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Nurhidayani Nurhidayani; Kurniawan Kurniawan; Muhaimin Muhaimin
Jurnal Education and Development Vol 14 No 2 (2026): Vol 14 No 2 Mei 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i2.8226

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pemblokiran rekening bank dormant oleh PPATK dari perspektif hukum positif di Indonesia, bagaimana penyelesaian sengketa serta upaya hukum yang bisa ditempuh oleh nasabah yang rekeningnya terblokir karena status dormant. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum dengan analisis deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian Pertama, Pengaturan pemblokiran rekening bank dormant oleh PPATK diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lebih khusus diatur dalam Peraturan PPATK No.18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Kedua, Akibat hukum terhadap rekening dormant yang di blokir oleh PPATK karena status dormant sebagai tindakan pencegahan TPPU berdampak terhadap dua aspek utama yakni rekening bank dormant dan nasabah, rekening menjadi tidak aktif dan tidak bisa digunakan sedangkan bagi nasabah kehilangan hak atas akses dananya, dan harus melakukan reaktivasi rekeningnya agar dapat digunakan kembali. Ketiga Mekanisme penyelesain sengketa di Indonesia ada dua macam yaitu litigasi dan non litigasi, sistem penyelesaian litigasi melalui Pengadilan Negeri untuk sengketa perdata antara nasabah dengan bank dan penyelesaian sengketa ke PTUN untuk sengketa adminstrasi antar nasabah dengan PPATK. Penyelesaian non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa, dalam sengketa perbankan terdapat penyelesaian secara internal perbankan, secara eksternal melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK).Upaya hukum yang bisa dilakukan nasabah yang rekeningnya terblokir karena status dormant adalah dengan upaya administratif melalui reaktivasi rekening dan represif melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan PTUN.
Co-Authors B. Busaini, B. Kurniawan Kurniawan MUAIDY YASIN, MUAIDY Muhaimin Muhaimin