Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Problematik aksebilitas pemilih penyandang disabilitas sensorik pada pemilihan umum Walikota Kota Semarang Tahun 2020 Honorata Ratnawati Dwi Putranti; Charis Christiani; Emiliana Sri Pudjiarti
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia Vol 1 No 4 (2022): Agustus: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia
Publisher : Universitas Gajah Putih, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/jppmi.v1i4.265

Abstract

Salah satu permasalahan di dalam Pemilihan Umum maupun PILKADA adalah persoalan pengumpulan data, proses pemungutan suara untuk para penyandang disabilitas. Salah satunya adalah penyandang disabilitas sensorik yang termasuk didalamnya adalah tuna rungu, tuna wicara tuna netra. Permasalahan yang dihadapi para penyandang Tuna netra pada saat pemilihan Umum ada beberapa hal yang perlu terus menjadi perhatian untuk selalu di evaluasi untuk menjadi yang lebih baik di pemilihan umum di masa-masa yang akan datang. Metode pengabdian ini dengan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan dengan wawancara mendalam untuk bisa menggali lebih dalam tentang problem dan persoalan yang terjadi untuk disabilitas sensorik. Sumber data adalah penyandang disabilitas sensorik sebanyak 8 orang di Kota Semarang yang mengikuti pemilihan Walikota 2020 Kota Semarang. Sumber data Bertempat tinggal di kota semarang. Hasil yang didapatkan bahwa akasebilitas untuk logistik penyandang disabilitas sensorik perlu diperhatikan, bahwa tidak semua penyandang disabilitas dapat membaca huruf braile, dan pada saat pemilihan walikota 2020 terjadi pandemic covid, protokol kesehatan masker dan kaos tangan kesulitan bagi penyandang disabilitas sensorik. Butuh pendampingan karena mungkin informasi tidak terdengar atau menuju tempat perlu petunjuk khusus (tali) untuk memandu bagi tuna netra.
Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Menigkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah Berlinda Ayu Adeti; Charis Christiani
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.759 KB) | DOI: 10.56444/jma.v7i1.62

Abstract

Tujuan pelaksanaan reformasi administrasi dan birokrasipemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, untuk menjadikan kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih efektif, menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah, memaksimalkan pengelolaan sumberdaya pembangunan berbasis kepentingan masyarakat.Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam tiga hal, yaitu pertama adalah a) penguatan pada regulasi dan kebijakan pemerintah; b) penerapan e-government dane-governance dan c) kerjasama antar pemerintah bertujuan pertama,memperkuat pemerintahan di daerah, meredifinisi hubungan pusat dan daerah, daerah dengan daerah lainnya Kedua, reformasi mendorong partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah melalui system kerja yang trasfaran,efektif, efisien,responsif dan di dukung oleh akuntabilitas yang tinggi Rekomendasi, diperlukan sinergitas antar pemerintah yang bertumpu pada kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat, menyusun regulasi dan kebijakan yang bersifat fleksibel, adaptif, kreatif dan dapat mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola potensi daerah, serta mampu bersaing pada era kekinian dan di masa mendatang.
Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan Online Terintegrasi Kabupaten Kendal “Dokar” Sebagai Pencapaian Reformasi Birokrasi Siti Ariningsih; Charis Christiani; Aris Toening Winarni
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v7i2.473

Abstract

Reformasi birokrasi adalah merupakan tuntutan masyarakat, birokrasi pemerintahan harus membuka dirinya menuju perubahan paradigma baru, salah satunya dengan berlakunya e-government. Dengan e government terjadi perubahan pelayanan kepada masyarakat yang semula bersifat konvensional sekarang bersifat modern. Hal ini sesuai dengan berkembangnya teknologi informasi.