Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Reflections on Village Autonomy through the Implementation of Village Funds in Gampong Kapa, East Langsa District, Langsa City Muklir, Muklir; Fadhil, Fadhil
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i2.6077

Abstract

Village funds are provided by the central government to villages (gampong) to improve the welfare of the gampong community. The existence of village funds is expected to increase community productivity. This study aims to explain how the implementation of village fund policies in Gampong Kapa in 2019 by linking the policy implementation model according to Grindle. The research method used is descriptive qualitative. Data collection was carried out through interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of village fund policies in Gampong Kapa has not been carried out well even though the budget absorption has reached 100%. The process is following the existing regulations, but in the implementation in the field, there are many problems. The development and empowerment activities made by the gampong government are not felt by the community. This is because the implementation of village funds in Gampong Kapa does not pay attention to both the policy context and policy content so that the village funds disbursed by the central government in very large numbers are considered by some residents to be not optimal in improving the welfare of the people of Gampong Kapa.
Implementasi Kebijakan Kurikulum Perbankan Syariah Fadhil, Fadhil
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.36800

Abstract

Penelitian ini merujuk kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur tentang kegiatan Lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional di Aceh diselenggarakan secara Islami dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan
Literasi Politik Melalui pendidikan Demokrasi Partisipatif Dalam Masyarakat Gampong Bahagia, Bahagia; Fadhil, Fadhil; Khalisni, Khalisni; Sari, Novita; Faraidiany, Maghfira; Munawarah, Munawarah
MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (Desember 2025)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/meuseuraya.v4i2.5894

Abstract

The problem that occurs in the process in Lamreudeup Dalam Village is the lack of women's involvement in politics, such as candidates for village heads as political positions from women who are promoted to village heads or Keuchik. Meanwhile, the village that will be led until 2025 is still led by a Keuchik, with details of 1 Keuchik, 1 Serdes, 4 Hamlet Heads and 4 heads of affairs. The purpose of community service in I Political Literacy Through Participatory Democracy Education based on Village Community, which was carried out in Lamreudeup Village, Baitussalam District, Aceh Besar Regency, Aceh Province was carried out on Tuesday, June 3, 2025, in Lamreudeup Village. The stages of the process of implementing activities carried out in Lamreudeup Village, Baitussalam District, Aceh Besar Regency with a Qualitative approach such as documents with descriptive Qualitative directly they felt happy that the activities carried out went well and in accordance with what was expected by the people of Lamreudeup Village, Baitussalam District, Aceh Besar Regency
Analisis Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024  di Kabupaten Aceh Besar Al Khuzaifi , Twk Abd Razak; Khalisni, Khalisni; Fadhil, Fadhil
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/xyp48a56

Abstract

Penerapan SIREKAP di Kabupaten Aceh Besar pada Pemilu 2024 merupakan salah satu upaya KPU dalam mempercepat proses rekapitulasi suara dan meminimalkan potensi manipulasi data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIREKAP dan untuk mengetahui kendala dan hambatan SIREKAP pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Aceh Besar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi Van Horn dan Van Meter.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyebutkan bahwa standar implementasi yang ditetapkan KPU belum sepenuhnya terpenuhi secara merata. Dalam Impelementasi SIREKAP terdapat kendala teknis dan nonteknis. Dari sisi sumber daya, pelaksanaan SIREKAP di wilayah perkotaan relatif lancar karena didukung jaringan internet yang stabil dan kompetensi SDM yang memadai, sementara di wilayah terpencil masih terkendala infrastruktur dan literasi digital yang beragam. Komunikasi antar organisasi penyelenggara pemilu, baik vertikal maupun horizontal, telah berjalan namun belum optimal. Karakteristik pelaksana yang beragam dari segi usia, pengalaman, dan penguasaan teknologi berdampak pada perbedaan kecepatan adaptasi terhadap sistem digital ini. Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan masyarakat turut memengaruhi, di mana wilayah dengan partisipasi politik tinggi dan akses informasi yang baik cenderung lebih cepat menerima perubahan, sementara di daerah dengan keterbatasan akses masih muncul keraguan terhadap akurasi SIREKAP. Sikap pelaksana umumnya positif dan terbuka terhadap penggunaan teknologi, namun perlu ditopang dengan pelatihan berkelanjutan, strategi adaptasi lokal, dan penguatan kepercayaan publik agar SIREKAP dapat memenuhi tujuan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi secara menyeluruh di masa mendatang.