Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

POLICY IMPLEMENTATION AND INFORMATION SYSTEMS FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN ENHANCING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN DELI SERDANG REGENCY Nabila Fahira Nasution; Tunggul Sihombing; Noverman Duadji
JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol 11, No 1 (2026)
Publisher : Progam Studi Ilmu Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jipi.v11i1.30375

Abstract

This study examines the implementation of disability employment policy in enhancing employment opportunities for persons with disabilities in Deli Serdang Regency. A qualitative descriptive approach with a case study design was employed, with data collected through observation, interviews, and document analysis. The findings reveal that policy implementation has not yet been fully effective, despite Deli Serdang Regency Regulation No. 6 of 2020 mandating a 2% employment quota in government institutions and regional state-owned enterprises and a 1% quota in private companies. Key challenges include the absence of accurate disability employment data, weak quota compliance monitoring, limited workplace accessibility, insufficient stakeholder coordination, and persistent employer stigma. Critically, the study identifies the lack of an integrated disability employment information system as a structural gap that prevents evidence-based monitoring and policy evaluation. Using Grindle’s policy implementation framework, these challenges reflect weaknesses in both the content of policy and context of implementation dimensions. The study concludes that effective inclusive employment requires regulatory support alongside a dedicated information system connecting disability registration, employment placement, employer compliance, and training outcomes, stronger monitoring mechanisms, and cross-sector collaboration.
The Limits of Digital Fiscal Reform: Implementation Depth of Local Government Transaction Electronification (ETPD) and Local Revenue Optimisation in Simalungun Regency Elly Ermawati Sagala; Tunggul Sihombing; Gauri Sudhanwa Kopardekar; Arga Abdi Rafiud Darajat Lubis
International Journal Of Economics Social And Technology Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/ijest.v5i1.1472

Abstract

This study examines the implementation depth of Local Government Transaction Electronification (ETPD) in strengthening regional tax and levy collection in Simalungun Regency, Indonesia. It addresses a practical and theoretical paradox in digital fiscal reform: while Simalungun has demonstrated strong formal commitment to regional digitalisation through TP2DD coordination, non-cash payment channels, and institutional support, the substantive optimisation of local revenue remains uneven across agencies, revenue categories, and end users. Using a qualitative descriptive case-study design, this study involved sixteen purposively selected informants, including TP2DD leaders, relevant district agencies, a Bank Indonesia representative, sub-district revenue treasurers, and residents who had not yet adopted digital payment for local obligations. Data were collected through semi-structured interviews, field observation, and document review, then analysed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model with Edward III’s implementation framework. The findings show that ETPD has contributed to administrative modernisation and wider non-cash payment availability. During the implementation period, combined regional tax and levy revenue increased from IDR 105.76 billion in 2022 to IDR 119.82 billion in 2023 and IDR 154.93 billion in 2024. However, the fiscal improvement was driven far more strongly by taxes than by levies, indicating that digital fiscal reform produces uneven effects when revenue objects differ in administrative visibility, transaction value, and collection routines. Implementation remains constrained by uneven public communication, limited technical competence among some field implementers, unequal internet access, incomplete transaction-recording devices, and low digital literacy among some community groups. The study concludes that ETPD in Simalungun represents an advancing but not yet fully consolidated reform. Its effectiveness depends not merely on payment-channel digitalisation, but on the alignment of bureaucratic capacity, transaction-monitoring infrastructure, field-level support, and user readines  
OIMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIC MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (E-MUSRENBANG) DI DESA PADANG MANINJAU KECAMAN AEK KUO KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA Rismayani Rismayani; Tunggul Sihombing
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.985

Abstract

Penerapan  e-musrenbang  di desa Padang  Maninjau didasari karena adanya permasalahan di dalam kegiatan musyawarah rencna pembangunan desa. Dimana kegiatan ini dirasa masih kurang efektif untuk mewujudkan program perencanan pemvangunan desa, sehingga diterapkanlah sistem e-musrenbang di Desa Padang Maninjau. Namun setelah diterapkan e-musrenbang muncul permasalahan baru di dalamnya seperti pada ketersedian sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung  penggunaan e-musrenbang yang masih kurang memadai. Penelitian in sendirii bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci mengenai implementasi Kebijakan (e- musrenbang) di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif dengan memakai model implementasi George C. Edward III Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan (e-musrenbang) di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara masih belum berjalan dengan optimal, hal ini terlihat pada salah satu variabel sumber daya sarana dan prasarana yaitu jaringan listrik dan internet (wifi) yang masih belum memadai.
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MEDAN RUTH MIRANDA PANGGABEAN Ruthmiranda Ruthmiranda; Tunggul Sihombing
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.987

Abstract

Budaya organisasi sendiri adalah sebuah aspek yang teramat penting dalam sebuah organisasi, termasuk oraganisasi publik.Budaya organisasi sendiri dikaitkan dengan pembentukan dari karakter sdari setiap pegawai yang berperan dalammelakukan pekerjaan. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengatahui pengaruh dari budaya organisasi dan kinerja pegawai di Dinas kebersihan dan pertanaman kota medan. Metode penelitian yang peneliti gunakan di dalam penwlitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Medan, untuk sampel yang digunakan sebanyak 94 responden. Untuk teknik pengumpulan sampel menggunakan Analisis data sistem Struktural Equation Modeling( SEM) Untuk hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa budaya irganisasi sendiri memiliki oengaruh yang cukup positid untuk kinerja pegawai. Hal tersebut dapat ditunjukan dengan t stastistic sebesar 49.697(>16). Dari hasil perhitungan dengan koefisien determinasi diperoleh R Square sebesaf 0,832 yang menunjukan bahwa variabel budaya organisasi memiliki pengaruh sebesar 83,2% terhadap kinerja pegawai, sedangkan 16,8% lainya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
EFEKTIVITAS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MANDAILING NATAL Indah Sri Wahyuli Lubis; Tunggul Sihombing
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.989

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif Bappeda Kabupaten Mandailing Natal dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mandailing Natal. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori Quinn dan Rorhbaugh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mandailing Natal sudah efektif. Hal ini terlihat dari tujuan yang rasional dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan standar operasional, hubungan manusia yang efektif dalam organisasi, dimana dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Mandailing Natal, bawahan dan atasan selalu bekerja sama, pekerjaan juga diawasi langsung oleh atasan dan kepala dinas, sistem terbuka terlihat dari partisipasi masyarakat dilibatkan secara langsung dalam penyusunan rencana pembangunan daerah melalui musrenbang, dan model proses internal sudah berjalan efektif untuk pertukaran informasi dan komunikasi di Bappeda Kabupaten Mandailing Natal. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS ANGKUTAN KOTA UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN PENUMPANG DI KOTA MEDAN Via Aulia Rahma; Tunggul Sihombing
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 6 No. 1 (2023): February 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i1.1191

Abstract

Abstract: Recognizing the importance of the role of transportation, road traffic and transportation must be arranged in a transportation system capable of realizing the availability of transportation according to the level of traffic demand and transportation services that are orderly, comfortable and smooth. Testing of motorized vehicles is a series of activities to test and or examine parts or components of motorized vehicles, trailers and attached carriages in the framework of fulfilling technical and road-worthiness requirements. Motor vehicle testing aims to protect the vehicle so that it does not contain unknown technical deficiencies that can cause a hazard. This study aims to determine the extent to which the implementation of the urban transportation type motorized vehicle testing policy to improve passenger safety in the city of Medan. By using qualitative research methods with a qualitative approach. The research location is at the Medan City Transportation Service. Apart from that, there are still service bureaus roaming around to help city transport drivers who don't have smartphones and don't understand the handling of motorized vehicle testing, so service bureaus are ready to help by exceeding payments. The results of the study show that the implementation of the motorized vehicle testing policy at the Medan City Transportation Service has not been maximized.Keywords: Implementatio; Public policy; Motor Vehicle Testing Abstrak: Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi yang mampu mewujudkan ketersediaan transportasi sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman dan lancer. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk menjaga kendaraan agar tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan bahaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan kota untuk meningkatkan keselamatan penumpang di Kota Medan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan. Selain itu, masih terdapat biro jasa yang berkeliaran untuk membantu para supir angkutan kota yang tidak memiliki smartphone dan tidak mengerti dalam pengurusan pengujian knedaraan bermotor, maka biro jasa siap membantu dengan melebihi pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Medan belum maksimal.Kata kunci: Implementasi; Kebijakan Publik; Pengujian Kendaraan Bermotor
PENGARUH SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENCEGAH DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA MEDAN Paul Ramon Tarigan; Tunggul Sihombing
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 6 No. 2 (2023): June 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i2.1335

Abstract

The Occupational Health and Safety Management System (K3) is a process that is carried out continuously during the agency's activities. However, there are still some problems in the implementation of the OHS managements ystem that affect employee performance. This study aims to determine the effect of the occupational safety and health management system on the performance of  employees at the Medan City Fire Prevention and Fighting Service (DP2K) in dealing with fire disasters. The method use disassociative/quantitative. Data collection techniques were carried out by distributing questionnaires and documentation. The data obtained were then analyzed using the Smart PLS (Partial Least Square) software version 3.3.2. The sample of this study was 100 respondents from the Medan City Fire Prevention and Fighting Service. From the results of the study, it can be seen that the reisan effect of the occupational safety and health management system on the performance of employees at the Medan City Fire Prevention and Fighting Service (DP2K). This can be seen from the results of the path analysis test of 0.883 and the results of hypothesis testing the t-statistic value of 47.581 which is greater than the t-table of 1.66. 
KAPASITAS PERANGKAT PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA DI DESA PERCUT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG SUMATERA UTARA Laila Rahmani; Tunggul Sihombing
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 6 No. 2 (2023): June 2023
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v6i2.1339

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi faktor penentu kemajuan suatu desa, untuk itu kapasitas dari penyelenggara desa sangat perlu diperhatikan terutama dalam pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa masih ditemukan kurangnya kemampuan aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Kesulitan mengakses sistem keuangan desa dan ditemukannya aparatur yang tidak memahami tugasnya, hingga belum terwujudnya integritas dari setiap perangkat pemerintahan desa dalam mengelola dana desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kapasitas perangkat pemerintahan desa dalam mengelola dana desa di desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan dimensi kapasitas menurut Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas perangkat pemerintahan desa Percut dalam mengelola dana desa belum optimal. Belum adanya integritas dan akuntabilitas dillihat pada dimensi peengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan.