Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Multidisipliner Kapalamada Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat
Niken Yulian Yusuf
Universitas Sulawesi Tenggara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA PERTAMBANGAN SKALA KECIL DI KABUPATEN BOMBANA Wa Ode Intan Kurniawati; Niken Yulian Yusuf
Jurnal Multidisipliner Kapalamada Vol. 2 No. 02 Juni (2023): JURNAL MULTIDISIPLINER KAPALAMADA
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan teoritis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum primer bahan yang diperoleh melalui wawancara di lokasi penelitian, dianalisis,kualitatif dengan menggunakan teoriteori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi, ekonomi,dan sosial budaya menjadi faktor penyebab kegiatan penambangan emas ilegal diKabupaten Bombana. Adanya syarat-syarat yang sulit dipenuhi olehmasyarakat untuk memperoleh izin usaha pertambangan, tidak adanya sumber lainpendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan prinsip bertanitanah diperoleh secara turun temurun, sehingga pembiayaan semakin meningkatkegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, solusinya ditawarkan oleh penulis dalam mencegah kegiatan penambangan emas tanpa izin di Bombana Pemkab harus menegakkan hukum baik secara preventif maupun represif.
Penyuluhan Hukum Terkait Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Niken Yulian Yusuf; Dina Fitria Faujia; Nurul Fausya; Virya Suprayogi Yusuf; Supriadi; M. Yusuf; La Ode Hariru; Amir Faisal; Sri Khayati
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2: Desember (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v5i2.582

Abstract

Sengketa hak atas tanah merupakan masalah umum di masyarakat pedesaan karena lemahnya administrasi tanah dan rendahnya kesadaran hukum. Konflik tanah dapat mengganggu hubungan sosial dan mengurangi produktivitas ekonomi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat pedesaan mengenai penyebab sengketa tanah dan mekanisme penyelesaiannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah konseling hukum melalui ceramah, diskusi, dan pendampingan. Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah, kejelasan batas tanah, dan penggunaan jalur penyelesaian sengketa non-litigasi. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong administrasi tanah yang tertib dan meminimalkan konflik tanah di masyarakat.
Penguatan Legal Awareness melalui Pendekatan Edukasi Hukum Partisipatif Berbasis Komunitas di Kota Kendari La Ode Muhram; Niken Yulian Yusuf; Wa Ode Intan Kurniawati
Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2026): Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/sjpm.v2i2.1439

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari melalui model edukasi hukum partisipatif berbasis kolaborasi lintas institusi. Permasalahan mitra meliputi rendahnya literasi hukum di lingkungan pendidikan, minimnya pemahaman prosedur administratif, kerentanan remaja terhadap kenakalan dan penyalahgunaan narkoba, serta belum optimalnya integrasi hukum adat dalam edukasi hukum. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui dialog interaktif, simulasi kasus, penyuluhan preventif, dan integrasi nilai hukum adat Kalosara. Kegiatan melibatkan sekolah, aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat umum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman normatif dan prosedural, terbentuknya sikap positif terhadap hukum, serta munculnya kesadaran preventif dalam kehidupan sosial. Model ini efektif memperkuat budaya hukum masyarakat dan membangun legitimasi sosial terhadap sistem hukum formal secara berkelanjutan
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penggunaan Kode QR Palsu dalam Transaksi Elektronik di Indonesia Niken Yulian Yusuf; Virya Suprayogi Yusuf
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3419

Abstract

Penggunaan Quick Response Code (QR Code) dalam transaksi elektronik, khususnya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi pelaku usaha maupun konsumen. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan modus kejahatan siber berupa penggunaan kode QR palsu. Modus tersebut antara lain dilakukan melalui penggantian kode QR asli milik merchant dengan kode QR pelaku, penyebaran aplikasi dompet digital palsu, phishing, dan penggunaan rekening atau akun pembayaran dengan identitas fiktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggunaan kode QR palsu dalam transaksi elektronik di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan aparat kepolisian pada Polres Kendari, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesengajaan, serta tidak memiliki alasan penghapus pidana. Penggunaan QR Code palsu pada dasarnya dapat memenuhi unsur penipuan dan/atau manipulasi informasi atau dokumen elektronik. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa pidana penjara, pidana denda, serta pemulihan kerugian korban melalui restitusi sesuai ketentuan yang berlaku. Pembuktian perkara membutuhkan keterpaduan alat bukti konvensional dan bukti elektronik, seperti keterangan korban dan saksi, riwayat transaksi, identitas rekening penerima, rekaman kamera pengawas, serta pemeriksaan digital forensik. Hambatan utama penegakan hukum meliputi penggunaan identitas palsu, rekening penampung, lintas wilayah, cepatnya pemindahan dana, dan rendahnya kesadaran korban untuk segera melapor. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana perlu didukung oleh penguatan kapasitas digital forensik, koordinasi antara aparat penegak hukum dan penyelenggara sistem pembayaran, serta edukasi publik mengenai verifikasi penerima transaksi.
Pengaturan Hukum terhadap Penipuan Kode QR Palsu dalam Transaksi Elektronik di Indonesia Niken Yulian Yusuf
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3421

Abstract

Transformasi sistem pembayaran digital telah meningkatkan penggunaan kode Quick Response (QR) sebagai instrumen pembayaran yang praktis, termasuk melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Bersamaan dengan manfaat tersebut, penggunaan kode QR membuka ruang bagi penipuan melalui penggantian kode QR milik pedagang, pembuatan kode QR palsu, pengalihan dana ke rekening pelaku, maupun pengiriman kode QR yang mengarahkan pengguna pada tautan berbahaya. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum terhadap penipuan kode QR palsu dalam transaksi elektronik di Indonesia serta menilai kecukupan konstruksi hukumnya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, regulasi sistem pembayaran Bank Indonesia, dan ketentuan perlindungan konsumen. Analisis dilakukan secara preskriptif-kualitatif melalui identifikasi unsur perbuatan, kepentingan hukum yang dilindungi, dan relasi antarregulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki delik yang secara eksplisit diberi nomenklatur “penipuan kode QR palsu”. Namun, perbuatan tersebut dapat dijangkau secara kumulatif atau alternatif melalui ketentuan penipuan dalam KUHP, larangan manipulasi atau penciptaan informasi dan/atau dokumen elektronik yang seolah-olah otentik dalam UU ITE, serta pengaturan keamanan dan manajemen risiko dalam sistem pembayaran. Fragmentasi pengaturan menimbulkan kebutuhan harmonisasi norma, pedoman kualifikasi modus, penguatan mekanisme pengamanan QRIS, dan peningkatan literasi keamanan digital bagi pengguna serta pedagang.
Co-Authors Amir Faisal Dina Fitria Faujia La Ode Hariru La Ode Muhram M. Yusuf Nurul Fausya Sri Khayati Supriadi Virya Suprayogi Yusuf Wa Ode Intan Kurniawati