Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Scientia Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan
Arlis Prayugo
Jurusan Ilmu Politik, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
BUREAUCRATIC TRANSFORMATION WITH ENTREPRENEURIAL SPIRIT IN THE PUBLIC SERVICE SECTOR TO MEET THE NEEDS OF THE COMMUNITY AS CUSTOMERS Arlis Prayugo; Rahadi Budi Prayitno; Jovan Prima Firmansyah; Wahyudi Pramono
Jurnal Scientia Vol. 12 No. 03 (2023): Education, Sosial science and Planning technique, 2023 (June-August)
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/scientia.v12i03.1607

Abstract

The nature of the government is a servant to the people. Continual improvement of the public service sector in the government bureaucracy should indeed be done. This is an embodiment of good governance to answer challenges to the needs of the community in achieving clean, good and authoritative governance (clean and good governance). Restructuring must be accompanied by the development of a new bureaucratic value system and culture, which places citizens at the center of bureaucratic life and is able to lay the foundation for development and professionalism in the bureaucracy. Bureaucracy and its apparatus must be able to play an active role in realizing democratic values ​​of governance such as participation, transparency, and accountability to the public. The characteristics of public bureaucracy that tend to dominate the policy-making process and hinder public involvement in that process must be removed. Public bureaucracy must be more open and actively involve its citizens in government activities and public services.
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024 DI SMAN 1 CISARUA DESA LEUWIMALANG KABUPATEN BOGOR Rahadi Budi Prayitno; Arlis Prayugo; Susiana Setianingsih; Gede Wijaya Kusuma; Otti Ilham Khair; Jovan Prima Firmansyah; Wahyudi Pramono
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 02 (2023): APRIL 2023
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa sosialisasi pentingnya partisipasi pemilih pemula untuk siswa/siswi sekolah SMA Negeri 1 Cisarua Desa Leuwimalanng Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024. Tujuan PKM ini untuk meningkatkan pemahaman generasi muda khususnya siswa SMA terhadap pengetahuan politik, untuk meningkatkan partisipasi serta kesadaran generasi muda dan untuk mencerdaskan generasi muda khususnya pemilih pemula akan pentingnya pengetahuan dan partisipasi politik khususnya. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, kepada siswa/siswi yang telah memiliki hak memilih pada SMA Negeri 1 Cisarua. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM, disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan PKM ini adalah semakin meningkatnya pemahaman terhadap partisipasi politik, baik dalam proses pemilu maupun mengawal berjalannya pembangunan
Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan Arlis Prayugo; Rahadi Budi Prayitno Prayitno
EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 3 No. 3 (2022): Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran
Publisher : LP. Ma'arif Janggan Magetan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62775/edukasia.v3i3.138

Abstract

The pursuit of political education for the general public and for educated people is to function in order to raise their awareness to be actively involved in controlling, evaluating, and increasing active participation in governance and the implementation of its policies. Political education is a continuous process, through political education that must be maintained is in shaping awareness in the role of human beings and the role of citizenship. This human role enables the development of talents and abilities of each individual, in carrying out his political functions in accordance with the status and mission of life that each individual has. While the role of citizenship invites the public to take an active role through participation in the process of thinking, dialogue and political action in order to achieve progress and improvement by realizing the role of their obligations and political rights.
Comparison of Party Systems and Election: Old and New Order Political Parties in Indonesia: Perbandingan Sistem Kepartaian dan Pemilu: Partai Politik Orde Lama dan Baru di Indonesia Arlis Prayugo; Helena Cristine Dora
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejarah politik Indonesia meliputi Orde Lama dan Orde Baru, dengan perbedaan signifikan dalam sistem kepartaian dan Pemilu. Orde Lama menunjukkan pluralisme politik dengan banyaknya partai aktif, sementara Orde Baru lebih fokus pada stabilitas dengan mengurangi jumlah partai. Dinamika politik dan faktor eksternal seperti dominasi partai besar dan strategi pemilihan calon juga memengaruhi hubungan antara sistem kepartaian dan Pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem kepartaian dan proses pemilihan umum (Pemilu) antara Partai Politik pada era Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis komparatif berdasarkan data historis dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada era Orde Lama yang ditandai dengan pemerintahan Presiden Soekarno, sistem kepartaian Indonesia mengalami dominasi dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Pemilihan umum pada masa ini juga memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kekuatan politik PNI dalam mengontrol proses politik nasional. Di sisi lain, era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto menunjukkan dinamika yang berbeda dalam sistem kepartaian dan Pemilu. Golkar, sebagai partai penguasa, memiliki dominasi yang kuat dalam sistem kepartaian. Pemilihan umum pada masa Orde Baru cenderung terkontrol dengan ketat untuk mempertahankan kekuasaan politik yang mapan. Perbandingan antara sistem kepartaian dan Pemilu pada kedua periode ini memberikan wawasan mendalam tentang evolusi politik Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman kita tentang dinamika politik dan perubahan sistem politik Indonesia dari masa ke masa, serta implikasi sistem kepartaian dan Pemilu terhadap pembangunan demokrasi, stabilitas politik, dan representasi politik di Indonesia.  
Co-Authors Gede Wijaya Kusuma Helena Cristine Dora Jovan Prima Firmansyah Jovan Prima Firmansyah Otti Ilham Khair Rahadi Budi Prayitno Rahadi Budi Prayitno Rahadi Budi Prayitno Prayitno Susiana Setianingsih Wahyudi Pramono Wahyudi Pramono