Garuda - Garba Rujukan Digital

Konsep Falsafah Penghukuman dalam Islam H, Hamdani
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hikmah daripada penghukuman dalam Islam adalah untuk menegah manusia dan menahan manusia daripada mendekati perbuatan jenayah, memelihara masyarakat daripada kefasadan, dan menyucikan daripada dosa dan noda. Tulisan ini bertujuan untuk melihat falsafah penghukuman dalam Islam. Adapun falsafah penghukuman dalam Islam adalah sebagai pembalasan, selain daripada itu hukuman juga dapat memberi kesan yang ditinggalkan oleh hukuman ke atas penjenayah yang memberi pengajaran, memperbaiki dan menghalang seseorang daripada melakukan jenayah. Selain daripada itu hukuman jugaÂ untuk membersihkan dosa penjenayah dan menyelamatkannya daripada azab di akhirat. Selain daripada itu penghukuman juga bertujuan untuk menimbulkan rasa gerun kepada orang awam akibat hukuman yang dikenakan kepada penjenayah. Ia merupakan suatu kaedah pencegahan dan pendidikan kepada orang ramai agar tidak terlibat di dalam jenayah. Hukuman yang dilaksanakan juga bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan kepada manusia bagi menjamin kebahagiaan hidup, keadilan dalam menjalankan hukuman sehingga akan menghasilkan kemakmuran dan kedamaian dalam masyarakat.Â

Penegakan Syariat Islam di Aceh dalam Perspektif HAM H, Hamdani
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan keluasan oleh pemerintah pusat untuk mengatur kehidupan dan pembangunan di Aceh sesuai dengan Syariat Islam, pe-runtukan ini diperkuat dengan keluarnya UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, UU Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Daerah. Artinya secara hukum pemerintah Indonesia mengakui dan memberikan atau mengizinkan penerapan Syariat Islam di Aceh. Pada awal penerapan Syariat Islam di Aceh banyak mendapatkan tantangan dan rintangan baik secara internal, yaitu masyarakat yang tinggal di Aceh maupun eksternal yaitu dari luar Aceh juga dunia internasional dan pegiat HAM. Seiring perjalanan waktu pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sudah diterima oleh semua pihak. Penegakkan syariat Islam di Aceh me-rupakan hak kebebasan dasar bukan saja tidak dilarang, melainkan dilindungi oleh Negara Indonesia. Legitimasi penegakan syariat Islam didasarkan pada HAM Internasional dan bebe-rapa Konvenan Hukum Internasional seperti Konvenan DUHAM 1948, konvensi mengenai hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya (ICCESR) 1996 dan konvensi internasional tentang hak-hak sosial dan politik (ICCPR) 1996. Secara konstitusional UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002 juga telah memperkuat argumen hukum internasional. Konsekuensinya negara dan pemerin-tah Republik Indonesia berkewajiban untuk tidak saja memberikan perlindungan dan perla-kuan yang adil dan proposional, melainkan juga memberikan dukungan terhadap penegakan syariat Islam di Aceh sebagai wahana yang memberikan penguatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelatihan Pembagian Waris di Gampong Keude Mane, Muara Batu, Aceh Utara Saifullah, Teuku; H, Hamdani; J, Johari; J, Jumadiah; M, Munardi; Utariningsih, Wheny; F, Fuadi
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 10 (2025): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10275010

Kegiatan pengabdian ini adalah berupa pelatihan perhitungan pembagian warisan dan penyelesaian sengketa waris di gampong Keude Mane Aceh Utara. Pelatihan ini berangkat dari permintaan mitra dan juga berdasarkan sejumlah penelitian. Pembagian waris sebagaimana diungkap dalam penelitian yang dilkukan oleh Anwar (2019) masih menjadi kendala banyak muslim termasuk aparatur gampong. Pertama berikatan dengan bagian ahli waris, hal yang harus didahulukan dan hal yang tidak dapat dilakukan. Sebagai misal yang disebut Muhadhir (2020) banyak terjadi pembagian warisan dilakuan pada benda tidak bergerak seperti tanah, rumah dan properti lainnya dimana dibagi secara merata berdasarkan ukuran tanah. Cara demikian jelas salah karena pembagian warisan itu sejatinya dalah pada nilai dari harta waris yang dikonversi kepada harta waris, baru selanjutnya dibagiakan kepada ahli waris. Target dan luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah Mitra mampu melakukan perhitungan pembagian warisan dengan metode ashobuni yang tergolong cepat dan akurat. Selain itu mitra juga dilatih untuk mengusai pembuatan perjianjian atau kontrak perdamaian yang berkekuatan huku.Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut akan dibantu oleh ahli yang mampuni dari unsur akademi. Selain itu juga, PKM ini akan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Pernikahan Parak Pada Masyarakat Gayo Dalam Kajian Hukum Islam R, Rahmayanti; Saifullah, T; H, Hamdani; Alfikri, Albert; M, Munardi; Nur, Mukhlish M
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 1 (2024): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13338147

The marriage system in Gayo, especially in the Hakim community of Lut Tawar District, strictly prohibits marriage with the same village of origin. This is a provision from ancient ancestors who lived in groups and lived in the same area because the group still had sibling relationships. Then to avoid quarrels between kuru, a rule was made that prohibited marriage within one kuru. This is considered an ancestral vow. This marriage only prohibits marriage to the guardian's hometown (father). If there is a violation of this custom, then the mistake that can be punished in the form of parak by slaughtering a buffalo and giving rice and cooking utensils given to the community as village cleaners. This study aims to find out how the parak marriage custom in Central Aceh and the consequences of the parak marriage custom law in Lut Tawar District, Central Aceh District. The research method used is empirical juridical by collecting data from the field. Then the research approach used qualitatively will reveal the social meaning of the phenomena that will be obtained from the respondents. Furthermore, the nature of this research is descriptive qualitative by describing and answering in detail the problems to be studied. Based on the results of the study it is known that the custom of parak marriage does not prohibit same-tribe marriages. However, it is forbidden to marry one kuru (group) that has existed since ancient times. Then parak happened because of relatives who were caused by the marriage of agon, juelen so they moved around the village and now Kosu's marriage always remembers the hometown of the guardian. In Islamic law, marriage is also prohibited because one lineage is an arrangement and result of a marriage relationship. The author can conclude that the custom of parak marriage is not against Islamic law. It was suggested to Reje (village head), traditional leaders, and community leaders and other parties to carry out a movement in the form of an annual visit to the kuru to strengthen adat because currently there is a lot of mixing of tribes from all over.

Kodrat Perempuan dan Kesetaraan Gender Dalam Konsep Islam J, Jumadiah; S, Sutriani; H, Hamdani
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 12 (2024): July
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12811330

This research discusses the nature of women from an Islamic perspective. To build equal gender relations, we need to do these things to eliminate the perception of great injustice between men and women in all aspects of life without ignoring the nature of women. Gender is not sex, but is the placement of things in human life that must be in their place and gaps must be completely eliminated so that women can achieve standing on an equal footing with men so that there is no priority over others based on gender discrimination.

Analisis Hukum Pernikahan Muḥallil Terhadap Interaksi Sosial Janda Cerai di Masyarakat J, Jumadiah; S, Sutriani; H, Hamdani; Saifullah, T
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14061436

This research aims to find out about Muhallil’s marriage from a social perspective, and the bad views towards his ex-wife. The approach used is normative. Data collection is prioritized on primary, secondary and tertiary sources of legal material, in the form of legal theories. Such as the Koran, Hadith, and fiqh books. The results of the research show that scholars differ in their views on muhalill. There are scholars who allow it on condition that the marriage is sincere, not to be divorced later, has had husband and wife relations, and so on. There are also scholars who do not allow muhalillil for any reason because the aim is to make marriage legal for their ex-husband, but if you look at social interactions in society towards divorcees, this is a normal thing, if a couple is no longer compatible, resulting in divorce or the status of a divorcee. Is not a taboo matter, but divorcees who have been triple divorced are talked about in society and ridiculed. The results of the review of people’s lives show that there are obstacles faced after living as a divorcee, especially after three divorces, resulting in difficulty doing one’s own work, difficulty raising one’s own children, difficulty meeting economic needs, experiencing feelings of discomfort towards status as a divorcee.

Pelatihan Pembagian Waris di Gampong Keude Mane, Muara Batu, Aceh Utara Saifullah, Teuku; H, Hamdani; J, Johari; J, Jumadiah; M, Munardi; Utariningsih, Wheny; F, Fuadi
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 10 (2025): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10275010

Kegiatan pengabdian ini adalah berupa pelatihan perhitungan pembagian warisan dan penyelesaian sengketa waris di gampong Keude Mane Aceh Utara. Pelatihan ini berangkat dari permintaan mitra dan juga berdasarkan sejumlah penelitian. Pembagian waris sebagaimana diungkap dalam penelitian yang dilkukan oleh Anwar (2019) masih menjadi kendala banyak muslim termasuk aparatur gampong. Pertama berikatan dengan bagian ahli waris, hal yang harus didahulukan dan hal yang tidak dapat dilakukan. Sebagai misal yang disebut Muhadhir (2020) banyak terjadi pembagian warisan dilakuan pada benda tidak bergerak seperti tanah, rumah dan properti lainnya dimana dibagi secara merata berdasarkan ukuran tanah. Cara demikian jelas salah karena pembagian warisan itu sejatinya dalah pada nilai dari harta waris yang dikonversi kepada harta waris, baru selanjutnya dibagiakan kepada ahli waris. Target dan luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah Mitra mampu melakukan perhitungan pembagian warisan dengan metode ashobuni yang tergolong cepat dan akurat. Selain itu mitra juga dilatih untuk mengusai pembuatan perjianjian atau kontrak perdamaian yang berkekuatan huku.Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut akan dibantu oleh ahli yang mampuni dari unsur akademi. Selain itu juga, PKM ini akan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Analysis Shift Behavior Consumptive With The Presence of Digital Payment Platforms as Transaction Tools in Islamic Economics (Case Study of Pekanbaru City Society) Nopa, Ika Yuliar; H, Hamdani; C, Chalirafi; I, Ichsan
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 10 (2025): May
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15400549

This research focuses on the problem of how the shift in consumer behavior with the presence of digital payment platforms as a transaction tool by the people of Pekanbaru City is reviewed based on Islamic economic views. The aim of this research is to determine the shift in consumer behavior with the presence of digital payment platforms as a transaction tool by the people of Pekanbaru city based on Islamic economic views. The method in this research is field research with a descriptive qualitative approach. This research was conducted using 3 techniques, namely observation, interviews and documentation. The research results found that the shift in consumption behavior of the people of Pekanbaru city was due to the ease of access to digital payments in the palm of their hands, following their desires to fulfill desires without considering the long-term benefits of the products purchased. The causes of people’s consumptive behavior are influenced by environmental factors, promotions or advertisements for a product, cashback, discounts and free shipping. Meanwhile, transactions on digital payment platforms, if viewed based on Islamic law, have different laws according to the contract used.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search