Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Unes Law Review LEGAL BRIEF
Zabidin Zabidin
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA Zabidin Zabidin
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 18, No 2 (2021): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.592 KB) | DOI: 10.35973/sh.v18i2.2722

Abstract

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Zabidin Zabidin
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.314

Abstract

Hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memperbaharui dan memecahkan semua problem yang ada di dalam masyarakat termasuk masalah kejahatan yang berhubungan dengan korupsi. Salah satu hal yang harus diperbaharui adalah sistem hukum pembuktiannya, yaitu dari sistem pembuktian yang konvensional menjadi sistem pembuktian terbalik yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun yang ada dalam literatur/buku ilmu pengetahuan hukum. Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini masih tetap terjadi. Dalam praktiknya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu diterapkan pembuktian terbalik murni dengan menghindari timbulnya chaos birokrasi. Dalam persidangan maupun putusan sangat jarang ditemukan adanya pembalikan beban pembuktian. Undang-undang yang mengatur tentang pembuktian terbalik juga terlalu banyak di politisi sehingga terkadang penyidik dan Penuntut Umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. Kelebihan dan kelemahan adanya pembuktian terbalik dalam kasus korupsi menurut substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak diterapkan secara efektif. Kelebihan pembuktian terbalik hanya terletak pada kemampuan terdakwa untuk membuktikan. Selain itu, terlalu banyak di politisi sehingga aparat yang terlibat baik itu penyidik maupun penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya.
Juridical Analysis of Massive Traffic Violations Carried Out by the Delivery of the Remains Zabidin Zabidin
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The bodyguards who carried out massive escorts in carrying out the bodies included violations that often resulted in accidents. Accidents involving motorbikes or cars on the highway that occur due to technical matters, for example, motorbike riders who deliberately hit a car or motorbike who don't want to get out of the way when the motorists delivering the body tell them to move aside, motorists and cars object the road was taken by force and was very undisciplined, as well as the lack of awareness possessed by motorists carrying bodies which resulted in them committing arbitrary acts on the highway. We rarely meet orderly motorists delivering corpses. The factors that cause massive traffic violations committed by funeral drivers are the human factor and the factor of not being escorted by the police. The family of the deceased forced the ushers to speed down the street, indiscipline and ignorance. Meanwhile, preventive efforts are made by guiding the community. attention and guidance are urgently needed as a means to prevent any action that deviates from the values ??that exist in society and prevention efforts against parents or family, the community, the police, and related agencies. if when delivering the body they damage public facilities which can harm themselves or others.
Co-Authors