Muhammad Kholis Hamdy
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

GENDER BASED VIOLENCE: THE RELATIONSHIP OF LAW AND PATRIARCHY IN INDONESIA Muhammad Kholis Hamdy; M Hudri
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol 11, No 2 (2022): Empati Edisi Desember 2022
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v11i2.29751

Abstract

Abstract. This article briefly examines Gender Based Violence (GBV) in Indonesia based on the 2021 and 2022 reports of the National Commission on Violence Against Women/Komnas Perempuan (NCVAW). It seeks to understand (GBV) and violence against women (VAW) viewed as a product of patriarchy that socially constructs and defines gender roles, gender relations, and power relations. Among several arguments, VAW cases are due to the vulnerable position of women caused by patriarchy that discriminates and subordinates women, in addition to the unequal power relation between men and women, husbands and wives, children and parents, other family members, friends, and colleagues. One perspective is selected to understand this violence: policy or law, providing directions from which this study focuses. Patriarchy or varieties of patriarchy applied in this work provide a brief theoretical tool of analysis to scrutinize GBV in Indonesia by assessing regulations and reports. This study employs a qualitative research approach that focuses on scrutinizing regulations and 2021 and 2022 reports. The findings suggest that GBV in Indonesia relates to the defined prescription of the husband and wife relationship in the marriage regulations. Patriarchal values may have shaped unequal social arrangements, gender roles, gender relations, and understandings of power relations at the macro and micro levels. Approaches to studying law and regulations concerning GBV are varied and complex. Theorising patriarchy and varieties of patriarchy are still relevant. The limitation of this article is that it offers broad contexts. Therefore, articulate research based on specific perspectives and distinct theories on these reports remains widely interesting. Keywords: Gender Based Violence, Violence Against Women, Law, Patriarchy. Abstrak. Artikel ini meneliti secara singkat mengenai kekerasan berbasis gender (Gender Based Violence/GBV) di Indonesia berdasarkan laporan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Tulisan ini berupaya memahami GBV dan kekerasan terhadap perempuan (Violence Against Woman/VAW) sebagai produk patriarki yang mengonstruksi dan mendefinisikan secara sosial mengenai peran gender, relasi gender, dan relasi kuasa. Di antara banyak penjelasan, kasus VAW disebakan oleh rentannya posisi perempuan akibat patriarki yang mendiskriminasi dan mensubordinasi perempuan, serta timpangnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, anak-anak dan orang tua, anggota keluarga, teman, dan rekan kerja. Ada satu perspektif untuk memahami kekerasan: yakni kebijakan atau hukum, yang menyediakan arah di mana kajian ini mengambil fokus. Patriarki atau berbagai jenis dari patriarki yang digunakan di dalam penelitian ini menjadi alat analisis teoritis singkat untuk meninjau GBV di Indonesia dengan menilai aturan dan laporan. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada peninjauan regulasi dan laporan tahun 2021 dan 2022. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa GBV di Indonesia berkaitan dengan aturan relasi suami istri yang ditetapkan di dalam pernikahan. Nilai-nilai patriarkis menciptakan ketimpangan di dalam tatanan sosial, peran dan relasi gender, serta pemahaman tentang relasi kuasa di tingkat makro dan mikro. Pendekatan terhadap kajian hukum dan peraturan yang berfokus pada GBV beragam dan kompleks. Namun teori patriarki dan jenis-jenis patriarki masih relevan. Pembatasan penelitian ini menawarkan konteks yang mendalam karena mengartikulasikan penelitian berdasarkan pada perspektif yang spesifik dan teori yang khas pada laporan ini tetaplah sangat menarik.Kata kunci: Kekerasan Berbasis Gender, Kekerasan terhadap Perempuan, Hukum, Patriarki.
PROSES INTERVENSI PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DI SENTRA HANDAYANI JAKARTA Hamdy, Muhammad Kholis; Khairiyah, Nunung; Aditya, Muhammad Alkuriz; Nabila, Mutia; Oktavia, Pramilania
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 6, No 2 (2023): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v6i2.47847

Abstract

Tujuan penelitian artikel ini untuk menganalisa dan memberi gambaran proses intervensi pada anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta dalam menjalani rehabilitasi sosial. Urgensi dari penelitian ini terlihat dari lonjakan kasus pada ABH setiap tahunnya meningkat. Hal tersebut menjadi refleksi diri bagi tiap rehabilitasi sosial terkait apakah pelaksanaan proses intervensi pada ABH sebagai penerima manfaat sudah terlaksana secara optimal dalam memberikan kesadaran dan mengembalikan keberfungsian sosial anak sehingga anak tidak mengulangi tindakan melanggar hukum setelah pulang dari rehabilitasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif yang pada saat pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan di Sentra Handayani Jakarta selama 3 (tiga bulan) yakni Maret hingga Juni 2023. Wawancara dilakukan pada profesi-profesi yang terlibat dalam proses intervensi yakni 1 pekerja sosial, 2 psikolog, 1 guru bimbingan mental spiritual serta pengasuh. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses intervensi, tiap profesi memiliki peran berbeda, seperti peran pekerja sosial memfokuskan pada intervensi penerima manfaat, administratif, dan keluarga; peran psikolog berkaitan dengan aspek psikologis penerima manfaat; dan peran guru bimbingan mental spiritual serta pengasuh memfokuskan pada perbaikan akhlak dan spiritual penerima manfaat. Kesimpulannya adalah saat proses intervensi berlangsung dibutuhkan kerja sama dari setiap pihak karena untuk menghasilkan intervensi yang optimal dibutuhkan peran-peran profesi yang berkaitan untuk saling mendukung proses intervensi yang dilaksanakan. Signikansi penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai proses intervensi tiap profesi memiliki peran, pendekatan, strategi, dan tantangan berbeda. Penelitian ini merekomendasikan agar tiap lembaga rehabilitasi sosial lebih memfokuskan pelaksanaan intervensi yang optimal The purpose of this article is to analyze and describe the intervention process for children in conflict with law (ABH) at Sentra Handayani Jakarta in undergoing social rehabilitation. The urgency of this research can be seen from the spike in cases of children in conflict with law every year. This has become a self-reflection for each social rehabilitation regarding whether the implementation of the intervention process for children in conflict with law as beneficiaries has been carried out optimally in providing awareness and restoring children's social functioning so that children do not repeat unlawful acts after returning from social rehabilitation. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive method which at the time of data collection is carried out by means of interviews, observations, and literature studies. Data collection was undertaken at Sentra Handayani Jakarta for 3 (three months), namely March to June 2023. Interviews were conducted with professionals involved in the intervention process, including 1 social worker, 2 psychologists, 1 mental spiritual guidance teacher and caregivers. The results showed that in the intervention process, each profession has a different role, such as the role of social workers focusing on beneficiary, administrative, and family interventions; the role of psychologists is related to the psychological aspects of beneficiaries; and the role of mental spiritual guidance teachers and caregivers focuses on improving the morals and spirituality of beneficiaries. The conclusion is that when the intervention process takes place, cooperation from each party is needed because to produce an optimal intervention, the roles of related professions are needed to support each other in the intervention process. The significance of this research is that it provides an overview of the intervention process, each profession has different roles, approaches, strategies and challenges. This research recommends that each social rehabilitation center focuses more on implementing optimal interventions.
GENDER BASED VIOLENCE: THE RELATIONSHIP OF LAW AND PATRIARCHY IN INDONESIA Hamdy, Muhammad Kholis; Hudri, M
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 11 No. 2 (2022): Empati Edisi Desember 2022
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v11i2.29751

Abstract

Abstract. This article briefly examines Gender Based Violence (GBV) in Indonesia based on the 2021 and 2022 reports of the National Commission on Violence Against Women/Komnas Perempuan (NCVAW). It seeks to understand (GBV) and violence against women (VAW) viewed as a product of patriarchy that socially constructs and defines gender roles, gender relations, and power relations. Among several arguments, VAW cases are due to the vulnerable position of women caused by patriarchy that discriminates and subordinates women, in addition to the unequal power relation between men and women, husbands and wives, children and parents, other family members, friends, and colleagues. One perspective is selected to understand this violence: policy or law, providing directions from which this study focuses. Patriarchy or varieties of patriarchy applied in this work provide a brief theoretical tool of analysis to scrutinize GBV in Indonesia by assessing regulations and reports. This study employs a qualitative research approach that focuses on scrutinizing regulations and 2021 and 2022 reports. The findings suggest that GBV in Indonesia relates to the defined prescription of the husband and wife relationship in the marriage regulations. Patriarchal values may have shaped unequal social arrangements, gender roles, gender relations, and understandings of power relations at the macro and micro levels. Approaches to studying law and regulations concerning GBV are varied and complex. Theorising patriarchy and varieties of patriarchy are still relevant. The limitation of this article is that it offers broad contexts. Therefore, articulate research based on specific perspectives and distinct theories on these reports remains widely interesting. Keywords: Gender Based Violence, Violence Against Women, Law, Patriarchy. Abstrak. Artikel ini meneliti secara singkat mengenai kekerasan berbasis gender (Gender Based Violence/GBV) di Indonesia berdasarkan laporan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Tulisan ini berupaya memahami GBV dan kekerasan terhadap perempuan (Violence Against Woman/VAW) sebagai produk patriarki yang mengonstruksi dan mendefinisikan secara sosial mengenai peran gender, relasi gender, dan relasi kuasa. Di antara banyak penjelasan, kasus VAW disebakan oleh rentannya posisi perempuan akibat patriarki yang mendiskriminasi dan mensubordinasi perempuan, serta timpangnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, anak-anak dan orang tua, anggota keluarga, teman, dan rekan kerja. Ada satu perspektif untuk memahami kekerasan: yakni kebijakan atau hukum, yang menyediakan arah di mana kajian ini mengambil fokus. Patriarki atau berbagai jenis dari patriarki yang digunakan di dalam penelitian ini menjadi alat analisis teoritis singkat untuk meninjau GBV di Indonesia dengan menilai aturan dan laporan. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada peninjauan regulasi dan laporan tahun 2021 dan 2022. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa GBV di Indonesia berkaitan dengan aturan relasi suami istri yang ditetapkan di dalam pernikahan. Nilai-nilai patriarkis menciptakan ketimpangan di dalam tatanan sosial, peran dan relasi gender, serta pemahaman tentang relasi kuasa di tingkat makro dan mikro. Pendekatan terhadap kajian hukum dan peraturan yang berfokus pada GBV beragam dan kompleks. Namun teori patriarki dan jenis-jenis patriarki masih relevan. Pembatasan penelitian ini menawarkan konteks yang mendalam karena mengartikulasikan penelitian berdasarkan pada perspektif yang spesifik dan teori yang khas pada laporan ini tetaplah sangat menarik.Kata kunci: Kekerasan Berbasis Gender, Kekerasan terhadap Perempuan, Hukum, Patriarki.
Implementasi Program BLTKE (Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem) Di Dusun Wanasuka, Desa Wanasuka, Bandung, Jawa Barat Muhammad Kholis Hamdy; Helmi Rustandi; Pischa Indriani; Diva Khoirala Phinasti; Faizal Firdaus; Maurelin; Alia Fathimah Azahra; Aqila Fakhriyah Ali; Rania Chairani
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan BLTKE di Desa Wanasuka, dengan fokus pada berbagai aspek positif dan kendala dalam distribusi bantuan. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan finansial langsung, terdapat ketidaksesuaian antara kriteria penerima manfaat dan kondisi di lapangan. Di Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menekankan perlunya upaya terpadu untuk mengurangi kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Bantuan Langsung Tunai untuk Kemiskinan Ekstrem (BLTKE), yang ditujukan bagi warga dengan pendapatan di bawah Rp 11.633 per bulan. Bantuan Langsung Tunai ini warga yang mendapatkan bantuan, mendapat sebesar Rp 200.000. Namun, dalam implementasi dalam bantuan langsung tunai di desa Wanasuka, bantuan tersebut diberikan kepada warga yang berpenghasilan diatas dari syarat. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan warga dan potensi kecemburuan sosial antara penerima dan non-penerima bantuan. Selain itu, lambatnya respons dari Dinas Sosial memperburuk distribusi bantuan yang tidak merata. Pemerintah Desa Wanasuka berupaya mengatasi masalah ini dengan strategi pengusulan ulang penerima bantuan, namun tingkat pemahaman masyarakat terhadap syarat dan prosedur penerimaan masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi untuk memastikan implementasi yang lebih efektif serta partisipasi aktif masyarakat dalam program ini. Dengan demikian, diharapkan BLTKE dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.