Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Era Digital Doddie Arya Kusuma; Musfi Yendra; Riswanto Bakhtiar; M. Takdir; Emi Handrina; Wahyudi
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 1 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2024 - April 2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v5i1.1206

Abstract

Media sosial telah menjadi salah satu instrumen komunikasi yang paling berpengaruh dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi pemerintah dan masyarakat, serta mengidentifikasi kendala, tantangan, dan strategi optimalisasi pemanfaatan media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah pola komunikasi menjadi lebih terbuka, dua arah, dan partisipatif. Pemerintah dapat menyampaikan kebijakan dan program secara real-time, sementara masyarakat memiliki akses untuk memberikan tanggapan, kritik, dan aspirasi. Namun, pemanfaatan media sosial juga menghadapi sejumlah kendala, seperti penyebaran hoaks, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kapasitas pemerintah dalam mengelola media sosial, serta kesenjangan akses internet di wilayah tertentu. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan strategi optimalisasi yang meliputi peningkatan profesionalisme pengelolaan akun resmi pemerintah, transparansi informasi, peningkatan literasi digital masyarakat, pemanfaatan teknologi analitik, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Strategi ini bertujuan untuk memastikan media sosial dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Dengan demikian, media sosial memiliki potensi besar dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat jika dikelola dengan baik. Pemerintah diharapkan dapat mengadopsi strategi yang tepat agar media sosial tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga wadah untuk membangun kepercayaan publik, partisipasi yang lebih inklusif, dan pemerintahan yang lebih akuntabel.
The Policy of the Four-Year Vocational High School Program from a Stakeholder Perspective Haryani, Tri; Efendi, M. Sofwan; M. Takdir; Kamaludin; A.T., Kenzhebayeva
Jurnal Pendidikan Teknik Sipil Vol. 7 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jpts.v7i2.93000

Abstract

Background: The four-year vocational high school (SMK) program was developed to improve the quality of graduates, preparing them to compete in the modern workplace and industry. This study aims to analyze principals' perceptions of the program's objectives, strengths, challenges, and outputs. Methods: A quantitative descriptive method with a survey approach was used. A survey was administered to 68 vocational high school principals across 18 provinces in Indonesia to collect data, and percentages were used for analysis. Results: The program focuses on improving students' technical and non-technical competencies (26.5%), readiness to enter the business and industrial world (22.1%), and national and global competitiveness (17.6%). The program's strengths include depth of competencies (29.4%), longer duration of Field Work Practice (22.1%), and development of maturity and soft skills (17.6%). Parental and student interest is high (55.9%), while the majority of graduates work in their fields of expertise (51.5%) or continue their education (17.6%). Conclusion: Regulatory support includes legal protection, certification, industry partnerships, and curriculum flexibility. Key challenges include industry collaboration, teacher readiness, facilities and infrastructure, regulations and curriculum, and community motivation. These findings provide strategic recommendations for the development of an effective and sustainable four-year vocational high school program.