Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Diponegoro Law Journal PIKSEL : Penelitian Ilmu Komputer Sistem Embedded and Logic Jurnal Pengabdian West Science
Muhamad Azhar, Muhamad
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
IMPLEMENTASI PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN KOMODITAS BATUAN OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH Al-Banna, Hasan; Adiyanta, F. C. Susila; Azhar, Muhamad
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.40866

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah, mengetahui pengaturan fungsi pengawasan usaha pertambangan komoditas batuan yang dilakukan oleh Dinas ESDM, menggambarkan dan menganalisis peran Dinas ESDM dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap usaha pertambangan komoditas batuan serta mengetahui hambatan dan solusi dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan fungsi pengawasan usaha pertambangan komoditas batuan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No.3 Tahun 2020), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyenggaraan Pengeolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No.55 Tahun 2010), Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pepres 55 Tahun 2022) serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Implementasi pengawasan tersebut tidak berjalan maksimal, terdapat beberapa usaha pertambangan yang tidak dapat diawasi akibat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas ESDM. Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pengawasan, yaitu 1) Belum dibentuknya peraturan pelaksana UU No.3 Tahun 2020 yang secara khusus mengatur tentang pengawasan usaha pertambangan. 2) Kesulitan dalam mengatur jadwal pengawasan dan bocornya informasi mengenai jadwal pengawasan kepada pelaku usaha dan 3) Dinas ESDM mengalami penolakan dari pelaku usaha dan masyarakat dalam memberikan sanksi administratif. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah sebagai solusi atas hambatan tersebut, yaitu: mempercepat pembentukan peraturan pelaksana UU No.3 Tahun 2020, memperbaiki pola dan kordinasi antar instansi serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha pentingnya menerapkan good mining practice.
IMPLIKASI PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP HAK-HAK PEKERJA (STUDI TERHADAP FACE RECOGNITION BOARDING GATE DI STASIUN SEMARANG TAWANG BANK JATENG) Kamal, Muhammad Yusuf; Azhar, Muhamad; Suhartoyo, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan terkait penggunaan artificial intelligence pada bidang ketenagakerjaan di Indonesia serta implikasi penggunaan artificial intelligence terhadap hak hak pekerja di PT Kereta Api Indonesia pasca penggunaan face recognition boarding gate di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Penelitian dilakukan dengan pendekatan non doktrinal dengan pengonsepan hukum sebagai law in actions atau hukum dalam dunia nyata. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pengambilan data secara observasi dan wawancara dengan pekerja PT Kereta Api Indonesia di Kantor Daerah Operasi IV Semarang sehingga menghasilkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia belum terdapat aturan khusus yang mengatur penggunaan artificial intelligence secara eksplisit utamanya di bidang ketenagakerjaan, aturan yang sudah ada berupa aturan aturan parsial mengenai teknologi yang belum bisa dikatakan termasuk jenis artificial intelligence. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan face recognition boarding gate di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng memang mempunyai implikasi terhadap pekerja, namun ke arah yang positif, yaitu mengurangi beban kerja petugas check in untuk memeriksa tiket pelanggan. Mengenai hak hak pekerja, tidak terdapat implikasi dari penggunaan face recognition boarding gate, hak hak pekerja tetap terpenuhi sama seperti sebelum penggunaan face recognition boarding gate.
Co-Authors Adiyanta, F. C. Susila Al-Banna, Hasan Dwi Budi Santoso Gabriel, Jaewook Lee Gata, Windu Hafidz, Noor Hardiyan, Salwa Putri Hendra Wijaya Kadek Cahya Susila Wibawa Kamal, Muhammad Yusuf Maharani, Jasmine Kirana Maulana, Agung Pitra Mufidah, Nur Ni’Mah Nabila, Nisa Paramita Prananingtyas Purnamawati, Indri Dwi Qurrahman, Muhammad Taufiq Rudianto, Biktra Suhartoyo Suhartoyo, Suhartoyo Zidan, Ahmad Zaenaddin