Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Diponegoro Law Journal Jurnal Hukum Novelty Journal of Indonesian Legal Studies Diponegoro Private Law Review
Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN SEKURITAS OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (KASUS PT BRENT SECURITIES) Ramadhita, Savitri; Budiharto, Budiharto; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.616 KB)

Abstract

Pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha. Sebagai penunjang kegiatan di pasar modal, perusahaan sekuritas memerankan peran penting sebagai penghubung antara investor dengan emiten di bursa efek. Setiap perusahaan sekuritas yang dianggap telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal maka konsekuensi yang diterima perusahaan sekuritas seperti adanya sanksi administratif, sampai adanya pencabutan izin usaha oleh OJK. Melalui penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme pencabutan izin usaha perusahaan sekuritas dan bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang dilakukan oleh BEI dan OJK terhadap dicabutnya izin PT Brent Securities. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pencabutan izin PT Brent Securities yang dilakukan oleh OJK, sebagai regulator OJK memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan sekuritas, adanya denda/kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu dan suspensi terhadap perusahaan sekuritas yang bersangkutan dan kemudian diakhiri dengan adanya pencabutan izin usaha. Perlindungan hukum terhadap investor PT Brent Securities diatur dalam UUPM, Pasal 46 mewajibkan kustodian memberikan ganti rugi kerugian investor. OJK sebagai pengawas pasar modal, dalam Pasal 30 UU OJK, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian.
TANGGUNG JAWAB PT GRAB INDONESIA TERHADAP KERUGIAN DALAM PROSES PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAYANAN GRAB EXPRESS Edelia, Anastasya Riris; Njatrijani, Rinitami; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.796 KB)

Abstract

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat menuntut transportasi yang lebih efisien, salah satunya dengan munculnya Grab. Salah satu fitur yang ditawarkan adalah Grab Express, yang merupakan layanan antar barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Layanan ini tidaklah selalu memuaskan bagi beberapa konsumen seperti kasus terjadinya kerusakan, cacat, serta bentuk kerugian lainnya dan atas kerugian-kerugian tersebut, Grab tidak memberikan ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang timbul. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab PT Grab Indonesia bila terjadi kerusakan terhadap barang melalui layanan Grab Express, serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian yang timbul dalam proses pengangkutan barang melalui layanan Grab Express.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT Grab Indonesia terhadap kerusakan atau kerugian terhadap barang yang diangkut melalui Grab Express terbatas pada memfasilitasi antara driver dan konsumen, driver yang bertanggung jawab memberi ganti kerugian kepada konsumen. PT Grab Indonesia memberikan perlindungan hukum yaitu menjamin keselamatan dan keamanan dengan memberikan asuransi terhadap seluruh pengiriman barang melalui Grab Express. Simpulan dari penelitian ini yaitu kebijakan PT Grab yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PT Grab Indonesia memberikan perlindungan hukum berupa asuransi bagi seluruh pengiriman paket Grab Express.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA (STUDI KASUS TERHADAP PEMALSUAN MEREK JAMU AYAM MBAH JOYO DI YOGYAKARTA) Pratama, Luci Andika; Njatrijani, Rinitami; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.768 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jawaban atas dua hal yaitu pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua implementasi perlindungan hukum atas kasus pemalsuan merek jamu mbah joyo menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan berbagai permasalahan secara utuh dan menyeluruh. Pendekatan yuridis normatif langkah yang dilakukan dengan metode penafsiran hukum sebagai andalannya, penafsiran hukum yang dimaksud merupakan penafsiran gramatikal, autentikal, sistemik untuk menyusun struktur asas norma dan menganalisa hukum atas merek. Penelitian diawali dengan melakukan inventasrisasi permasalahan hukum, wawancara dan analisis serta kesimpulan khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur merek dan indikasi geografis.Hasil penelitian yang ditemukan mengenai bentuk perlindungan hukum atas merek di Indonesia dibedakan menjadi dua Preventif dan Represif. Preventif dapat dilakukan dengan cara pendaftaran merek ke Direktorat Jendaral Kekayaan Intelektual (KI) dengan prosedur yang ditentukan Pasal UU Merek dan Indikasi Geografis, Sedangkan secara represif apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek dapat diselesai kan melalui alternatif penyelesain sengketa, lembaga abritase serta pengadilan melalui gugatan ganti rugi dan tuntutan pidana jika terdapat adanya pelanggaran merek pada persamaan pada pkpknya atau keseluruhan, dan penegasan kewenangan hakim dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia.Implementasi perlindungan hukum atas kasus pemalsuan merek Jamu Mbah Joyo menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Karena pemalsuan mempunyai persamaan pada pokoknya maka penyelesaian dilakukan dengan cara gugatan perdata dan tuntutan pidana sesuai dengan UU Merek serta dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan solusi yang ditawarkan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran merek, menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat, memangkas birokrasi dalam proses pendaftaran merek dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang proses pendaftaran merek. Di sisi lain perjanjian Internasional bidang kekayaan intelektual lebih di sinergikan dengan peraturan nasional, serta penegak hukum dan pemerintah termasuk konsultan kekayaan intelektual memberikan kepastian hukum.
ANALISA YURIDIS DIGITAL CURRENCY (MATA UANG DIGITAL) DALAM PRESPEKTIF KEUANGAN DI INDONESIA Abdurrohim, Muhammad Dzakki; Prananingtyas, Paramita; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.103 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi pasca terjadinya revolusi informasi oleh internet semakin mendorong modernisasi diberbagai sektor termasuk sektor keuangan. Teknologi dalam sektor keuangan terdorong munculnya alternatif yang dapat memberikan pelayanan lebih baik, murah, cepat dan aman.Transaksi pasca terjadinya revolusi informasi telah berubah dari transaksi tradisional yang mengandalkan uang tunai, menjadi transaksi cashless. Kemunculan digital currency merupakan salah satu alternatif pembayaran yang bersifat non-tunai, namun di Indonesia peraturan yang mengatur digital currency masih belum spesifik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah latar belakang tumbuh dan berkembangnya digital currency dan juga terkait pengaturan digital currency di Indonesia.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian ini spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa penggunaan digital currency merupakan salah satu dari bentuk kemajuan teknologi pada sektor finansial. Pemerintah diberbagai negara juga mengambil kebijakan untuk mengatur penggunaan digital currency, baik dengan cara melarang, melegalkan maupun menjadikan digital currency dalam masa percobaan, namun mayoritas negara anggota World Bank melakukan penelitian terhadap digital currency sebelum mengeluarkan regulasi lebih lanjut.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Dewantoro, Fara Deinara; Njatrijani, Rinitami; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.197 KB)

Abstract

Transaksi jual beli melalui internet atau sering disebut dengan e-commerce,juga dapat menimbulkan sengketa konsumen. Sehingga diperlukan perlindungan hukum untuk menyelesaian sengketa konsumen. Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta  Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Melalui jalur litigasi, yaitu dengan cara konsumen mengajukan gugatan langsung ke pengadilan sedangkan non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yang salah satunya melalui badan penyelesaian sengketa konsumen. Di BPSK penyelesaiaannya dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Ketiga cara tersebut harus dipilih salah satu oleh pelaku usaha dan konsumen serta tidak berjenjang.
JAMINAN FIDUSIA ATAS SAHAM (STUDI KASUS JOINT STOCK COMPANY “SUKHOI CIVIL AIRCRAFT” DENGAN PERSEROAN TERBATAS PETRONECK ENERGY) Athaya, Ghina; Prananingtyas, Paramita; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.422 KB)

Abstract

Permodalan merupakan inti utama dari perusahaan dimana perusahaan membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Pemenuhan permodalan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemenuhan modal intern dan ekstern. Salah satu pemenuhan modal ekstern adalah pinjaman pihak ketiga. Namun, untuk mendapatkan pinjaman disyaratkan adanya jaminan untuk kepastian pengembalian utang. Salah satu jaminan yang dapat digunakan adalah jaminan fidusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan jaminan fidusia atas saham di Indonesia dan akibat hukum dari jaminan fidusia atas saham yang dilakukan oleh PT Petroneck Energy terhadap utang yang diberikan oleh Joint Stock Company “Sukhoi Civil Aircraft” kepada PT Sky Aviation.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.Jaminan fidusia yang didapatkan oleh Joint Stock Company “Sukhoi Civil Aircraft” memberikan kewenangan eksekusi bilamana PT Sky Aviation lalai dalam melakukan pembayaran atas utangnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG PADA DNA BENIH VARIETAS TANAMAN YANG DIMILIKI PERUSAHAAN (KASUS PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2015/PN CLP) Yoel, Veronika; Budiharto, Budiharto; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.946 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan mengetahui tanggungjawab perusahaan peniru terhadap perusahaan asli dalam hal terjadi pembocoran rahasia dagang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hokum terhadap pemegang rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang diperoleh apabila rahasia dagang tersebut di jaga kerahasiaannya, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya Perusahaan bebas melakukan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi rahasia dagang tersebut salah satu caranya adalah membuat perjanjian kerja anatara perusahaan dengan karyawan. Tanggung jawab perusahaan peniru terhadap perusahaan asli dalam hal terjadi pembocoran rahasia dagang bahwaperusahaan yang ikut terlibat dalam pelanggaran rahasia dagang juga dapat diberikan sanski. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-UndangNomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
Co-Authors Abdurrohim, Muhammad Dzakki Athaya, Ghina Budiharto Budiharto Dewantoro, Fara Deinara Diandra, Nikita Dwi Martini Edelia, Anastasya Riris Eny Suastuti Hayyan Ul Haq Kholis Roisah Muhammad Rifqi Paramita Prananingtyas Pratama, Luci Andika Ramadhita, Savitri Rinitami Njatrijani Uswatun Hasanah Yoel, Veronika