Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JOURNAL EQUITABLE Ahmad Dahlan Legal Perspective
Siti Zuliyah
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Media Sosial Sebagai Wadah Baru Mencari Keadilan Triwahyuningsih Triwahyuningsih; Supriyadi Supriyadi; Siti Zuliyah
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/citizenship.v5i2.24635

Abstract

Berbagai macam  kasus hukum yang diunggah oleh sebagian masyarakat di media sosial belakangan ini menimbulkan kecemasan tentang penegakan hukum di Indonesia.  Tujuan penelitian ini  ingin mendeskripsikan  penggunaan media sosial sebagai wadah baru mencari keadilan. Metode Penelitian menggunakan jenis kualitatif, pendekatan yuridis normatif dan konseptual untuk menganalisis objek penelitian yaitu media sosial sebagai wadah baru mencari keadilan. Metode pengumpulan data bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data kualitatif deskriptif dengan tahapan display data,  reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dijadikan wadah untuk mencari keadilan karena dianggap efektif  dapat memantik reaksi sosial atas apa yang dirasa korban, disebabkan perasaan hukum masyarakat dengan masalah yang  sedang dihadapi oleh setiap korban. Etika bermedia sosial diperlukan dengan berpedoman pada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum.
PERSPEKTIF SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE Aldeka Putra, Atra; Suryadi; Siti Zuliyah
JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v8i2.4603

Abstract

Children are assets of the country that must be preserved, thus their rights must be upheld even if they commit crimes. The effect of their social environment, including their peers, community, and parenting practices, cannot be isolated from children's criminal behavior. The state must be present to protect children because punishment will have a detrimental effect on their mental and physical development. Through Law Number 11 of 2012 Concerning the Juvenile Criminal Justice System, the state has created space to offer special protection to children who commit crimes. Under this law, criminal issues committed by children are resolved through a restorative justice process. What is the sociological perspective on the protection of children who commit crimes from a restorative justice perspective, then, when looking at these issues? In order to examine the truth and reality of the laws that are in place in society with relation to the sociological perspective of defending children from criminal acts based on restorative justice, the research technique used is sociological juridical. According to the study's findings, the prevalence of restorative justice in laws and regulations demonstrates the sociological influence of the process, which includes social control, social services, and accountability to victims and society.
Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 dalam Proses Pengisian Pamong Kelurahan di Kabupaten Kulon Progo Siti Zuliyah; Tri Wahyuningsih; Nur Kholik
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v3i2.8933

Abstract

Guna mengantisipasi kekosongan jabatan pamong kelurahan, pemerintah daerah, di wilayah Kabupaten Kulon Progo melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang pamong kelurahan. Berdasarkan observasi awal, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa masalah maupun kendala yang dihadapi. Seperti sedikitnya peserta yang terjaring akibat kurangnya sosialisasi dari panitia akan adanya penyelenggaraan tes pamong kelurahan. Selain itu kurang terbukanya dalam penjaringan dan penyaringan para calon pamong kelurahan dan lain. Secara garis besar tujuan penelitian ini, pertama ingin mendeskripsikan proses pengisian pamong kelurahan di Kabupaten Kulon Progo, dan kedua untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 dalam pengisian pamong kelurahan di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam masyarakat. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi, selanjutnya data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengisian pamong kelurahan di kabupaten Kulon Progo antara lain: lurah membentuk tim yang bertugas dalam pelaksanaan pengisian pamong kelurahan. Selanjutnya tim melakukan penjaringan dan penyaringan melalui seleksi persyaratan administrasi dan penyelenggaraan ujian sesuai Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2021 dalam pasal 10. Disebutkan bahwa pelaksanaan ujian wajib kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi yang mempunya kompetensi terkait materi ujian, koreksi ujian dan penilaian. Kemudian hasil seleksi calon pamong desa paling sedikit 2 (dua) calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi yang kemudian dikonsultasikan kepada panewu untuk mendapatkan rekomendasi untuk diangkat menjadi pamong kelurahan, sedangkan implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 pada dasarnya dapat diterapkan sesuai aturan seperti  pembentukan panitia, seleksi administrasi, materi ujian tim penguji dan sebagainya. Namun demikian, masih ada kelemahannya antara lain antara syarat calon yang dinilai memberatkan, kurangnya sosialisasi, adanya beberapa desa yang kurang terbuka dalam proses pengisian pamong kelurahan dan sebagainya.
Co-Authors Aldeka Putra, Atra Nur Kholik Supriyadi ,, Supriyadi Suryadi Tri Wahyuningsih Triwahyuningsih, Triwahyuningsih