Garuda - Garba Rujukan Digital

METODE FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Irma Suryani
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 9, No 2 (2010)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

In terms of legal perspective, the fatawa issued by Indonesian Council of Islamic Scholars/Ulama (MUI) theoretically have tried to apply the principles of al-Qur’an, Hadits, Ijma, dan Qiyas as practiced by the Sunnites. However, in the realization, they suffered from inconsistency. There are many of the fatawas refering to books of fiqh (Islamic jurisprudence). In terms of the content, such factors as social and political environments yield influence toward the formulation of the fatawa. On the other hand, such influence give lessons to those who are interested in Islamic laws that the products of thoughts in Islamic laws cannot be separated from the social and political conditions when the thoughts were formulated.

LEGISLASI SYARI’AT ISLAM MELALUI PERDA SYARI’AH Irma Suryani
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 13, No 2 (2014)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Basically, Islamic institution had became the demand and thinking process of Moslem people in law. Their consideration to follow the Islamic orders never die socially and culturally. This showed that the spread out of Islamic values, local wishes and customes had big relationship to serve the law concept universally. It could be said that this law maight be accepted by anyone whereever they are. Socially, a law meant a reflection of convection in societies that they believed as one important thing in their daily life in society and state. It was clear that adapted law by this society had to be able to respond the societies’ aspiration in order to face the social development in the future.

PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH Nada Prastika Fadillah; Irma Suryani
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2020. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ditengah- tengah masyarakat tepatnya di Kecamatan Sungai Rumbai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu, Kasi Bidang Penataan Dan Pentaatan Lingkungan Hidup, Kasi Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3, Dan Masyarakat Serta Tim Kebersihan Di Kecamatan Sungai Rumbai. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dan beberapa buku. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut diperoleh selanjutnya data tersebut di analisa menggunakan analisa kualitatif. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh penulis menggunakan metode triangulasi data. Penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya mempunyai peranan dalam mengatasi permasalahan lingkungan dengan melakukan pengawasan izin mengendalikan lingkungan, penyedian sarana dan prasarana tempat pengelolaan sampah serta memberikan sosialisasi kepada pelaku kegiatan pengelolaan sampah namun pelaksanaannya masih belum optimal dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Dampak yang ditimbulkan dari kurang optimalnya Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan peranannya memberikan dampak negatif yaitu bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan layanan tempat pengelolaan sampah jadi tidak terlayani dikarenakan kurangnya dana yang tersedia serta terbatasnya jumlah tenaga kerja membuat Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa berkerja secara optimal. Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Islam tidak ada larangan secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah, namun hukumnya akan haram jika menimbulkan bahaya yang mengancam jiwa, akal, harta, keturunan, agama, dan negara.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG KEWAJIBAN PANITERA PENGADILAN MENGIRIMKAN SALINAN PUTUSAN PERCERAIAN KEPADA PEGAWAI PENCATAT PERNIKAHAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Batusangkar) Nofrizal Nofrizal; Irma Suryani
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Studi ini mengkaji tentang Kewajiban Panitera Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Kepada Pencatat Pernikahan. Permasalahannya adalah Kewajiban Panitera Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Kepada Pencatat Pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan apa faktor yang melatarbelakangi Panitera Pengadilan tidak mengirimkan salinan Perceraian Kepada Pencatat Pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research).Hasil penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kewajiban Panitera Pengadilan Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Kepada Pegawai Pencatat Pernikahan (Studi Kasus Pengadilan Agama Batusangkar), ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Faktor-faktor yang menghalangi tidak terlaksananya Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah yaitu, pertama tidak ada biaya operasional, kedua tidak adanya system online yang diberlakukan, ketiga kurang efektifnya koordinasi antara pihak pengadilan dengan pegawai pencatat pernikahan, keempat tidak adanya kontrol dari pengadilan. Analisis hukum analisis penulis berdasarkan akibat yang ditimbulkan tidak terlaksananya pengiriman salinan putusan perceraian kepada pencatat pernikahan salah satu akibatnya adalah tidak terlaksanya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Hal tersebut menjadikan kurang efektifitasnya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tersebut karena pegawai pencatat pernikahan tidak dapat merubah status perkawinan seseorang hal tersebut tidak terlepas dari tidak adanya salinan putusan perceraian yang dikirimkan oleh pihak pengadilan dan hal tersebut juga berdampak terhadap ketidakjelasan status perkawinan seseorang di kantor urusan agama.

PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI NAGARI SUNGAI DAREH KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA PERSPEKTIF PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2014 DAN FIQH SIYASAH Puja Hardina; Irma Suryani
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Studi ini mengkaji tentang bagaimana sebab terjadinnya pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) di daerah Dhamasraya dari Perspektif Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Sumber data pada penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kasi PPKLH, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengelola Laboraturium dan wali Nagari Sungai Dareh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil Observasi Awal, Penulis menemukan salah Satu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tercemar. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tercemar tersebut diakibatkan oleh aktifitas masyarakat yang melakukan tindakan tambang ilegal dimulai dari tambang emas menggunakan mercuri (air raksa) serta alat berat, penambangan pasir. Di dalam sungai tersebut terdapat ikan yang dijadikan sebagai sumber makanan oleh masyarakat setempat dan juga dijadikan sebagai penopang utama kehidupan masyarakat. Dan ini sangat bertentangan dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014. Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) dari perspektif Fiqh Siyasah yaitu: pelestarian kembali Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan syariat Islam, seorang ulil amri (Pemimpin) bertanggungjawab terhadap hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, seperti mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudhorotan, termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

TRADISI MENYANGGAM UNTUK MENDAPATKAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM M Azif; Irma Suryani
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

This study discusses the view of Islamic law, namely fikih / opinion of the imam of the school towards the tradition of menyanggam to get children. In the implementation of the tradition of menyanggam there is a provision that, for 2 years the borrowed child should not meet with both parents. This will have a devastating impact on parents and children. The form of implementation of the tradition of menyanggam is the habit of borrowing children from dunsanak and others, aged 2 to 5 years, fostered and treated like their own children for 2 years with the aim of getting children. In Islamic law, the tradition of menyanggam should not be done because there is an element of separating the child from his biological parents, thus adversely affecting the child and his parents. However, it is permissible to do if the preservation contained in the tradition of menyanggam is eliminated, that is, the element of separating the child from both parents.

BAGI HASIL USAHA KAPAL TAMBANG EMAS DI NAGARI KOTO TUO KABUPATEN SIJUNJUNG PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH Ulfi Febrianti; Irma Suryani
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

This paper aims to explain the fiqh muamalah review of the contract agreement and the pattern of the profit sharing agreement system for gold mining vessels in Nagari Koto Tuo, Sijunjung Regency. This research is a qualitative research. Data collection techniques through interviews and observation. Primary data sources consist of land owners, ship owners and workers, as well as supporting data consisting of library data related to profit sharing. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. This study found that the contract made in the gold mining ship business is a cooperation agreement. The contract takes place orally and in writing. First, the form of the contract in the gold mining ship business, the land owner and the ship owner are called syirkah and the ship owner with other investors is called syirkah mufawadah. Second, the form or method of managing the gold mining ship business, ship owners and workers, is called syirkah. Third, profit sharing in the gold mining ship business of land owners, ship owners, and workers is called syirkah mudharabah. However, their profit sharing system is a new profit sharing system, namely a profit sharing system based on their knowledge alone. Therefore, there is an element of ambiguity or gharar in the profit-sharing system that they do. However, this can still be done as long as there is an agreement.

LARANGAN MENIKAH BORU NINAMBORU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Padang Gelugur Kabupaten Pasaman) Martua Martua; Irma Suryani
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v3i2.6818

The main problem in this paper is the provisions on the prohibition of marrying boru ninamboru and the view of Islamic law on the prohibition of marrying boru ninamboru in the village of Binubu Baru, Nagari Sontang Cubadak, Pasaman Regency. The purpose of this study is to find out how the provisions on the prohibition of marrying boru ninamboru and analyzing how Islamic law views the prohibition of marrying boru ninamboru in the village of Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak, Pasaman Regency. This type of research is this research is field research (field research). Data collection was carried out through interviews with respondents, namely traditional leaders, religious scholars and people who would commit the customary violation. After the data is obtained, the writer analyzes it descriptively qualitatively so that the data is understood. The location of this research is in Binubu Baru Village, Padang Gelugur District, Pasaman Regency. From the results of the study, it was found that the rules regarding the prohibition of marrying boru ninamboru were believed to exist by the people of Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Cubadak, Pasaman Regency. This customary prohibition against marrying boru ninamboru has never happened because of the strong belief of the community in the prevailing customs and the sanctions that are so strong and strict. The provisions on the prohibition of marrying boru ninamboru in Kampung Binubu Baru have become rules that have existed in ancient times originating from ancestors, followed until now from generation to generation, these rules are not written but are firmly held by traditional leaders accompanied by sanctions. In the view of Islamic law that marriage to boru ninamboru is allowed and not prohibited in religion which has been explained in surah An-Nisa verses 22-23, for that customs regarding the prohibition of marrying boru ninamboru are included in 'urf fasid.

KONTRADIKSI PERATURAN PEMRINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Febriyanti Febriyanti; Irma Suryani; Zainuddin Zainuddin; Khairina Khairina
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 3, No 3 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jisrah.v3i3.8395

Studi ini mengkaji tentang Kontradiksi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditinjau dari siyasah dusturiyah . Permasalahannya adalah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 terdapat beberapa pasal yang kontradiktif dengan Peraturan yang berada diatasnya sehingga mempermudah TKA bekerja di Indonesia sementara Tenaga Kerja Indonesia masih banyak yang membutuhkan pekerjaan . Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (Library Research) bahan diperoleh melalui penelitian setelah bahan yang terkumpul diolah dengan cara deduktif dan dianalisi dengan kualitatif. Hasil yang dicapai adalah beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 yang menimbulkan Kontradiktif dengan peraturan yang berada diatasnya, diantaranya: (a) Pasal 5 ayat (1) tentang bekerja rangkap jabatan bagi TKA kontradiktif dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli Dagang. (b) Pasal 6 tentang Penghapusan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kontradiktif dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. dan (c) Pasal 19 tentang dispensasi Rencana Menggunakan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) kontradiktif dengan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berbagai kelonggaran tersebut mempermudah Tenaga Kerja Asing bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri. Secara keseluruhan kelonggaran bagi TKA bekerja di Indonesia juga menimbulkan kontradiktif dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menjamin setiap hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Peraturan ini juga tidak sejalan dengan teori tujuan hukum yakni teori keadilan, teori kebermanfaatan dan teori kepastian hukum. Menurut perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah bahwa Peraturan Pemerintah perihal Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia belum memenuhi kriteria dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam siyasah Sar’iyyah, yakni : (1) bertentangan dengan tujuan syaiat yang mana kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan, namun dengan adanya kelonggaran dalam peraturan ini tidaklah menciptakan kemaslahatan melainkan kemudharatan yakni semakin berpeluang menambah pengangguran karena lapangan pekerjaan diambil oleh TKA. (2) tidak meletakan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dimana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 dibuat hanya untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu. (3) Akan memberatkan masyarakat terutama yang sedang mencari pekerjaan. (4) Tidak tercapainya keadilan dalam masyarakat karena haknya sebagai warga negara tidak terpenuhi yakni hak untuk mendapatkan pekejaan yang layak.

Juridical Analysis of the Implementation of Islamic Criminal Law in Aceh from the Perspective of Legal Hermeneutics Irma Suryani
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 16, No 1: January - March 2023
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v16i1.19274

This study aims to determine the concept of the application of Islamic criminal law in Aceh and to analyze it using the perspective of legal hermeneutics. The research method used is a normative legal research method with statutory approaches (Statute Approach) and case approaches (Case Approach). The study shows that enforcing Islamic criminal law in Aceh is in the context of maintaining the five basic human needs, namely the maintenance of religion, soul, mind, lineage, and property. These five basic needs are necessary for humans. This is determined nothing but to maintain the existence of the five basic human needs, or in other words, the punishments are prescribed solely for the benefit of humans. The current implementation of Islamic law in Aceh is still within the corridor of the trilogy of religious harmony, namely inter-religious harmony, internal religious harmony, and inter-religious harmony with the Government. So if viewed through a hermeneutic lens, Islamic criminal law is basically to achieve harmonious and ideal societal conditions. In implementing Islamic criminal law, the role of all parties is needed, one of which plays an important role is the role of the family. The role is the primary milestone for providing education about Islamic law so as not to become a person who violates Islamic law.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search