Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Impresi Indonesia JURNAL RETENTUM
Rini T Simangunsong
Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA)
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Dina Mariana Situmeang; Herlina Panggabean; Rini T Simangunsong
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 1 No. 7 (2022): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v1i7.205

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertitik tolak dengan masuknya aborsi atau pengguguran kandungan di dalam peradaban hidup manusia yang timbul akibat manusia atau si ibu yang tidak menghendaki kehamilan tersebut. Aborsi merupakan suatu masalah yang sangat kontroversi pada saat sekarang ini dimana timbul pihak yang pro dan kontra atas aborsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana tinjauan aborsi bila dikaitkan dengan hak asasi manusia dan bagaimana tinjauan aborsi bila dikaitkan dengan hak janin untuk hidup. Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat bagaimana tinjauan yuridis aborsi baik itu aborsi provokatus kriminalis ataupun aborsi provocatus medicalis yang ditinjau dari UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 yang merupakan pengganti UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Untuk mengetahui pelarangan bagaimana batasan antara aborsi provokatus kriminalis dan provocatus medicalis dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap KUHP dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang berhubungan dengan aborsi. Dalam skripsi ini juga dibahas bagaimana pandangan HAM tentang aborsi, dimana dalam aborsi HAM jelas menentang aborsi sekalipun itu berkaitan dengan hak setiap perempuan terhadap tubuhnya namun pandangan HAM akan berbeda jika aborsi tersebut dilakukan demi keselamatan wanita yang mengandung tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan cara melakukan penelusuran terhadap buku-buku literatur yang berkaitan dengan aborsi, juga dengan membuat daftar pertanyaan yang terstruktur yang diberikan kepada responden, dan juga wawancara secara langsung dengan responden. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut diatas pada bab pembahasan dijelaskan dan diuraikan hasil-hasil penelitian melalui data yang dikumpulkan baik itu data primer, data sekunder dan data tersier yang kemudian diseleksi serta dianalisa sedangkan data yang diperoleh di lapangan akan diedit sehingga diperoleh suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahn yang dibahas, yaitu mengenai aborsi. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pandangan masyarakat terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dan bagaimana legalisasi aborsi di Indonesia. Pandangan masyarakat berbeda-beda tentang ini dimana ada yang pro dan ada yang kontra namun dari hasil penelitian melihat bahwa pandangan masyarakat masih tidak setuju jika aborsi dilakukan oleh korban perkosaan karena dalam hal pemerkosaan anak yang dikandung tidak bersalah dan tidak layak untuk dibunuh dan dalam hal ini tidak ada indikasi kedaruratan medis yang membahayakan nyawa wanita tersebut. Sedangkan mengenai legalisasi aborsi di Indonesia sendiri berdasarkan penelitian ini mendapat pro dan kontra dimana sebagian besar masyarakat masih tidak setuju jika aborsi dilegalkan di Indonesia.
KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN KARTU KREDIT Rini T Simangunsong
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3494

Abstract

The dynamics of the development of an increasingly modern global society along with the development of its economy has also influenced the pattern of life of the people themselves. Credit cards as an aspect of modern society's life have become a means of payment in lieu of cash which is increasingly in demand by the public or consumers today, because they have their own prestige, and have even become a lifestyle trend in big cities. This is also supported by the many shopping centers that serve cashless payments. In Law Number 8 of 1999 Article 1 paragraph (1) concerning Consumer Protection, it states that "Consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers." The general objective of writing this thesis is to explain how to study consumer protection law for consumers who use credit cards. The increase the use of credit cards is certainly triggered many benefits that can experienced credit card holders, especially the ease of making transactions and security for consumers because they do not need to carry large amounts of cash. The approach to using a credit card is not only carried out in terms of economic needs, but must also be supported by a legal approach, so that it is recognized and applies in economic law relations. This type of research empirical legal research and the nature of research is descriptive qualitative and the data used are primary and secondary data.
ANALISIS POTENSI PELANGGARAN ETIKA MENUJU PEMILU PARALLEL TAHUN 2024 Rini T Simangunsong; Dina Mariana Situmeang; Herlina Panggabean
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.3460

Abstract

The Election Organiser Code of Ethics, in general, is a unified set of moral, ethical, and philosophical principles that serve as a guideline for Election Organisers' behaviour in the form of obligations or prohibitions, actions and/or remarks that are or are not appropriate for Election Organisers to make. The 2024 simultaneous election is a rather challenging election for election organisers, both the KPU and Bawaslu. Where it incorporates the Presidential and Vice- Presidential Elections, the DPR and DPD Elections, as well as the Provincial and Regency/City DPRDs. Of course, this adds complexity to the execution, especially with the recruitment of organisers in the middle of the stage. This article seeks to uncover probable ethical issues in the conduct of elections in Indonesia during the 2024 simultaneous elections. This article is based on library resources, secondary data owned by the author, or data obtained from third parties. Secondary data from available data relating to patterns of ethical infractions is used asthe foundation for analysis. Based on the information gathered, the general public believes that the potential issue of ethical violations in the conduct of elections in Indonesia in the 2024 simultaneous elections will not be far from the fundamental ethical principles of siding with one of the political forces, conflicts of interest, accepting bribes, and becoming opaque. Certain incidents, such as those concerning the KPU and Bawaslu standards of professionalism, violations of the principle of legal certainty, and violations of the principle of independence, are likely to be repeated in the future.
Co-Authors Dina Mariana Situmeang Dina Mariana Situmeang Herlina Panggabean