Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Application of Location Quotient for Development of Sembalun Tourism Destinations Based on Local Comparative Advantage Syech Idrus; I Putu Gede; I Ketut Purwata; Si Luh Putu Damayanti; I Ketut Bagiastra
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.6062

Abstract

Research dissecting about application of location quotient (LQ) for development of Sembalun Tourism Destinations based on local comparative advantage. The research method used in this study is a survey research method. The population in this study were all core tourism stakeholders in Sembalun District. The technique used to determine the sample in this study is a purposive sampling technique with non-random sampling. The analytical model used in this study is LQ analysis. The results of the study show the potential for diversity of tourism resources from the results of data collection in Sembalun District, which can be grouped as follows: (1)The potential for tourism in the natural environment consisting of (a)land, namely mountains, national parks, hills, lakes, rivers, forests, species flora, fauna, plantations, cultivation, rice fields, vast fields, caves, and waterfalls. (b)water, namely the expanse of the sea, pools of water, and the seabed. (2)The potential for cultural tourism which consists of (a)arts, (b)crafts, (c)livelihood systems, (d)local traditions, (e)culinary arts, (f)cultural festivals, (g)traditional markets, (h)traditional villages, (i)building cultural heritage, (j)cultural heritage objects, (k)cultural heritage sites, (l)traditional equipment and technology systems, (m)cultural heritage areas, (n)intangible culture, and (o)museums. (3)The potential for artificial tourism consists of (a)recreational and entertainment facilities, (b)rest facilities, and (c)recreational and sports facilities. (4)The potential for human resources consisting of (a)experts in the arts, and (b)experts in the field of culture. Based on the results of LQ analysis research, it can be seen that the potential for natural tourism in the form of land is a comparative advantage for tourism development in Sembalun District.
KEBIJAKAN PEMULIHAN SEKTOR PARIWISATA PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PULAU LOMBOK I Ketut Purwata; Made Budiarsa; I Nyoman Sunarta; Syech Idrus
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 6: Januari 2024
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v18i6.682

Abstract

Bencana Gempa dapat menyebabkan timbulnya krisis kepariwisataan. Dampaknya terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara karena bencana gempa tersebut. Gempa Lombok berdampak besar pada aktifitas pariwisata. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai leader berperan penting dalam menangani bencana dan krisis kepariwisataan di Kabupaten Lomtara melalui kebijakan hukum pemulihan pariwisata agar pariwisata dapat berkelanjutan. Penelitian ini untuk merekonstruksi formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana (PB) sektor pariwisata pasca gempa di Kabupaten Lomtara. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, paradigma fenomenologis, metode studi kasus dengan fokus penelitian pada krisis kepariwisataan akibat gempa Lombok tahun 2018. Penelitian menggunakan konsep kebijakan pemulihan pariwisata, pasca gempa, formulasi, implementasi, dan evaluasi PB. Analisis terhadap fomulasi, implementasi dan evalusi PB menggunakan Theory of decision Making dan teori Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) dengan Authority theory sebagai teori payung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Teknik analisa data dengan deskriptif kualitatif model Creswell. Penyanjian hasil analisa data secara naratif, dikomparasi dengan teori untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan dan temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penanggulangan gempa formulasinya mengikuti hirarki regulasi, kebijakan hukum meso lebih dominan. Implementasi tahap pra-bencana tidak maksimal, karena keterpaduan dengan tanggap darurat dan pasca bencana tidak implementatif. Starting dan finising status bencana PB dan MKK ditentukan oleh pusat meskipun dinyatakan deklarasi non bencana nasional, sehingga ambiguitas bagi leader dan operator dalam pemulihan pariwisata. Evaluasi PB berjalan baik sedang MKK tidak diaplikasikan dalam program Pemda. Kebaruan penelitian, ditemukannya vacum of norm makro, meso dan mikro (3M) dengan penerapan kebijakan hukum (3M) melalui semangat filosofis Tioq, Tata, Tunaq. Temuan empirik, saat tanggap darurat spirit peasant community memperkuat kolaborasi stakeholder. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, formulasi kebijakan PB pasca gempa di sektor pariwisata merupakan regulasi berlaku secara hirarki dan diikuti oleh Pemda. Implementasi penerapan formulasi regulasi secara efektif dan efisien. Evaluasi terhadap kebijakan pemulihan sektor pariwisata pasca gempa terhadap implementasi dari formulasi empat pilar kebijakan pembangunan pariwisata yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata
FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PARIWISATA PENANGGULANGAN BENCANA (PB) GEMPA DI PULAU LOMBOK I Ketut Purwata
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 6: Januari 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gempa bumi memiliki spektrum luas terhadap terjadinya penurunan ekonomi dari sektor pariwisata, berupa jumlah kunjungan wisatawan demikian pula dengan gempa Lombok lebih khususlagi di Kabupaten Lomtara. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai leader berperan penting dalam menyusun formulasi kebijakan hukum, dalam menangani bencana dan krisis kepariwisataan agar pariwisata dapat berkelanjutan. Penelitian ini untuk merekonstruksi formulasi kebijakan hukum pariwisata dalam penanggulangan bencana (PB) sektor pariwisata pasca gempa di Kabupaten Lomtara. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, paradigma fenomenologis, metode studi kasus dan normatif dengan fokus penelitian pada krisis kepariwisataan akibat gempa Lombok tahun 2018. Konsep yang digunakan dalam penelitian menggunakan konsep formulasi kebijakan, hukum pariwisata, PB gempa, Lombok. Analisis terhadap fomulasi PB menggunakan Theory of decision Making dan teori Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Teknik analisa data dengan deskriptif kualitatif model Creswell. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penanggulangan gempa formulasinya mengikuti hirarki regulasi, kebijakan hukum meso lebih dominan. Kebaruan penelitian, ditemukannya vacum of norm makro, meso dan mikro (3M) dengan penerapan kebijakan hukum (3M) melalui semangat filosofis Tioq, Tata, Tunaq. Temuan empirik, saat tanggap darurat spirit peasant community memperkuat kolaborasi stakeholder. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, formulasi kebijakan PB pasca gempa di sektor pariwisata merupakan regulasi berlaku secara hirarki dan diikuti oleh Pemda. Formulasi kebijakan pemulihan sektor pariwisata pasca gempa terhadap empat pilar kebijakan pembangunan pariwisata yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata