Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.512
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Archive of Community Health JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Keluarga Berencana Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Yustitia Penamas: Journal of Community Service Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global
Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi
Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TERHADAP PENYAKIT HIV/AIDS DI PROVINSI BALI Luh Putu Virra Indah Perdanawati; Ni Made Anggia Paramesthi Fajar; I Dewa Made Suka
ARCHIVE OF COMMUNITY HEALTH Vol 7 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana Berasosiasi Dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.438 KB) | DOI: 10.24843/ACH.2020.v07.i01.p03

Abstract

ABSTRAK Penularan penyakit HIV/AIDS pada dasarnya dapat di cegah apabila tidak melakukan tindakan-tindakan berisiko. Pengetahuan ibu mengenai penyakit HIV/AIDS hendaknya dapat diketahui sejak dini sehingga sangat bermanfaat bagi perkembangan ibu dan tumbuh kembang anak (Djoerban, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu mengenai HIV/AIDS di Provinsi bali. Penelitian yang dilaksanakan bersifat studi deskriptif menggunakan data sekunder Riskesdas Provinsi Bali Tahun 2017. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara univariat. Hasil penelitian didapatkan bahwa berdasarkan tingkat pengetahuan responden tentang HIV/AIDS dapat diketahui 32,5% memiliki tingkat pengetahuan kurang; 62,5% memiliki tingkat pengetahuan cukup; dan hanya 4,9% memiliki tingkat pengetahuan baik. Informasi tentang HIV/AIDS yang paling banyak didapatkan masyarakat berasal dari tenaga kesehatan sebesar 64,6%. Selain itu, sebagian besar responden akan merasa malu jika ada anggota keluarganya yang menderita HIV yaitu sebesar 44,6% dan lebih dari 80% responden menyatakan setuju bahwa orang lain akan berbicara buruk jika ada yang mengidap HIV. Saran kepada BKKBN Provinsi Bali agar dapat memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan HIV/AIDS yang tidak terbatas pada populasi kunci namun juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kata Kunci: HIV/AIDS, Pengetahuan, Stigma, Diskriminasi ABSTRACT Basically HIV/AIDS transmitted could be prevented if did not take any risk actions. Mother's knowledge about HIV/AIDS should be known early and that it is very beneficial for the mother and child development (Djoerban, 2014). The purposed of this research was to knowing the level of mother’s knowledge about HIV/AIDS in Bali Province. The research conducted was a descriptive study and the data used in this study are secondary data from Riskesdas 2017. The research method was used in this study was univariate analysist. Based on the level of knowledge of respondents about HIV/AIDS that 32,5% have less knowledge; 62,5% have a sufficient level of knowledge, and only 4,9% have a good level of knowledge. The information about HIV/AIDS that was most obtained by the community came from health workers by 64,6%. Besides, most respondents will feel ashamed if there are family members who suffer from HIV, amounting to 44,6% and more than 80% of respondents said that they agreed that others would speak worse if someone with HIV around them. Suggestion for BKKBN Bali Province to implemented HIV/AIDS promotion is not only to the key population but also to each levels of community. Keywords: HIV/AIDS, Knowledge, Stigma, Discrimination
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NO 5 TAHUN 2008 TENTANG PRAMUWISATA DI KABUPATEN BADUNG Ni Made Anggia Paramesthi Fajar
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.598 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p14

Abstract

Tour guide has an important role toward the tourism business in Bali, they take care the guests since they arrive until they depart from Bali. Therefore a tour guide should be able to give the best quality of service and also improve it if to provide better service in the future. In order to achieve the best quality of service, the government should create a rule which regulate how a tour guide can be a profession in order to provide a better quality of service to the guests who visit Bali. Bali Regional Rule no 5 year 2008 about Tour Guides is a kind of regulation established by Bali Government as a foundation for a Tour Guide in doing their profession. However, in fact there are so many irrelevant services given by a Tour Guide and it was not based on the regulation and it caused the problems in this thesis. Are there any factors that generate a specific license for a tour guide based on Bali Regional Rule no 5 year 2008 about Tour Guides could not be released? How is the application of punishment ofthose tour guides who did not obey the regulation based on Bali Regional Rule no 5 year 2008 about Tour Guides? This research used empiric approach which means that we are doing an approach by solving the problem that we face during the research. In relation with the regulations and law and also the law theories which relevant applied in this research e.g. theory of obeying the law, theory of authority and theory of product quality. In order to show the government’s authority to apply the law and how the regulation is able to guarantee the law and also to ensure that the government regulation can guarantee the tour guide quality to provide the best quality of services.
IMPLEMENTASI PRINSIP MFN (MOST FAVOURED NATION TREATMENT) DAN NT (NATIONAL TREATMENT) GATT DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN DI PROVINSI BALI Ni Made Anggia Paramesthi Fajar
Jurnal Yustitia Vol 13 No 1 (2019): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO, yang pada intinya dalah intinya negara anggota WTO wajib mentaati standar perdagangan internasional, namun demikian tetap memberikan pengecualian khususnya bagi negara berkembang dan negara yang paling terbelakang untuk mengatur secara khusus hal-hal yang dianggap penting dan sangat berkaitan dengan kebutuhan negaranya dalam koridor perkembangan perdagangan internasional. Perdagangan yang di maksud tidak hanya dalam hal eksport dan import barang namun juga dalam usaha jasa pelayanan salah satunya yaitu jasa pelayanan pariwisata. Ada 4 piral utama yang di gagas dalam perjanjian internasional tersebut, empat pilar utama yaitu the rule against the use of quantities restrictions, the rule reduction tariffs and others barrier for trade, the rule of national treatment (NT) and the principle of most favored nation (MFN).
MAL ADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI NEGARA Ni Made Anggia Paramesthi Fajar
Jurnal Yustitia Vol 13 No 2 (2019): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mal administrasi adalah istilah yang ering kita dengar dalam pelaksanaan administrasi negara, namun masih banyak masyarakat yang belum paham akan istilah tersebut, bahkan istilah yang lekat dengan kehidupan sehari-hari terutama erat kaitannya dengan unsur pelayanan publik dalam penyelenggaraan administrasi negara. Namun masyarakat pada umumnya yang walaupun sudah mengetahui tentang mal administrasi masih belum dapat membedakan apa mal administrasi, dan bagaimana perbedaannya dengan tindak korupsi, dan tak jarang aparat penegak hukum pun terkadang tidak dapat membedakan dengan pasti beberapa tindakan menyimpang yang sering terjadi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Perbuatan maladministrasi menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan public yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.
URGENSI DAN PROBLEMATIKA PEMILU DI MASA PANDEMI COVID-19 Ni Made Anggia Paramesthi Fajar
Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sedang berlomba untuk dapat melawan pandemi covid-19 guna mengembalikan kembali jalannya roda perekonomian dan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah pilkada akan segera di gelar pada desember 2020. Kemudian melalui PP Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan pilihan pertama yaitu 9 Desember 2020 sebagai tanggal pelaksanaan Pilkada 2020. Namun pada saat yang bersamaan. Hamper seluruh negara di dunia dan khususnya juga di Indonesia juga sedang di hadapkan dengan bencana NON-alam yaitu wabah atau pandemic covid-19, yang mana pemerintah telah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam beberapa bentuk peraturan tentang protocol kesehatan yang salah satu isinya adalah tentang penerapan Protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jika Pemilihan kepala daerahdan wakil kepala daerah atau Pemilukada tetap akan dilaksanakan tentunya hal ini tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu tidak berkumpul atau berkerumun guna mengurangi angka penyebaran virus yang semakin hari kian meningkat jumlah korban yang terinfeksi oleh virus covid-19 ini.
URGENSI AMANDEMEN TERBATAS POKOK POKOK HALUAN NEGARA (PPHN) Ni Made Anggia Paramesthi Fajar
Jurnal Yustitia Vol 15 No 1 (2021): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Reformasi membawa misi besar terhadap amandemen UUD 1945. Sebagai kontitusi dalam menjalankan pemerintahan dan bernegara UUD 1945 di rasa sangat penting peranannya untuk menjadi acuan dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan. Amandemen pun telah berhasil dilakukan sebanyak 4 kali, namun dalam perjalanan amandemen tersebut masih di asa banyak kekurangan dan kurang sempurna dalam pemebentukan pasal-pasalnya. Kendatipun perubahan sudah dilaksanakan dan telah melahirkan system ketatanegaraan dengan wajah baru utuk Indonesia, wacana amandemen untuk penyempurnaan aturan-atuan dalam UUD masih saja terus di usahakan. Wacana amandemen ke 5 kembali muncul di permukaan dengan dengan gaung amandemen terbatas pada PPHN, wacana ingin menghidupkan GBHN dengan gaya baru inipun mulai menuai problrmatika dalam masyarakat. Kata kunci : Kontitusi, Amandemen , PPHN Abstract Reform lead a great mission for the amendment of the 1945 Constitution. As a constitution in running the government and as a state, the 1945 Constitution is considered very important to serve as a reference in formulating a statutory regulation. The amendments have also been successfully carried out 4 times, but in the course of the amendments there are still many shortcomings and imperfections in the formation of the articles. Even though the changes have been implemented and have given birth to a constitutional system with a new face for Indonesia, the discourse on amendments to improve the rules in the Constitution is still being worked on. The discourse of the 5th amendment re-emerged on the surface with the echo of the limited amendment to the PPHN, the discourse of wanting to revive the GBHN with this new style has begun to reap problems in society. Key Word : Constitution ,Amandement , PPHN
PENGARUH HUKUM ADAT BALI TERHADAP PERSEPSI REMAJA MENGENAI GENDER DAN JUMLAH ANAK DI PROVINSI BALI Ni Made Anggia Paramesthi Fajar
Jurnal Yustitia Vol 15 No 2 (2021): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum adat merupakan warisan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal itu disebabkan karena karena sistem hukum yang berlaku adalah pluralistis, dimana masih berlaku beberapa sistem hukum dalam masyarakat. Hukum yang berasal dari kebiasaan atau hukum adat menjadi sebuah pertimbangan dalam tatanan kehidupan dalam bermasyarakat. Hukum adat merupakan spirit dalam tatanan kehidupan masyarakat adat mengikuti tempat dimana kebiasaan hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kultur dan kebudayaan masyarakat setempat. Selanjutnya, hukum adat mempunyai peran yang besar pada persepsi dan cara pandang dari masyarakat adat itu sendiri, dengan keunikan dan ciri khas yang masing-masing. Isu gender dan juga cara pandang dari masyarakat tentang keturunan merupakan salah satu hal yang sering di mencuat ketika membahas mengenai hukum adat di Indonesia, salah satunya juga terjadi pada masyarakat hukum adat di Bali. Penelitian ini menunjukkan bahwa remaja Bali merasakan adanya tekanan terkait dengan pilihan fertilitas mereka. Tekanan tersebut kemudian berpengaruh kepada rencana fertilitas mereka kedepan.
PENGATURAN KEWENANGAN PENGAWASAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) PEKRAMAN DESA ADAT DI BALI Ni Made Anggia Paramesthi Fajar
Jurnal Yustitia Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat di Bali dalam menjalankan kehidupan sosial masih sangat kental dengan adat dan budaya, bahkan dalam menjalankan pemerintahannya, masyarakat di Bali masih menggunakan otonomi sesuai dengan desa pekraman adat masing-masing. Seluruh urusan pemerintahan dalam desa adat diatur dan dijalankan sesuai dengan awig-awig yang ada didesa adat itu masing-masing. Hampir semua desa adat di Bali memiliki tata kelolanya masing-masing menjalankan pemerintahan dalam lingkup terkecil yaitu desa adat dengan otonomi sendiri, dari urusan sosial masyarakat, keagaamaan, pertanian, hingga kegiatan perekonomian. Salah satu bentuk dari otonomi desa adat dalam mengurus kegiatan perekonomiannya adalah pembentukan LPD. LPD atau Lembaga Perkreditan Desa merupakan Lembaga keuangan yang tujuan pembentukannya adalah untuk membantu perekonomian krame desa adat dan juga meningkaykan potensi desa dari bidang perekonomiannya, selain itu LPD juga diharapkan dapat menjaga budaya dari desa adat itu sendiri. Sehingga dibutuhkn sebuah sistem pengawsan yang dapat mewujudkan cita dari pembentukan LPD itu sendiri.
HUBUNGAN ANTARA FAKTOR SOSIODEMOGRAFI DAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU SEKS PRA-NIKAH REMAJA BALI Anastasia Septya Titisari; Luh Kadek Ratih Swandewi; Mellysa Kowara; Ni Made Anggia Paramesthi Fajar
Jurnal Keluarga Berencana Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Keluarga Berencana
Publisher : Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.947 KB) | DOI: 10.37306/kkb.v6i2.87

Abstract

Kesehatan reproduksi dan seksualitas merupakan topik yang dianggap tabu untuk dibicarakan di Indonesia, sehingga remaja mencari alternatif untuk mendapatkan informasi mengenai topik tersebut. Media sosial secara langsung ataupun tidak langsung menjadi media pembelajaran dan memberikan pengaruh bagi remaja, salah satunya tentang kesehatan reproduksi dan perilaku seksual. Penelitian ini dilaksanakan dengan rancangan online survey cross-sectional terhadap 418 responden remaja berumur 20-24 tahun dari 9 kabupaten/kota di Bali dari Maret hingga April 2021. Meski remaja cukup aktif menggunakan media sosial, sebagian besar remaja (58.85%) jarang mengakses informasi kesehatan reproduksi melalui platform tersebut. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa penggunaan media sosial dalam perannya sebagai media pembelajaran kesehatan reproduksi tidak memberikan pengaruh preventif secara langung terhadap perilaku seksual pra-nikah remaja. Namun variabel lain seperti status bekerja, jenis kelamin, umur dan pengalaman berpacaran memiliki pengaruh terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja Bali usia 20-24 tahun.
PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH TANGGA YANG BERNILAI EKONOMIS DENGAN MENGEMBANGKAN MAGGOT BSF DI DESA PEGUYANGAN KANGIN I Gusti Putu Agung Widya Goca; I Komang Sumerta; Ni Made Anggia Paramesthi Fajar; I Gede Mahatma Yogiswara W; I Gede Wirata; I Kadek Dwi Diatmika
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v4i1.2558

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan permasalahan klasik yang terus menerus dihadapi dikalangan masyarakat, tidak terkecuali sampah organik. Pengelolaan sampah berbasis sumber harus terus dilakukan guna mendukung program pemerintah Provinsi Bali. Salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan pengelolaan limbah organik rumah tangga yaitu dengan mengembangkan Maggot BSF sebagai bio mesin pengolahan sampah organik berbasis sumber. PkM ini dilaksanakan di Desa Peguyangan Kangin Denpasar dengan metode pendekatan permasalahan, tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Indikator ketercapaian program ini adalah masyarakat teredukasi untuk melakukan pengolahan sampah organik limbah rumah tangga berbasis sumber sehingga tidak mencemari lingkungan. Terkelolanya sampah organik limbah rumah tangga pada rumah tangga, terbentuknya usaha desa yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan pengembangan maggot BSF sebagai bio mesin pengelolahan sampah organik, munculnya usaha baru yang meniliki nilai tambah dan nilai ekonomis terhadap pengelolahan sampah melalui penjualan maggot BSF sebagai pakan ternak. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan PkM ini dapat ditindaklajuti dengan terus dilakukan monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan serta dengan secara rutin memberikan penyuluhan, pemahaman dan pelatihan bagaimana pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber serta manfaat dan dampak positif dari pengelolaan sampah organik limbah masyarakat dengan menggunakan Bio Mesin Magot BSF dikalangan masyarakat. Hasil PkM menunjukkan bahwa Maggot BSF merupakan salah satu solusi dalam menangani dan menanggulangi permasalahan sampah organik masyarakat dan/atau limbah rumah tangga masyarakat yang terus menerus menjadi permasalahan selama ini, Kelompok masyarakat Desa Peguyangan Kangin dapat mengelola limbah sampah organik rumah tangga dengan budidaya Magot BSF yang memiliki nilai ekonomi tinggi
Co-Authors Ade Maharini Adiandari Anastasia Septya Titisari Artana, I Made Cahyani, Kadek Agustina Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Diasa, I Wayan Ernawati, A A Istri Mas Deny Fanny Priscyllia Gede Wirata I Dewa Made Suka I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Gusti Putu Agung Widya Goca I Kadek Dwi Diatmika I Komang Sumerta I Made Artana I Putu Andika Pratama I Putu Andika Pratama Luh Kadek Ratih Swandewi Luh Putu Virra Indah Perdanawati Margayawati, Ni Luh Putu Mellysa Kowara Nathan Franklin Ni Putu Tirka Widanti Parikesit, I Ketut Pradnyana, I Wayan Amerta Nur Pratama, I Putu Andika PRISCYLLIA, FANNY - PUTU CHANDRA KINANDANA KAYUAN Rimbawa, I Made Artha Setyaningsih, Ni Putu Ari Sudiyani, Nyoman Sumertajaya, I Ketut Satria Wiradharma Sundarianti, Ni Nyoman Wiyono, Budi