Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALI NAGARI DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI NAGARI LIMAU LUNGGO KECAMATAN LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK Doddie Arya Kusuma; Raudatul Fitri
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.333

Taxes are mandatory contributions to the state owed by individuals or entities, which are used for state purposes. According to law number 28 of 2009 Land and building taxes have been managed by the local government, in Nagari Limau Lunggo there are still many taxpayers who are absent from paying the PBB. The lack of taxpayer initiative has made the regional government of Nagari Limau Lunggo strive to ensure that the community pays their land and building tax on time. Data analysis techniques using data reduction then present the data to conclusions. The results of the analysis in this study resulted in the following conclusions: (1) Implementation of the wali nagari limau lunggo policy in paying land and building taxes so far has been quite good, in its implementation the head of the jorong has an important role in carrying out the policy. (2) In the process of implementing policies in Nagari Limau Lunggo, of course it does not always run smoothly, there are obstacles that are often found in the field by the head of the jorong as an officer who requests payment of land and building taxes in Nagari Limau Lunggo. (3) The mayor of the Limau Lunggo nagari has made various efforts in paying land and building taxes, starting from socialization by the nagari so that people are aware of the importance of paying land and building taxes, then by having a ball pick-up that makes it easier for them to pay PBB.

PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM PENCEGAHAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PADANG Doddie Arya Kusuma; Fonny Andikia
Journal of Social and Economics Research Vol 3 No 1 (2021): JSER, June 2021
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah. Seiring berjalannya waktu penyelengaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik dan agak terkesan mempersulit masyarakat. Pada tahun 2000 dibentuklah Komisi Ombudsman Nasional yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang peran ombudsman dalam mencegah maladministrasi di kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peran dan fungsi ombudsman di Sumatera Barat adalah mengawasi pelayananan publik, menerima laporan dari masyarakat dan menindak lanjutinya. Dalam upaya pencegahan maladministrasi di kota Padang ombudsman banyak melakukan sosialisasi dan melakukan pertemuan berkala dengan berbagai unsur masyarakat di Sumatera Barat. Ombudsman dalam kinerjanya mendapat respon positif dari berbagai kalangan di Sumatera Barat dari Pemerintah Kota, DPRD, dan juga berbagai LSM. Kendala yang dihadapi ombudsman adalah masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk melapor ke ombudsman dan terkadang pemeritah kota Padang menjalakan apa yang menurut ombudsman itu baik untuk dilakukan

Analisa Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Dalam Melayani Masyarakat Kelurahan Jati Baru Kota Padang Muhammad Takdir; Jusmita Weriza; Riswanto Bakhtiar; Doddie Arya Kusuma; Yolanda Olivia
Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2024): SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan
Publisher : LPPM STISIP IMAM BONJOL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55850/simbol.v3i1.100

The Head of Community Empowerment and Social Welfare plays a role in realizing Social Welfare Development, especially in enhancing economic development through community empowerment activities and social welfare. In this context, there are Community Social Workers (Pekerja Sosial Masyarakat) who function as partners for the Subdistrict to enhance development by empowering the community. This research aims to analyze the roles and functions of the Head of Community Empowerment and Social Welfare in community empowerment in Jati Baru Subdistrict, Padang City. The study also aims to identify hindering factors and efforts made by the Head of Community Empowerment and Social Welfare in the distribution of social assistance to the community. The research utilizes a qualitative descriptive method, employing data collection techniques such as interviews, documentation, and theoretical analysis. Based on the research findings, there are several obstacles in the distribution of social assistance in Jati Baru Subdistrict, such as administrative factors resulting in uneven distribution of social assistance, and limited human resources. The conclusion drawn from this research is that the roles and functions of the Head of Community Empowerment and Social Welfare in Jati Baru Subdistrict, Padang City, play a crucial role in identifying, assisting, and improving the welfare of the community. The fair and targeted distribution of assistance is essential to help those in need meet their basic needs. This study also suggests improving the quality of human resources to help reduce overlap in efforts to improve the well-being of the community

PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM PENCEGAHAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PADANG Doddie Arya Kusuma; Fonny Andikia
Journal of Social and Economics Research Vol 3 No 1 (2021): JSER, June 2021
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v3i1.21

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah. Seiring berjalannya waktu penyelengaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik dan agak terkesan mempersulit masyarakat. Pada tahun 2000 dibentuklah Komisi Ombudsman Nasional yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang peran ombudsman dalam mencegah maladministrasi di kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peran dan fungsi ombudsman di Sumatera Barat adalah mengawasi pelayananan publik, menerima laporan dari masyarakat dan menindak lanjutinya. Dalam upaya pencegahan maladministrasi di kota Padang ombudsman banyak melakukan sosialisasi dan melakukan pertemuan berkala dengan berbagai unsur masyarakat di Sumatera Barat. Ombudsman dalam kinerjanya mendapat respon positif dari berbagai kalangan di Sumatera Barat dari Pemerintah Kota, DPRD, dan juga berbagai LSM. Kendala yang dihadapi ombudsman adalah masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk melapor ke ombudsman dan terkadang pemeritah kota Padang menjalakan apa yang menurut ombudsman itu baik untuk dilakukan

PENYULUHAN PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PEMUDA PELOPOR NAGARI SE- KABUPATEN PADANG PARIAMAN Yendra, Musfi; Doddie Arya Kusuma
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2024 - Oktober 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v4i2.1075

Indonesia dengan posisi geostrategi yang unik dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, akan selalu menghadapi tantangan, gangguan dan bahkan ancaman. Kekayaan sumber daya alam Indonesia juga merupakan daya tarik tersendiri bagi bangsa lain untuk dieksploitasi secara damai maupun dikuasai secara paksa. Logika demokrasi yang sempit di era reformasi juga mengakibatkan menajamnya rivalitas politik, menguatnya isu kedaerahan dan faham federal dalam sistem otonomi. Nasionalisme bangsa Indonesia yang dibangun diatas landasan konsensus pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928, terfragmentasi oleh berbagai kepentingan sempit dan sesaat yang tidak searah dengan kepentingan nasional. Saat ini di era kemajuan zaman dan teknologi kita juga menghadapi tantangan globalisasi. Globilasi masuk ke Indonesia melalui berbagai cara, dan dipermudah oleh media digital. Satu sisi ini adalah peluang untuk generasi bangsa bisa berkarya, namun di sisi lain bisa menjadi ancaman. Untuk itu kita harus menguatkan jati diri generasi muda. Penyuluhan wawasan kebangsaan adalah satu satu cara membentengi diri generasi muda kita dari pengaruh dan ancaman negatif. Wawasan kebangsaan yang kuat akan mampu menjadi landasan identitas yang kokoh sebagai anak bangsa. Wawasan kebangsaan penting bagi generasi bangsa Indonesia karena dapat menjadi pedoman, dorongan, motivasi dan rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, kebijaksanaan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Penyuluhan peningkatan wawasan kebangsaan bagi pemuda pelopor se- Kabupaten Pariaman ini merupakan langkah kecil yang dlakukan untuk menguatkan generasi muda yang berada di nagari-nagari untuk siap menghadapi berbagai tantangan masa kini dan yang akan datang.

Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Era Digital Doddie Arya Kusuma; Musfi Yendra; Riswanto Bakhtiar; M. Takdir; Emi Handrina; Wahyudi
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 1 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2024 - April 2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v5i1.1206

Media sosial telah menjadi salah satu instrumen komunikasi yang paling berpengaruh dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi pemerintah dan masyarakat, serta mengidentifikasi kendala, tantangan, dan strategi optimalisasi pemanfaatan media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah pola komunikasi menjadi lebih terbuka, dua arah, dan partisipatif. Pemerintah dapat menyampaikan kebijakan dan program secara real-time, sementara masyarakat memiliki akses untuk memberikan tanggapan, kritik, dan aspirasi. Namun, pemanfaatan media sosial juga menghadapi sejumlah kendala, seperti penyebaran hoaks, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kapasitas pemerintah dalam mengelola media sosial, serta kesenjangan akses internet di wilayah tertentu. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan strategi optimalisasi yang meliputi peningkatan profesionalisme pengelolaan akun resmi pemerintah, transparansi informasi, peningkatan literasi digital masyarakat, pemanfaatan teknologi analitik, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Strategi ini bertujuan untuk memastikan media sosial dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Dengan demikian, media sosial memiliki potensi besar dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat jika dikelola dengan baik. Pemerintah diharapkan dapat mengadopsi strategi yang tepat agar media sosial tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga wadah untuk membangun kepercayaan publik, partisipasi yang lebih inklusif, dan pemerintahan yang lebih akuntabel.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search