Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Denpasar Youth Festival: Digital Innovation in Increasing the Creativity and Productivity of The Youth Generation I Wayan Mirta; I Made Wimas Candranegara; Ni Made Anggriyani
Iapa Proceedings Conference 2022: Proceedings IAPA International Conference and International Indonesia Conference on Interdisci
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2022.691

Abstract

The Denpasar Youth Festival program is a program initiated by the Denpasar City Government to accommodate the creativity and productivity of the young generation of Denpasar City. This program also accommodates MSMEs in Denpasar City, especially those owned by the younger generation in Denpasar City in developing their business. This study aims to determine how successful the implementation of this program is considering the implementation of this program in the midst of the covid-19 pandemic. The focus of this research is on policy implementation, namely the Denpasar City Government and Policy Recipients, namely the Denpasar youth generation. The urgency in this study is the pandemic condition that has resulted in many MSMEs, especially those owned by the younger generation of Denpasar City, who have difficulty in marketing their products. The research method used is a qualitative research method. The results of this study are the Denpasar Youth Festival activities are able to facilitate the younger generation in increasing the productivity and creativity of young entrepreneurs in Denpasar City, but the obstacles faced are in terms of their product sales which decreased during the pandemic because purchasing power tends to decrease.
Optimalisasi Tatakelola Pemerintah Desa Melalui Pelatihan dan Pendampingan di Desa Lebih, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Antarini, Lilik; Sumawidayani, Nyoman; Anggriyani, Ni Made
Abdimas Galuh Vol 6, No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v6i2.16032

Abstract

Tatakelola pemerintah desa di Desa Lebih belum berjalan secara optimal hal ini karena dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat belum terdapat standarisasi yang pasti. Maka melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan metode pendampingan dan pelatihan kepada perangkat desa dapat mendorong perangkat desa untuk dapat menyusun SOP pelayanan administrasi sebagai bentuk standarisasi pelayanan. Sehingga dengan adanya SOP Pelayanan administrasi dapat memberikan manfaat bagi perangkat desa sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Adapaun manfaat atau impact yang didapatkan dengan adanya SOP, yaitu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan di Kantor Desa Lebih. SOP Pelayanan yang disusun tidak hanya dibuat dalam bentu hard copy tetapi juga dibuat dalam bentuk soft copy berupa video animasi alur pelayanan administrasi di Desa Lebih, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar.
REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT SERVICE BERBASIS DIGITALISASI DI DPMPTSP KABUPATEN GIANYAR Ayu Yuliartika Dewi, I Gusti Agung; Anggriyani, Ni Made
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.12055

Abstract

Setiap aparatur pelayanan publik perlu memahami bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang memadai. Selain itu untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima (excellent service) seharusnya nilai-nilai/etika pancasila dilaksanakan dan menjadi landasan berbuat bagi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, dan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik. Ajaran etika pancasila tetap menjadi norma bagi segala kegiatan yang terjadi di Indonesia. Ombudsman perwakilan Provinsi Bali sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik saat ini masih terus menerima aduan masyarakat terhadap maladministrasi pelayanan publik di lembaga pemerintahan provinsi Bali di saat sudah banyak pemkab yang menerapkan pelayanan publik berbasis digitalisasi. Belum disebutkan secara spesifik oleh Ombudsman kabupaten mana saja yang mengalami permasalahan dalam pelayanan publik. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang reaktualisasi nilai-nilai pancasila dalam mewujudkan excellent service berbasis digitalisasi dengan studi kasus di DPMPTSP Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus, dengan unit analisis DPMPTSP Kabupaten Gianyar. Penelitian ini akan meneliti tentang cara Pemkab Gianyar mereaktualisasi nilai-nilai pancasila dalam dalam Mewujudkan Excelent Service Berbasis Digitaliasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menurut Creswell (2013) adalah observasi/pengamatan, wawancara, dan pemanfaatan data sekunder. Peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Huberman, Miles dan Sadana (2014), analisis data merupakan rangkaian yang terdiri dari 4 alur kegiatan yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, Tampilan data, dan Kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini yaitu nilai pancasila merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pelayanan publik, karena pelayanan publik yang prima/berkualitas ditandai dengan terlaksananya seluruh sila-sila yang ada di dalam pancasila. Semua nilai tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dalam konsep membangun pelayanan publik yang menyenangkan antara masyarakat dan pemerintah.
EFEKTIVITAS AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITALISASI : (Studi Kasus: DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali) Anggriyani, Ni Made; Yuliartika Dewi, I Gusti Agung Ayu
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.18573

Abstract

Tuntutan dan aspirasi yang menyuarakan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. tuntutan itu seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelengaraan kepemerintahan yang baik. Era society 5.0, era dimana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, Era di mana disrupsi teknologi digital semakin masif. Masyarakat menginginkan segala pengurusan dapat dilakukan dengan cepat, efektif, serta efisien. Itulah sebabnya pelaksana pelayanan publik juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima melalui pelayanan publik berbasis digitalisasi. Dalam pelayanan publik berbasis digitalisasi, nilai-nilai/etika pancasila seharusnya dilaksanakan dan menjadi landasan berbuat bagi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, dan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik. Penulis tertarik melakukan penulisan mengenai efektifitas nilai-nilai aktualisasi pancasila dalam pelayanan publik berbasis digitalisasi di DPMPTSP Kabupaten Gianyar. Penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus, dengan unit analisis DPMPTSP Kabupaten Gianyar. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yakni observasi/pengamatan, wawancara, dan pemanfaatan data sekunder. Penulis menggunakan teknik analisis data menurut Huberman, Miles dan Sadana (2014), terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, tampilan data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penulisan ini menunjukkan pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Gianyar sudah berjalan efektif dan efisien dibuktikan dengan tidak adanya keluhan dari masyarakat yang mendapatkan pelayanan publik, karena pelayanan publik sudah berbasis digitalisasi dan sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.
Implementation of Smart Village in Strengthening Socio-Economic and Environmentally Based Waste Management System in Blahkiuh Village, Badung Regency, Bali Province to Support the Achievement of SDGs Ni Made Anggriyani; Anak Agung Putu Sugiantiningsih; Dewa Ketut Suryawan
Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/akxzmm06

Abstract

Waste management remains a major challenge in rural areas of Bali due to increasing household activities, tourism development, and changes in consumption patterns. These conditions generate complex social, economic, and environmental problems, particularly in villages with limited institutional capacity and community participation. Desa Blahkiuh, Badung Regency, Bali Province, faces similar challenges in achieving sustainable waste management. The Smart Village approach is considered a relevant strategy to integrate governance, community participation, social innovation, and appropriate technology in addressing local environmental issues. This study aims to analyze the implementation of the Smart Village approach in strengthening a waste management system based on social, economic, and environmental dimensions in Desa Blahkiuh and its contribution to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). This research employs a qualitative descriptive method with a case study approach, using in-depth interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The findings indicate that the implementation of Smart Village enhances community participation, increases the economic value of waste through circular economy practices, and improves environmental quality at the village level. These results demonstrate that Smart Village–based waste management contributes to the achievement of SDGs, particularly Goal 11 (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 (Responsible Consumption and Production), and Goal 13 (Climate Action).
Community Empowerment through an Integrated Waste Management System Based on Local Wisdom in Blahkiuh Village, Abiansemal District, Badung Regency, Bali, Indonesia Ni Made Anggriyani; Anak Agung Putu Sugiantiningsih; Dewa Ketut Suryawan
Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/y41qd330

Abstract

The increasing volume of solid waste in Blahkiuh Village, Abiansemal District, Badung Regency, driven by population growth, residential expansion, and socio-economic activities, has created an urgent need for a more effective, participatory, and sustainable waste management system. The main challenges include the low rate of waste segregation at the household level, limited institutional capacity in community-based waste management, and the continued reliance on final disposal sites. This community service program aimed to strengthen the capacity of the village government and local community in developing an integrated waste management system based on local wisdom through improved governance, institutional strengthening, and active community participation. The implementation methods consisted of community outreach, capacity-building workshops, technical assistance in developing village regulations and Standard Operating Procedures (SOPs), the establishment of a community waste management working group, the implementation of a monitoring and evaluation system, and the formulation of sustainability strategies involving the village government, traditional village institutions, women's organizations (PKK), youth organizations, and community members. The program resulted in increased public awareness of waste segregation, the development of village regulations and SOPs for waste management, the establishment of a community-based waste management institution, and enhanced community participation through the application of the Tri Hita Karana philosophy. The program contributed to strengthening environmental governance, improving the quality of public services, and promoting a more sustainable community-based waste management system. Therefore, this empowerment model has the potential to serve as a best practice that can be replicated in other rural communities facing similar environmental challenges.