Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dia: Jurnal Administrasi Publik Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Cakrawarti Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Widya Publika Journal Of Contemporary Public Administration (JCPA) WIDYANATA
Nyoman Sumawidayani
Universitas Warmadewa
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Library & Information Science Physics Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN SEMPADAN JURANG DI OBYEK WISATA PENELOKAN, KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI I Nyoman Mangku Suryana; I Kadek Dede Junaedy; Nyoman Sumawidayani
Widyanata Vol 19 No 2 (2022): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v19i2.1001

Abstract

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033. Pada Perda diatur tentang kawasan sempadan jurang yang memiliki fungsi sebagai pelestarian lingkungan, namun dalam implementasi Perda terjadi ahli fungsi terhadap kawasan sempadan jurang dimana saat ini marak pembangunan restaurant atau rumah makan di sempadan jurang sekitar jalan obyek wisata Penelokan. Sempadan jurang di sepanjang jalan obyek wisata Penelokan merupakan sempadan jurang pada kawasan kaldera Gunung Batur yang seharusnya tidak boleh mendirikan bangunan. Pada penelitian ini penulis menngunakan metode penelitian studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap kebijakan larangan mendirikan bangunan disekitar sempadan jurang yang merupakan kawasan kaldera Gunung Batur.
PENGARUH PERENCANAAN STRATEGIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK GALIAN C DI KABUPATEN KARANGASEM Nyoman Sumawidayani
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 6, No 1 (2023): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v6i1.813

Abstract

Penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem belum berjalan dengan efektif hal ini dikarenakan belum tercapainya target penerimaan pajak yang telah di tetapkan, selain itu terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat, yaitu pengusaha galian c ilegal dan kebocoran penerimaan pajak akibat terdapat truk yang tidak membayar faktur pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sesuai dengan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan 58,3% efektivitas penerimaan Pajak Galian C Kabupaten Karangasem dipengaruhi oleh perencanaan strategis Sedangkan selebihnya sebesar 41,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Pengujian terhadap hipotesis secara parsial pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji t diketahui thitung ttabel (2,648 1,666) maka H1 diterima dan H0 ditolak sehingga terdapat pengaruh antara perencanaan strategis terhadap efektivitas penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem. Tingkat hubungan perencanaan strategis terhadap efektivitas penerimaan Pajak galain C sesuai dengan hasil uji korelasi product moment diperoleh hasil korelasi sebesar 0,609 yang berarti masuk dalam interval 0,60-0,799 maka tingkat hubungan varaibel X1 terhadap variabel Y dinyatakan memiliki hubungan yang kuat. 
PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN KARANGASEM Nyoman Sumawidayani; I Made Sumada
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.6319

Abstract

Salah satu wewenang, hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaannya. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu Pemerintah daerah di Provinsi Bali yang melakukan pengelolaan sumber daya alam yaitu berupa hasil bumi yaitu pasir dan batuan yang berasal dari hasil tambang. Sebagai daerah penghasil tambang galian C terbesar di Provinsi Bali Kabupaten Karangasem memerlukan pengelolaan yang baik, untuk mengatur pengelolaan usaha tambang Galian C di Kabupaten Karangasem diatur dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan.Pertambangan Galian C memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem, sumber PAD Kabupaten Karangasem didominasi oleh penerimaan pajak galian c. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan galian C di Kabupaten Karangasem, yaitu terjadi kebocoran pajak galian c Tahun 2021 dari 1.800-2.000 truk pembawa pasir yang membayar pajak hanya 1.200 truk (https://radarbali.jawapos.com). Serta tidak terealisasikannya target penerimaan pajak Galian C dimana pada tahun 2022 ditagertkan penerimaan pajak galian c sebesar 75.670.000 sedangkan hanya terealisasi sebesar 43,41 %. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengawasan terhadap penerimaan Pajak Galian C oleh BPKAD dan Satpol PP Kabupaten Karangassem, belum dilaksanakan secara optimal dan belum mampu mempertebal rasa tanggungjawab dari sopir truk pembeli pasir untuk membayar faktur pajak serta dari pengusaha Galian C untuk membuat ijin usaha.
PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG Inasih Surya; I Wayan Sudemen; Nyoman Sumawidayani
Journal of Contemporary Public Administration Vol. 4 No. 2 (2024): Journal of Contemporary Public Administration (JCPA) - Edisi November 2024
Publisher : Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jcpa.4.2.2024.75-81

Abstract

This research is a study on the influence of career development and work motivation on employee performance at the North Kuta Subdistrict Office, Badung Regency. This research aims to examine the extent of the influence of career development and work motivation on employee performance at the North Kuta Subdistrict Office, Badung Regency. This research is a causal associative study with a quantitative approach. The data collection techniques in this study include observation, questionnaires, and documentation methods. The respondents in this study consisted of 44 employees from the sub-district office using the saturated sampling method. The research results show that the influence of career development on employee performance has a regression coefficient value of 0.368, a t-value of 3.653, while the t-table value is 2.019 and the t-test significance value is 0.001 < 0.05. The influence of work motivation on employee performance has a regression coefficient value of 0.356, a t-value of 3.575, while the t-table value is 2.019 and the t-test significance value is 0.001 < 0.05. The influence of career development and work motivation on employee performance has an F-value of 38.225 with a significance of 0.000 < 0.05. The coefficient of determination value indicates that the influence of career development and work motivation on employee performance at the North Kuta District Office is 65.1%, while the remaining 34.9% is influenced by other factors not examined in this study.
ANALYSIS OF ACTOR RELATIONS IN FLOOD DISASTER MANAGEMENT EFFORTS IN DENPASAR CITY IN 2025 Ni Komang Ayu Agustini; Lilik Antarini; Nyoman Sumawidayani
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol. 24 No. 1 (2026): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Flood disaster management requires the active involvement of multiple actors because disaster problems cannot be effectively addressed by a single institution. This study aims to analyze actor relations in flood disaster management efforts in Denpasar City in 2025. The study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and consisted of 11 individuals representing government institutions, village government, private sector institutions, academics, and flood-affected communities. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman and interpreted through the actor analysis framework of Mendel and Brinkerhoff, which includes actor identification, interests, resources, relations and interactions, and actor strategies. The findings indicate that flood disaster management in Denpasar City involved seven main actors, namely BPBD Denpasar City, PUPR Denpasar City, Pemecutan Village Government, Aqua Bali Factory, Denpasar Industrial Training Center, academics from Universitas Warmadewa, and local communities. Their relations were characterized by coordination, collaboration, and interdependence in emergency response, infrastructure repair, logistical support, policy input, and community participation. The study concludes that actor relations in Denpasar City flood disaster management were effective, participatory, and sustainable because each actor performed complementary roles supported by shared objectives and available resources.
PEMBERDAYAAN INKLUSIF BERBASIS KOMUNITAS: DINAMIKA KONTEKS IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH PEREMPUAN SRIKANDI DI KOTA DENPASAR Putra, I Putu Adi Permana; Novitasari, I Gusti Ayu Ngurah Valencia; Sumawidayani, Nyoman
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 16, No 1 (2026): Dinamika Governance - APRIL
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v16i1.5708

Abstract

The Srikandi Women's School (Sekolah Perempuan Srikandi) program serves as an affirmative policy intervention to address gender inequality. Previously, vulnerable women in the village confronted hierarchical institutional structures, a deeply entrenched patriarchal culture that fostered apathy, low public participation, and susceptibility to domestic issues. This study aims to analyze the implementation dynamics of the program employing Merilee S. Grindle's (1980) policy implementation model. A descriptive qualitative approach was utilized for this research. Data were collected through observations, in-depth interviews, and document analysis. Primary data were gathered extensively from village officials, facilitators of the Bali Sruti Foundation, and program participants. Regarding the Content of Policy dimension, the findings reveal an asymmetry of empowerment; while the program has been massively successful in distributing non-material benefits such as critical awareness, enhanced self-confidence, and social agency it remains on a micro-scale concerning the provision of structural financial autonomy. Strategic decision-making remains mediated by the village bureaucratic elites. Within the Context of Implementation dimension, the village's political ecology demonstrates progressive political will, evidenced by the program's institutionalization into the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). The andragogical mentoring strategy has proven effective in fostering intrinsic compliance and consistent responsiveness among participants. However, the program is still largely perceived as a socio-educational activity, not yet addressing power-sharing and patriarchal domestic relations. In conclusion, this study indicates that the Women's School Program serves as an effective incubator for social agency, successfully dismantling women's apathy. Nevertheless, enhancing economic access and decentralizing political authority are essential to realize sustainable gender equality.
EVALUATION OF REGIONAL GOVERNMENT POLICY ON SPATIAL PLANNING IN THE TUKAD BADUNG RIVER SETBACK AREA, DENPASAR CITY Tjokorda Gede Dharmawangsa; I Wayan Sudemen; Nyoman Sumawidayani
Jurnal Widya Publika Vol 14 No 1 (2026): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The riparian zone of the Tukad Badung River has experienced significant degradation due to the massive pressures of urbanization in Denpasar City. Approximately 64.8% of the river's total length of 15.39 kilometers has undergone land-use conversion. A total of 419 buildings have been identified within the riverbank area, of which 354 units (84.5%) are considered non-compliant with the regulations governing protected riparian zones. This condition contradicts Denpasar City Regional Regulation Number 8 of 2021 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) 2021–2041, which designates riverbanks as protected areas. This study aims to evaluate the implementation of local government policies regarding spatial planning management in the Tukad Badung River riparian zone. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through field observations, in-depth interviews with six key informants, and document analysis. Data were analyzed using William N. Dunn’s (2003) public policy evaluation model, which encompasses six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings reveal that policy implementation has not yet been optimal. Only 16 buildings (3.3%) fully comply with the established regulations; inter-agency coordination remains weak; only 14 officers are responsible for monitoring the 15.39-kilometer river corridor; regulatory enforcement is inconsistent; and community participation remains limited. The study recommends strengthening cross-sector coordination, intensifying public awareness and socialization programs, empowering riverbank communities, developing equitable relocation programs, and enforcing regulations in a firmer and more consistent manner. Keywords: : Policy Evaluation, Spatial Planning, River Buffer Zone
ANALYSIS OF CROSS-SECTOR GOVERNANCE IN TOURISM INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN CANGGU VILLAGE, BADUNG REGENCY I Gusti Ngurah Anom Darsika; I Wayan Sudemen; Nyoman Sumawidayani
Jurnal Widya Publika Vol 14 No 1 (2026): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of the Canggu Shortcut as an infrastructure solution faces not only technical challenges but also cross-sector governance issues involving various actors with different interests and authorities. This study aims to analyze cross-sector governance in tourism infrastructure development in Canggu Village, Badung Regency, particularly in the Canggu Shortcut project. The research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving informants from government institutions, the private sector, and local communities. Data were analyzed using the interactive model developed by Miles and Huberman. The findings indicate that cross-sector governance in the development of the Canggu Shortcut has involved various stakeholders, including the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR), the Transportation Agency, the Regional Development Planning Agency (Bappeda), the Tourism Office, village governments, and private-sector actors. However, its implementation has not yet been fully optimal. Inter-agency coordination remains sectoral in nature, policy priorities differ among institutions, and program synchronization is still limited. Community participation remains largely consultative, while private-sector involvement has not been maximized. Transparency is primarily administrative, and comprehensive impact evaluation remains limited. Although the development project has contributed to improving accessibility, stronger and more integrated cross-sector governance is still required to support sustainable tourism development
ANALYSIS OF THE ROLE OF ACTORS IN THE ACTUALIZATION OF THE WOMEN-FRIENDLY AND CHILD-CARE VILLAGE PROGRAM (DRPPA) IN DENPASAR CITY I Putu Adi Permana Putra; Nyoman Sumawidayani
Jurnal Widya Publika Vol 14 No 1 (2026): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of the Women-Friendly and Child-Caring Village (DRPPA) program in Denpasar City represents a governance transformation from a centralistic bureaucratic approach to cross-sectoral collaboration. The high complexity of urban social vulnerability demonstrates that top-down interventions are frequently hindered by sectoral egos and the limited capacities of implementers. This study aims to comprehensively analyze the roles of actors, interaction dynamics, and collaborative governance networks in the actualization of DRPPA in Denpasar City. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and literature reviews. The informants were selected using the exponential discriminative snowball sampling model. The data analysis technique followed a systematic process: collecting and preparing data for analysis via interview transcripts; reading through the entire data to build a general sense of the information and reflect on its overall meaning; organizing the data; identifying and presenting the data; and developing interpretations to derive meaning from the field research findings. The results indicate that the actualization of DRPPA does not rely on a single entity but is driven by an ecosystem of actor network levels, ranging from macro to micro. The Macro Level is legitimized by the Mayoral Regulation (Perwali) Number 22 of 2023; the Meso Level is realized through the synergy of village governance with the authority of Traditional Village Leaders (Prajuru Desa Adat); while the Micro Level is mobilized by NGOs, SAPA Desa Volunteers, and the Children's Forum as the spearheads of empowerment. The novelty of this research highlights the efforts to integrate the pillar of state law with the cultural pillar of traditional authority through the establishment of customary regulations for the protection of women and children. Furthermore, these findings emphasize a progressive paradigm shift, wherein the Children's Forum transforms from mere objects into active supervisory subjects. The institutionalization of gender-responsive policies is proven to function effectively through the active contributions of the involved actors.
ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA ALAS KEDATON MONKEY FOREST KABUPATEN TABANAN Ni Kadek Intan Dwi Agustini; Agung Yuli I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi; Nyoman Sumawidayani
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 02 (2026): Volume 17 No. 02 Juni 2026
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v17i02.32522

Abstract

Tourism is an important sector in economic development, especially in areas that have natural and cultural potential such as Bali. Alas Kedaton Monkey Forest, as one of the natural tourist attractions in Tabanan Regency, faces challenges in its management, especially related to its natural and cultural potential.Tabanan, faces challenges in its management, especially related to the decline in the number of tourist visits after the COVID-19 pandemic. This problem is exacerbated by low community participation, lack of collaboration with the private sector, and not optimal collaboration-based management. This research focuses on analyzing the application of collaborative governance in the development of the Alas Kedaton Monkey Forest Tourism Object, with an emphasis on collaboration between the Kukuh Customary Village, the private sector, and the Kukuh Village community. The purpose of this research is to understand the collaborative governance process that occurs and identify the impact of the collaboration on the development of tourist attractions. This research used a qualitative approach with descriptive methods. Research informants were determined using purposive sampling technique. The number of informants in this study were eight people, consisting of the Head of Kukuh Village, tourism object managers, private sector parties (PT. Pertamina Fuel Terminal Sanggaran), Pokdarwis members, Kukuh Village community, and visitors to Alas Kedaton Monkey Forest. This research uses data analysis techniques of Miles and Huberman's interactive analysis model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The collaboration has succeeded in improving tourist facilities, improving infrastructure, and opening employment opportunities for local communities. However, community involvement is still limited and private sector contributions still need to be increased. This study recommends the need to strengthen communication between stakeholders and optimize digital-based promotion strategies to encourage the sustainability of the development of Alas Kedaton Monkey Forest. Keywords: Collaborative Governance, Tourism Site Development, Objek Wisata Alas Kedaton Monkey Forest
Co-Authors Agung Yuli I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi I Gusti Ngurah Anom Darsika I Kadek Dede Junaedy I Made Sumada I Nyoman Mangku Suryana I Wayan Sudemen Inasih Surya Lilik Antarini Ni Kadek Intan Dwi Agustini Ni Komang Ayu Agustini Novitasari, I Gusti Ayu Ngurah Valencia Putra, I Putu Adi Permana Tjokorda Gede Dharmawangsa