Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Yustitia
I Putu Andika Pratama
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
BLAMING THE VICTIM PADA KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Putu Chandra Kinandana Kayuan; I Putu Andika Pratama
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v5i2.685

Abstract

Fenomena blaming the victim pada kasus pelecehan seksual di lingkup perguruan tinggi masih banyak terjadi. Korban justru dianggap sebagai pemicu atau penyebab terjadinya pelecehan seksual oleh pelaku kejahatan, khususnya di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan tipe penulisan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu dan menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan fakta dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah dengan hadirnya Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai korban pelecehan seksual, diharapkan dapat meminimalisir kasus pelecehan seksual dan korban tidak akan takut lagi untuk melaporkan kasus yang terjadi. Selain itu juga hadirnya UU No. 31 Tahun 2014 diharapkan melindungi para korban pelecehan seksual agar tidak mengalami intervensi dan diskriminasi (blaming the victim) oleh pihak-pihak tertentu.
DISKRESI PEMERINTAH DALAM KEDARURATAN KESEHATAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 I Ketut Suardita; I PUTU ANDIKA PRATAMA
Jurnal Yustitia Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.979

Abstract

Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan diskresiguna keselamatan masyarakatnya. Apabila persoalan ini tidak diperhatikan, maka akanmenimbulkan lebih banyak korban jiwa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian iniyaitu: (1) Pengaturan terkait diskresi pemerintah di Indonesia; dan (2) Diskresi pemerintahakibat Pandemi COVID-19.Penelitian ini menggunakan tipe penulisan Doctrinal Research dengan menggunakanbahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulanbahan hukum dilakukan dengan sistem kartu (card system) dan menggunakan pendekatanperundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual.Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Pemerintah dalam fungsinya menjalankanpemerintahan, tindakan organ administrasi negara pada dasarnya dilakukan berdasarkanaturan yang dibentuk oleh organ administrasi negara tersebut dengan merujuk padaundang-undang. Namun dalam menyangkut beberapa hal, organ administrasi mempunyaikeleluasaan bertindak atas dasar kebijaksanaan yang disebut diskresi sebagaimana diaturdi dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan. Kedua, Diskresi dibenarkan dalam upaya penanganan persoalan yangmendesak dan membahayakan kepentingan umum, seperti misalnya kedaruratan kesehatanakibat pandemi. Pemerintah dalam hal ini lebih mengutamakan pencapaian tujuan ataumanfaat (doelmatigheid) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (rechtmatigheid)
PERLINDUNGAN HUKUM BANGUNAN DENGAN ARSITEKTUR TRADISIONAL DI ERA BALI MODERN I PUTU ANDIKA PRATAMA; Ni Made Anggia Paramesthi Fajar; Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat
Jurnal Yustitia Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.980

Abstract

Arsitektur tradisional Bali seiring perkembangan jaman semakin tergerus oleh seniarsitektur modern dan juga terjadinya kerusakan-kerusakan. Berdasarkan hal tersebut,adapun rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu: (1) Bagaimanakah perlindunganbangunan arsitektur tradisional di era Bali modern, dan (2) Bagaimanakah permasalahanterkait pelestarian arsitektur tradisional di era Bali modern.Penelitian ini merupakan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukumprimer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistemkartu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisiskonseptual.Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Secara hukum nasional, arsitektur tradisionalBali merupakan salah satu cagar budaya dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Sedangkan di Provinsi Bali, arsitekturtradisional Bali telah diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung; Kedua, Salah satu cara yangdilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk pelestarian arsitektur tradisional Baliadalah dengan mengaplikasikannya pada bangunan gedung. Arsitektur Bali selaindigunakan dalam bentuk fisik dari bangunan gedung, juga diberlakukan untuk desainpagar dan gerbang disepanjang jalan raya dan jalan lingkungan. Arsitektur Bali jugadiwajibkan untuk digunakan terhadap bangunan atau gedung milik pemerintah, rumahdinas maupun rumah jabatan.
LINTAS SEJARAH PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DALAM ASPEK NEGARA HUKUM I Ketut Suardita; Adrie S; I PUTU ANDIKA PRATAMA
Jurnal Yustitia Vol 17 No 01 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i01.1044

Abstract

The state in its capacity as a rule of law has a role in economic development. This researchis a doctrinal research used by historical and analytical approaches. With the occurrence of “TheGreat Depression”, the role of the state is needed in the welfare of its people so that the concept ofthe Welfare State is born. Although considered good, the policies of the Welfare State concept areconsidered detrimental to the state, especially in the economic field. The existence of the conceptof Good Governance, can always improve the economic system which begins with improvingthe bureaucratic system, namely by implementing deregulation and de-bureaucratization.Deregulation and de-bureaucratization are things that need to be implemented in order to realizepeople’s welfare in accordance with the characteristics of good governance.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Digunakan Tanpa Izin Di Aplikasi Tiktok I PUTU ANDIKA PRATAMA; Ni Luh Gede Putri Laksmi Brata; Ni Ketut Putri Sri Ayu Lestari
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v6i2.766

Abstract

Tiktok merupakan salah satu aplikasi yang paling terpopuler dan diminati di dunia, Tiktok ini mengambil lagu yang telah terpotong secara otomatis, yang dibuat menarik dengan suara dan gaya yang lucu, kemudian lagu tersebut dapat dibagikan oleh orang lain dengan gayanya masing-masing. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik lagu yang lagunya digunakan tanpa izin dan (2)Apa akibat hukum dari pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan lagu tanpa izin.Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan.Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama pada aplikasi Tiktok sendiri sudah terdapat Term of Services atau syarat penggunaan yang berhubungan dengan konten yang diunggah pada aplikasi yang terdapat pada UserGenerated Content. Kedua terkait dengan penggunaan lagu tanpa izin yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok dapat digugat oleh pihak pemegang hak cipta, karena lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi Tiktok menjadi terpotong Pada aplikasi tiktok sendiri telah terdapat Ketentuan Layanan yang terdapat pada bagian Konten Buatan Pengguna.
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL I PUTU ANDIKA PRATAMA; Ni Made Anggia Paramesthi Fajar; Fanny Priscyllia
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1119

Abstract

Adanya perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Filipina perihal pelaksanaanpemilihan presiden dan wakil presiden. Perbedaan tersebut didasarkan oleh Konstitusi yangberbeda antar kedua negara tersebut. Adapun permasalahannya yaitu: (1) Bagaimanakahpemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistem presidensial di Indonesiadan (2) Bagaimanakah pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistempresidensial di Filipina.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum doctrinaldengan pendekatan perundang-undnagan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis.Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Indonesia menganut sistem pemerintahanpresidensial. Sebagai wujudnya salah satunya yaitu pemilihan presiden dan wakil presidensecara langsung oleh rakyat melalui pemilu dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dansesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hal ini dipertegasdi dalam UUD NRI 1945 sebagai perwujudan asas demokrasi dan welfare state. Selain itujuga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden. Kedua, Filipina merupakan negara di Asia Tenggara yang jugamenganut sistem presidensial dengan berpedoman pada Konstitusi 1987 (Konstitusyon ngPilipinas/Constitucion de la Republica de Filipinas). Sebagai wujudnya adalah dilakukannyapemilihan umum terhadap presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat denganmasa jabatan 6 (enam) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
Co-Authors Adrie S Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi Fanny Priscyllia I Ketut Suardita Ni Ketut Putri Sri Ayu Lestari Ni Luh Gede Putri Laksmi Brata Putu Chandra Kinandana Kayuan