Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gorontalo Law Review Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Amir Faisal
Universitas Sulawesi Tenggara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENGARUH ALKOHOLISME TERHADAP TINDAK KEJAHATAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN Ayu Lestari Dewi; La Niasa; Amir Faisal; Hijriani Hijriani; sri khayati; djohar arifin; muhammad tahir
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2473

Abstract

Abstrak Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh alkoholisme terhadap tindak kejahatan di kabupaten konawe selatan yang secara garis besar dan kenyataan yang terlihat tumbuh berkembang pesat beberapa tahun belakangan bahwa kriminalitas banyak terjadi alah satunya sebagai akibat dan dampak dari efek konsumsi alkohol yang berlebihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris dengan cara telaah pada wilayah tempat penelitian guna mengetahui secara khusus pengaruh dan dasar utama penegakkan hukum  baik berupa pandangan, kebiasaan dan doktrin sesuai dengan pemahaman sosial masyarakat. metode empiris itu sendiri berfungsi dalam metode analisa dengan menelaah perilaku yang terjadi dalam kenyataannya dan pengaruh yang hidup di masyarakat. Perlunya menghapuskan sebuah stigma kearifan lokal dimana ada keramaian dan kerumunan maka dipastikan wajib adanya minuman beralkohol. dengan Melihat efektifitas razia oleh kepolisian disertai bentuk tindakan penegakkan hukum  belum cukup menghilangkan kebiasaan mengonsumsi maupun peredaran alkohol dan pembatasan yang lebih besar jika tidak ada ketentuan peraturan daerah sebagai dasar penertiban dan pembatasan yang lebih ketat.Kata kunci : Pengaruh, Alkoholisme, Konawe Selatan
Penyuluhan Hukum terhadap Perkawinan Campuran di Desa Puulemo Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara Suriani Bt Tolo; La Ode Bariun; La Ode Munawir; St. Fatmawati L; Amir Faisal; Satria Boikole; Santiaji
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2: Desember (2022)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu upaya pengembangan masyarakat kearah terbinanya masyarakat harmonis serta siap menempuh perubahan menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan norma dan  nilai-nilai social budaya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dari Unsultra, yaitu berupa penyuluhan tentang Perkawinan campuran dilihat  dari segi 1. Keabsahannya, 2. Pencatatan perkawinan agar anak dan isteri mendapat perlindungan hukum, 3. Status kewarganegaraan  anak hasil dari perkawinan campuran. Hasil yang diperoleh dari Pengabdian kepada masyarakat di Desa Puulemo Kec.Lembo kab. Konawe Utara, yang merupakan Desa Lokasi Pertambangan yaitu: masyarakat sangat berterima kasih atas kehadiran Tim Pengabdian Kepada masyarakat dari Unsultra, karena memang  di desa tersebut sudah  ada yang melaksanakan perkawinan campuran. Perkawinan campuran dilaksanakan hanya berdasar Adat istiadat setempat., Sedang ada aturan-aturan yang harus dilakukan agar anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran mendapat  status sebagai subyek hukum sekaligus mendapat perlindungan hukum.
Penyuluhan Hukum Terkait Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Niken Yulian Yusuf; Dina Fitria Faujia; Nurul Fausya; Virya Suprayogi Yusuf; Supriadi; M. Yusuf; La Ode Hariru; Amir Faisal; Sri Khayati
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2: Desember (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v5i2.582

Abstract

Sengketa hak atas tanah merupakan masalah umum di masyarakat pedesaan karena lemahnya administrasi tanah dan rendahnya kesadaran hukum. Konflik tanah dapat mengganggu hubungan sosial dan mengurangi produktivitas ekonomi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat pedesaan mengenai penyebab sengketa tanah dan mekanisme penyelesaiannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah konseling hukum melalui ceramah, diskusi, dan pendampingan. Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah, kejelasan batas tanah, dan penggunaan jalur penyelesaian sengketa non-litigasi. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong administrasi tanah yang tertib dan meminimalkan konflik tanah di masyarakat.
Efektivitas Hukum Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Samir Samir; Sitti Amalia; Amir Faisal; St. Fatmawati L
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3273

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Konawe Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice di Polres Konawe Selatan telah berjalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.Proses penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan perkara, mediasi antara pelaku dan korban, serta kesepakatan damai sebagai dasar penghentian penyidikan. Penerapan Restorative Justice dinilai cukup efektif karena dapat mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban penanganan kasus, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab, dan memberikan pemulihan yang lebih baik bagi korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat, keterbatasan kemampuan mediasi, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, penguatan regulasi, penyediaan fasilitas yang memadai, dan sosialisasi kepada masyarakat agar penerapan Restorative Justice dapat berjalan lebih optimal.
Penerapan Hukum Adat Sarano Wali dalam Penyelesaian Pencurian Ikan di Kecamata Binongko Wa Anggun; Amir Faisal; Hijriani
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3371

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat Sarano Wali dalam penyelesaian pencurian ikan di Kecamatan Binongko. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Sarano Wali masih diterapkan dalam penyelesaian pencurian ikan, khususnya pelanggaran yang terjadi di wilayah laut yang ditetapkan sebagai kaombo. Penyelesaian dilakukan melalui pisara atau sidang adat yang dilaksanakan oleh Dewan Sara di Baruga dengan mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, dan mufakat. Proses penyelesaian meliputi tahap penangkapan dan penahanan sementara, tahap persiapan, serta tahap pelaksanaan sidang adat. Dalam proses pisara, pihak yang diduga melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, kemudian Dewan Sara melakukan musyawarah untuk menentukan penyelesaian dan sanksi adat yang sesuai berdasarkan Kitab Kasawa Sarano Wali. Pencurian ikan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan adat dan dapat dikategorikan sebagai To Sabaragau. Sanksi yang diterapkan terdiri atas teguran, peringatan keras, dan denda adat yang disebut karambici, dengan mempertimbangkan bentuk dan tingkat pelanggaran serta ketentuan adat yang berlaku. Penerapan hukum adat Sarano Wali menunjukkan bahwa penyelesaian pencurian ikan tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga bertujuan memulihkan keseimbangan, keharmonisan, dan hubungan sosial dalam masyarakat adat.
Co-Authors ayu lestari dewi Dina Fitria Faujia djohar arifin Hijriani La Niasa La Ode Bariun La Ode Hariru La Ode Munawir, La Ode M. Yusuf Muhammad Tahir Niken Yulian Yusuf Nurul Fausya Samir Samir Santiaji Satria Boikole Sitti Amalia Sri Khayati St. Fatmawati.L Supriadi Suriani BT Tolo Virya Suprayogi Yusuf Wa Anggun