Articles
<![CDATA[ACCOUNTING DEBT ON AL-BAQARAH 282 (AL-MISBAH INTERPRETATION BY QURAISH SHIHAB) ]]>
<![CDATA[Muhammad Sapril Sardi Juardi]]>;
<![CDATA[Awal Muqsith]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol 6 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jiap.v6i2.16660
<![CDATA[This study aims to interpret accounts receivable debt in the Surah Al Baqarah 282 by using the Al-Misbah interpretation by Quraish Shihab. The method has used the interpretation of Maudhu’i (thematic) with a descriptive analysis approach to the interpretation of Al-Misbah by Quraish Shihab. The results showed that the Qur'an Surah Al Baqarah, with the interpretation of Al-Misbah explains the obligation of recording or writing (financial statements) for accounts receivable (Muamalah / accounting transactions). Implicitly, the person who records or writes (the accountant) must be fair and knowledgeable (integrity and professionalism).Keywords: Account payable and Receivable, Al Baqarah 282, Al-Misbah]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (e-Litigasi) PADA MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI ]]>
<![CDATA[Muhammad Irsyad Fattah]]>;
<![CDATA[Anwar Sadat]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46870/jhki.v3i1.246
<![CDATA[Abstrak Tujuan dari penelitian adalah Mengetahui keefektivitasan persidangan secara elektronik dan faktor apakah yang menghambat dan mendukung dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Agama Kelas I B Polewali. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum non doktrinal yang merupakan penelitian tentang efektivitas suatu hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fokus penelitian adalah efektivitas pelaksanaan persidangan elektronik selama masa pandemi. Instrument penelitian yang digunakan adalah undang-undang, buku, jurnal dan karya ilmiah. Data diperoleh dari observasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Polewali, lalu kemudian melakukan wawancara dengan Hakim, staf ahli pengoperasian aplikasi e-Litigasi, admin meja Pojok e-Court dan pihak berperkara. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa hasil penelitian ini menunjukkan Efektivitas Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali tidak efektif, karena 5 faktor untuk mengukur sebuah efektivitas hukum tidak terpenuhi. Sebab masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali pada umumnya lebih memilih Persidangan secara manual dari pada persidangan elektronik. Selain itu, kondisi masyarakat belum meciptakan budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik.]]>
<![CDATA[Determining Factors of Student Learning Achievement ]]>
<![CDATA[Hasan Basri]]>
<![CDATA[ PINISI Discretion Review Volume 6, Issue 1, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/pdr.v6i1.37271
<![CDATA[The COVID-19 pandemic has had an impact on various aspects. One of them is the education sector. The pandemic condition has consequences for changing the lecture system, from conventional to all-digital, so it is very important to assess student achievement. This study aims to determine the learning achievement in students of the Study Program of Sharia Economic Law STAIN Majene. This study uses a quantitative approach. The population in the study were all students of the Study Program of Sharia Economic Law STAIN Majene, amounting to 531 people. Sampling was done using a sample size calculator, and the number of samples was 224 people. The research instrument used an online questionnaire which was distributed to students and then documented. The data were then analyzed using ordinal regression test with t test to see the determinants of student achievement. The results showed that the factors that have an influence on student achievement are aspects of the way parents educate their children, aspects of interests and talents and aspects of discipline. While the psychological aspect has no influence on student achievement. Through this research, it is suggested that parents can continue to be involved in the development of a child and carry out their functions as parents. Likewise, the campus should continue to provide supervision, guidance and motivation to students so that students can maintain their discipline and interest in learning so that their learning performance will also continue to increase.]]>
<![CDATA[Polemik Ganti Rugi Pengadaan Tanah Atas Kepemilikan Lahan Di Kawasan Sempadan Sungai ]]>
<![CDATA[Ardiansyah Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Bruce Anzward]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i1.940
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas kembali adanya kawasan sempadan sungai yang telah terbit sertipikat hak atas tanah surat pernyataan penguasaan fisik jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan harusnya mendapatakan ganti kerugian namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Majene ragu untuk memberikan ganti kerugian karena kawasan sempadan Sungai merupakan tanah negara yang seharusnya tidak dapat terbit sertipikat Hak Atas tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan Pemerintah Kabupaten Majene tidak berani memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah di di Kawasan sempadan sungai dan perlindungan hukum masyarakat yang memiliki alas hak atas tanah di Kawasan sempadan sungai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan kajian hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum disertai dengan wawancara pihak pemerintah Kabupaten Majene sebagai pihak yang melakukan kegiatan pengadaan tanah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa semua pihak yang berhak baik yang memiliki sertipikat hak atas tanah dan maupun yang hanya memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas tanah mereka walaupun saat ini bidang tanah mereka masuk dalam garis sempadan sungai, karena hak yang mereka miliki adalah hak yang diakui oleh negara dan keberadaan mereka sudah ada di lokasi tersebut sebelum adanya ketentuan tentang garis sempadan sungai di daerah tersebut. ]]>
<![CDATA[Pendampingan Kelayakan Bisnis UMKM Pada Sektor Kuliner di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Aris Baharuddin]]>;
<![CDATA[St Fatmah Hiola]]>;
<![CDATA[Nur Astaman Putra]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>
<![CDATA[ KARYA: Journal of Educational Community Service Vol 1, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/karya.v1i1.39519
<![CDATA[Pengabdian ini bertujuan untuk pendampingan Kelayakan Bisnis Pada Usaha UMKM Kedai Pojok Makassar, Faktor penghambat dan pendukung dalam usaha UMKM Kedai Pojok Makassar, fokusnya terhadap kelayakan usaha dengan menggunakan jenis metode pendampingan, pelatihan, dan penyesuaian standarisasi produk UMKM. Hasil PKM ini menunjukkan bahwa UMKM Kedai Pojok Makassar dinyatakan layak karena sudah memenuhi aspek-aspek menurut analisis studi kelayakan bisnis diantaranya seperti aspek legalitas, aspek keuangan, aspek teknis produksi, aspek manajemen dan organisasi, aspek sosial ekonomi, aspek dampak lingkungan, namun pada aspek pasar dan pemasaran belum optimal baik secara online dan offline. Faktor pendukung Bahan baku usaha kedai pojok Makassar meliputi segi harga yang terjangkau, lokasi yang strategis dan membuka lapangan pekerjaan. Adapun faktor penghambatnya seperti pembukaan cabang dibeberapa wilayah yang strategis lainnya serta proses pemasaran yang belum menjangkau pasar luas karena belum optimalnya penerapan alat teknologi yang modern.]]>
<![CDATA[Pengawasan Lembaga Advokasi Terhadap Kasus Pidana Dapat Meningkatkan Akuntabilitas Dalam Sistem Peradilan ]]>
<![CDATA[Sagita, Fatri]]>;
<![CDATA[Basri, Hasan]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i2.1029
<![CDATA[Artikel ini membahas peran penting lembaga advokasi dalam pengawasan kasus pidana dan dampaknya terhadap akuntabilitas sistem peradilan. Dengan melakukan monitoring yang ketat terhadap proses hukum, lembaga advokasi berkontribusi dalam menciptakan transparansi, perlindungan hak asasi manusia, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota lembaga advokasi, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, dokumentasi laporan pengawasan dan catatan kasus pidana yang telah diobservasi oleh lembaga advokasi juga dianalisis. Melalui analisis kasus dan pengumpulan data, artikel ini menunjukkan bahwa pengawasan lembaga advokasi tidak hanya menyoroti kekurangan dalam sistem hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan oleh aparat penegak hukum. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga advokasi dan sistem peradilan untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua pihak.]]>
<![CDATA[PEMBUATAN JADWAL IMSAK RAMADHAN 1443 H IMPLEMENTASI KRITERIA BARU MABIMS 2022 ]]>
<![CDATA[Andi Jusran Kasim]]>;
<![CDATA[Supriadi]]>;
<![CDATA[A. Zamakhsyari Baharuddin]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>;
<![CDATA[Akbar Pratama]]>;
<![CDATA[Khairunnisa]]>;
<![CDATA[Hairunnisyah Kasman]]>;
<![CDATA[Arfha Dillah]]>;
<![CDATA[Juliani]]>;
<![CDATA[Muh. Ridwan P]]>
<![CDATA[ MALAQBIQ Vol. 1 No. 1 (2022): Malaqbiq : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46870/jam.v1i1.241
<![CDATA[Kriteria baru MABIMS 2022 merupakan kriteria pembaharuan sejak 24 tahun kriteria standar tinggi hilal imkanu ru’yah 2° elongasi 3° dengan umur hilal 8 jam setelah ijtima’ dan pada tahun ini kriteria MABIMS ini diperbaharui dengan tinggi hilal standar 3° dan elongasi 6,4°, dengan adanya kriteria baru ini maka dipandang perlu untuk disosialisasikan dikarenakan terimplementasi pada ramadhan dan syawal 1443 H yang mana penetapan dari penganut konsep hisab (wujudul al hilal) dan konsep imkanu ru’yah mengalami perbedaan yang selama ini selama 7 tahun berturut-turut bersama-sama sejak tahun 2015. Sehingga pengabdi menyusun kegiatan: sosialiasi kriteria baru MABIMS 2022, penyuluhan potensi perbedaan wujud implementasi kriteria baru menyasar mahasiswa, kepala KUA sebanyak 8 Kecamatan, pimpinan ormas, dan Kepala Kantor Kementerian Agama, kalibrasi jam digital masjid dengan sasaran para pengurus masjid skala agung, besar dan jami’ di kabupaten, pembuatan jadwal imsak dan pada akhirnya pendistribusian jadwal imsak yang berlaku untuk daerah Kabupaten Majene, yang kesemuanya terikat dalam satu kesatuan yang akan diaplikasikan di masyarakat. Pada akhirnya tim pengabdi telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik, dengan luaran yang sudah dicapai. Harapan dikemudian hari kegiatan ini perlu untuk dilakukan secara berkelanjutan dan sinergitas stakeholder pemerintahan dalam memberi pencerahan kepada umat kedepan.]]>
<![CDATA[Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini (Sosialisasi Bagi Siswa SMP Negeri 4 Majene) ]]>
<![CDATA[Sukri Badaruddin]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>;
<![CDATA[A. Jusran Kasim]]>;
<![CDATA[Supriadi Supriadi]]>;
<![CDATA[Dwi Utami Hudaya Nur]]>;
<![CDATA[Nurmadina H]]>;
<![CDATA[Syaila Indah Ramdhani]]>;
<![CDATA[Nengsi Warna Sari]]>;
<![CDATA[Alfia Alfia]]>;
<![CDATA[Nurpadilah Nurpadilah]]>
<![CDATA[ MALAQBIQ Vol. 2 No. 1 (2023): Malaqbiq : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46870/jam.v2i1.505
<![CDATA[PkM ini bertujuan untuk; 1) membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, 2) menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar generasi muda tidak melakukan korupsi sejak dini, 3) untuk membentuk karakter anti korupsi sejak dini khususnya untuk para pelajar. Metode yang digunakan yaitu Ceramah dan tanya jawab dengan narasumber. Luaran PkM ini menunjukkan bahwa; 1) siswa memiliki pemahaman tentang bahayanya korupsi sehingga akan timbul kesadaran hukum siswa untuk tidak melalukan perbuatan yang dapat dikategorikan korupsi, 2) Terbentuknya komunitas anti korupsi di SMP Negeri 4 Majene. Kata Kunci; Pendidikan Anti Korupsi, Generasi Muda, Sejak Dini]]>
<![CDATA[PERAN IMAM DESA DALAM MENYELESAIKAN KAWIN SILARIANG: (STUDY KASUS KAWIN SILARIANG DI KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE) ]]>
<![CDATA[Ali, Usman]]>;
<![CDATA[Supriadi, Supriadi]]>;
<![CDATA[Kasim, Andi Jusran]]>;
<![CDATA[Basri, Hasan]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46870/jhki.v4i1.644
<![CDATA[Imam desa merupakan tokoh agama sekaligus sebagai tokoh masyarakat desa yang dekat secara langsung jika ada permasalahan di masyarakat khususnya pada kasus silariang di Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab kawin silariang serta bagaimana peran Imam Desa dalam menyelesaikan pernikahan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris (sosiologis) yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada aturan (norma) hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku terutama terkait pernikahan serta bagaimana gambaran dilapangan praktik nikah silariang tentang keadaan hukum yang berlaku di Kecamatan Cina. Nantinya hasil penelitian dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya Kawin Silariang seperti di antaranya: Pertama; karena tidak adanya restu orang tua, Kedua; tingginya dui menre’(uang belanja), Ketiga; tidak mendapatkan izin poligami dari istri, Keempat; strata sosial atau tidak se kufu’. Implementasi di lapangan pasangan kawin silariang melakukan pernikahan tanpa memperhatikan rukun dan syarat sahnya perkawinan. Seperti pernikahan terjadi tanpa wali nikah, atau ada wali (tidak jelas) dan tidak ada izin dari wali sebenarnya. Selanjutnya upaya imam desa dalam menyelesaikan nikah silariang memberikan solusi jalan dengan istilah (maddeceng) dalam adat masyarakat bugis ada dua cara penyelesaiannya, yakni: pertama, memperbaiki kembali hubungan kekerabatan kedua belah pihak (keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan) sehingga menjadi rukun, kedua, memperbaiki kembali status Perkawinan pasangan pelaku kawin silariang, dengan menikahkan kembali lewat Kantor Urusan Agama agar sah secara negara (tercatat).]]>
<![CDATA[Gen Z Perspective: Phenomenological Study of the Meaning of Economics Subjects in Sharia Accounting Students ]]>
<![CDATA[Hasan Basri]]>;
<![CDATA[Reski Wardani]]>;
<![CDATA[Nur Astaman Putra]]>
<![CDATA[ Journal of Economics, Entrepreneurship, Management Business and Accounting Vol 4 No 4 (2026): Volume 4, Issue 4, July 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Sakura Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61255/jeemba.v4i4.1110
<![CDATA[Purpose - This study aims to explore the meaning of economics courses in enhancing Sharia economic understanding among Sharia Accounting students. Design/methodology/approach - Using a qualitative phenomenological approach, data were collected through in-depth interviews with students who had completed economics courses. The data were analyzed through thematic analysis to identify essential meanings derived from student’s learning experiences. Finding/Results - The results show that economics courses help students develop systematic and critical thinking in understanding Sharia economics. This improvement is supported by structured learning materials, the integration of conventional economic concepts with Sharia values, and interactive teaching methods. Nevertheless, the learning process is hindered by student’s involvement in various extracurricular activities and their perception of economics courses as an academic burden. This study concludes that economics courses serve not only as introductory subjects but also as strategic conceptual foundations that strengthen student’s holistic understanding of Sharia economics. Originality/Value - This study offers novelty by exploring the lived experiences and meanings of economics subjects among Generation Z students in Sharia Accounting programs through a phenomenological approach. Unlike previous studies that focus mainly on academic achievement or learning outcomes, this research emphasizes how Gen Z students interpret economics subjects within the context of digital transformation, Islamic values, and future career relevance]]>
