Reni Pebrianti, Reni
Akademi Farmasi Samarinda

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN CARA PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DI BANK BRI LAMPUNG UTARA (Studi Kasus di Polres Lampung Utara) Pebrianti, Reni
JURNAL POENALE Vol 5, No 5 (2017): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencurian merupakan bentuk kejahatan sosial yang susah dihilangkan, oleh karena itu manusia dalam menjalani kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan jarangnya pemukiman penduduk serta tidak terpantau oleh pihak kepolisian hal inilah yang memicu terjadinya suatu kasus pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Rumusan masalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam upaya kepolisian terhadap penanggulangan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Metode yang digunakan di dalam memecahkan permasalahan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan secara yurisids normatif dan yuridis empiris. Responden dalam penelitian ini ialah orang-orang yang dapat memberikan keterangan serta pendapat sesuai dengan fakta yang ada yaitu, Kasat Reskrim pada Polres Lampung Utara, Satpam bank BRI Lampung Utara dan Dosen bagian Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan mengenai upaya kepolisian terhadap penanggulangan kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dilakukan secara upaya penal yaitu dengan tindakan represif yaitu menindak dan memberantas pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melalui jalur hukum. Selanjutnya dengan upaya non penal yaitu preventif, untuk mencegah timbulnya kejahatan yang pertama kali. Upaya ini meliputi: Tindakan Patroli yaitu tindakan melalui pendeteksian, penindakan atau represif, dialogis. Tindakan Penjagaan dan Tindakan Razia. Faktor-faktor penghambat adalah faktor penegak hukum yang kekurangan personil, faktor sarana dan fasilitas yaitu penambahan CCTV, faktor masyarakat yang kurang waspada dengan lingkungannya sendiri, dan faktor budaya yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak menghiraukan perbedaan budaya yang lama dengan budaya saat ini. Saran dalam penelitian ini adalah Hendaknya aparat kepolisian berani menindak tegas segala macam bentuk tindak pidana terutama pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Masyarakat dan pihak bank hendaknya bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian agar terjadi hubungan yang akrab, tidak menyembunyikan hal-hal yang akan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Kejahatan, Pencurian Anjungan Tunai Mandiri DAFTAR PUSTAKA Lamintang, P, A, F. 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,Moeljanto. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara,Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.- - - - - - - - -. 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.- - - - - - - - -. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, cetakan ke-11, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.http://lampung.tribunnews.com/2016 No HP : 082280589445
Marriage Pattern and Fertility in DKI Jakarta Province Herartri, Rina; Nugroho, Darojad Nurjono Agung; Pebrianti, Reni
KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol 17, No 4 (2022)
Publisher : Department of Public Health, Faculty of Sport Science, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/kemas.v17i4.26132

Abstract

Birth rate or fertility is one of the elements playing a role in determining the population number and age structure in an area. To maintain stable population growth, it is necessary to strive for a total fertility rate (TFR) of around 2.1 children per woman. DKI Jakarta Province had reached this condition before the 2000 period. But in the next period, there was an increase ranging from 2.2 - 2.3 children per woman. Fertility is affected by various factors, including marriage patterns and contraception usage. This study aims to determine the effect of marriage patterns on fertility in DKI Jakarta Province by using the concept of fertility decomposition. The data used are the results of the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) 2002/03 and 2017 with the unit of analysis for women aged 15-49 years. The results showed that there was a slight increase in the effect of the marriage pattern on fertility restrictions, from 14% or preventing 1.89 births in the 2002/03 IDHS to 19% or preventing the occurrence of 2.1 births in the 2017 IDHS. in DKI Jakarta Province by 2.2 children per woman in the 2017 IDHS, although there was a sharp decline in the effect of contraceptive use. It is necessary to study the relationship between the pattern of marriage and the use of contraception because these two variables play an important role in determining the fertility rate in DKI Jakarta Province.  
THE MEASUREMENT OF MANGROVE FOREST ECOSYSTEM AREA BY COMMUNITY UNIT APPROACH IN TANGERANG REGENCY Suwandana, Endan; Pebrianti, Reni
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 3 No 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v3i1.52

Abstract

ABSTRAK Luasan ekosistem bakau (mangrove) yang dikeluarkan secara resmi oleh berbagai instansi berbeda-beda. Hal ini menyebabkan kebingungan di masyarakat karena tidak adanya data baku yang dapat digunakan bersama. Salah satu penyebab perbedaan luasan itu adalah karena perbedaan pendekatan yang digunakan. Dalam menghitung luasan ekosistem mangrove, beberapa instansi menghitung luasan mangrove dengan memasukkan kolom air di sekitarnya. Sehingga data tutupan mangrove menjadi lebih luas dari kondisi sebenarnya. Maka, agar penghitungan luasan tutupan ekosistem mangrove lebih konsisten, maka diperlukan sebuah pendekatan baru dimana yang dihitung hanya tutupan bakaunya saja, sementara tutupan kolom air di sekitarnya diabaikan. Untuk itulah maka teknik penghitungan unit komunitas diperkenalkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 1600 unit komunitas mangrove di seluruh pesisir pantai Kabupaten Tangerang, dengan total luasan unit komunitas mangrove mencapai 182.4 ha. Kata Kunci: Unit Komunitas, Hutan Bakau, Pantai Utara Jawa, Citra Satelit ABSTRACT The total area of mangrove ecosystems that are officially issued by various agencies is different. This causes confusion in the community because there is no standard data that can be used together. One of the causes of differences in mangrove total area is because of the different approaches used. In calculating the area of mangrove ecosystem, several agencies calculate the area of mangrove by entering the surrounding water column, so that the data on mangrove coverage becomes wider than the actual conditions. Therefore, in order the calculation of the area of mangrove ecosystem coverage to be more consistent, a new approach is needed where only the mangrove coverage is calculated, by omitting the coverage of the surrounding water column. For this reason, community unit counting technique was introduced in this study. The results of this study indicate that there are around 1600 units of mangrove communities throughout the coastline of Tangerang Regency, with a total area of mangrove community units reaching 182.4 ha. Keywords: Community Unit, Mangrove, North Coast of Java, Satellite Imageries