Garuda - Garba Rujukan Digital

SERTIFIKAT CACAT HUKUM DALAM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA Khairina Khairina
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 13, No 1 (2014)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Getting licence of land had great relation with the law of the land. Filling the form of land owner to Natinal Land Committee (BPN) where the land is located would give the great one’s position as the owner. The committee later on might give a land certificate to the owner. This certificate would be the fact by the owner when they faced any law problems. This certificate could be as a fact by the owner if there was no complain from other people who might claim the land as their land. However, if there was a complain to the validity of the land certificate, this certificate might become to premature certificate.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGOLAHAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Nadia Nadia; Khairina Khairina
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 19 tahun 2007 tentang pengolahan dan pengusahaan pertambangan dan energi Masih banyak para penambang liar melakukan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar dan daerah aliran sungai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Kabupaten Dharnasraya, Bapak Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya, dan unsur masyarakat di Nagari Siguntur dan dokumentasidisini adalah mengacu pada material (bahan) seperti, Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 tahun 2007. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2007 tentang pengolahan dan pengusahaan pertambangan dan energi tidak terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi pemerintah adalah ketika masyarakat mengetahui peraturan yang telah dibuat, dan mereka para penambang liar tidak mengindahkan sosialisasi yang disampaikan Pemerintah Daerah. Kedua pandangansiyasah dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 19 tahun 2007 dimana kinerja kepemimpinan yang belum memiliki sifat- sifat seorang pemimpin belum dimiliki secara keseluruhan.Kata kunci: Implementasi PERDA, Pertambangan Emas Ilegal, Siyasah Dusturiyah

KEDUDUKAN KESEPAKATAN DAMAI SETELAH PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI GUGAT MENURUT HUKUM ACARA PERDATA (STUDI ANALISIS PERKARA NOMOR 213/Pdt.G/2018/PA.Slk) M Nursalim Yahya; Khairina Khairina
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v3i2.6825

The purpose of this study was to analyze the considerations of the Solok Religious Court for ratifying the peace agreement letter from the plaintiffs and defendants in order to end the process against case number 213/Pdt.G/2018/PA.Slk which was decided verstek even though the decision was not yet legally binding and Verzet legal action should be taken by the Religious Court. The type of research in this writing is field research and analyzed descriptively qualitatively. The results in the study are first, the process of making a peace agreement between the parties in case number 213/Pdt.G/2018/PA.Slk is that the parties came to the Solok Religious Court by stating their desire to make things better and not wanting to divorce. Second, the consideration of the Solok Religious Court to accept the peace agreement letter is that the amicable certificates of the plaintiffs and defendants can be accepted on the grounds that the case has not yet been legally binding (BHT so that the defendant does not need to take legal action against verzet by keeping in mind the principles of simple, fast and low cost). Third, the review of the civil procedural law on the peace statement made by the parties is that the peace that occurs outside the trial is binding on the two parties who make peace.

KONTRADIKSI PERATURAN PEMRINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Febriyanti Febriyanti; Irma Suryani; Zainuddin Zainuddin; Khairina Khairina
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 3, No 3 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v3i3.8395

Studi ini mengkaji tentang Kontradiksi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditinjau dari siyasah dusturiyah . Permasalahannya adalah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 terdapat beberapa pasal yang kontradiktif dengan Peraturan yang berada diatasnya sehingga mempermudah TKA bekerja di Indonesia sementara Tenaga Kerja Indonesia masih banyak yang membutuhkan pekerjaan . Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (Library Research) bahan diperoleh melalui penelitian setelah bahan yang terkumpul diolah dengan cara deduktif dan dianalisi dengan kualitatif. Hasil yang dicapai adalah beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 yang menimbulkan Kontradiktif dengan peraturan yang berada diatasnya, diantaranya: (a) Pasal 5 ayat (1) tentang bekerja rangkap jabatan bagi TKA kontradiktif dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli Dagang. (b) Pasal 6 tentang Penghapusan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kontradiktif dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. dan (c) Pasal 19 tentang dispensasi Rencana Menggunakan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) kontradiktif dengan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berbagai kelonggaran tersebut mempermudah Tenaga Kerja Asing bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri. Secara keseluruhan kelonggaran bagi TKA bekerja di Indonesia juga menimbulkan kontradiktif dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menjamin setiap hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Peraturan ini juga tidak sejalan dengan teori tujuan hukum yakni teori keadilan, teori kebermanfaatan dan teori kepastian hukum. Menurut perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah bahwa Peraturan Pemerintah perihal Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia belum memenuhi kriteria dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam siyasah Sar’iyyah, yakni : (1) bertentangan dengan tujuan syaiat yang mana kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan, namun dengan adanya kelonggaran dalam peraturan ini tidaklah menciptakan kemaslahatan melainkan kemudharatan yakni semakin berpeluang menambah pengangguran karena lapangan pekerjaan diambil oleh TKA. (2) tidak meletakan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dimana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 dibuat hanya untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu. (3) Akan memberatkan masyarakat terutama yang sedang mencari pekerjaan. (4) Tidak tercapainya keadilan dalam masyarakat karena haknya sebagai warga negara tidak terpenuhi yakni hak untuk mendapatkan pekejaan yang layak.

KONTROVERSI ATURAN WAJIB VAKSINASI COVID-19 DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH Fatma Suci Rahmadini; Khairina Khairina; Zainuddin Zainuddin; Sulastri Caniago
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 3, No 3 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v3i3.8376

Studi ini mengkaji tentang aturan wajib vaksinasi Covid-19 dalam rangka penagglangan pandemi Covid-19 dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang mewajibkan masyarakat yang menjadi sasaran penerima vaksinasi untuk melakukan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi berupa saksi administrative dan sanksi denda. Permasalahannya adalah terdapat pasal-pasal dalam hukum positif yang bertentangan dengan aturan wajib vaksinasi tersebut dan menurut kreteria pembentukan perundang-undangan dalam siyasah suariyah aturan wajib vaksinasi Covid-19 belum memenuhi kriteri-kriteria tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Data dan bahan diperoleh melalui membaca, mengutip buku, meneliti, menganalisis dokumen, berita di internet dan undang-undang terkait pembahasan. Setelah data/bahan terkumpul diolah dengan cara kualitatif deskriptif dan dianalisis dengan cara deduktif. Penelitian ini menemukan hasil bahwa Peraturan Presiden perihan aturan wajib vaksinasi dengan menekankan hukuman berupa sanksi administratif dan denda bagi penolak vaksinasi Covid-19 bertentangan dengan pasal-pasal yang etrdapat dalam hukum positif dan menurut prespektif fikih siyasah dusturiyah aturan persebut belum memenuhi kriteri peraturan perundang-undangan yang baik menurut siyasah syar’iyah.

KEWAJIBAN BAKO MENAFKAHI ANAK SETELAH AYAH WAFAT: STUDI TENTANG NAFKAH DI KECAMATAN SUNGAI TARAB Dheana Permata Sandy; Khairina Khairina
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v4i1.9344

This research examines how the obligation of bako to support children whose father has died in Minangkabau, how is the view of Islamic law towards the obligation of bako to provide for children whose father has died in Sungai Tarab District. The purpose of this research is to find out the obligation of Bako to provide for children whose father has died in Minangkabau and to find out how Islamic law views the obligation of Bako to provide for children whose father has died in Sungai Tarab District. This type of research is field research. Data collection was carried out through interviews with respondents, namely niniak mamak, religious scholars, cadiak clever and bundo kanduang in Sungai Tarab District, the form of interviews used was semi-structured interviews. Data processing is done by analyzing the data using descriptive qualitative analysis techniques. The data analysis technique that the writer uses is Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion Drawing. The responsibility of the father's family to provide for the child after the father dies in Sungai Tarab Subdistrict, as stated in article 104 of the Compilation of Laws which reads "If the father has passed away, the cost of breastfeeding shall be borne by the person who is responsible to the father or his guardian." A living must be given to children who have not been able to work to meet their own needs, especially for children who are still babies or are still breastfeeding, even though the father's family has provided for the child but does not meet their needs because they do not routinely provide a living, especially for the father's family which does not provide for the child at all even though the child has tried asking for a living, it can be seen that the responsibility or obligation of the father's family to provide for the child after the father dies is not by Islamic law.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search