Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.055
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Social Science and Business Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi Jurnal Media Administrasi Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews International Journal of Social Science and Humanity Jurnal Dinamika Manajemen International Journal of Social Welfare and Family Law
Aris Toening Winarni
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Kota Semarang) Maria Ermilinda; Rini Werdingsih; Aris Toening Winarni
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 5 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i5.7592

Abstract

Masalah semakin rumit saat terjadi peningkatan pada produksi sampah, sedangkan luasan pengelolaan sampah sempit, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Sampai dengan tahun 2019 produksi sampah mencapai 1.200 ton setiap harinya, sedangkan luasan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang tidak mengalami perkembangan, yakni 46 hektar. Tujuan penelitian ini adalah tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Semarang dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang menurut PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Hasil penelitiannya adalah tahap implementasi kebijakan dalam mengelola sampah di Kota Semarang telah dilaksanakan dengan hambatan yang tidak terlalu sulit, yakni aktivitas dalam mengumpulkan dan proses akhir. Kedua proses tersebut telah dilakukan, yakni pada tingkat warga masyarakat pada tahap pengumpulan, sebab tahap tersebut tergolong pemrosesan akhir yang dilakukan petugas dari pemerintah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sebagai petugas yang mengurus penanganan sampah di TPA Jatibarang berupa pemupukan dan menangani limbah sampah sebelum dibuang ke alam. Petugas lainnya yang mengurus pemrosesan akhir ialah PT.Jatibarang yang melakukan pengolahan sampah (organik) menjadi pupuk. Dalam mendukung berjalannya program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan sangat perlu dukungan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai,. terhambat terlaksana antara lain disebabkan kekurangan SDM.
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM JOGO TONGGO DI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 Ito Marjuki Yuliyanto; Aris Toening Winarni
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 1 (2022): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.259 KB) | DOI: 10.56444/jma.v7i1.65

Abstract

Dampak Covid-19 yang dirasakan oleh seluruh dunia tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga dirasakan oleh masyarakat adalah kerentanan ekonomi, terutama kelompok miskin dan terpinggirkan. Prediksi sebuah studi menunjukkan bahwa angka kemiskinan akan meningkat akibat Covid-19 dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang sedang terjadi saat ini merupakan permasalahan dunia. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai Pandemi Global oleh WHO. Tujuan penelitian ini adalah mendekripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat pada program Gubernur Jawa Tengah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa pemerintah Jawa Tengah telah menguarkan program Jogo Tonggo dalam menangani wabah Covid-19, namun faktanya hingga saat ini permasalahan belum terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan peran serta masyarakat terhadab bahaya wabah Covid-19, sehingga dibutuhkan beberapa tindakan seperti peningkatan kualitas anggota Jogo Tonggo, adanya evaluasi dan pemilihan media sosial.
Analisis Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pada Sektor Kesehatan Dalam E-Procurement Secara E-Catalog Guna Mendorong Utilisasi Produk Dalam Negeri Dan Mewujudkan Indonesia Yang Mandiri Edy Dwi Purwanto; Harsoyo Harsoyo; Aris Toening Winarni
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v6i2.472

Abstract

Dampak negative akibat pandemic COVID-19 mengakibatkan krisis global di segala aspek bidang kehidupan seluruh Negara salah satunya di Indonesia, dampak tersebut melemahkan sector perekonomian yaitu penurunan permintaan dunia terhadap barang-barang eksport asli produk Indonesia, sehingga menyebabkan ledakan besar pengangguran. Sedangkan Produk Dalam Negeri merupakan katup penyelamat bagi industri produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang semula berorientasi eksport dan domestic, kini berbalik menjadi import alat kesehatan dan perbekalan farmasi berupa vaksin COVID-19. Selain dampak negative pandemic COVID-19 juga adanya dampak positife revolusi industri 4.0 atau yang dikenal dengan istilah “cyber physical system” yang melahirkan banyak perubahan hampir di semua sektor industri. Pengalihan dari cara konvensional menjadi serba internet dengan menekankan pada unsur kecepatan dan ketersediaan informasi yang dapat diakses bagi siapapun, kapanpun dan dimanapun yang membutuhkan serta memudahkan dalam jual beli barang/jasa. Era industrial 4.0 yang semakin cepat berkembang ini menjadi tantangan dan tuntutan bagi birokrasi untuk segera mereformasi mewujudkan e-government yang kreatif, inovatif, komunikatif dan transparan sehingga melahirkan berbagai layanan Pemerintah berbasis elektronik salah satunya adalah penerapan e-procurement atau yang dikenal sebagai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik yang dapat dijadikan peluang bagi Produk Dalam Negeri dan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
Pemanfaatan Sistem Informasi Desa Dan Kelurahan Online Terintegrasi Kabupaten Kendal “Dokar” Sebagai Pencapaian Reformasi Birokrasi Siti Ariningsih; Charis Christiani; Aris Toening Winarni
Jurnal Media Administrasi Vol 7 No 2 (2022): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v7i2.473

Abstract

Reformasi birokrasi adalah merupakan tuntutan masyarakat, birokrasi pemerintahan harus membuka dirinya menuju perubahan paradigma baru, salah satunya dengan berlakunya e-government. Dengan e government terjadi perubahan pelayanan kepada masyarakat yang semula bersifat konvensional sekarang bersifat modern. Hal ini sesuai dengan berkembangnya teknologi informasi.
Analisa Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Billy Pradana; Alexius Sunaryo; Aris Toening W
Jurnal Media Administrasi Vol 6 No 2 (2021): Oktober : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mengatasi beberapa masalah diatas, pemerintah pusat melalui Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian ditetapkan sebagai pedoman dalam menyajikan dan menyediakan informasi yang berjenjang berupa pengelompokan dan penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan yang akan digunakan dalam penyusunan program dan sub-sub program daerah dalam rangka tertibnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya kebijakan baru ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam proses penyelenggaran pemerintahan dalam hal mendukung dan memastikan alur perencanaan pembangunan daerah terlaksana dengan baik dan efisien.
Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Aris Toening Winarni; Nova Munif I’tiskom
Public Service and Governance Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v4i2.942

Abstract

Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction. The President appointed the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) to be the Coordinator for Implementing the National Stunting Reduction. Stunting Prevention Strategy in the form of Ready for Marriage and Pregnancy (ELSIMIL) Electronic Applications used by prospective brides. This study aims to determine the suitability of Service Innovation (ELSIMIL) in Family Planning program services according to the characteristics of the community in Kradenan District, Grobogan Regency and to determine the factors of suitability and incompatibility between service innovations (ELSIMIL) and the characteristics of the people of Kradenan District, Grobogan Regency. . This research uses descriptive qualitative research method. Data collection techniques used interviews by interviewing the KB Service Unit Coordinator, District Admin, TPK (Family Assistance Team), Catin (Bride and Groom Candidates), observation and documentation studies. The results of this study are catin's habit of registering marriages in villages that are close to the time of marriage. The appropriate factor in the innovation of the ELSIMIL application service is that the target catin is still young, so making the application easy, there are many TPK in one village there are 12 TPK cadres. Factors that are not appropriate in the innovation of the ELSIMIL application service are many women who work outside the city, marriage registration in the village is also close to the time of marriage and many TPK are still confused about using the ELSIMIL application
Memutus Mata Rantai Stunting: Transformasi Pendampingan Keluarga Oleh Tim Stunting Kecamatan Kunduran Blora Aris Toening Winarni
Public Service and Governance Journal Vol. 5 No. 1 (2024): Januari : Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v5i1.1355

Abstract

This research aims to formulate a transformation model for stunting assistance by the Kunduran District Stunting Team, Blora Regency. The study uses qualitative methods with a phenomenological approach through in-depth interviews. The results of the research show that the implementation of the role of companion for stunting families in Kunduran District still faces several obstacles, such as limited competence of companions, less effective counselling methods, barriers to access to health services for stunting families, and early detection and supplementation of at-risk pregnant women. A transformation of the stunting assistance paradigm is needed from the old top-down approach to a dialogical and collaborative model between the assistant and the family. Transformation is required by increasing companions' competence, interactive counselling, an organized referral system, early detection of at-risk pregnant women, and increasing access to nutritional supplementation. With comprehensive transformation, it is hoped that supporting stunted families will be more effective in accelerating the reduction of stunting in Kunduran District and Blora Regency. Regional government support through policies and funding is urgently needed to optimize the transformation of the role of family companions.
Diskresi Perekrutan PPNPN (PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI) Berdasarkan Surat Menteri PANRB NO. B/185/M.SM.02.03/2022 Tentang Status Kepegawaian Di Instansi Pemerintah Pusat Serta Pemerintah Daerah Duwi Astuti; Aris Toening Winarni
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 20 No. 2 (2023): Oktober : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v20i2.1129

Abstract

This change in regulations regarding employment status creates new dynamics in the implementation of employee recruitment in various government agencies. This creates challenges in maintaining the quality and integrity of the state civil apparatus, along with efforts to increase the professionalism and effectiveness of the bureaucracy. To understand the impact of this change comprehensively, it is necessary to conduct in-depth research that can provide better insight into how the PPNPN recruitment discretion can influence the letter of the Minister of PANRB No. B/185/M.SM.02. 03/2022 concerning Employment Status in Central Government and Regional Government institutions, the contents of which are that honorary employees will completely expire on November 28 2023 and be replaced by PPPK. This regulation means that government officials no longer have discretionary authority to appoint honorary employees or PPNPN. Flexibility of authority for the government to meet the needs of supporting personnel through outsourcing mechanisms. Document Study research method: by reviewing existing related documents. The documentation study approach is research that analyzes the PANRB Minister's Letter and other related policy documents to understand the content, objectives and provisions of the regulations. Data collection through literature and qualitative analysis. The research results show that violations of the PANRB ministerial regulations will be subject to sanctions in accordance with the provisions of the regulations. To meet the shortage of ASN positions or other supporting staff, the leadership proposed the formation of CPNS and PPPK after mapping the positions. The recommendations from this research are the importance of the availability of human resources for civil servants for good public services, and changes in policy regarding the recruitment of honorary employees by the government or leadership.
Kualitas Pelayanan Samsat Keliling: Studi Kasus Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Blora Aris Toening Winarni; Susan Yuda Pamungkas
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang Vol. 21 No. 1 (2024): April : Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/mia.v21i1.1515

Abstract

This research aims to describe and analyze the quality of Mobile Samsat services in paying Motor Vehicle Tax (PKB) in Blora Regency. The quality of Mobile Samsat services is evaluated based on eight indicators, namely tangibles, accountability, transparency, reliability, responsiveness, assurance, empathy and participativeness. The research results show that overall, Mobile Samsat services in Blora Regency have been implemented well. However, the tangible dimension is still not optimal, especially related to the lack of seats provided for taxpayers queuing. Furthermore, researchers also analyzed six dominant factors that influence service quality, namely awareness, rules, organization, income, ability and service facilities. Of these six factors, service facilities are still an obstacle in the implementation of Mobile Samsat services. This can be seen from the limited electricity resources, the insufficient number of seats, and the stability of the internet network which is an obstacle in the service process. In general, the quality of Mobile Samsat services in Blora Regency is good, but service facilities need to be optimized so that public services can be carried out more optimally. This research provides important implications for Mobile Samsat service providers to pay more attention to aspects of service facilities and infrastructure, so that they can improve overall service quality and increase public satisfaction in paying motor vehicle tax. Apart from that, this research can also be a reference for local governments in developing and improving the quality of public services, especially in the context of motor vehicle tax payments. With the existence of quality Mobile Samsat services, it is hoped that it can encourage community compliance in fulfilling its tax obligations, so that it can increase regional income and support development in Blora Regency.
DISKRIPSI PERMASALAHAN TANGUNG JAWAB SOSIAL LEMBAGA DAN PERUSAHAAN (TJLSP): SINERGITAS KOMUNIKASI PEMERINTAH DAN PEMANGKU KEPENTINGAN Honorata Ratnawati Dwi Putranti; Emiliana Sri Pudjiarti; Aris Toening Winarni
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58169/jpmsaintek.v1i4.59

Abstract

Menggunakan data FGD Kota Tegal 17 November 2022, yang dihadiri oleh BAPEDA kota tegal, perwakilan -perwakilan dari pemerintah kabupaten, BAPEDA Kabupaten Tegal, Wirausaha, BANK, akademisi, Rumah sakit. Pengabdian dilakukan dengan wawancara dari berbagai perwakilan untuk menggali permasalahan tentang Tanggung jawab lembaga social dan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate social responsibility (CSR). Setelah mendapatkan hasil dari wawancara dilakukan analisa dengan menggunakan fishbone diagram dan hasilnya menunjukan bahwamasalah komunikasi diantara pemangku kepentingan masih kurang, kebudayaan dan sanksi menjadi coding yang harus diperhatikan dalam permasalaan tidak maksimalnya TJSLP yang selama ini telah dilakukan.komponen yang dibutuhkan dalam komunikasi terdiri dari Informasi SCR, Transparansi, Konsisten, Relevansi pribadi, Pesan yang disampaikan. Sebagai mediator adalah , Pengetahuan tentang CSR, Kepercayaan kepada CSR, Komitmen kepada CSR, Kelekatan hubungan dengan pemangku kepentingan
Co-Authors Achmad Rifai Alexius Sunaryo Arul Asyidikri Billy Pradana Charis Christiani Dony Bundianto Dulce Pereipra Lopes Duwi Astuti Edy Dwi Purwanto Edy Purwanto Harsoyo Harsoyo Harsoyo harsoyo Ida Neka Impriasih Indra Kertati Ito Marjuki Yuliyanto Maria Ermilinda Munir Hery Santoso Nova Munif I’tiskom Permadi Mulajaya Pudjiarti, Emiliana Rahmad Purwanto Widyastomo Ratnawati Dwi Putranti Honorata Rini Werdingsih Sindu Rizky Utomo Siti Ariningsih Suparno Suparno Susan Yuda Pamungkas Tri Lestari Hadiati Tut Wuri Handayani