Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kepariwisataan Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Anang Setiawan
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kuota atau Formalitas? Kritik atas Affirmative Action Perempuan di Partai Islam pada Pemilu 2024 Princess Chika; Haifa Luthfia; Aniqotul Ummah; Anang Setiawan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3272

Abstract

Representasi perempuan dalam politik merupakan indikator penting kualitas demokrasi dan kesetaraan gender dalam kebijakan publik. Dalam konteks partai-partai Islam di Indonesia, keterwakilan perempuan masih bersifat simbolik meskipun kebijakan afirmatif berupa kuota 30 persen calon legislatif perempuan telah diberlakukan sejak Pemilu 2004 dan dipertahankan hingga Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan kebijakan kuota perempuan di partai-partai Islam menghasilkan representasi yang substantif atau sekadar memenuhi persyaratan administratif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur yang melibatkan analisis regulasi pemilu, data statistik politik, serta temuan penelitian terdahulu mengenai partisipasi politik perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar partai Islam memenuhi kuota perempuan hanya pada batas minimal untuk verifikasi KPU tanpa strategi efektif dalam meningkatkan keterpilihan perempuan di parlemen. Hambatan utama yang diidentifikasi mencakup kuatnya budaya patriarkal, dominasi struktur kepemimpinan laki-laki, serta interpretasi nilai-nilai keagamaan yang konservatif terhadap peran perempuan. Kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan afirmatif belum berfungsi optimal dalam menciptakan kesetaraan gender yang substantif dalam bidang politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi internal partai, peningkatan kapasitas politik kader perempuan, serta pengawasan publik yang lebih kuat diperlukan agar kebijakan kuota benar-benar menjadi instrumen transformasi budaya politik. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi pengalaman caleg perempuan di tingkat lokal dan kontribusinya terhadap penyusunan kebijakan publik berperspektif gender.
MELAMPAUI DESTINASI: ANALISIS BIBLIOMETRIK DAN PEMETAAN WACANA POLITIK DALAM TATA KELOLA PARIWISATA Aqil Teguh Fathani; Anang Setiawan; Maisarah Mitra Adrian
JURNAL KEPARIWISATAAN Vol 25 No 2 (2026): Jurnal Kepariwisataan
Publisher : Politeknik Pariwisata Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52352/jpar.v25i2.2220

Abstract

Studies in tourism governance have increasingly highlighted sustainability; however, academic focus tends to be predominantly on environmental and economic aspects, with insufficient attention given to the political dynamics influencing governance outcomes. This study seeks to transcend destination-centric perspectives by examining the integration of political discourses within academic research on tourism. A bibliometric analysis utilizing Scopus-indexed publications was performed to investigate publication trends, authorship networks, geographical distribution, and thematic evolution. The results indicate a significant rise in academic output since 2015, reflecting the increasing importance of tourism policy and scholarly domains. The representation of political governance topics, such as institutional authority, responsibility mechanisms, power relations, and stakeholder equity, is significantly lower than that of managerial and eco-centric approaches. Citation and co-authorship networks demonstrate significant of international researchers, thereby increasing scholarly visibility while raising issues related to epistemic dominance and establishing research agendas. Thematic mapping indicates a lack of theoretical consolidation in governance studies, with political elements often treated as secondary components. This research illustrates that governance issues in tourism are primarily political, stemming from negotiation processes concerning authority, legitimacy, and the allocation of benefits. Future research should incorporate political science perspectives, emphasize power-sensitive analytical frameworks, and broaden context-specific investigations into decentralized tourism governance to advance the field. This article enhances political discourse within sustainable tourism research and emphasizes the necessity for governance frameworks that promote transparency, inclusivity, and equitable development.
Co-Authors Aniqotul Ummah Fathani, Aqil Teguh Haifa Luthfia Maisarah Mitra Adrian Princess Chika