Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN KOTA DENPASAR Sumawidayani, Nyoman; Suprilyani, Ni Wayan; Sastra Wijaya, Komang Adi
CITIZEN CHARTER Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : CITIZEN CHARTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (36.627 KB)

Abstract

ABSTRACT The Effect of Public Participation on the Performance of the Employment Social Security Organizer Agency (BPJS-Employment) of Denpasar The performance of BPJS-employment is not maximal so that there is a need of public participation to improve performance of BPJS-employment. The finding of the results of simple linear regression test showed that public participation influenced the performance of Employment Social Security Organizer Agency (BPJS-Employment) of Denpasar with regression coefficient score of 0.835, which means that if there is 1% increase of public participation then the performance of the agency will increase 0.835 point. Keywords: Public Participation, Performance
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN SEMPADAN JURANG DI OBYEK WISATA PENELOKAN, KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI I Nyoman Mangku Suryana; I Kadek Dede Junaedy; Nyoman Sumawidayani
Widyanata Vol 19 No 2 (2022): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54836/widyanata.v19i2.1001

Abstract

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033. Pada Perda diatur tentang kawasan sempadan jurang yang memiliki fungsi sebagai pelestarian lingkungan, namun dalam implementasi Perda terjadi ahli fungsi terhadap kawasan sempadan jurang dimana saat ini marak pembangunan restaurant atau rumah makan di sempadan jurang sekitar jalan obyek wisata Penelokan. Sempadan jurang di sepanjang jalan obyek wisata Penelokan merupakan sempadan jurang pada kawasan kaldera Gunung Batur yang seharusnya tidak boleh mendirikan bangunan. Pada penelitian ini penulis menngunakan metode penelitian studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap kebijakan larangan mendirikan bangunan disekitar sempadan jurang yang merupakan kawasan kaldera Gunung Batur.
PENGARUH PERENCANAAN STRATEGIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK GALIAN C DI KABUPATEN KARANGASEM Nyoman Sumawidayani
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 6, No 1 (2023): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v6i1.813

Abstract

Penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem belum berjalan dengan efektif hal ini dikarenakan belum tercapainya target penerimaan pajak yang telah di tetapkan, selain itu terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat, yaitu pengusaha galian c ilegal dan kebocoran penerimaan pajak akibat terdapat truk yang tidak membayar faktur pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sesuai dengan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan 58,3% efektivitas penerimaan Pajak Galian C Kabupaten Karangasem dipengaruhi oleh perencanaan strategis Sedangkan selebihnya sebesar 41,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Pengujian terhadap hipotesis secara parsial pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji t diketahui thitung ttabel (2,648 1,666) maka H1 diterima dan H0 ditolak sehingga terdapat pengaruh antara perencanaan strategis terhadap efektivitas penerimaan Pajak Galian C di Kabupaten Karangasem. Tingkat hubungan perencanaan strategis terhadap efektivitas penerimaan Pajak galain C sesuai dengan hasil uji korelasi product moment diperoleh hasil korelasi sebesar 0,609 yang berarti masuk dalam interval 0,60-0,799 maka tingkat hubungan varaibel X1 terhadap variabel Y dinyatakan memiliki hubungan yang kuat. 
PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN KARANGASEM Nyoman Sumawidayani; I Made Sumada
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.6319

Abstract

Salah satu wewenang, hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaannya. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu Pemerintah daerah di Provinsi Bali yang melakukan pengelolaan sumber daya alam yaitu berupa hasil bumi yaitu pasir dan batuan yang berasal dari hasil tambang. Sebagai daerah penghasil tambang galian C terbesar di Provinsi Bali Kabupaten Karangasem memerlukan pengelolaan yang baik, untuk mengatur pengelolaan usaha tambang Galian C di Kabupaten Karangasem diatur dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan.Pertambangan Galian C memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem, sumber PAD Kabupaten Karangasem didominasi oleh penerimaan pajak galian c. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan galian C di Kabupaten Karangasem, yaitu terjadi kebocoran pajak galian c Tahun 2021 dari 1.800-2.000 truk pembawa pasir yang membayar pajak hanya 1.200 truk (https://radarbali.jawapos.com). Serta tidak terealisasikannya target penerimaan pajak Galian C dimana pada tahun 2022 ditagertkan penerimaan pajak galian c sebesar 75.670.000 sedangkan hanya terealisasi sebesar 43,41 %. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengawasan terhadap penerimaan Pajak Galian C oleh BPKAD dan Satpol PP Kabupaten Karangassem, belum dilaksanakan secara optimal dan belum mampu mempertebal rasa tanggungjawab dari sopir truk pembeli pasir untuk membayar faktur pajak serta dari pengusaha Galian C untuk membuat ijin usaha.
Partisipasi Masyarakat Dalam Kelompok Kegiatan (Poktan) Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Ni Putu Anjelina; Lilik Antarini; Nyoman Sumawidayani
Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi Volume 27 Nomor 1
Publisher : Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/aamama.v27i1.229

Abstract

Quality Family Villages (Kampung KB) aim to improve the quality of Human Resources by emphasizing strengthening family and community institutions. In an effort to realize this goal, active community participation is needed in various existing activity groups (Poktan). Community participation in Poktan BKB, BKR, and BKL has reached 100%, while the other two Poktan, namely PIK-R, amounted to 5.69% and UPPKA with the lowest percentage, only 2.88%. This research aims to determine community participation in the Quality Family Village activity group (Poktan) in Penarungan Village, Mengwi District, Badung Regency. This research uses a qualitative descriptive research approach, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The unit of analysis in this research was 14 informants consisting of the Head of Penarungan Village, Chair of the Penarungan Village KB Village Working Group, Penarungan Village KB Village Extension Officer, KB Village Poktan Cadre, and Community Members of the KB Village Poktan. Community participation in this research is assessed from participation during decision making, implementation, receiving benefits, and evaluation. The results of the research show that community participation in the Quality Family Village Poktan in Penarungan Village is still not optimal. At the implementation stage, community participation only took part in activities that were integrated with Poktan so that PIK-R and UPPKA Poktan had a low percentage of participation because integrated activities also had low participation. There are several obstacles that hinder community participation, such as low public awareness, minimal funding for Poktan, and limited data.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA TAMBANG GALIAN C DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM Sumawidayani, Nyoman; Adventius Hamel, Victorius; Gde Brahmantya Murti, Anak Agung
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.9568

Abstract

Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah  Kabupaten Karangasem, serta masyarakat terkait dengan pengawasan terhadap aktivitas pengusaha tambang galian C sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Adapun beberapa lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan, yaitu pemerintah tingkat Kabupaten terdiri dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Satpol PP Kabupaten Karangasem, dan pemerintah tingkat Provinsi yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Penerapan Collaborative Governance secara efektif diperlukan dalam pengawasan pengelolaan usaha tambang galian C, karena aturan perijinan yang selalu berubah serta masih terjadi tumpang tindih peraturan pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kolaborasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Satpol PP Kabupaten Karangasem, BPKAD Kabupaten Karangasem dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam melakukan pengawasan  terhadap pengelolaan  MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) khususnya di Kecamatan Selat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Hasil dari penelitian ini komponen determinasi primer dan determinasi substantif telah terpenuhi dalam proses kolaborasi terkait pengawasan  pengelolaan  usaha tambang galian c. Kepercayaan bersama antar aktor dalam kolaborasi telah terwujud dan legitimasi internal telah dimiliki oleh masing-masing OPD. Proses kolaborasi telah memiliki prosedur yang jelas, sedangkan terkait dengan kepemimpinan belum mampu mendorong untuk menerapkan kolaborasi berbasis teknologi serta terkait sumber daya belum memiliki ahli analisis pertambangan dan ahli dalam menganalisis kolaborasi.
Can Subaltern Exist? Reinterpreting the Issue of Subalternity (Case Study of Blimbingsari Village - Jembrana Regency and Pegayaman Village - Buleleng Regency) Hamel, Victorius; Suryawan, Dewa Ketut; Sumawidayani, Nyoman
Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) Vol. 8 No. 2 (2024): Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangu
Publisher : P4W IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jp2wd.2024.8.2.161-171

Abstract

The objective of this study is to further elucidate a significant inquiry posed by Gayatri Spivak, namely, the ability of the subaltern to articulate their voice. This inquiry's significance arises within the context of social interactions, where there are discernible patterns of social dominance. Is it possible for a social group to survive without the active participation and expression of its members? This study aims to investigate how a village can persist within a social, cultural, and political framework that actively conceals its presence. The aforementioned pressure is commonly acknowledged as an inherently social phenomenon, indicating the presence of a mechanism of social hegemony. The hegemonic process is enacted through the implementation of village norms, particularly about customary villages (desa adat). The majority of villages in Bali adhere to a dual system of governance, consisting of office villages (desa dinas) and customary villages desa adat. Nevertheless, it is worth noting that the focus of this research lies solely on two specific villages, both of which adhere to a single type of governance known as the official village. The two villages under consideration are Blimbingsari in the Jembrana district and Pegayaman in Bali's Buleleng district. Both communities remain independent settlements in Bali to this day. Nevertheless, the dynamics and obstacles that exist are not straightforward. This research tries to listen to the voices of the subaltern and classifies them into four main issues, namely: 1) cultural politics; 2) political economy; 3) Ideology; 4) Conscientization. Through these four issues, an understanding of how these two villages continue to exist amid existing social harmonization is obtained.
Optimalisasi Tatakelola Pemerintah Desa Melalui Pelatihan dan Pendampingan di Desa Lebih, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Antarini, Lilik; Sumawidayani, Nyoman; Anggriyani, Ni Made
Abdimas Galuh Vol 6, No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v6i2.16032

Abstract

Tatakelola pemerintah desa di Desa Lebih belum berjalan secara optimal hal ini karena dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat belum terdapat standarisasi yang pasti. Maka melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan metode pendampingan dan pelatihan kepada perangkat desa dapat mendorong perangkat desa untuk dapat menyusun SOP pelayanan administrasi sebagai bentuk standarisasi pelayanan. Sehingga dengan adanya SOP Pelayanan administrasi dapat memberikan manfaat bagi perangkat desa sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Adapaun manfaat atau impact yang didapatkan dengan adanya SOP, yaitu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan di Kantor Desa Lebih. SOP Pelayanan yang disusun tidak hanya dibuat dalam bentu hard copy tetapi juga dibuat dalam bentuk soft copy berupa video animasi alur pelayanan administrasi di Desa Lebih, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar.
Desa Tanpa Desa Adat di Bali: Sebuah Kajian Subaltern (Studi Kasus Desa Blimbingsari – Kabupaten Jembrana dan Desa Pegayaman- Kabupaten Buleleng) Hamel, Victorius Adventius; Sumawidayani, Nyoman
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengambil lokus penelitian kepada dua desa yaitu desa Blimbingsari di Kabupaten Jembrana dan desa Pegayaman di Kabupaten Buleleng. Kedua desa ini memiliki kekhasan karena berlatar belakang sejarahnya. Desa Blimbingsari berlatar belakang budaya Bali dengan keyakinan masyarakatnya beragama Kristen Protestan, dan desa Pegayaman berbudaya Bali, Jawa dan Bugis berlatar belakang mayoritas beragama Islam. Tata kelola desa di Bali secara umum bersifat dualitas, desa dinas dan desa adat, tetapi di kedua desa ini tata kelola hanya bersifat monolitas (desa dinas). Dinamika dan tantangannya tata kelola menjadi sangat tinggi. Dinamika dan tantangan yang dirasakan oleh desa ini kemudian dilihat sebagai suara-suara yang tidak dapat diungkapkan karena beragam persoalan sosial dan politik. Penelitian ini mengaji terpendamnya usara-suara tersebut sebagai akibat dari hegemonisasi yang terjadi secara sosial dengan mencoba mengungkapkannya melalui empat pendekatan yang akan dilakukan yaitu:  1) Cultural Politics 2) Political Economy 3) Ideology 4) Conscientization.
Implementasi Kebijakan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Adat Mandiri di Desa Adat Sanur Made Gede Satya Narayana Maharatha; I Wayan Mirta; Nyoman Sumawidayani
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 8 No. 3 (2024): October
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jppsh.v8i3.86145

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat di Bali, Pemerintah Provinsi Bali membentuk Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA). Desa Sanur telah memiliki BUPDA dengan beberapa potensi yang dimiliki.  Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan baga utsaha padruwen desa adat (bupda) sebagai upaya mewujudkan desa adat mandiri di Desa Adat Sanur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bersumber pada data sekunder dan data primer. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data menggunakan lembar wawancara. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Kebijakan Baga utsaha padruwen desa adat (BUPDA) sebagai upaya mewujudkan desa adat mandiri di desa adat Sanur belum optimal dari segi komunikasi dan struktur birokrasi. Terdapat kendala dalam koordinasi antar instansi untuk menjalin kerjasama dan prosedur kerja (Standard Operating Procedures). Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan yaitu pertama, memperkuat dalam pengembangan Kawasan DTW di Desa Adat perlu dilakukan audiensi dengan pihak instansi pemerintah dan swasta. Kedua, menjalin kerja sama atas pengelolaan beberapa lahan dengan sifat tidak saling merugikan. Ketiga, memberikan fasilitas panduan dan SOP pelaksanaan program serta bimbingan teknis pendampingan Program kepada BUPDA, serta Kesadaran masyarakat Adat untuk bantu menyuarakan bahwa fungsi dari BUPDA sangat penting untuk menunjang kesejahteraan Krama (Masyarakat) Adat.