Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Administrasi Publik JURNAL SIMETRIK Spectrum: Multidisciplinary Journal
Albertus Lalaun, Albertus
Unknown Affiliation
Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN YARU KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Lalaun, Albertus; Siahaya, Agus
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 5, No 2 (2015)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.716 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v5i2.1759

Abstract

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membantu masyarakat agar dapat menolong diri mereka sendiri atau upaya untuk memimpin masyarakat agar belajar memimpin diri mereka sendiri, sehingga masyarakat tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan sumberdaya lokal yang ada dalam masyarakat tersebut. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan, yang di sebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan. Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri pada hakekatnya adalah gerakan nasional dalam wujud pembangunan berbasis masyarakat yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kata Kunci: Pemberdayaan, Kemiskinan, Program PNPM Mandiri.
PROTOTYPE e-LAYANAN ADMINISTRASI PERSURATAN NEGERI HATIVE BESAR GUNA MENDUKUNG PROGRAM DESA DIGITAL Dahoklory, Melda; Tupan, Hendrik Kenedy; Jamlaay, Marselin; Parera, Josseano Amakora; Alyona, Caryl; Lalaun, Albertus
JURNAL SIMETRIK Vol. 14 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negeri Hative Besar merupakan salah satu Negeri Adat yang terletak di kecamatan Teluk Ambon pulau Ambon, Kabupaten Kota Ambon. Kepala Pemerintahan Negeri Adat umum dipanggil “Bapa Raja” (selanjutnya untuk mempersingkat penulisan disebut Raja). Dalam hal menjalankan tata kelola pemerintahan di Negeri Hative Besar, Raja dibantu pegawai pemerintahan lainnya menjalankan tugas pada Kantor Pemerintahan Negeri Hative Besar beralamat pada jalan Dr. J. Leimena, kecamatan Teluk Ambon pulau Ambon, Kabupaten Kota Ambon. Dalam pelaksanaannya kantor Pemerintahan Negeri Hative Besar melakukan pelayanan kependudukan. Berdasarkan data statistik kependudukan Negeri Hative Besar memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1241 KK, dengan jumlah jiwa sebanyak 4827 Orang (Data Kependudukan Negeri Hative Besar Tahun 2023). Dalam proses pelayanan administrasi pada kantor Pemerintahan Negeri Hative Besar ditangani oleh tenaga operator administrasi. Hal-hal yang ditangani antara lain pelaporan data ke kementerian, layanan administrasi data penduduk dalam hal registrasi dan pembaruan data, serta pembuatan surat keterangan. tata kelola data pada Pemerintahan Negeri Hative Besar dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan proses-proses yang masih dilakukan secara manual/ konvensional, misalnya perhitungan dan demografi data kependudukan yang dilakukan secara manual, pembuatan surat keterangan yang dikeluarkan pemerintah negeri, maupun proses input data kependudukan yang ditangani oleh tenaga administrasi/ operator teknologi informasi. Selain itu informasi yang disampaikan pada papan informasi yang berada pada lokasi gedung pemerintahan hative besar dirasa kurang efisien. Informasi yang disampaikan dalam bentu hardcopy setiap informasi dan tidak up-to-date. Pada penelitian ini akan dirancang dan dibangun sebuah sistem informasi yang dapat menangani proses pengajuan Surat keterangan desa dan sebuah papan informasi berbasis digital. Proses rancang bangun ini akan menggunakan metode pengembangan sistem waterfall model. Tujuan penelitian yang diusulkan adalah mengembangkan aplikasi layanan pengajuan surat keterangan dan pengembangan papan informasi digital sebagai layanan informasi publik.
LAYANAN E- PENGADUAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS WEB Dahoklory, Melda; Alyona, Caryl; Dien, Marion Erwin; Agustina, Elsa Nania; Lalaun, Albertus
JURNAL SIMETRIK Vol 15 No 1 (2025): JUNI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31959/js.v15i1.3131

Abstract

Sexual violence is a crime that threatens the integrity and dignity of individuals, and disrupts public order and security. Based on survey data from the Directorate General of Higher Education, Research, and Technology in 2020, 77% of lecturer respondents stated that cases of sexual violence occurred in universities, but 63% of respondents from the victim side chose not to report their cases to the authorities. In addition, universities are the third location for sexual violence with a percentage of 15%. In response to this, the Ambon State Polytechnic (POLNAM) has formed a task force for the prevention and handling of sexual violence (SATGAS PPKS) as an effort to prevent and handle acts of sexual violence that occur in the POLNAM environment. The PPKS Task Force is tasked with providing assistance, guidance and information related to the prevention and handling of sexual violence within the scope of the POLNAM campus. Based on data and information from the Polnam PPKS Task Force Team, there has never been any reporting of sexual violence committed by students. This is due to the lack of information on the existence of the Polnam PPKS Task Force and also the flow of the reporting process and filling out the complaint data form. This process is carried out manually by visiting the Polnam PPKS Task Force and filling out the complaint form. Although efforts have been made to prevent and handle sexual violence, there are obstacles that affect the effectiveness and efficiency of the reporting and handling process. One of the factors that causes minimal reporting is the fear of the confidentiality of victims and reporters when visiting the PPKS Team. So based on this background, a media is needed that acts as a container for Polnam PPKS information which also handles the Internal PPKS reporting process. Electronic complaints are electronic-based systems or platforms that allow the public to submit complaints, suggestions, or aspirations related to public services or the performance of government agencies online. The development of this system uses the Prototype Process Model Software development method. This study aims to implement a prototype of a sexual violence e-complaint system. This system acts as an electronic information media related to PPKS Polnam and the reporting complaint service process related to the work area of SATGAS PPKS at Ambon State Polytechnic. Keywords: e-Complaints, Task Force, Polnam, PPKS, Violence,
Analisa Kontribusi Retribusi Jasa Umum Untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal Yang Mendukung Pembangunan Otonomi Daerah Secara Berkelanjutan: (Studi Kasus: Kabupaten Seram Bagian Barat) Rahabeat, Nicodemus; Kriekhoff, Ennis Sarenah; Talakua, Victor Amanusa; Lalaun, Albertus
Spectrum: Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Spectrum: Multidisciplinary Journal
Publisher : Sapta Arga Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sumber pendapatan daerah adalah proses merencanakan, mengumpulkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan semua penerimaan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, maupun pendapatan sah lainnya, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, tata cara pembentukan daerah otonom, hubungan keuangan pusat-daerah, serta pembinaan dan pengawasan. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi wilayah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Tujuannya adalah memberi ruang bagi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. Penelitian ini menekankan pentingnya startegi optimalisasi kontribusi pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal yang mendukung pembangunan otonomi daerah secara berkelanjutan. Pada panelitian ini kontribusi retribusi umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif atau analisis kontribusi. Analisis kontribusi adalah metode untuk mengukur seberapa besar sumbangan suatu pos penerimaan atau komponen tertentu terhadap total penerimaan atau total nilai dalam suatu periode tertentu. Hasil analisa kontribusi retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 sebesar 4%, tahun 2021 sebesar 17%, tahun 2022 sebesar 8%. Rata-rata kontribusi retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seram Bagian Barat adalah 7,6 %. Sehingga perkembangan pertumbuhan retribusi jasa umum mengalami fluktuasi dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan anggaran pertahunnya.
PROTOTYPE e-LAYANAN ADMINISTRASI PERSURATAN NEGERI HATIVE BESAR GUNA MENDUKUNG PROGRAM DESA DIGITAL Dahoklory, Melda; Tupan, Hendrik Kenedy; Jamlaay, Marselin; Parera, Josseano Amakora; Alyona, Caryl; Lalaun, Albertus
JURNAL SIMETRIK Vol 14 No 2 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negeri Hative Besar merupakan salah satu Negeri Adat yang terletak di kecamatan Teluk Ambon pulau Ambon, Kabupaten Kota Ambon. Kepala Pemerintahan Negeri Adat umum dipanggil “Bapa Raja” (selanjutnya untuk mempersingkat penulisan disebut Raja). Dalam hal menjalankan tata kelola pemerintahan di Negeri Hative Besar, Raja dibantu pegawai pemerintahan lainnya menjalankan tugas pada Kantor Pemerintahan Negeri Hative Besar beralamat pada jalan Dr. J. Leimena, kecamatan Teluk Ambon pulau Ambon, Kabupaten Kota Ambon. Dalam pelaksanaannya kantor Pemerintahan Negeri Hative Besar melakukan pelayanan kependudukan. Berdasarkan data statistik kependudukan Negeri Hative Besar memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1241 KK, dengan jumlah jiwa sebanyak 4827 Orang (Data Kependudukan Negeri Hative Besar Tahun 2023). Dalam proses pelayanan administrasi pada kantor Pemerintahan Negeri Hative Besar ditangani oleh tenaga operator administrasi. Hal-hal yang ditangani antara lain pelaporan data ke kementerian, layanan administrasi data penduduk dalam hal registrasi dan pembaruan data, serta pembuatan surat keterangan. tata kelola data pada Pemerintahan Negeri Hative Besar dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan proses-proses yang masih dilakukan secara manual/ konvensional, misalnya perhitungan dan demografi data kependudukan yang dilakukan secara manual, pembuatan surat keterangan yang dikeluarkan pemerintah negeri, maupun proses input data kependudukan yang ditangani oleh tenaga administrasi/ operator teknologi informasi. Selain itu informasi yang disampaikan pada papan informasi yang berada pada lokasi gedung pemerintahan hative besar dirasa kurang efisien. Informasi yang disampaikan dalam bentu hardcopy setiap informasi dan tidak up-to-date. Pada penelitian ini akan dirancang dan dibangun sebuah sistem informasi yang dapat menangani proses pengajuan Surat keterangan desa dan sebuah papan informasi berbasis digital. Proses rancang bangun ini akan menggunakan metode pengembangan sistem waterfall model. Tujuan penelitian yang diusulkan adalah mengembangkan aplikasi layanan pengajuan surat keterangan dan pengembangan papan informasi digital sebagai layanan informasi publik.
Co-Authors Agus Siahaya, Agus Agustina, Elsa Nania Alyona, Caryl Dahoklory, Melda Dien, Marion Erwin Jamlaay, Marselin Kriekhoff, Ennis Sarenah Parera, Josseano Amakora Rahabeat, Nicodemus Talakua, Victor Amanusa Tupan, Hendrik Kenedy