Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Analisis Penentuan Persentase Mustahik dan Zakat Kontemporer dalam Penyaluran Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Bone Afiyah Azhary Ramdhani; Kamiruddin Kamiruddin; Hartas Hasbi
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 4 No. 2: Januari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v4i2.6538

Abstract

Penelitian ini membahas tentang “Analisis Penentuan Persentase Mustahik dan Zakat Kontemporer dalam Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Bone”. Pokok permasalahan terdapat pada bagian penentuan persentase mustahik dan zakat kontemporer dalam penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan persentase mustahik dan zakat kontemporer dalam penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, pendekatan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian dapat disimpulkan dalam penentuan penyaluran dana zakat dilakukan melalui mekanisme pembagian dana kepada delapan kelompok mustahik sesuai ketentuan syariah, dengan prioritas alokasi yang diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Selain itu, zakat kontemporer, yang mencakup zakat maal seperti penghasilan profesi dan aset perdagangan, diterapkan dengan prinsip keadilan dan pemberdayaan mustahik. Model pendistribusian dana zakat meliputi pendekatan karitatif untuk kebutuhan mendesak dan pendayagunaan yang bersifat produktif untuk mendukung kemandirian ekonomi mustahik. Efektivitas distribusi dana dievaluasi melalui Indeks Zakat Nasional (IZN) dan Indeks Kesejahteraan Mustahik (IKM), yang menunjukkan dampak positif zakat dalam meningkatkan kesejahteraan penerima. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa persentase mustahik bervariasi sesuai RKAT. Zakat mencakup fitrah, maal, dan kontemporer (2,5% kekayaan). Penyalurannya meliputi pendistribusian karitatif dan pendayagunaan produktif. Efektivitas diukur melalui IZN, IKM, serta evaluasi rutin untuk pengentasan kemiskinan
Analisis Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Aset Desa dalam Optimalisasi Wisata Pemandian Jompi’e di Desa Lili Riawang Kec. Bengo Kab. Bone Ayu Azhari Nujrah; Rini Idayanti; Hartas Hasbi
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 4 No. 6: September 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v4i6.12112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa dalam optimalisasi wisata Pemandian Jompi’e di Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, melibatkan subjek penelitian yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan pengelola wisata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, uji keabsahan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara bertahap dan partisipatif, mulai dari musyawarah desa, perencanaan anggaran, pelaksanaan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Penatausahaan dilakukan secara manual, namun tetap tertib dan akuntabel, dengan dokumentasi yang rapi dan transparan. Pemanfaatan aset desa, yaitu kawasan Pemandian Jompi’e, dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan tidak hanya sebagai destinasi wisata tetapi juga sebagai sumber air irigasi dan kebutuhan rumah tangga. Pengelolaan ini telah berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui tumbuhnya usaha kecil di sekitar lokasi. Penelitian menemukan bahwa pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset desa berfungsi sebagai motor penggerak dalam mendukung pembangunan wisata berbasis potensi lokal. Namun, kendala seperti belum adanya Peraturan Desa (Perdes) khusus, keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas pendukung, dan belum optimalnya promosi masih menjadi tantangan utama yang harus segera ditangani agar pengembangan wisata desa dapat berkelanjutan dan berdampak lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Evaluation Of Profit Sharing Of Mukhabarah Contracts Based On Sharia Accounting Principles In Waempubbu Village, Amali District Bone Nirwana Nirwana; Hartas Hasbi; Masyhuri Masyhuri
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2026): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v5i1.260

Abstract

This study aims to evaluate the practice of profit sharing of mukhabarah contracts based on the principles of sharia accounting in the agricultural sector in Waempubbu Village, Amali District, Bone Regency. The focus of the research is directed at the mechanism for implementing profit sharing and its level of conformity with the principles of justice, honesty, transparency, and accountability in Shariah accounting. This study uses a descriptive qualitative approach with the type of field research. Data was obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed using the stages of data reduction, data presentation, and conclusions drawn. The results of the study showed that the implementation of the mukhabarah contract was carried out based on a verbal agreement between the landowner and the cultivator without a written agreement or formal recording. In practice, the landowner provides agricultural land, while the cultivator is responsible for the management until the harvest period, with a yield-sharing system according to the initial agreement. These practices have reflected the principles of fairness and honesty, but have not fully met the principles of transparency and accountability due to the absence of systematic recording of costs and results. Therefore, the implementation of simple recording and increased understanding of the principles of Sharia accounting are needed to realize a more transparent, fair, and accountable profit-sharing system.