Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Halu Oleo Law Review Gorontalo Law Review Mulawarman Law Review
Nurfaidah Said, Nurfaidah
Unknown Affiliation
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
THE EFFECTIVENESS OF THE SUPERVISION OF PERPETRATORS OF EFFORT IN PRODUCING QUALITY PRODUCTS AND ITS IMPLICATIONS FOR CONSUMER PROTECTION Haris, Abd; Miru, Ahmadi; Said, Nurfaidah; Burhamzah, Oky Deviany
Journal of Humanity Vol 3, No 2 (2015): July 2015
Publisher : Journal of Humanity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14724/jh.v3i2.42

Abstract

The purpose of this research was explain how the substance of the law against the perpetrators of the oversight arrangements of effort in producing quality products contained in the legislation in the field of consumer protection, explain how the implementation of surveillance against perpetrators of effort in producing quality products, explain how the form of the application of the sanctions for the perpetrators of the attempt that violates the provisions of the legislation in making products that are not qualified. Research conducted in the framework of this dissertation outlines is of type socio-juridical, because in addition to researching the secondary legal materials in the form of regulations, manual and electronic law library, relevant research results in the field of law of particular problems in the field of consumer protection and other written materials, as well as researching various legal facts about the implementation of surveillance against perpetrators of effort in producing quality products and its implications for consumer protection This is the case, the form of the application sanctions. The results showed that 1). The substance of the law against the perpetrators of the oversight arrangements of effort in producing quality products that are found in a wide range of legislation in the field of consumer protection is basically adequate. 2). surveillance of implementation against the perpetrators of the work done by the three main pillars of supervision: the Government, communities and non-governmental Consumer Protection Agency (LPKSM) is not yet effective due to still having a lot of constraints. 3). The form of the application of the sanctions for the perpetrators of the attempt that violated regulations in making a quality product, it is still better to put forward sanctions administrative compared to criminal sanctions and civil penalties.
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG PADA PERUSAHAAN ASURANSI Maulidya, Nashiba; Said, Nurfaidah; Alwy, Sabir; Arisaputra, Muhammad Ilham
Gorontalo Law Review Volume 2 No.2 Oktober 2019 Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.763 KB) | DOI: 10.32662/golrev.v2i2.452

Abstract

Ada satu prinsip mendasar yang harus diperhatikan dalam implementasi lembaga keuangan di Indonesia, yaitu Prinsip Mengenal Nasabah. Penerapan prinsip mengenal pelanggan Anda untuk perusahaan asuransi secara khusus diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor Per-01 / BL 2011 tentang Pedoman Prinsip Mengenal Pelanggan Anda Pedoman Pelaksanaan untuk Perusahaan Asuransi . Setiap perusahaan asuransi diharuskan membuat Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah dan SOP Anda untuk mengetahui dan menganalisis calon pelanggan dan memantau transaksi yang dilakukan oleh pelanggan mereka. Penerapan prinsip mengetahui pelanggan adalah bentuk perlindungan hukum preventif dalam upaya mencegah pencucian uang dari perusahaan jasa keuangan. There is one fundamental principle that must be considered in the implementation of financial institutions in Indonesia, namely the Know Your Customer Principle. The application of know your customer principles to insurance companies is specifically regulated in the Regulation of the Chairperson of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam and LK) Number Per-01/BL 2011 concerning Know Your Customer Principles Implementation Guidelines for Insurance Companies. Every insurance company is required to make the Know Your Customer Principles Guidelines and SOP to know and analyze prospective customers and monitor transactions carried out by their customers. The application of the principle of knowing customers is a form of preventive legal protection in an effort to prevent money laundering from occurring in financial service companies.
Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan Gede, Mohammad Amri; Said, Nurfaidah; Arisaputra, Muhammad Ilham
Halu Oleo Law Review Vol 4, No 1 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.392 KB) | DOI: 10.33561/holrev.v4i1.9426

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan dan hakikat kedudukan notaris dalam membuat grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial dikaitkan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam membuat grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial dikaitkan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah bersifat atributif. Grosse akta pengakuan hutang sebagai produk hukum dari notaris yang notabene bagian dari eksekutif memang memiliki karakteristik yang sama dengan produk hukum yudikatif, sehingga dalam eksekusinya diperlukan penetapan dari pengadilan sebagai bentuk legalitas dari pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang. Irah-irah eksekutorial pada grosse akta pengakuan hutang pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan eksekutorial langsung, tetapi harus melalui penetapan dari pengadilan sebagai bentuk legalitas pelaksanaan eksekusi. Namun demikian, kedudukan grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial sebagai salinan dari suatu minuta akta berbeda dengan salinan dari akta-akta lainnya yang tidak memiliki irah-irah eksekutorial. Kekuatan hukum dari suatu grosse akta pengakuan hutang yang memiliki irah-irah eksekutorial hanya untuk memberikan kepastian hukum mengenai adanya suatu hubungan hukum utang piutang saja serta memberikan kepastian hukum kepada kreditor perihal eksekusinya yang tidak perlu lagi melalui pengajuan gugatan, namun hanya didasarkan atas permohonan kreditor.
Prinsip Kepatutan Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Widhaswara, Fadlia; Said, Nurfaidah; Paserangi, Hasbir
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 4 No 2: Mulawarman Law Review - December 2019
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v4i2.70

Abstract

Asas kepatutan dalam sebuah perjanjian memengang peran penting dan menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian. Dalam pelaksanaannya, mewajibkan para pihak mengindahkan kepatutan dan kepantasan sehingga menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical research). Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Notaris/PPAT di Kota Makassar dan Pembiayaan Konsumen di Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris/PPAT di Kota Makassar, Pembiayaan Konsumen, dan para pihak dalam Perjanjian. Penentuan sampel dilakukan dengan teknis purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kuasa dari konsumen sebagai debitor kepada perusahaan pembiayaan sebagai kreditor merupakan inisiatif dari satu pihak saja yakni kreditor. Hal ini jelas tidak memenuhi asas kepatutan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, karena dalam pelaksanaannya konsumen sama sekali tidak mengerti bahkan tidak mengetahui apa yang menjadi isi dari Akta Jaminan Fidusiayang telah mengikat dirinya sebagai pemberi fidusia. Untuk memenuhi asas kepatutan, sebaiknya pengunaan Surat Kuasa untuk Kuasa yang digunakan untuk pemberian jaminan fidusia haruslah ditiadakan.
Co-Authors Abd Haris, Abd Ahmadi Miru, Ahmadi Alwy, Sabir Arjun, Arjun Borahima, Anwar Gede, Mohammad Amri Hasbir Paserangi Irwansyah Irwansyah Maulidya, Nashiba Muhammad Ilham Arisaputra, Muhammad Ilham Nursyamsi, Wadjedah Oky Deviany Burhamzah, Oky Deviany Widhaswara, Fadlia