Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGI WALI NAGARI KAMPUNG TANGAH KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI Netrivianti; Sayid Anshar
Journal of Social and Economics Research Vol 2 No 2 (2020): JSER, December 2020
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Seiring dengan semakain berkembangnya kemajuan zaman, tradisi atau kegiatan mengaji dikalangan masyarakat khususnya di Nagari Kampung Tangah Kecamatan Lubuk Basung mulai mengalami pergeseran, yang dulunya anak-anak atau masyarakat lebih sering ke Surau, Masjid ataupun Mushalla kini banyak menghabiskan waktu di warnet atau bermain Gadget, sehingga menghilangkan tradisi keagamaan yang begitu lekat dengan masyarakat Nagari Kampung Tangah. Tujuan dari penelitian, untuk mengetahui bagaiamana strategin Masyarakat Magrib Mengaji. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan berdasarkan kriteria dan melalukan observasi langsung terhadap objek dan subjek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, strategi Wali Nagari kampung Tangah dalam mensukseskan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji diantaranya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mengaktifkan semua Masjid atau Mushalla yang ada di Nagari Kampung Tangah, Mengaktifkan kembali TPA/MDA yang selama ini sudah mati, memberikan tunjangan kepada garin dan guru mengaji. Kendala yang ditemui yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat, sulitnya mencari garin muda, sulit mencari tenaga pengajar atau guru mengaji dan pencairan dana tunjangan guru mengaji dan garin yang bermasalah. Untuk mengatasi kendala tersebut ada juga upaya yang dilakukan pertama, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, mencarikan garin dan guru mengaji serta memperbaiki system atau cara pendataan guru mengaji dan garin agar tidak terjadi lagi kesalahan saat dana itu disalurkan.

PERAN NINIK MAMAK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN LOKAL DI KANAGARIAN TIKU SELATAN, TANJUNG MUTIARA, KABUPATEN AGAM Netrivianti
Journal of Social and Economics Research Vol 3 No 1 (2021): JSER, June 2021
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Peran ninik mamak dalam nagari tidak sedominan pada masa sebelum tahun 1980-an, di mana KAN (Kerapatan Adat Nagari) tidak menentukan lagi dalam pemerintahan nagari, tugas KAN hanya mengurus masalah sako dan pusako artinya mengurus masalah- masalah yang berkaitan dengan adat dan harta pusaka. Pemerintahan Nagari dominan ditentukan oleh wali nagari dan perangkatnya. Ninik mamak hanya dijadikan mitra oleh pemerintahan sehingga untuk menentukan arah kebijakan politik, ekonomi dan pembangunan nagari lebih menjadi wewenang wali nagari dan perangkatnya, sehingga peran ninik mamak mulai terpinggirkan. Adapun tujuan penelitian, untuk mengetahui peran ninik mamak dalam sistem pemerintahan lokal di Kenagarian Tiku Selatan, Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan berdasarkan kriteria dan melakukan observasi langsung terhadap objek peneliti. Populasi yang digunakan adalah semua yang terlibat dalam pemerintahan lokal dan tokoh-tokoh masyarakat dan sampel penelitian sebanyak 14 orang berdasarkan teknik purposive sampling (berdasarkan kriteria). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa nagari tiku selatan mempunyai 28 orang ninik mamak. Secara historis susunan eksekutifnya disebut dengan Basa Nan Barampek yakni Datua Rangkayo Basa, Datuak Rangkayo Kaciak, Datuak Rangkayo Bungsu, dan Datuak Rajo Dilia. Basa Nan Barampek memiliki kekuasan penuh dalam nagari baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik, namun pasca reformasi Ninik mamak disetarakan dengan anak kemanakan dalam ruang politik. Kekuasaan dalam nagari lebih dominan dipegang oleh wali nagari dan perangkatnya, sehingga ninikmamak hanya sebagai mitra wali nagari dalam pelaksanaan pemerintahannya.

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM MEWUJUDKAN BUMNAG DI KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT Netrivianti Netrivianti; Sayid Anshar; Ahmad Sadayu
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 2 Januari 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Village Owned Enterprises are Village Enterprises formed or established by the Village Government whose capital ownership and management are carried out by the Village Government and the Community. The case study found in this study is that there has been no realization from the government that it has a plan that village income is sourced from the State Budget of 1 billion in Nagari Sungai Aur, Sungai Aur District, West Pasaman Regency and Nagari-Owned Enterprises (BUMNAG) in Sungai Aur District, Kabupapten West Passage. The purpose of this study was to find out the Implementation, Constraints and Efforts of PERDA Number 9 of 2016 in realizing BUMNAG in Sungai Aur District, West Pasaman Regency. Nagari Owned Enterprises are organized by each Nagari Government based on the origin of the Nagari in the West Sumatra Province Region which is under the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) DI NAGARI KAPALO KOTO KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Doddie Arya Kusuma; Dodi Saftian Alamsyah; Musfi Yendra; Netrivianti Netrivianti; Wahyudi Wahyudi
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.445

Nagari is a potential place for a country's economy. The amount of potential that the Nagari has can increase the income of the Nagari community, but there are still many people who are not aware of the potential they have. One of the government's efforts to overcome this problem is by empowering the community by improving the management of Nagari-Owned Enterprises (BUMNag). This study uses a qualitative approach. Data obtained while in the field were recorded in field notes. After all the data has been collected, the next step is to analyze all the data, both primary and secondary data obtained by the researcher from the beginning to the end of the study. The results of this study indicate that community empowerment through improving the management of Nagari-Owned Enterprises is going well through the stages of increasing knowledge and skills, training, mentoring, and evaluation, and having several business units within it such as sharia savings and loans, waste banks, and agriculture. In this study, BUMNag management and the community were actively involved in every business program and with this community involvement community empowerment through BUMNag could utilize the natural potential and the potential of the community in the area.

IMPLIKASI YURIDIS PENGHAPUSAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020) Hariyanto, Fikri; Netrivianti, Netrivianti; Sembiring, Tuti Kelana
Ensiklopedia Education Review Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No 3 Desember 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v5i3.2052

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang tersebut dimaknai bahwa Pembentuk Undang-Undang telah memilih suatu kebijakan hukum yang baik, yakni ketentuan mengenai “masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya” menjadi tidak diperlukan lagi. Saat ini hakim konstitusi menjabat hingga mencapai usia pensiun 70 tahun berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Adanya penghapusan masa jabatan hakim dalam perubahan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi telah berimplikasi pada hilangnya pembatasan kekuasaan bagi hakim konstitusi.Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas yaitu pertama Bagaimanakah pengaturan masa jabatan hakim konstitusi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020? Kedua bagaimanakah implikasi yuridis penghapusan masa jabatan hakim mahkamah konstitusi dalam Ketatanegaraan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90- PUU/XVIII/2020?Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan skunder, yang di kumpulkan melalui perpustakaan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di tarik kesimpulan: pertama, Pengaturan Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal III Aturan Peralihan serta ketentuan lainnya mengenai Mahkamah Konstitusi diatur oleh Undang-Undang, pengaturan masa jabatan hakim Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 melalui amar putusan, hakim Konstitusi menolak permohonan uji materiil Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan masa waktu hakim konstitusi menjabat tetap berdasarkan pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.Kedua, Implikasi yuridis penghapusan masa jabatan hakim mahkamah konstitusi dalam Ketatanegaraan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 bahwa Permohonan uji materiil pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 hal ini berpotensi akan terjadinya “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely” artinya sewaktu-waktu para hakim yang sedang menjabat saat ini, bisa saja menyalahi amanat yang telah diberikan kepada mereka dan dapat membuat para hakim merasa nyaman dan pada akhirnya terbawa ke arah yang keliru.

STRATEGI WALI NAGARI KAMPUNG TANGAH KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI Netrivianti; Sayid Anshar
Journal of Social and Economics Research Vol 2 No 2 (2020): JSER, December 2020
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v2i2.18

Seiring dengan semakain berkembangnya kemajuan zaman, tradisi atau kegiatan mengaji dikalangan masyarakat khususnya di Nagari Kampung Tangah Kecamatan Lubuk Basung mulai mengalami pergeseran, yang dulunya anak-anak atau masyarakat lebih sering ke Surau, Masjid ataupun Mushalla kini banyak menghabiskan waktu di warnet atau bermain Gadget, sehingga menghilangkan tradisi keagamaan yang begitu lekat dengan masyarakat Nagari Kampung Tangah. Tujuan dari penelitian, untuk mengetahui bagaiamana strategin Masyarakat Magrib Mengaji. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan berdasarkan kriteria dan melalukan observasi langsung terhadap objek dan subjek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, strategi Wali Nagari kampung Tangah dalam mensukseskan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji diantaranya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mengaktifkan semua Masjid atau Mushalla yang ada di Nagari Kampung Tangah, Mengaktifkan kembali TPA/MDA yang selama ini sudah mati, memberikan tunjangan kepada garin dan guru mengaji. Kendala yang ditemui yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat, sulitnya mencari garin muda, sulit mencari tenaga pengajar atau guru mengaji dan pencairan dana tunjangan guru mengaji dan garin yang bermasalah. Untuk mengatasi kendala tersebut ada juga upaya yang dilakukan pertama, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, mencarikan garin dan guru mengaji serta memperbaiki system atau cara pendataan guru mengaji dan garin agar tidak terjadi lagi kesalahan saat dana itu disalurkan.

PERAN NINIK MAMAK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN LOKAL DI KANAGARIAN TIKU SELATAN, TANJUNG MUTIARA, KABUPATEN AGAM Netrivianti
Journal of Social and Economics Research Vol 3 No 1 (2021): JSER, June 2021
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v3i1.19

Peran ninik mamak dalam nagari tidak sedominan pada masa sebelum tahun 1980-an, di mana KAN (Kerapatan Adat Nagari) tidak menentukan lagi dalam pemerintahan nagari, tugas KAN hanya mengurus masalah sako dan pusako artinya mengurus masalah- masalah yang berkaitan dengan adat dan harta pusaka. Pemerintahan Nagari dominan ditentukan oleh wali nagari dan perangkatnya. Ninik mamak hanya dijadikan mitra oleh pemerintahan sehingga untuk menentukan arah kebijakan politik, ekonomi dan pembangunan nagari lebih menjadi wewenang wali nagari dan perangkatnya, sehingga peran ninik mamak mulai terpinggirkan. Adapun tujuan penelitian, untuk mengetahui peran ninik mamak dalam sistem pemerintahan lokal di Kenagarian Tiku Selatan, Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan berdasarkan kriteria dan melakukan observasi langsung terhadap objek peneliti. Populasi yang digunakan adalah semua yang terlibat dalam pemerintahan lokal dan tokoh-tokoh masyarakat dan sampel penelitian sebanyak 14 orang berdasarkan teknik purposive sampling (berdasarkan kriteria). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa nagari tiku selatan mempunyai 28 orang ninik mamak. Secara historis susunan eksekutifnya disebut dengan Basa Nan Barampek yakni Datua Rangkayo Basa, Datuak Rangkayo Kaciak, Datuak Rangkayo Bungsu, dan Datuak Rajo Dilia. Basa Nan Barampek memiliki kekuasan penuh dalam nagari baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik, namun pasca reformasi Ninik mamak disetarakan dengan anak kemanakan dalam ruang politik. Kekuasaan dalam nagari lebih dominan dipegang oleh wali nagari dan perangkatnya, sehingga ninikmamak hanya sebagai mitra wali nagari dalam pelaksanaan pemerintahannya.

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI SUMATERA BARAT MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Gantika, Naldi; Netrivianti, Netrivianti
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 2 Juli 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i4.3312

Abstract: Land acquisition for public interest is a crucial instrument to support national development. In West Sumatra Province, the administrative implementation of land acquisition faces unique challenges, as much of the land is communally owned by Minangkabau indigenous communities under the ulayat land system. This study aims to analyze the administrative process of land acquisition based on prevailing laws and regulations, identify the obstacles encountered in customary land areas, and examine efforts to harmonize state law and customary law within this context. The research employs a normative-empirical legal method with statutory, conceptual, and sociological approaches. The findings indicate that while administrative procedures follow national regulations, significant gaps remain in implementation within indigenous areas due to conflicting legal paradigms and the limited role of local regulations. Systemic harmonization is needed through the involvement of traditional institutions, strengthening of local technical regulations, and recognition of the socio-cultural values of indigenous peoples as an integral part of the public land acquisition process.Keywords: land acquisition, administration, customary law, ulayat land, West Sumatra.

PERAN DAN FUNGSI BHABINKAMTIBMAS DALAM MENCIPTAKAN SITUASI KEAMANAN YANG KONDUSIF DALAM MASYARAKAT DI KOTA PADANG PANJANG Netrivianti, Netrivianti
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2023): Vol. 5 No. 3 Edisi 3 April 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v5i3.1784

The role of Bhabinkamtibmas in creating a conducive situation in society, namely carrying out outreach to the community, carrying out visits to the community, disseminating information about maintaining community security and order, motivating people to carry out siskamling in environmental security in community activities, implementing guidance and counseling services in solving problems -problems that occur in the community, the process of the guidance carried out by Bhabinkamtibmas in solving problems that occur in the community. It is hoped that the police, especially the Padang Panjang Police, can improve their performance in increasing public trust in the police so that a sense of security is created. It is hoped that the public, especially those in the Padang Panjang city area, can monitor and follow the course of every police performance process so that they can assess and give confidence to the police to carry out their duties.

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah SMPN 6 Padang Dalam Meningkatkan SDM Tenaga Pengajar Bidaya, Yabestia Andani; Mulyodoharjo, Sumartono; Netrivianti, Netrivianti
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 1 (2021): Kebijakan Publik
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/ejgzdt97

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kepala sekolah sebagai pemimpin yang dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memimpin, memngambil inisiatif, komitmen yang kuat untuk meningkatkan mutu pada tenaga pengajar secara optimal. Tujuan penelitian adalah untuk melihat efektivitas, perilaku, dan perhatian kepala sekolah yang berpengaruh signifikan dalam meningkatkan tenaga pengajar di SMPN 6 Padang. Metode yang digunakan penelitian adalah asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. Teknik mempelajari data dengan kuesioner. Populasi yang digunakan adalah seluruh guru dan staf di SMPN 6 Padang dengan jumlah 55 orang dan sampel penelitian keseluruhan dari jumlah populasi disebut dengan teknik sampling jenuh. Uji asumsi klasik yang digunakan uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, asumsi klasik, uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh pada variabel kemampuan kepala sekolah (X1), perilaku kepala sekolah (X2), dan perhatian kepala sekolah (X3) dengan SDM tenaga pengajar (Y) sebesar 0,245 atau 24,5% sedangkan sisanya sebesar 75,5% oleh faktor lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini. Kesimpulan dalam penelitian kemampuan kepala sekolah dan perilaku kepala sekolah tidak berpengaruh siginifikan dengan SDM tenaga pengajar. Sedangkan perhatian kepala sekolah berpengaruh signifikan dengan SDM tenaga pengajar. Secara simultan ada pengaruh pada kemampuan kepala sekolah, perilaku kepala sekolah, dan perhatian kepala sekolah dengan SDM tenaga pengajar. Saran dalam penelitian ini adalah kepala sekolah perlu mengembangkan kemampuan kepada guru dengan memberikan pelatihan, bimbingan, dan arahan serta mengikuti seminar agar dapat meningkatkan kualitas guru sebagai tenaga pengajar, untuk meningkatkan SDM tenaga pengajar kepala sekolah perlu melakukan evaluasi dan melaksanakan evaluasi yang rutin untuk meningkatkan kinerja Guru, hubungan komunikasi yang baik agar dapat terjalin kerjasama antara personel sekolah, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian dengan melibatkan variabel-variabel yang relevan, serta menjadi referensi.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search