Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

MEMBANGUN PERTAHANAN DAN KEAMANAN SIBER NASIONAL INDONESIA GUNA MENGHADAPI ANCAMAN SIBER GLOBAL MELALUI INDONESIA SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM ON INTERNET INFRASTRUCTURE (ID-SIRTII) Adi Rio Arianto; Gesti Anggraini
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.173 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v9i1.497

Abstract

Terbentuknya “Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)” merupakan langkah taktis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia guna mewujudkan stabilitas informasi, perlindungan siber, dan segala bentuk ancamannya. Studi ini mendalami pentingnya ID-SIRTII dalam mencegah ancaman siber global. Hasil studi menemukan bahwa ancaman siber di Indonesia sangat kompleks, melihat variasi dari aktor, motif, dan targetnya. Kompleksitas ini dapat dijelaskan melalui empat aspek berikut, yaitu: (1) berangkat dari studi Geometripolitika, fungsionalisme siber berada dalam dua domain, yaitu “fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat tinggi (geometrik militer)” berupa formulasi dan aktivasi kekuasaan Siber guna menghadapi Perang Siber Global (PSG), Perang Geometri Antarbangsa (PGA), dan kompleksitas terbentuknya Negara Maya atau Pemerintahan Siber; dan “fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat normal (geometrik sipil)” berupa perlindungan aktivitas sipil di dunia maya; (2) guna mencegah kejahatan siber, implementasi kebijakan ID-SIRTII terintegrasi dengan peran strategis institusi siber nasional; (3) guna menghadapi Ancaman Siber Global, implementasi kebijakan ID-SIRTII perlu terintegrasi dengan institusi siber regional dan global; dan (4) berangkat dari “fungsionalisme siber” dan untuk menciptakan suatu strukturalisme Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia, sudah saatnya Indonesia membentuk Angkatan Siber sebagai pelengkap dari Angkatan Darat, Agkatan Laut, dan Angkatan Udara.Kata Kunci: pertahanan, keamanan, siber, ID-SIRTII, angkatan siber
PERAN UU ITE (UU No. 11 TAHUN 2008) DAN ETIKA MASYARAKAT SIBER: MENUMBUHKAN PERILAKU POSITIF BERJIWA PANCASILA DI DUNIA MAYA BAGI MASYARAKAT KOTA TANGERANG Adi Rio Arianto; Jerry Indrawan; Gesti Anggraini; M. Chairil Akbar Setiawan
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (808.197 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v10i2.855

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat Kota Tangerang–yang terfokus pada Rukun Tetangga (RT 03) dan Rukun Warga (RW 01) di Jalan Sandratex No. 106, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia–terhadap literasi digital dan etika masyarakat siber. Literasi digital tersebut terkait dampak positif dan negatif internet. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penjajakan kepada empat puluh orang warga yang terdiri dari 30 pelajar, 5 tokoh perwakilan Karang Taruna Rempoa, dan 5 orang tua pelajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU ITE berdampak positif bagi masyarakat Kota Tangerang melalui: pertama, masyarakat Kota Tangerang dapat berkontribusi sebagai agen sosial dalam pencegahan secara dini dan mengatasi radikalisme daring, hoaks, dan persekusi daring di lingkungannya melalui perbaikan mind-set pelajar dan masyarakat terkait literasi siber secara mendalam; kedua, masyarakat Kota Tangerang memperoleh pemahaman tentang kode etik dan pondasi hukum melalui sosialisasi “Peran UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) dan Etika Masyarakat Siber” sebagai upaya dalam mencegah terjadinya radikalisme daring, hoaks, dan persekusi daring akibat akses bebas dunia maya; ketiga, masyarakat Kota Tangerang dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, bela negara, dan Pancasila yang termuat dalam substansi UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008) guna menumbuhkan perilaku positif di dunia maya; dan keempat, lahirnya kesadaran dimasyarakat Kota Tangerang tentang pentingnya hukum dan etika di ranah siber guna mengontrol perilaku positif di dunia maya dan mencegah lebih dini dampak negatif dunia maya di berbagai aspek kehidupan.Kata Kunci : UU ITE, etika, digital, siber, Pancasila, Tangerang
BUILDING INDONESIA’S NATIONAL CYBER DEFENSE AND SECURITY TO FACE THE GLOBAL CYBER THREATS THROUGH INDONESIA SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM ON INTERNET INFRASTRUCTURE (ID-SIRTII) Adi Rio Arianto; Gesti Anggraini
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English)
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.269 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v9i1.515

Abstract

The establishment of the “Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)” is a tactical step by the Indonesian Ministry of Information and Communication to ensure the stability of national information regarding cyber protection and all forms of threats. This study explores the urgency of ID-SIRTII to prevent global cyber threats. The study found that cyber threats in Indonesia are very complex, seeing the variations of actors, motives, and targets (civil or military purpose). This complexity can be explained through the following four aspects, namely : (1) by understanding of Geometripolitic studies in cyber, there are at least two domains that can be reached, namely “the using of cyber for high-politics purposes (military)”by formulating and activating of Cyberpower to face the Global Cyber War(PSG), Wold Geometri War (PGA), and the forming of “Siber State or Siber Government”; and “the use of cyber for low-politics purposes (civil)”by the protection of civil activities in cyberspace; (2) in order to prevent the spread of national cyber crime, the implementation of the ID-SIRTII policy is integrated with the national cyber institutions; (3) in order to prevent the Global Cyber Threat, the implementation of ID-SIRTII policies needs to be strengthened and well-integrated with the regional and global cyber institutions; and (4) considering of the two “functionalism of cyber” also to form a structuralism of Indonesian National Defense and Security system in the cyber sector, nowdays Indonesia needs to build a CyberForce as a complement to the Army, Navy, and Air Force.Keywords: defense, security,cyber, ID-SIRTII, cyber force
10.47313 Pembentukan TNI Angkatan Siber dalam Perspektif Teori Geometripolitisasi (Mazhab Indonesia) dan Sekuritisasi (Mazhab Kopenhagen) terhadap Ruang Siber di Indonesia untuk Menghadapi Perang Siber Global Adi Rio Arianto; Gesti Anggraini
Ilmu dan Budaya Vol. 46 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v46i2.4342

Abstract

Law Number 3 of 2025 concerning Amendments to Law Number 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law) focuses on adjusting the duties, functions, and structure of the TNI in response to the dynamics of modern defense threats (cyber and hybrid). This article examines the urgency of establishing a cyber army, namely the Indonesian National Armed Forces Cyber Force, from the perspective of the theory of Geometripolitization and the securitization of cyberspace. This study employs a qualitative approach using a literature review method and conducts a comparative analysis of the theory of Geometripolitics/Geometripolitization through the lens of the Indonesian School of World Relations, specifically “Manunggalisme,” and the Securitization approach of the Copenhagen School. The findings indicate that the transformation of global cyber warfare in the 21st century has created a new battlefield in cyberspace; Indonesia’s cyber securitization is carried out by framing the complexity of Global Cyber Warfare as a national threat; Indonesia’s cyber geometripolitization is conducted by linking balance, power, and security to realize the role of a Cyber Army, which has the potential to become the TNI Cyber Force; and Indonesia must respond to 21st century Global Cyber Warfare by advocating for the establishment of the TNI Cyber Force under the legal framework of Law No. 3 of 2025 concerning Amendments to Law Number 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces. Abstrak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) berfokus pada penyesuaian tugas, fungsi, dan struktur TNI menghadapi dinamika ancaman pertahanan modern (siber dan hibrida). Artikel ini mengkaji urgensi pembentukan tentara siber, yaitu TNI Angkatan Siber dalam perspektif teori Geometripolitisasi dan sekuritisasi ruang siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan melakukan analisis komparatif teori Geometripolitika/Geometripolitisasi pendekatan Mazhab Indonesia (Indonesian School of World Relations) “Manunggalisme” dan Sekuritisasi pendekatan Mazhab Kopenhagen (Copenhagen School). Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi perang siber global Abad 21 menciptakan medan tempur baru di ruang siber; Sekuritisasi siber Indonesia dilakukan dengan cara membingkai kompleksitas Perang Siber Global sebagai salah satu ancaman nasional; Geometripolitisasi siber Indonesia dilakukan dengan cara menghubungkan keseimbangan, kekuatan, dan keamanan untuk meraih peran Tentara Siber yang berpotensi menjadi TNI Angkatan Siber; dan Indonesia harus merespon Perang Siber Global abad ke-21 dengan cara mewacanakan pembentukan TNI Angkatan Siber di bawah payung hukum UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Proyeksi Keamanan Maritim Indonesia-Tiongkok untuk Memperkuat Poros Maritim Dunia: Kerjasama Strategis Sister Port Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Guangzhou Adi Rio Arianto; Gesti Anggraini
Jurnal Hubungan Internasional Indonesia Vol. 6 No. 2 (2025): JHII 2025
Publisher : Lampung Center for Global Studies (LCGS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jhii.v6i2.69

Abstract

Kerja sama Keamanan Maritim Indonesia dan Tiongkok mengalami perkembangan pesat dalam bentuk Sister Port antara Pelabuhan Pelindo II (Tanjung Priok) dan Pelabuhan Guangzhou. Dalam memperkuat kebijakan sister port, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC memperpanjang kerja sama Program Sister Port dengan otoritas pelabuhan di Tiongkok, Guangzhou di Provinsi Guangdong. Obyek dalam penelitian ini adalah kerjasama dari Sister Port yang meliputi sharing ilmu, kerja sama bisnis, program magang, benchmarking, pertukaran informasi, dan potensi kerja sama lainnya dalam rangka memperluas jaringan di sektor maritim dan logistik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dukungan library research. Fokus penelitian ini membahas (1) Kerjasama Sister Port Pelindo II dan Pelabuhan Guangzhou; (2) Implikasi Kerjasama Sister Port dalam Digitalisasi Pelabuhan; (3) Proyeksi Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Tiongkok dalam Sister Port Pelindo II dan Pelabuhan Guangzhou. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Pelabuhan Tanjung Priok telah menstransformasi teknologi yang digunakan di sektor pelabuhan. Transformasi teknologi tersebut menurunkan biaya logistik dan mendorong perdagangan dunia yang melewati jalur maritim. Proyeksi keamanan maritim Indonesia-Tiongkok diarahkan untuk memperkuat kebijakan Belt and Road Initiative dan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.