Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR
Sryani Br. Ginting
Unknown Affiliation
Humanities Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Nursing Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KONSULTASI HUKUM PERIHAL PEMBAGIAN HARTA WARISAN Ricky Banke; Alum Simbolon; Rolib Sitorus; Christina NM. Tobing; Sryani Br. Ginting
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 5 (2022): PERAN PERGURUAN TINGGI DAN DUNIA USAHA DALAM AKSELERASI PEMULIHAN DAMPAK PANDEMI
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v5i0.1822

Abstract

Konsultasi hukum untuk permasalahan yang dialami oleh justiabelen dalam hal ini adalah mengenai pembagian warisan, merupakan salah satu pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni bidang Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Program Studi Hukum. Tim LKBH memberikan beberapa opsi yang dapat digunakan justiabelen untuk menyelesaikan permasalahan warisan ini yakni: langkah terbaik adalah diselesaikan secara damai berdasarkan kekeluargaan antara ahli waris dengan saudara lainnya, dan juga dengan menelusuri lebih lanjut dan melakukan verifikasi kebenaran informasi peralihan nama ke BPN (Badan Pertanahan Negara) setempat. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan mengalami jalan buntu, maka barulah diupayakan melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Yang perlu dipersiapkan justiabelen adalah dokumen otentik yang dapat menjadi dasar gugatannya, antara lain akte kelahiran, kartu keluarga, akte tanah atas rumah yang dipermasalahkan (fotocopy), surat keterangan ahli waris dan jejak rekaman medis ibu justiabelen. Melalui kegiatan konsultasi ini justiabelen semakin memahami pentingnya pengurusan dokumen-dokumen otentik pendukung. Justiabelen juga memahami upaya mempertahankan hak atas warisan dengan opsi kekeluargaan dan jalur Hukum Nasional. Justiabelen memahami proses penyelesaian melalui Pengadilan yang tidak sederhana, tidak cepat dan biaya tidak murah, mulai dari Pengadilan tingkat pertama hingga kasasi bahkan Peninjauan Kembali. Kata Kunci : Harta warisan, Ahli Waris, dokumen otentik, kekeluargaan.
Providing Legal Consultation (Non Judicial) Regarding Inherited Land to Justiabelen Rolib Sitorus; Alum Simbolon; Sryani Br. Ginting; Ricky Banke; Christina N.M. Tobing
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 5 (2022): PERAN PERGURUAN TINGGI DAN DUNIA USAHA DALAM AKSELERASI PEMULIHAN DAMPAK PANDEMI
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37695/pkmcsr.v5i0.1818

Abstract

The tridharma of higher education includes education and teaching, research and community service is the pulse in the implementation of higher education in Indonesia. The Law Study Program at Pelita Harapan University (UPH) Medan Campus as a higher education unit carries out the Tridharma of Higher Education based on the provisions outlined by the government.The Law Study Program organizes community service activities through the Legal Consultation and Aid Institute (LKBH) which was established based on the Decree of the UPH Chancellor. LKBH provides consultation and legal assistance to people seeking justice so that their rights are not neglected, especially to ordinary people who are legal and economically disadvantaged. LKBH plays a role in helping the community through consultation and legal assistance is provided free of charge.Community service activities are non-judicial legal consultations with Mrs. Ida Darli Purba justiabelen related to inherited land. This land dispute issue is related to land ownership that does not yet have a land title certificate. In this activity, the inheritance land with the right of title in the form of a Camat Decree is not controlled and there are no buildings and is not cultivated/used for business activities by the mother-in-law of Ida Darli Purba, as well as the family concerned until now. To resolve this problem, proper and correct data is needed, so that the rights to the disputed land can be registered and the land certificate becomes legal certainty of the related land ownership.
Co-Authors Alum Simbolon Christina N.M. Tobing Christina NM. Tobing Ricky Banke Rolib Sitorus