Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.492
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Administrasi Publik jurnal syntax admiration Jurnal Adhikari Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat SWARNA PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies MARAS : Jurnal Penelitian Multidisplin SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Nurdin
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
WORKSHOP PENYUSUNAN DATA GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Nurdin Nurdin; Fatkhuri Fatkhuri
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 10 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Oktober 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i10.942

Abstract

Penyediaan data gender terpilah berdasarkan jenis kelamin telah menjadi salah satu kendala bagi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dalam mengintegrasikan isu-isu gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan responsif gender. Workshop penyusunan data gender menjadi salah satu solusi yang ditempuh oleh pemerintah daerah Tangerang untuk mengatasi permasalahan ini. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan diskusi kelompok dan praktik disertai penyelesaian masalah. Hasil kegiatan ini memperlihatkan peningkatan sensitifitas dan pola fikir (mindset) para perencana program pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Para perencana program melalui kegiatan ini terbantu dan terfasilitasi dalam menentukan program prioritas daerah yang didasarkan pada data gender untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang.
Political Communication Strategy in Building Party Image Ahead of the 2024 Legislative Election (Case study of DPD Golkar Party DKI Jakarta) Michelle Anastasya Supriyadi; Nurdin Nurdin
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v14i1.63843

Abstract

This research aims to analyze the political communication strategy of the DKI Jakarta Golkar DPD in rebuilding the party's positive image ahead of the 2024 legislative elections. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Secretary of the DKI Jakarta Golkar DPD, Chair of the DKI Jakarta DPRD, Golkar Faction, Deputy Chair for Organizational Affairs and Membership of DPD Golkar, Academics and Community Figures. The data collection techniques used in this research come from primary and secondary data using observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and the withdrawal of political communication strategies using a political marketing approach carried out by DPD Golkar DKI Jakarta, which was successful in rebuilding the political image that had fallen since the corruption case involving the chairman of the DPD. The implication of the success of this political image is an increase in votes and seats in the results of the 2024 Legislative Election.
Sistem Pemilu dan Pembentukan Koalisi Minoritas Study Kasus Malaysia (Anwar Ibrahim) Shofi Dwi Syifa Faujiah; Nurdin Nurdin
Jurnal Syntax Admiration Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v5i12.1645

Abstract

This study examines the political dynamics in Malaysia with a focus on the electoral system and the formation of multi-ethnic coalitions after the 15th General Election in 2022. Malaysia implements a parliamentary democracy with a constitutional monarchy, where elections are held using the "First Past the Post" (FPTP) system. The 2022 election resulted in a hanging parliament, which marked a significant shift from single-coalition dominance to a new era of coalition politics. Anwar Ibrahim managed to form a multi-ethnic governing coalition, called the National Unity Cabinet, despite facing challenges of ideological differences and ethnic diversity within the coalition. This study aims to analyze Anwar Ibrahim's inclusive leadership as well as the role of political negotiations and coalition formation in maintaining government stability. This research uses a descriptive Qualitative Method, This approach focuses on the description and interpretation of phenomena through qualitative data collection and analysis techniques, emphasizing the wealth of textual information. The results of this study highlight the complexity of Malaysia's electoral system and its impact on the country's political stability.
Resistensi Perempuan Iran terhadap Kebijakan Wajib Berhijab: Studi Perbandingan dengan Pelarangan Hijab di Tajikistan Najla Dara Ayunda; Marsya Zusrieka; Chifra Zeila Pramesyanti; Muhamad Kahar Mudzakar Ramzy Sarman; Nurdin Nurdin
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2678

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan terhadap penggunaan hijab di negara Iran dan Tajikistan, serta respon dari kaum perempuan dari keluarnya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif serta data sekunder, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika sosial-budaya dan bentuk resistensi sebagai hasil dari intervensi negara terhadap tubuh perempuan. Dari hasil penelitian, negara Iran mewajibkan pemakaian hijab sebagai bentuk dari implementasi ideologi islam pasca revolusi 1979. Namun, Tajikistan dengan negara dengan mayoritas muslim, melarang penggunaan hijab sebagai dalih menjaga nilai-nilai budaya nasional, dan pembangunan identitas nasional yang sekuler. Dengan diberlakukannya sanksi administratif serta dibuatnya pembatasan pergi ke area publik bagi pengguna hijab. Meski memiliki perbedaan pada kepentingan, kedua negara menunjukan kesamaan pada kebijakan tentang berpakaian, yang digunakan sebagai alat kontrol negara atas tubuh perempuan. Kebijakan kewajiban dan pembatasan tersebut telah memicu respon kaum perempuan dari kedua negara, dengan melakukan gerakan-gerakan resistensi, mulai dari protes yang dilakukan di publik seperti gerakan “white wednesday”, hingga di protes yang dilakukan pada ruang digital, seperti gerakan “My Stealthy Freedom”. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan di kedua negara tersebut merupakan hasil manifestasi kontrol politik atas perempuan yang mencerminkan konflik dari hak kebebasan individu atas tubuhnya sendiri. implikasi dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan agar disusun secara transparan dan melibatkan masyarakat, Serta memastikan kebijakan tersebut tidak mencederai hak kebebasan berekspresi. Penulis memberikan saran kepada penelitian selanjutnya untuk lebih mendalami kembali literatur dan juga media online untuk mengikuti terus perkembangan dari kebijakan serta gerakan resistensi di kedua negara.
Dampak Keterwakilan Perempuan di DPR RI terhadap Kebijakan Cuti Melahirkan dan Kesetaraan Gender: Studi Kasus Revisi UU Ketenagakerjaan Syahdina Azahwa; Tiara Julianti Haryanto; Huwayda Rahmania; Nurdin
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2681

Abstract

Kehadiran perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan ketenagakerjaan yang responsif terhadap isu-isu gender. Penelitian ini mengkaji bagaimana anggota DPR perempuan mempengaruhi perumusan dan revisi peraturan cuti melahirkan, dengan fokus pada revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari artikel akademis, laporan resmi, dan analisis kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa anggota DPR RI perempuan memberikan perspektif kritis dan mengadvokasi kebijakan yang lebih inklusif, seperti memperpanjang cuti melahirkan dan mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja. Meskipun ada resistensi struktural dan politik dari faksi dominan dan kepentingan industri, anggota DPR perempuan terus mendorong keterwakilan substantif melalui komitmen etis dan keterlibatan langsung dalam diskusi legislatif. Kehadiran mereka tidak hanya memperkaya wacana legislatif dengan narasi kehidupan nyata dari para pekerja perempuan, tetapi juga memperkuat fondasi untuk reformasi ketenagakerjaan yang inklusif. Namun, keterbatasan dalam dinamika kekuasaan seringkali menghalangi proposal mereka untuk diadopsi sepenuhnya. Oleh karena itu, dukungan kelembagaan dan kesadaran publik sangat penting untuk memperkuat upaya mereka dan membangun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil bagi semua.
Politik Agraria dan Konflik Perkebunan Sawit: Studi Kasus Perebutan Lahan di Kalimantan Barat Huwayda Rahmania; Haifa Luthfi; Dwi Hadinugroho; Nurdin; Fullah Jumaynah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3381

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik agraria dalam ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Barat, mengidentifikasi faktor-faktor pemicu konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, serta menjelaskan peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, dengan menelaah jurnal akademik, laporan lembaga masyarakat sipil, dan dokumen kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lahan dan praktik konsesi perkebunan sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan dipicu oleh tumpang tindih perizinan, minimnya partisipasi bermakna masyarakat dalam proses pemberian konsesi, serta ketidaktransparanan skema kemitraan yang menyebabkan ketidaksetaraan posisi tawar. Ketidakpastian status tanah adat turut menempatkan masyarakat pada posisi subordinat secara hukum, sementara perusahaan memperoleh legitimasi melalui konsesi yang dikeluarkan negara. Temuan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran ambivalen karena kebijakan dan keputusan yang diambil sering beririsan dengan kepentingan ekonomi lokal dan jaringan patronase politik, sehingga penyelesaian konflik cenderung bersifat prosedural dan tidak menyentuh akar struktural permasalahan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi tata kelola agraria yang menekankan keadilan substantif, penguatan pengakuan hak masyarakat adat, serta pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang independen, inklusif, dan partisipatif untuk menciptakan relasi agraria yang lebih setara dan berkelanjutan.
Politik Anggaran dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Desa Ponggok, Kabupaten Klaten Haifa Luthfia; Huwayda Rahmania; Andini Putri; Nurdin; Gema Pertiwi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3384

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik anggaran dan dinamika kepemimpinan desa memengaruhi arah penggunaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Kajian ini dilakukan melalui metode studi literatur dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah dari Google Scholar yang relevan dengan tata kelola desa, kepemimpinan lokal, dan pengelolaan Dana Desa. Analisis dilakukan dengan metode critical appraisal untuk mengidentifikasi pola relasi kekuasaan, proses negosiasi antaraktor, serta pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap prioritas anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah penggunaan Dana Desa di Ponggok sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang inklusif dan komunikatif, relasi yang relatif harmonis antara perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, serta jaringan kekuasaan lokal yang mampu menggerakkan dukungan terhadap program prioritas. Temuan lain menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas administratif, tetapi juga oleh kemampuan aktor lokal membangun konsensus politik dalam penentuan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik anggaran di tingkat desa merupakan proses yang melibatkan kepemimpinan, negosiasi, dan dinamika kekuasaan, sehingga penguatan partisipasi dan akuntabilitas publik menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih demokratis dan berkelanjutan.
Politik Agraria dan Ekspansi Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan Papua: Studi Kasus Konflik Lahan di Kabupaten Boven Digoel Kayla Azalia Putri Rasono; Devira Egistin; Andini Nathania Putri; Nurdin; Fullah Jumaynah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3495

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of agrarian politics and the expansion of oil palm plantations in forest areas of Papua, with a specific focus on land conflicts in Boven Digoel Regency. The research examines how agrarian regulations, licensing practices, and power relations between the state, corporations, and Indigenous peoples shape social, economic, and ecological outcomes. This study employs a qualitative approach using a literature review method, drawing on academic journals, policy documents, NGO reports, and legal sources relevant to agrarian governance and oil palm development in Papua. Data were analyzed thematically using the frameworks of Political Ecology and Property Rights Theory to understand structural inequalities and overlapping land claims.The findings indicate that oil palm expansion in Boven Digoel has resulted in extensive deforestation, ecological degradation, and the erosion of Indigenous customary land rights. Non-transparent licensing processes, weak enforcement of environmental regulations, and violations of the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle have intensified land conflicts between Indigenous communities, the state, and corporations. Economically, the expansion has shifted Indigenous livelihoods from subsistence-based forest management to precarious wage labor, increasing dependency and vulnerability. Socially and culturally, land conversion has disrupted sacred spaces, cultural identity, and collective social structures of Indigenous peoples.
Co-Authors Andini Nathania Putri Andini Putri Chifra Zeila Pramesyanti Devira Egistin Dwi Hadinugroho Fatkhuri, Fatkhuri Fullah Jumaynah Fullah Jumaynah Gema Pertiwi Haifa Luthfi Haifa Luthfia Huwayda Rahmania Huwayda Rahmania Kayla Azalia Putri Rasono Marsya Zusrieka Michelle Anastasya Supriyadi Muhamad Kahar Mudzakar Ramzy Sarman Najla Dara Ayunda Restu Rahmawati Shofi Dwi Syifa Faujiah Syahdina Azahwa Syauyiid Alamsyah Tiara Julianti Haryanto