Articles
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP FASILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS ]]>
<![CDATA[Priscyllia, Fanny]]>
<![CDATA[ LEX CRIMEN Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen ]]>
Publisher : <![CDATA[LEX CRIMEN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat dsimpulkan: 1. Pelayanan publik merupakan hak dasar warga negara dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya dalam rangka kesetaraan Hak Asasi Manusia termasuk dalam bentuk fasilitas pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah telah menjamin aksesibilitas terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam beberapa kebijakan. 2. Aksesibilitas merupakan syarat penting bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kata kunci: Fasilitas, pelayanan publik, penyandang disabilitas]]>
<![CDATA[Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum ]]>
<![CDATA[Fanny Priscyllia]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.96 KB)
|
DOI: 10.29303/jatiswara.v34i3.218
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya internet (interconnection networking). Informasi berupa data pribadi menjadi acuan dalam penggunaan aplikasi berbasis internet. Privasi data pribadi merupakan hal penting karena menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi seseorang. Perlindungan privasi data pribadi jika tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang atas tersebarnya informasi pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi dalam perspektif perbandingan hukum. Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang meneliti dan menganalisis sumber-sumber hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep perlindungan hak privasi merupakan hak penuh seseorang dan pemenuhannya tidak didasarkan pada hak orang lain, tetapi hak tersebut dapat hilang apabila dikehendaki oleh pemiliknya untuk mempublikasikan informasi yang bersifat pribadi kepada publik dan seseorang berhak untuk tidak membagikan semua informasi mengenai pribadinya dalam kehidupan sosial. Ketiadaan hukum yang mengatur secara komprehensif perlindungan privasi atas data pribadi di Indonesia dapat meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas perlindungan privasi data pribadi.]]>
<![CDATA[Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fanny Priscyllia]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.400
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan perkawinan sesama jenis berdasarkan tujuan perkawinan dan landasan filosofis pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengenal adanya bentuk perkawinan sesama jenis bahkan dalam hukum adat dan hukum agama yang diakui oleh Indonesia. Perkawinan sesama jenis bertentangan dengan moralitas Ketuhanan karena tidak sesuai dengan kodrat manusia diciptakan berpasangan yaitu pria dan wanita sehingga perkawinan sesama jenis tidak dapat mengemban visi dan misi kemanusiaan sesuai dengan kodrat manusia diciptakan yaitu membentuk keluaraga bahagia dan kekal yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak sebagai keturunan guna menjamin keberlangsungan manusia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.]]>
<![CDATA[Aspek Yuridis Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Putri Purnama Santhi]]>;
<![CDATA[Fanny Priscyllia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1249
<![CDATA[Artikel ini melakukan analisis yuridis tentang kebijakan pemerintah mengenai perlindungan korban HAM dan penyelesaian pelanggaran HAM yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat sebelumnya dibahas dalam pembahasan artikel ini. Terlepas dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang memungkinkan penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur non-yudisial, undang-undang ini menetapkan bahwa pelanggaran HAM berat harus diselesaikan melalui jalur yudisial. Artikel ini mencapai kesimpulan bahwa prinsip-prinsip umum peradilan HAM harus diterapkan saat menyelesaikan pelanggaran HAM berat untuk melindungi hak asasi warga negasi.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN BARANG ILEGAL BAJU BEKAS IMPOR DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Kaisupy, Nazilla]]>;
<![CDATA[Priscyllia, Fanny]]>;
<![CDATA[Trisna Dewi, Putu Eka]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 2 (2023): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i2.1106
<![CDATA[Peraturan Menteri Perdagangan Nomo 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tidak sesuai dengan kenyataan perkembangan perdagangan impor khususnya di Povinsi Bali karena masih banyak beredarnya pakaian bekas impor yang diperjual belikan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali. Penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali belum efektif dikarenakan meskipun sudah secara jelas peraturan terkait larangan impor pakaian bekas telah diatur beserta dengan sanksinya, namun dalam implementasinya tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor ialah, faktor Undang-undang, kurangnya SDM di Ditreskrimsus Polda Bali dan Bea Cukai Denpasar, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum dari Kewarganegaraan Ganda di Indonesia ]]>
<![CDATA[PRISCYLLIA, FANNY]]>;
<![CDATA[FAJAR, NI MADE ANGGIA PARAMESTHI]]>;
<![CDATA[ARTANA, i MADE]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 19 No 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1352
<![CDATA[Warga negara merupakan elemen penting dalam terbentuknya suatu negara, dengan kewarganegaraan yang menentukan hak dan kewajiban individu. Isu kewarganegaraan ganda semakin relevan seiring globalisasi dan mobilitas tinggi, yang menyebabkan banyak individu memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu negara. Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal, dengan pengecualian terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum kewarganegaraan ganda di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kewarganegaraan, serta perlindungan hukum bagi warga negara dengan kewarganegaraan ganda. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap UU Kewarganegaraan dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan dalam undang-undang, tantangan administratif dan hukum tetap ada, terutama dalam perlindungan anak dengan kewarganegaraan ganda. Reformasi kebijakan diperlukan untuk mengakomodasi dinamika global dan memberikan perlindungan hukum yang lebih adil.]]>
<![CDATA[Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum ]]>
<![CDATA[Priscyllia, Fanny]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.218
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya internet (interconnection networking). Informasi berupa data pribadi menjadi acuan dalam penggunaan aplikasi berbasis internet. Privasi data pribadi merupakan hal penting karena menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi seseorang. Perlindungan privasi data pribadi jika tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang atas tersebarnya informasi pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi dalam perspektif perbandingan hukum. Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang meneliti dan menganalisis sumber-sumber hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep perlindungan hak privasi merupakan hak penuh seseorang dan pemenuhannya tidak didasarkan pada hak orang lain, tetapi hak tersebut dapat hilang apabila dikehendaki oleh pemiliknya untuk mempublikasikan informasi yang bersifat pribadi kepada publik dan seseorang berhak untuk tidak membagikan semua informasi mengenai pribadinya dalam kehidupan sosial. Ketiadaan hukum yang mengatur secara komprehensif perlindungan privasi atas data pribadi di Indonesia dapat meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas perlindungan privasi data pribadi.]]>
<![CDATA[Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Priscyllia, Fanny]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.400
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan perkawinan sesama jenis berdasarkan tujuan perkawinan dan landasan filosofis pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengenal adanya bentuk perkawinan sesama jenis bahkan dalam hukum adat dan hukum agama yang diakui oleh Indonesia. Perkawinan sesama jenis bertentangan dengan moralitas Ketuhanan karena tidak sesuai dengan kodrat manusia diciptakan berpasangan yaitu pria dan wanita sehingga perkawinan sesama jenis tidak dapat mengemban visi dan misi kemanusiaan sesuai dengan kodrat manusia diciptakan yaitu membentuk keluaraga bahagia dan kekal yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak sebagai keturunan guna menjamin keberlangsungan manusia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Nasional dalam Mengatasi Eksploitasi Anak di Bidang Perdagangan dan Jasa ]]>
<![CDATA[FAJAR, NI MADE ANGGIA PARAMESTHI]]>;
<![CDATA[Priscyllia, Fanny]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 20 No 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1458
<![CDATA[Child exploitation in trade and services remains a serious problem in Indonesia. This study analyzes the effectiveness of national legal policies in protecting children from economic exploitation, with a focus on the implementation of Law No. 35 of 2014 on Child Protection and related legal instruments. The research method employs a normative-juridical approach through literature review and case analysis. The results indicate that although the legal framework is adequate, field implementation still faces challenges such as weak inter-institutional coordination, low public awareness, and budget constraints. This article recommends strengthening the child protection system through central-regional policy integration, capacity building for law enforcement, and restorative approaches]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pengungsi Musiman dalam Konteks Kelemahan Hukum Internasional dan Implikasinya bagi Keamanan Nasional ]]>
<![CDATA[Fanny Priscyllia]]>;
<![CDATA[Ni Nyoman Putri Purnama Santhi]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i3.1738
<![CDATA[Perubahan iklim global telah memunculkan perpindahan musiman akibat degradasi lingkungan yang belum terlindungi secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan Konvensi Pengungsi 1951 dan urgensi pembentukan kerangka hukum baru dalam melindungi pengungsi musiman. Pendekatan hukum normatif digunakan dengan menganalisis instrumen hukum internasional dan nasional seperti Konvensi 1951, Protokol 1967, putusan Teitiota v. New Zealand, dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi pengungsi saat ini masih terbatas pada penganiayaan, sehingga pengungsi musiman berada dalam kekosongan hukum tanpa jaminan status, perlindungan sementara, dan prinsip non-refoulement. Di Indonesia, belum tersedia regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan bagi pengungsi akibat perubahan iklim, padahal negara ini berpotensi menjadi tujuan maupun transit. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kerangka hukum yang inklusif dan adaptif di tingkat internasional dan nasional untuk menjamin perlindungan hukum, mencegah krisis kemanusiaan, dan menjaga stabilitas keamanan negara.]]>
