Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ketenagakerjaan
Muhyiddin Muhyiddin
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Identitas Digital Ketenagakerjaan pada Sistem Informasi Pasar Kerja di Indonesia: Sebuah Konsep Beni Teguh Gunawan; Zantermans Rajagukguk; Faizal Amir Nasution; Muhyiddin Muhyiddin; Syaefuddin Ahrom Al-Ayubbi
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i1.123

Abstract

Sistem informasi pasar kerja (SIPK) di Indonesia saat ini masih bersifat parsial baik secara kelembagaan maupun fungsinya. Kebijakan yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan tidak dapat sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah daerah karena berbagai alasan. Hal tersebut berdampak pada lemahnya sistem pendataan ketenagakerjaan di Indonesia. Pada prinsipnya, data ketenagakerjaan memiliki peranan penting dalam perencanaan dan deteksi dini berbagai permasalahan ketenagakerjaan.  Kajian ini bertujuan untuk mengetahui konsep identitas digital ketenagakerjaan (IDK) pada sistem informasi pasar kerja di Indonesia dan sekaligus mengetahui manfaat dari identitas digital ketenagakerjaan tersebut. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis lebih ditekankan pada pemetaan pasar tenaga kerja, integrasi data ketenagakerjaan, dan manfaat dari identitas digital ketenagakerjaan. Kajian ini menghasilkan konsep IDK yang komprehensif dari hulu ke hilir. Di Hulu, angkatan kerja adalah output dari pendidikan formal sedangkan hilir adalah ketenagakerjaan pasca penempatan. Rangkaian konsep tersebut terintegrasi mengikuti siklus ketenagakerjaan. Angkatan kerja baru output dari dunia pendidikan didata melalui Dapodik dan NIK akan dipantau pergerakan per individu dalam lingkup bisnis proses ketenagakerjaan yang meliputi registrasi dalam pasar kerja, pelatihan dan/atau pemagangan, penempatan (termasuk di dalamnya akses kewirausahaan), selama penempatan, dan pasca penempatan. Siklus itu terus berputar dengan tidak mengesampingkan manfaat bagi masing-masing individu angkatan kerja
Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Asep Saepul Muharam; Khairul Ismed; Nurhani Nurhani; Muhyiddin Muhyiddin
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i2.149

Abstract

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI saat ini mempunyai 1 Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) yang berlokasi di Jakarta dan 4  Balai K3 yang berlokasi di Makassar,  Medan, Bandung, Samarinda. Kelima Balai tersebut mempunyai tugas yaitu, melaksanakan pengujian, peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil, uji coba metode dan standar, kalibrasi, pemeriksaan kesehatan kerja, konsultansi dan peningkatan jejaring di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Permasalahan yang menjadi perhatian Kemnaker saat ini adalah lemahnya penanganan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah daerah. Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kemnaker, maka salah satu yang dapat menguatkan fungsi pengawasan ketenagakerjaan di daerah adalah supervisi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk itu pada tahap awal ini, pelaksanaan supervisi fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang cukup dekat tanpa merubah struktur dan regulasi secara drastis adalah dengan menambahkan fungsi tersebut pada Balai K3 Kemnaker. Fungsi ini disamping akan memperkuat dan mendukung fungsi daerah dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan, hal ini sekaligus menjadi jembatan koordinasi dan supervisi yang lebih optimal antara pusat dan daerah.
Analisa Implementasi UU Cipta Kerja Kluster Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Alih Daya Turro S Wongkaren; Rachmat Reksa Samudra; Ratna Indrayanti; Faris Azhari; Muhyiddin Muhyiddin
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 3 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i3.184

Abstract

Pasar tenaga kerja mengalami kecenderungan perubahan karena transformasi struktural ekonomi, perubahan struktur penduduk, digitalisasi, perubahan iklim, pandemi COVID-19, serta ketidakpastian ekonomi. Fleksibilitas pasar tenaga kerja dibutuhkan untuk beradaptasi perubahan tersebut. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis kondisi pekerja PKWT dan alih daya dalam konteks penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya. Sumber Data yang digunakan berupa data Primer dengan melakukan FGD serta wawancara mendalam dan data Sekunder dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan), Kemnaker RI. Hasil studi memperlihatkan bahwa secara umum UU Cipta Kerja sudah memberikan perlindungan yang lebih baik daripada peraturan sebelumnya. Namun, di dalam pelaksanaannya masih perlu peningkatan awareness dan pengawasan yang lebih baik. Pada intinya, apabila pekerja dilindungi dalam semua bentuk kontrak apa pun, perbedaan antara pekerja PKWT-PKWTT dan alih daya tidak akan terlalu berarti.
Co-Authors Asep Saepul Muharam Beni Teguh Gunawan Faizal Amir Nasution Faris Azhari Khairul Ismed Nurhani Nurhani Rachmat Reksa Samudra Ratna Indrayanti Syaefuddin Ahrom Al-Ayubbi Wongkaren, Turro S. Zantermans Rajagukguk