Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Erwin Erwin
Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

 1 
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI PARA BUDAYAWAN DI EMPAT PULUH KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI Erwin Erwin; Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 9 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i9.2022.3610-3614

Abstract

Manusia merupakan makhluk yang dikaruniai akal dan fikiran, oleh sebab itu manusia akan selalu berinovasi untuk membuat produk-produk yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Begitu pentingnya inovasi dari hasil pemikiran manusia maka berbagai macam ide-ide atau inovasi baru perlu dilakukan perlindungan, dalam hal ini perlu dibentuk suatu peraturan perundnag-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh manusia. Salah satu pihak yang harus diberikan perlindungan terkait hak kekayaan intelektual adalah para budayawan, hal tersebut dikarenakan para budayawan memiliki berbagai macam inovasi terhadap pengembangan produk-produk budaya yang tentunya bermanfaat bagi peradaban umat manusia. Di Kabupaten Sukabumi sendiri masih banyak para budayawan yang masih belum mendapatkan perlindungan hukum terkait produk budaya yang ia kembangkan. Selain itu pula para budayawan di Kabupaten Sukabumi masih belum mendpatkan perlindungan hukum secara optimal terkait hak dalam kebebasan berekspresi. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian adalah bahwa masih banyak budayawan di Kabupaten Sukabumi yang masih belum memahami tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual serta perlindungan terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGAJUKAN DISPENSASI NIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANANK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN Erwin Erwin; Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.404-411

Abstract

Negara republik Indonesia merupakan negara yang berdiri dengan usaha dari bangsa Indonesia yang merebut kemerdekaan dari para penjajah, oleh sebab itu keberadaan negara Indonesia harus dipertahankan oleh seluruh element masyarakat. Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang kuat tentu harus diawali dengan terbentuknya keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia dapat terbentuk apabila pasangan suami istri merupakan orang-orang yang betul-betul matang serta siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Permasalahan akan timbul jika pasangan suami istri merupakan orang-orang yang dinilai belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga baik dari segi spiritual, emosional, usia, serta kemapanan dalam segi ekonomi. Fakta yang penulis temukan di Kabupaten Indramayu telah tercatat sebanyak 572 permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama Kabupaten Indramayu dengan rentan usia 15-18 tahun. Kebanyakan permohonan dispensasi nikah tersebut diakibatkan adanya fenomena hamil di luar nikah.  Fenomena tersebut tentu sksn menimbulkan permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat mengingat rentan usia yang mengajukan dispensasi nikah merupakan usia-usia sekolah yang dianggap belum matang untuk membina suatu rumah tangga.            Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan fenomena yang terjadi di masyarakat kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatannya penulis menggunakan metode yuridis normatif.            Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa masih kurang maksimalnya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umut yang mengajukan dispensasi pernikahan serta perlu diberikan upaya khusus oleh pemerintah agar pasangan suami istri yang dibawah umur diberikan semacam pelatihan agar pasangan suami istri tersebut bisa mapan baik dari segi spiritual, emosional, kedewasaan dan segi ekonomi.
PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Hayatun Hamid; Dudi Warsudin; Erwin Erwin; Saptosih Saptosih
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.429-437

Abstract

Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, salah satu tujuan dari membentuk suatu keluaraga adalah memperoleh keturunan. Membentuk suatu keluarga yang bahagia merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Namun dalam perjalanan kehidupan berumah tangga seringkali pasangan suami istri menemukan perselisihan yang tidak jarang perselisihan tersebut menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Keutuhan rumah tangga merupakan suatu hal yang harus dipertahankan, oleh karena itu dalam setiap perkara kekerasan dalam rumah tangga hendaknya dilakukan upaya restorative justice sehingga hubungan baik antara suami dan istri masih tetap dapat terjaga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan suatu permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatannya penulis menggunakan metode Yuridis normatif.  Konsep restorative justice harus bisa diterapkan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan suatu rumah tangga harus tetap terjaga keutuhannya sehingga dapat menghasilkan keturunan yang unggul dan berkualitas dan berguna bagi nusa dan bangsa.
IMPLEMENTASI TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.04/2018 TENTANG KAWASAN BERIKAT TERHADAP PERJANJIAN SUBKONTRAK DALAM EKSPOR IMPOR Lastuti Abubakar; Tri Handayani; Erwin Erwin; Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v%vi%i.%Y.%p

Abstract

Pengalihan order melalui pekerjaan subkontrak oleh Perusahaan Kawasan Berikat dalam Perjanjian ekspor impor kepada pihak ketiga, sudah tentu akan menimbulkan resiko baik kualitas, jumlah barang yang telah disepakati dalam perjanjian ekspor impor, dan resiko Denda Pajak yang ditagih oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap barang yang masih terutang pajak. Masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum pengalihan order perusahaan kawasan berikat kepada pihak ketiga melalui pekerjaan subkontrak dibawah tangan? dan Langkah hukum apa yang dapat dilakukan terhadap adanya pengalihan order oleh perusahaan kawasan berikat kepada pihak ketiga melalui pekerjaan subkontrak dibawah tangan?Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu berupa penelaahan, dan penganalisisan ketentuan hukum yang mengkaji permasalahan Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kawasan Berikat Terhadap Perjanjian Subkontrak Dalam Ekspor Impor.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut yaitu: Pertama, pihak pemberi pekerjaan subkontrak Perusahaan Kawasan Berikat harus menaggung segala resiko atas pengalihan order melalui pekerjaan subkontrak atas adanya tuntutan atau klaim pihak pembeli di luar negeri, termasuk Denda Pajak yang ditagih oleh Direktorak Jenderal Bea Cukai. Kedua, Langkah hukum terhadap sengketa akibat adanya pengalihan order oleh perusahaan kawasan berikat kepada pihak ketiga yaitu melalui proses litigasi maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis memberikan saran agar Perjanjian Subkontrak yang dibuat memuat klausula yang sesuai dengan ketentuan perizinan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kawasan Berikat dan sebaiknya dibuat secara akta notariil guna memenuhi kualitas hukum pembuktian apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian.
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP EKSISTENSI DAN PRODUKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA DI INDONESIA Rahmatulloh Agung Prakoso; Erwin Erwin; Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2769-2777

Abstract

Desa merupakan salah satu unit pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu pemberdayaan Desa haru terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah dengan mengoptimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES. Permasalahan timbul adalah ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dimana Undang-Undang tersebut menetapkan beberapa kriteria dan persyaratan terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mana syarat-syarat dan kriteria tersebut sangat sulit untuk di realisasikan oleh perangkat atau masyarakat di Pedesaan.            Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis meruoajan sebuah metode yang menggambarkan atau melukiskan suatu realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian metode pendekatan yang penulis gunakan adalah menggunakan metode yuridis normatif.            Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di beberapa Desa adalah bahwa masyarakat di Pedesaan masih belum mampu merealisasikan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pendirian BUMDES.
Co-Authors Dudi Warsudin Hayatun Hamid Lastuti Abubakar Rahmatulloh Agung Prakoso Saptosih Saptosih Tri Handayani