Articles
<![CDATA[Legal Efforts by Consumer Financing Institutions Due to Financing Agreements with Fiduciary Guarantees through Application for Judicial Review of the Fiduciary Guarantee Law at the Constitutional Court ]]>
<![CDATA[Rolib Sitorus]]>;
<![CDATA[Permai Yudi]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v5i2.4972
<![CDATA[This study aims to find out how to obtain legal protection for consumer financing institutions or leasing companies, which the government has not paid much attention to in dealing with naughty debtors in the sense of having defaulted or broken promises in carrying out their obligations to creditors (consumer financing institutions/companies leasing). The presence of a financial institution is a business entity that provides financing by providing capital goods or funds through an installment system. Based on the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 9 of 2009 concerning Financing Institutions. Financial institutions such asleasingis a form of business activity in the form of capital goods carried out through option rights or without option rights within a period according to the agreement between the creditor and the debtor. The object of the transaction is to become the property of the financing institution (creditor) during the validity of the leasing agreement with the consumer (debtor). Until the creditor or consumer has paid off his debt to the leasing company. The research method used to discuss this problem is normative juridical, normative juridical is a way of examining legal norms and rules in applicable laws and regulations (positive law), which is related to the topic of the problem being researched.]]>
<![CDATA[KONSULTASI HUKUM PEMBUATAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN ]]>
<![CDATA[Sryani Ginting]]>;
<![CDATA[Alum Simbolon]]>;
<![CDATA[Christina NM. Tobing]]>;
<![CDATA[Ricky Banke]]>;
<![CDATA[Rolib Sitorus]]>;
<![CDATA[Meilani Meilani]]>
<![CDATA[ Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 5 (2022): PERAN PERGURUAN TINGGI DAN DUNIA USAHA DALAM AKSELERASI PEMULIHAN DAMPAK PANDEMI ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37695/pkmcsr.v5i0.1813
<![CDATA[Permasalahan yang dialami oleh Bapak Cornelius Simbolon adalah mengenai kendala pengetahuannya tentang pendaftaran identitas wajib pajak agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), karena akan mendirikan PT Perorangan atas usaha UMKM yang telah dikerjakan selama ini NPWP menjadi salah satu syaratnya. NPWP adalah sebuah tanda pengenal atau identitas diri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib Pajak (Pasal 1 angka 6 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan evaluasi. Melalui kegiatan konsultasi ini Bapak Cornelius Simbolon semakin memahami hukum tentang prosedur pengurusan melalui Online Single Submission (OSS). Bapak Cornelius Simbolon juga mengetahui tentang pentingmya memiliki NPWP dihubungkan dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan ataupun keringanan kepada pelaku usaha UMKM yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penjelasan tentang upaya pengurusan administrasi Pendaftaran NPWP Pribadi maupun Badan (PT Perseorangan), dapat dilakukan melalui online maupun langsung. Efisiensi dalam masa pandemi Covid-19 sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan POSKO Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, maka Bapak Cornelius dipandu langsung untuk melakukan pendaftaran secara online hingga diterbitkan NPWP-nya.]]>
<![CDATA[KONSULTASI HUKUM MENGENAI HARTA PERKAWINAN DAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Christina NM Tobing]]>;
<![CDATA[Alum Simbolon]]>;
<![CDATA[Ricky Banke]]>;
<![CDATA[Rolib Sitorus]]>;
<![CDATA[Sryani Ginting]]>
<![CDATA[ Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 5 (2022): PERAN PERGURUAN TINGGI DAN DUNIA USAHA DALAM AKSELERASI PEMULIHAN DAMPAK PANDEMI ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37695/pkmcsr.v5i0.1819
<![CDATA[Sengketa harta bersama dan hak asuh anak pasca perceraian menjadi permasalahan yang seringkali terjadi pada masyarakat sebagaimana dialami Ibu Agustina Simbolon. Konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan pada hakekatnya sangat diperlukan agar hak-haknya tidak terabaikan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu Ibu Agustina memahami hak-haknya sebagai isteri atas harta bersama dan hak asuh anak, sekaligus memberi opsi upaya yang dapat ditempuh agar Ibu Agustina mendapatkan keadilan dan kepastian hukum mengenai hak-haknya tersebut. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemberian konsultasi hukum melalui tatap muka dan daring mengingat masih dalam masa pandemic covid-19. Kegiatan ini dilakukan dengan tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan evaluasi. Melalui kegiatan konsultasi ini Ibu Agustina Simbolon semakin memahami hukum tentang hak atas harta bersama dan hak asuh anak-anak kandungnya pasca perceraian, dan mengenai tahapan penyelesaiannya yang mendahulukan penyelesaian secara kekeluargaan, apabila tidak berhasil dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan opsi tindakan setelah Putusan Pengadilan di tingkat pertama. Kata Kunci : Hukum Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak, Harta Bersama.]]>
<![CDATA[KONSULTASI HUKUM PERIHAL PEMBAGIAN HARTA WARISAN ]]>
<![CDATA[Ricky Banke]]>;
<![CDATA[Alum Simbolon]]>;
<![CDATA[Rolib Sitorus]]>;
<![CDATA[Christina NM. Tobing]]>;
<![CDATA[Sryani Br. Ginting]]>
<![CDATA[ Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 5 (2022): PERAN PERGURUAN TINGGI DAN DUNIA USAHA DALAM AKSELERASI PEMULIHAN DAMPAK PANDEMI ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37695/pkmcsr.v5i0.1822
<![CDATA[Konsultasi hukum untuk permasalahan yang dialami oleh justiabelen dalam hal ini adalah mengenai pembagian warisan, merupakan salah satu pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni bidang Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Program Studi Hukum. Tim LKBH memberikan beberapa opsi yang dapat digunakan justiabelen untuk menyelesaikan permasalahan warisan ini yakni: langkah terbaik adalah diselesaikan secara damai berdasarkan kekeluargaan antara ahli waris dengan saudara lainnya, dan juga dengan menelusuri lebih lanjut dan melakukan verifikasi kebenaran informasi peralihan nama ke BPN (Badan Pertanahan Negara) setempat. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan mengalami jalan buntu, maka barulah diupayakan melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Yang perlu dipersiapkan justiabelen adalah dokumen otentik yang dapat menjadi dasar gugatannya, antara lain akte kelahiran, kartu keluarga, akte tanah atas rumah yang dipermasalahkan (fotocopy), surat keterangan ahli waris dan jejak rekaman medis ibu justiabelen. Melalui kegiatan konsultasi ini justiabelen semakin memahami pentingnya pengurusan dokumen-dokumen otentik pendukung. Justiabelen juga memahami upaya mempertahankan hak atas warisan dengan opsi kekeluargaan dan jalur Hukum Nasional. Justiabelen memahami proses penyelesaian melalui Pengadilan yang tidak sederhana, tidak cepat dan biaya tidak murah, mulai dari Pengadilan tingkat pertama hingga kasasi bahkan Peninjauan Kembali. Kata Kunci : Harta warisan, Ahli Waris, dokumen otentik, kekeluargaan.]]>
<![CDATA[Providing Legal Consultation (Non Judicial) Regarding Inherited Land to Justiabelen ]]>
<![CDATA[Rolib Sitorus]]>;
<![CDATA[Alum Simbolon]]>;
<![CDATA[Sryani Br. Ginting]]>;
<![CDATA[Ricky Banke]]>;
<![CDATA[Christina N.M. Tobing]]>
<![CDATA[ Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 5 (2022): PERAN PERGURUAN TINGGI DAN DUNIA USAHA DALAM AKSELERASI PEMULIHAN DAMPAK PANDEMI ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37695/pkmcsr.v5i0.1818
<![CDATA[The tridharma of higher education includes education and teaching, research and community service is the pulse in the implementation of higher education in Indonesia. The Law Study Program at Pelita Harapan University (UPH) Medan Campus as a higher education unit carries out the Tridharma of Higher Education based on the provisions outlined by the government.The Law Study Program organizes community service activities through the Legal Consultation and Aid Institute (LKBH) which was established based on the Decree of the UPH Chancellor. LKBH provides consultation and legal assistance to people seeking justice so that their rights are not neglected, especially to ordinary people who are legal and economically disadvantaged. LKBH plays a role in helping the community through consultation and legal assistance is provided free of charge.Community service activities are non-judicial legal consultations with Mrs. Ida Darli Purba justiabelen related to inherited land. This land dispute issue is related to land ownership that does not yet have a land title certificate. In this activity, the inheritance land with the right of title in the form of a Camat Decree is not controlled and there are no buildings and is not cultivated/used for business activities by the mother-in-law of Ida Darli Purba, as well as the family concerned until now. To resolve this problem, proper and correct data is needed, so that the rights to the disputed land can be registered and the land certificate becomes legal certainty of the related land ownership.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi melalui Radio Maria Indonesia ]]>
<![CDATA[Japansen Sinaga]]>;
<![CDATA[Rolib Sitorus]]>;
<![CDATA[Joy Zaman Felix Saragih]]>;
<![CDATA[Ricky Banke]]>
<![CDATA[ ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Literasi Sains Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55123/abdisoshum.v3i4.4639
<![CDATA[Legal counselling is one of the effective methods to increase public legal awareness. Legal counselling through mass media, especially radio, is one of the strategic means to reach a wide audience. The legal education activity on corruption crimes held through Radio Maria Indonesia is part of a community service programme conducted by lecturers of the Law Study Programmes of Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan Campus. This activity aims to provide a deep understanding to the public about the definition, form, and impact of corruption, as well as the steps to prevent it. Through a communicative approach and easy-to-understand language, this programme is expected to build collective awareness and encourage active participation of the community in supporting corruption eradication efforts. This study analyses the effectiveness of legal education through radio in shaping critical attitudes and more proactive public behaviour towards corruption issues. The results show that radio can be an efficient legal education tool, especially in areas with limited access to formal education or digital technology.]]>
<![CDATA[Anti-Corruption Education from an Early Age in Preventive Efforts Corruption Act ]]>
<![CDATA[Rolib Sitorus]]>;
<![CDATA[Elvina Tanoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH) Vol. 3 No. 4 (2024): December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55927/jiph.v3i4.12775
<![CDATA[Anti-corruption education is one of the important discussions in the development of the state in Indonesia today, so in relation to this, the purpose of this study is to determine the factors that influence the success of anti-corruption education in the family environment, for the role of parents in instilling anti-corruption values in children from an early age, and to determine an effective education model to be applied in the family in order to form an anti-corruption character in children. This study uses a qualitative descriptive method. The results achieved are that anti-corruption education in the family environment is an important foundation in forming the character of individuals with integrity. The success of this effort is greatly influenced by various interrelated factors. Overall, the success of anti-corruption education in the family environment is the result of a complex interaction between internal and external factors. To achieve optimal results, integrated efforts are needed from all parties, including parents, schools, and the community. Anti-corruption education in the family is an important foundation in building the character of children with integrity.]]>
<![CDATA[The Influence of the Dynamics of Political Life within the Framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia ]]>
<![CDATA[Beatrice Angelica]]>;
<![CDATA[Callista Ciunta]]>;
<![CDATA[Cellyn Winata]]>;
<![CDATA[Felicia Tjenggo]]>;
<![CDATA[Felysia Kosasih]]>;
<![CDATA[Joventy Lim]]>;
<![CDATA[Michelle Faustibe Zhu]]>;
<![CDATA[Rolib Sitorus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH) Vol. 3 No. 4 (2024): December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55927/jiph.v3i4.12827
<![CDATA[In the modern era or digital era in the context of the Unitary State of the Republic of Indonesia, a study was conducted that aims to determine the influence of the digital era on the dynamics of political life, as well as to determine efforts to face the challenges of the presence of social media or the internet in the political life of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The research method used is the literature study method. The results of the study show that the impact of technological developments can be something positive, such as increasing the efficiency of election implementation. The results achieved are that digitalization can increase transparency and public trust in elections, with the note that there is a need for an even digital infrastructure and HR readiness. In addition, the role of the younger generation is very important because it will support the change from traditional elections to utilizing technology. Because if utilized properly, the implementation of online voting or E-Voting in general elections can solve various administrative problems more efficiently because it can reduce calculation errors that often occur in manual voting.]]>
<![CDATA[Legal Responsibility for Environmental Pollution and Damage from Natural Resource Exploration ]]>
<![CDATA[Andy Tonggo Michael Sihombing]]>;
<![CDATA[Rolib Sitorus]]>;
<![CDATA[Joy Zaman Felix Saragih]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology Vol. 2 No. 12 (2024): December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55927/marcopolo.v2i12.13005
<![CDATA[Exploitation of natural resources has positive and negative impacts on human life, in this case this study aims to determine the legal responsibility for environmental pollution and damage due to the exploration of natural resources in Indonesia. The research method used is normative legal research, with an approach through laws and regulations that focus on legal products that regulate environmental pollution. The sources of legal materials to be used consist of primary legal materials, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management; Law Number. 6 of 2023 concerning Job Creation; Regulation of the Minister of Environment Number. 4 of 2021 concerning Environmental Impacts, and the Criminal Code (KUHP). While secondary legal materials come from literature studies, such as books relevant to the law and research results from legal experts and legal journals. The results achieved are that legal responsibility for environmental pollution and damage in Indonesia includes a comprehensive approach involving aspects of civil law, criminal law, and state administrative law. The government, through various regulations and law enforcement mechanisms, seeks to protect the environment by imposing sanctions and requiring polluters to undertake remediation.]]>
<![CDATA[Analysis of Inheritance Law Regarding Inheritance Disputes in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 793 k/Ag/ 2018 ]]>
<![CDATA[Rolib Sitorus]]>;
<![CDATA[Jerry Merkury]]>
<![CDATA[ Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 1 (2025): February 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55927/jlca.v4i1.12631
<![CDATA[Inheritance law covers the transfer or assignment of a person's assets to the procedures for their distribution and settlement as stated in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 793 K/Ag/2018. In this writing, the research was conducted to determine the legal position of the plaintiff and defendant regarding the distribution of inheritance and to determine how the legal protection for the defendants regarding the ownership of inherited assets in the case of the distribution of inheritance assets in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 793 K/Ag/2018. The legal research method used in this research is normative legal research which is research that is conducted or aimed only at written regulations with a literature study method. which functions to describe or provide an overview of the object being studied. The data source used is secondary data with qualitative data analysis. The legal position of the Plaintiff Drs Sangkala Msi is the first class heir from his parents, namely Pamaling bin Tala and Debo binti naro, which is based on Article 174 paragraph (1) of the KHI is a son. The legal position of the Defendant Nurbaya binti Basang and Ahmad bin Jumasang is a substitute heir. Article 185 of the KHI states that the heirs who die rather than the testator's position can be replaced by their children. The legal position of the plaintiff and defendant is regulated in Article 171 of the KHI which regulates that the heirs are blood relatives or marital relations with the testator, are Muslim and are not prevented by law from becoming heirs.]]>
