Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Scientia Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Wahana Bina Pemerintahan GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat) Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan
Arlis Prayugo
Jurusan Ilmu Politik, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
BUREAUCRATIC TRANSFORMATION WITH ENTREPRENEURIAL SPIRIT IN THE PUBLIC SERVICE SECTOR TO MEET THE NEEDS OF THE COMMUNITY AS CUSTOMERS Arlis Prayugo; Rahadi Budi Prayitno; Jovan Prima Firmansyah; Wahyudi Pramono
Jurnal Scientia Vol. 12 No. 03 (2023): Education, Sosial science and Planning technique, 2023 (June-August)
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/scientia.v12i03.1607

Abstract

The nature of the government is a servant to the people. Continual improvement of the public service sector in the government bureaucracy should indeed be done. This is an embodiment of good governance to answer challenges to the needs of the community in achieving clean, good and authoritative governance (clean and good governance). Restructuring must be accompanied by the development of a new bureaucratic value system and culture, which places citizens at the center of bureaucratic life and is able to lay the foundation for development and professionalism in the bureaucracy. Bureaucracy and its apparatus must be able to play an active role in realizing democratic values ​​of governance such as participation, transparency, and accountability to the public. The characteristics of public bureaucracy that tend to dominate the policy-making process and hinder public involvement in that process must be removed. Public bureaucracy must be more open and actively involve its citizens in government activities and public services.
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024 DI SMAN 1 CISARUA DESA LEUWIMALANG KABUPATEN BOGOR Rahadi Budi Prayitno; Arlis Prayugo; Susiana Setianingsih; Gede Wijaya Kusuma; Otti Ilham Khair; Jovan Prima Firmansyah; Wahyudi Pramono
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 02 (2023): APRIL 2023
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa sosialisasi pentingnya partisipasi pemilih pemula untuk siswa/siswi sekolah SMA Negeri 1 Cisarua Desa Leuwimalanng Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024. Tujuan PKM ini untuk meningkatkan pemahaman generasi muda khususnya siswa SMA terhadap pengetahuan politik, untuk meningkatkan partisipasi serta kesadaran generasi muda dan untuk mencerdaskan generasi muda khususnya pemilih pemula akan pentingnya pengetahuan dan partisipasi politik khususnya. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, kepada siswa/siswi yang telah memiliki hak memilih pada SMA Negeri 1 Cisarua. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM, disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan PKM ini adalah semakin meningkatnya pemahaman terhadap partisipasi politik, baik dalam proses pemilu maupun mengawal berjalannya pembangunan
Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan Arlis Prayugo; Rahadi Budi Prayitno Prayitno
EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 3 No. 3 (2022): Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran
Publisher : LP. Ma'arif Janggan Magetan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62775/edukasia.v3i3.138

Abstract

The pursuit of political education for the general public and for educated people is to function in order to raise their awareness to be actively involved in controlling, evaluating, and increasing active participation in governance and the implementation of its policies. Political education is a continuous process, through political education that must be maintained is in shaping awareness in the role of human beings and the role of citizenship. This human role enables the development of talents and abilities of each individual, in carrying out his political functions in accordance with the status and mission of life that each individual has. While the role of citizenship invites the public to take an active role through participation in the process of thinking, dialogue and political action in order to achieve progress and improvement by realizing the role of their obligations and political rights.
Comparison of Party Systems and Election: Old and New Order Political Parties in Indonesia: Perbandingan Sistem Kepartaian dan Pemilu: Partai Politik Orde Lama dan Baru di Indonesia Arlis Prayugo; Helena Cristine Dora
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 1 No 3 (2024): Desember
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejarah politik Indonesia meliputi Orde Lama dan Orde Baru, dengan perbedaan signifikan dalam sistem kepartaian dan Pemilu. Orde Lama menunjukkan pluralisme politik dengan banyaknya partai aktif, sementara Orde Baru lebih fokus pada stabilitas dengan mengurangi jumlah partai. Dinamika politik dan faktor eksternal seperti dominasi partai besar dan strategi pemilihan calon juga memengaruhi hubungan antara sistem kepartaian dan Pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem kepartaian dan proses pemilihan umum (Pemilu) antara Partai Politik pada era Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis komparatif berdasarkan data historis dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada era Orde Lama yang ditandai dengan pemerintahan Presiden Soekarno, sistem kepartaian Indonesia mengalami dominasi dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Pemilihan umum pada masa ini juga memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kekuatan politik PNI dalam mengontrol proses politik nasional. Di sisi lain, era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto menunjukkan dinamika yang berbeda dalam sistem kepartaian dan Pemilu. Golkar, sebagai partai penguasa, memiliki dominasi yang kuat dalam sistem kepartaian. Pemilihan umum pada masa Orde Baru cenderung terkontrol dengan ketat untuk mempertahankan kekuasaan politik yang mapan. Perbandingan antara sistem kepartaian dan Pemilu pada kedua periode ini memberikan wawasan mendalam tentang evolusi politik Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman kita tentang dinamika politik dan perubahan sistem politik Indonesia dari masa ke masa, serta implikasi sistem kepartaian dan Pemilu terhadap pembangunan demokrasi, stabilitas politik, dan representasi politik di Indonesia.  
PEMAHAMAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU 2024 DI SMAN 1 SEWON BANTUL YOGYAKARTA Arlis Prayugo; Otti Ilham Khair; Rahadi Budi Prayitno; Susiana Setianingsih; Gede Wijaya Kusuma; Jovan Prima Firmansyah; Agus Salman
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.37301

Abstract

Pemilu serentak akan digelar pada tahun 2024 tepat pada 14 Februari 2024. Praktis gelaran pesta demokrasi membuat antusiasme dikalangan para politisi berlomba-lomba dalam menggaet suara pemilih terutama pemilih pemula. Sejumlah survey menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024. Pemilih muda atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada pemilu serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada pemilu serentak 2019, data dari KPU jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta - 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35%-40% pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Tapi persoalan lain yang bisa terjadi pada keikutsertaan para pemilih pemula dalam pesta demokrasi itu, mereka juga bisa berpeluang menjadi penyumbang “golput” dalam pemilu 2024. Mengingat partisipasi politik generasi muda semakin potensial untuk mencapai pemilu yang berkedaulatan dalam meraih dukungan publik. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah upaya penyadaran peran partisipasi politik pemilih pemula yang akan memandu pemilih pemula untuk memilih calon yang punya visi dan misi yang baik serta berpihak kepada kepentingan generasi muda. Adapaun metode yang digunakan adalah dengan materi sosialisasi pemahaman kepemiluan dengan diskusi dan tanya jawab di kelas, dengan melakukan pengkuran serta evaluasi melalui pretest dan post test. Dan hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan siswa-siswi terhadap pemilihan umum, dan kesadaran akan peran partisipasi politik pemilih pemula.
ANALISIS WACANA DEMOKRASI DIGITAL : STUDI ATAS LATAR BELAKANG PENDIDIKAN ANGGOTA DPR DI ERA POLITIK OLIGARKI DAN NIRMERITOKRASI Arlis Prayugo; Destaria Verani Soe’oed
Jurnal Wahana Bina Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Pengembangan Studi Pemerintahan Program Pascasarjana Magister(S2)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55745/jwbp.v8i1.399

Abstract

Abstrak Demokrasi Indonesia pascareformasi menunjukkan konsolidasi institusional, namun kualitas demokrasi substantif masih diperdebatkan, terutama terkait latar belakang pendidikan anggota DPR yang dianggap memengaruhi kapasitas representasi politik dan prinsip meritokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis krisis meritokrasi dalam rekrutmen politik serta bagaimana isu pendidikan legislator dikonstruksikan dalam wacana publik dan ruang digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (Fairclough) dan analisis framing (Entman). Data diperoleh dari media daring nasional, diskursus media sosial, serta dokumen resmi DPR dan Badan Pusat Statistik pada periode 2019–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu pendidikan anggota DPR menjadi simbol krisis meritokrasi dalam demokrasi Indonesia. Wacana publik digital dan media arus utama saling memperkuat kritik terhadap dominasi oligarki dan rendahnya transparansi rekrutmen politik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi profil legislator, reformasi rekrutmen politik berbasis meritokrasi, serta penguatan ruang publik digital sebagai sarana pengawasan demokrasi. Kata kunci: demokrasi digital, meritokrasi, oligarki, representasi politik. Abstract Post-reform Indonesia has experienced institutional democratic consolidation through regular elections and the functioning of representative institutions. However, the substantive quality of democracy remains debated, particularly regarding the educational background of members of the House of Representatives (DPR), which is often associated with political representation capacity and meritocratic principles. This study aims to analyze the crisis of meritocracy in political recruitment and examine how the issue of legislators’ educational background is constructed within public discourse and digital spaces. The research employs a qualitative approach using Critical Discourse Analysis (Fairclough) combined with framing analysis (Entman). Data were collected from national online media, social media discourse, and official documents from the DPR and the Central Statistics Agency during the 2019–2024 period. The findings indicate that the educational background of DPR members has become a symbol of the meritocracy crisis in Indonesian democracy. Digital public discourse and mainstream media mutually reinforce criticism of oligarchic dominance and the lack of transparency in political recruitment. Therefore, this study recommends improving transparency regarding legislators’ profiles, reforming political recruitment mechanisms based on meritocratic principles, and strengthening digital public spaces as a platform for democratic oversight. Keywords: digital democracy, meritocracy, oligarchy, political representation.
Co-Authors Agus Salman Destaria Verani Soe’oed Gede Wijaya Kusuma Helena Cristine Dora Jovan Prima Firmansyah Jovan Prima Firmansyah OTTI ILHAM KHAIR Otti Ilham Khair Rahadi Budi Prayitno Rahadi Budi Prayitno Rahadi Budi Prayitno Prayitno Susiana Setianingsih Wahyudi Pramono Wahyudi Pramono