Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS SIKLUS TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM PADA PENGUATAN REGULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Fadliah Mubakkirah; Dwi Utami Hudaya Nur; Ahmad Arief
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v3i2.79

Abstract

This study examines the theories of the application of Islamic law that were born from the thoughts of Islamic law experts, namely the theory of receptie exit, existence, and eclecticism. The presence of theories from Islamic law thinkers is an illustration of the cycle of legal thought in Indonesia, which started from the independence of Indonesia. Interestingly, there is no correlation between the application of Islamic law in all aspects, especially in the field of economic law. The discussion of the field of economic law only began to develop in the 1990s, followed by the issuance of regulations related to Islamic economics. Seeing this phenomenon, the research question in this paper was "how is the relationship between strengthening sharia economic law regulations with the theory of Islamic law enforcement based on cycle analysis?". The method used in this paper was a literature study with Ibn Khaldun's cyclical approach. Based on the analysis of the cycle theory, the theory of the application of Islamic law is divided into two phases, namely badawah and hadarah. Receptie exit and existence theories are classified as badawah phase. In the badawah phase there has not been a single discussion of the legal aspects of sharia economics. The strengthening of sharia economic law has just published its regulations in the hadarah phase. Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang teori-teori pemberlakuan hukum Islam yang lahir dari pemikiran para pakar hukum Islam yaitu teori receptie exit, eksistensi, eklektisisme. Kehadiran teori dari para pemikir hukum Islam merupakan gambaran siklus pemikiran hukum di Indonesia yang titik awalnya dimulai sejak kemerdekaan Indonesia. Menariknya tidak terdapat korelasi pemberlakuan hukum Islam pada seluruh aspek khususnya bidang hukum ekonomi, pembahasan bidang hukum ekonomi baru mulai berkembang pada tahun 1990an, diikuti dengan terbitnya regulasi-regulasi yang berkaitan ekonomi syariah. Melihat fenomena tersebut maka pertanyaan penelitian pada tulisan ini adalah “bagaimana hubungan penguatan regulasi hukum ekonomi syariah dengan teori pemberlakuan hukum Islam berdasarkan analisis siklus?”. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan siklus Ibnu Khaldun sebagai metode analisisnya. Berdasarkan analisis teori siklus, maka teori pemberlakuan hukum Islam dibagi menjadi dua fase yaitu badawah dan hadarah, teori receptie exit dan eksistensi diklasifikasi sebaga fase badawah, pada fase badawah belum ada satupun pembahasan aspek hukum ekonomi syariah, penguatan hukum ekonomi syariah baru terbit regulasinya pada fase hadarah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK Dwi Utami Hudaya Nur; Nur Iman Saal; Nurul Qalbi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.36482

Abstract

Anak kerap menjadi korban eksploitasi sesksual yang bukan hanya datang dari lingkungan sekolah atau lingkungan pertemanannya tapi yang paling buruk adalah berasal dari lingkungan keluarganya, dimana anak diperjualbelikan untuk kepentingan ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang di dapatkan oleh korban eksploitasi seksual pada anak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yakni hasil penelitian yang didapatkan dari sumber-sumber tertulis sehingga diketahui sejauh mana peran pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua melindungi korban  eksploitasi seksual pada anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual adalah kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali. Mendampingi dan melindungi selama proses penyembuhan trauma psikis dan emosional agar korban tidak pernah merasa sendiri. Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan kepada korban, keluarga, dan masyarakat disekitarnya agar ancaman terhadap keselamatan mereka tetap terjagat terutama pada proses peradilan. Kemudian dengan adanya aturan tentang perlindungan anak serta undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan korban diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada semua pihak untuk memberikan peranannya ketika mendapati langsung dilingkungan sekitar tindakan kejahatan terutama kejahatan eksploitasi seksual pada anak. Children are often victims of sexual exploitation which not only comes from the school environment or their friendship environment but the worst is from their family environment, where children are traded for the economic benefit of the family. This study aims to determine the extent of legal protection that is obtained by victims of sexual exploitation of children. The method used is a research method. The type of research used is library research, namely research results obtained from written sources so that it is known to what extent the role of government, society, families and parents in protecting victims of sexual exploitation of children. The results of the study indicate that legal protection for child victims of sexual exploitation is the obligation and responsibility of the State, Local Government, Community, Family, and Parents or Guardians. Accompany and protect during the healing process of psychological and emotional trauma so that the victim never feels alone. The government is also obliged to provide protection to victims, their families, and the surrounding community so that threats to their safety are maintained, especially in the judicial process. Then with the rules on child protection as well as laws governing the protection of witnesses and victims, it is hoped that it can provide an understanding to all parties to give their role when they find out directly in the environment around crimes, especially crimes of sexual exploitation of children.
Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini (Sosialisasi Bagi Siswa SMP Negeri 4 Majene) Sukri Badaruddin; Hasan Basri; A. Jusran Kasim; Supriadi Supriadi; Dwi Utami Hudaya Nur; Nurmadina H; Syaila Indah Ramdhani; Nengsi Warna Sari; Alfia Alfia; Nurpadilah Nurpadilah
MALAQBIQ Vol. 2 No. 1 (2023): Malaqbiq : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jam.v2i1.505

Abstract

PkM ini bertujuan untuk; 1) membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, 2) menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar generasi muda tidak melakukan korupsi sejak dini, 3) untuk membentuk karakter anti korupsi sejak dini khususnya untuk para pelajar. Metode yang digunakan yaitu Ceramah dan tanya jawab dengan narasumber. Luaran PkM ini menunjukkan bahwa; 1) siswa memiliki pemahaman tentang bahayanya korupsi sehingga akan timbul kesadaran hukum siswa untuk tidak melalukan perbuatan yang dapat dikategorikan korupsi, 2) Terbentuknya komunitas anti korupsi di SMP Negeri 4 Majene. Kata Kunci; Pendidikan Anti Korupsi, Generasi Muda, Sejak Dini