Articles
<![CDATA[INDUKSI TEMATIK AS-SYATIBI DALAM EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Alfikri, Albert]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana induksi tematik, sebagai metode berpikir dalam penemuan hukum Islam, bekerja. Manhaj yang digagas oleh asy-Asyatibi ini dihadirkan dengan cara kerja sistem hukum progersif. Ia dimanfaatkan untuk tidak hanya melakukan istinbat dari sumber-sumber primer hukum Islam, tetapi juga diproyeksikan untuk merespons realitas sosial dari aspek makna substansialnya. Ketika kebanyakan manhaj berpikir hukum Islam sebelumnya hanya berpijak pada bunyi teks, induksi tematik justru menyingkap maksud pensyariatan hukum. Tak pelak jika ia diidentifikasi sebagai manhaj berpikir baru dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Pada dasarnya, sistem, dasar dan pola berpikir induksi tematik hadir sebagai suatu epistemologi yang berangkat dari nalar yang relatif serupa dengan penalaran hukum asy-Syafi’i, namun berbeda dalam pengelolaanya; induksi asy-syatibi mengelola sisi implisit teks, sementara induksi asy-syafi’i mengelola sisi eksplisitnya. Selanjutnya, secara aksiologi, studi ini juga menampilkan penerapan epistemologi hukum Islam dalam komparasi tiga model induksi. Ketiganya dimanfaatkan untuk melacak dalil-dalil partikular dalam rangka membangun epistemologi bagi paradigma baru hukum kewarisan Islam. Paradigma itu lahir dari dualisme sistem kewarisan matrilinial dan patrilinial yang saling-tarik menarik, namun pada gilirannya menjadi penjembatan antarkeduanya. Implikasi studi ini memperlihatkan bagaimana induksi tematik asy-Syatibi berkerja dalam dua wilayah; epistemologi dan aksiologi. Ketika secara ontologi induksi hanya berarti pelacakan (tatabbu’), studi ini justru menerapkannya pada wilayah epistemologi dan aksiologi sebagai manhaj berpikir hukum Islam yang progresif; seirama dengan pernyataan syariat, sementara tetap merespons realitas sosial.  ]]>
<![CDATA[INDUKSI TEMATIK AS-SYATIBI DALAM EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Albert Alfikri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v9i1.4868
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana induksi tematik, sebagai metode berpikir dalam penemuan hukum Islam, bekerja. Manhaj yang digagas oleh asy-Asyatibi ini dihadirkan dengan cara kerja sistem hukum progersif. Ia dimanfaatkan untuk tidak hanya melakukan istinbat dari sumber-sumber primer hukum Islam, tetapi juga diproyeksikan untuk merespons realitas sosial dari aspek makna substansialnya. Ketika kebanyakan manhaj berpikir hukum Islam sebelumnya hanya berpijak pada bunyi teks, induksi tematik justru menyingkap maksud pensyariatan hukum. Tak pelak jika ia diidentifikasi sebagai manhaj berpikir baru dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Pada dasarnya, sistem, dasar dan pola berpikir induksi tematik hadir sebagai suatu epistemologi yang berangkat dari nalar yang relatif serupa dengan penalaran hukum asy-Syafi’i, namun berbeda dalam pengelolaanya; induksi asy-syatibi mengelola sisi implisit teks, sementara induksi asy-syafi’i mengelola sisi eksplisitnya. Selanjutnya, secara aksiologi, studi ini juga menampilkan penerapan epistemologi hukum Islam dalam komparasi tiga model induksi. Ketiganya dimanfaatkan untuk melacak dalil-dalil partikular dalam rangka membangun epistemologi bagi paradigma baru hukum kewarisan Islam. Paradigma itu lahir dari dualisme sistem kewarisan matrilinial dan patrilinial yang saling-tarik menarik, namun pada gilirannya menjadi penjembatan antarkeduanya. Implikasi studi ini memperlihatkan bagaimana induksi tematik asy-Syatibi berkerja dalam dua wilayah; epistemologi dan aksiologi. Ketika secara ontologi induksi hanya berarti pelacakan (tatabbu’), studi ini justru menerapkannya pada wilayah epistemologi dan aksiologi sebagai manhaj berpikir hukum Islam yang progresif; seirama dengan pernyataan syariat, sementara tetap merespons realitas sosial. ]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP AYAH KANDUNG YANG MENOLAK UNTUK MENIKAHKAN ANAKNYA DALAM PERKAWINAN (Studi Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk) ]]>
<![CDATA[Hidayatuz Zikri]]>;
<![CDATA[Hamdani Hamdani]]>;
<![CDATA[Albert Alfikri]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.5953
<![CDATA[Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam suatu pernikahan harus terpenuhi syarat dan rukun nikah, salah satu rukun nikah adalah adanya wali nikah. Wali nikah merupakan segala sesuatu ada dalam syarat-syarat perkawinan. Wali yang tidak bersedia atau yang menolak menikahkan disebut adhal (enggan). Dalam penetapan seorang wali dinyatakan adhal harus berdasarkan pertimbangan yang sesuai syariat. Ketika wali menolak untuk menikahkan, maka pihak KUA akan memberikan surat penolakan perkawina, kemudian calon mempelai perempuan berhak mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama seperti yang terjadi pada Salah satu kasus wali nikah (ayah kandung) yang tidak bersedia untuk menikahkan calon mempelai wanita terjadi di di Dusun Pang Nanggro Gampong Arongan AB Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, wali nikah tersebut menolak untuk menikahkan putrinya dikarenakan menurutnya bahwa calon suami dari mempelai wanita tersebut telah mempunyai istri dan anak. Padahal faktanya calon suami dari pemohon masih berstatus lajang. Atas penolakan pernikahan tersebut mempelai wanita mengajukan permohonan untuk penetapan wali Adhal atau wali hakim ke Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dalam perkara Nomor 78/Pdt.P/2014/MS-LSK.]]>
<![CDATA[Akurasi Arah Kiblat Bangunan Mesjid di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ]]>
<![CDATA[T Saifullah]]>;
<![CDATA[Teuku Yudi Afrizal]]>;
<![CDATA[Albert Alfikri]]>;
<![CDATA[Dara Wulandari]]>
<![CDATA[ Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 4 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.7934688
<![CDATA[Kajian tentang arah kiblat masuk dalam kajian hukum Islam karena meskipun menggunakan dasar hisab atau perhitungan, akan tetapi landasan berpijaknya adalah syariat Islam. Dalam kajian Hukum Islam disebutkan bahwa menghadap kiblat dalam salat adalah salah satu syarat sah salat. Berdasarkan data dari Kemenag tahun 2020 di Daerah Jawa ditemukan bahwa sebagian besar tempat ibadah muslim dibangun dengan tidak mempertimbangkan arah kiblat yang sebenarnya. Artinya ditemukan banyak arah kiblat tempat ibadah muslim melenceng dalam batas yang tidak dapat ditolerir. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yang dapat digolongkan dalam jenis penelitian terapan karena dalam penelitian ini peneliti menerapkan perhitungan segitiga bola untuk melakukan pengujian akurasi arah kiblat pada tempat ibadah muslim yang ada di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Jumlah tempat ibadah muslim di Kecamatan Banda Sakti adalah 64 yang terdiri dari 18 bangunan mesjid, dan 46 lainnya adalah menasah atau mushola. Dalam penelitian ini tidak semua tempat ibadah tersebut akan diuji akurasi arah kiblatnya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 meesjid yang dilakukan uji akurasi arah kiblat ditemukan bahwa Azimut Kiblat Mesjid Baitul Khairat dan Mesjid Syuhada menunjukkan hasil akurat. Sedangkan 3 mesjid lainnya tidak akurat dimana azimut kiblat bangunan mesjid Al-Mukhlisin Kota Lhokseumawe menunjukkan kemelencangan yang lebih besar dari lainnya yaitu 9° 4' 12" (9.07 derajat) ke arah Utara dari Azimut Bangunan.]]>
<![CDATA[Pencegahan Radikalisme Melalui Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Hukum di Pesantren Al-Urwatul Wustqa Muara Batu, Aceh Utara ]]>
<![CDATA[Saifullah, T]]>;
<![CDATA[J, Jumadiah]]>;
<![CDATA[Alfikri, Albert]]>;
<![CDATA[H, Harun]]>
<![CDATA[ Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.17008368
<![CDATA[Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah penyuluhan ideologi Pancasila dan budaya sadar hukum yang akan dilaksanakan di Dayah al-Urwatul Wustqa yang berada di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara. Ada beberapa alasan kenapa lokasi ini dipilih menjadi lokasi pengabdian, yaitu: Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kamaruzzaman ditemukan bahwa Mesjid al-Izzah yang berada satu komplek dengan dayah tersebut diidentifikasi sebagai mesjid yang terpapar paham Islam radikal. Dalam aksi terorisme Jalin di Aceh pada 2010 silam, salah satu dari jamaah tetap mesjid tersebut ikut terlibat dalam aksi tersebut. Bukan hanya itu, pada tahun 2019 salah seorang pemuda desa Cot Seurani yang juga jamaah tetap dari mesjid tersebut ditangkap karena terlibat dalam jaringan ISIS di Indonesia. Kedua, berdasarkan pengamatan pendahuluan, ditemukan buku-buku dan kitab-kitab yang digunakan dalam pendidikan dayah tersebut beberapa diantaranya tergolong buku-buku yang termasuk tidak direkomendasikan oleh MPU Aceh karena teridentifikasi mengandung ajaran radikal Wahabi. Selain itu jika dilihat dari seluruh mesjid dan dayah yang ada di Kec. Muara Batu, maka Mesjid al-Izzah adalah satu-satunya mesjid yang tatacara peribadatan salat lima waktunya, termasuk azan pada hari Jumat hanya satu kali, berbeda dari yang dilakukan oleh pemeluk Islam di Kecamatan tersebut yang mayoritas bermazhab Syafi’i. Sehingga pada tahun 2016 sebagaimana terungkap dalam penelitian yang peneliti lakukan terjadilah konflik keagamaan antar mazhab Islam dalam bentuk perebutan pengurusan mesjid tersebut. Secara sederhana, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengajaran dan pelatihan tentang radikalisme dan bahayanya bagi umat Islam dan negara. Selain iu mitra juga diberikan pengajaran tentang nilai-nilai Pancasila dan regulasi tentang radikalisme dan terorisme di Indonesia. Pengabdian ini disusun dalam suatu kurikulum yang akan disampaikan dalam kurun waktu 2 bulan. Target luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah mitra mengetahui bahaya dari radikalisme dan pandangan Islam tentang radikalisme. Selain itu mitra juga diharapkan mengetahui secara mendalam tentang nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai tameng untuk menolak radikalisme. Dari dua target tersebut, mitra diharapkan menjadi salah satu penggerak dayah di Aceh yang menentang radikalisme dan terorisme.]]>
<![CDATA[Bencana dalam Lintasan Sejarah: Pandemi Flu Spanyol 1918-1920 di Hindia Belanda ]]>
<![CDATA[Fadli, Akhyar Royan]]>;
<![CDATA[Alfikri, Albert]]>
<![CDATA[ Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 1-2 (2023): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8407930
<![CDATA[Flu Spanyol yang dimulai sejak 1918 dan berasal dari resimen tentara Amerika di Perancis atau akhir Perang Dunia I. Untuk kasus di Hindia-Belanda wabah ini memiliki varian istilah. Flu Spanyol 1918 dikategorikan sebagai pandemi yang menyebar ke seluruh belahan dunia dan memakan korban hingga sepertiga warga dunia. Lalu, pada akhir 2019 wabah penyakit kembali menyerang dunia. Covid-19 kali pertama ditemukan di Wuhan, Cina dan menyebabkan ribuan korban positif terjangkit dalam waktu singkat. Peristiwa yang terjadi pada masa silam selalu memiliki kebijkanaan yang bisa dijadikan pelajaran penting untuk menangani alur peristiwa yang tidak jauh berbeda yang terjadi di masa sekarang. Dalam hal ini, penyamaan persepsi dan pemahaman menjadi kunci bagaimana peristiwa pandemi dapat lebih mudah ditangani. Pada hakikatnya, setiap peristiwa atau bencana dapat berulang sehingga pasti dibutuhkan solusi penanganan yang tepat untuk kedepannya.]]>
<![CDATA[Pernikahan Parak Pada Masyarakat Gayo Dalam Kajian Hukum Islam ]]>
<![CDATA[R, Rahmayanti]]>;
<![CDATA[Saifullah, T]]>;
<![CDATA[H, Hamdani]]>;
<![CDATA[Alfikri, Albert]]>;
<![CDATA[M, Munardi]]>;
<![CDATA[Nur, Mukhlish M]]>
<![CDATA[ Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 1 (2024): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.13338147
<![CDATA[The marriage system in Gayo, especially in the Hakim community of Lut Tawar District, strictly prohibits marriage with the same village of origin. This is a provision from ancient ancestors who lived in groups and lived in the same area because the group still had sibling relationships. Then to avoid quarrels between kuru, a rule was made that prohibited marriage within one kuru. This is considered an ancestral vow. This marriage only prohibits marriage to the guardian's hometown (father). If there is a violation of this custom, then the mistake that can be punished in the form of parak by slaughtering a buffalo and giving rice and cooking utensils given to the community as village cleaners. This study aims to find out how the parak marriage custom in Central Aceh and the consequences of the parak marriage custom law in Lut Tawar District, Central Aceh District. The research method used is empirical juridical by collecting data from the field. Then the research approach used qualitatively will reveal the social meaning of the phenomena that will be obtained from the respondents. Furthermore, the nature of this research is descriptive qualitative by describing and answering in detail the problems to be studied. Based on the results of the study it is known that the custom of parak marriage does not prohibit same-tribe marriages. However, it is forbidden to marry one kuru (group) that has existed since ancient times. Then parak happened because of relatives who were caused by the marriage of agon, juelen so they moved around the village and now Kosu's marriage always remembers the hometown of the guardian. In Islamic law, marriage is also prohibited because one lineage is an arrangement and result of a marriage relationship. The author can conclude that the custom of parak marriage is not against Islamic law. It was suggested to Reje (village head), traditional leaders, and community leaders and other parties to carry out a movement in the form of an annual visit to the kuru to strengthen adat because currently there is a lot of mixing of tribes from all over.]]>
<![CDATA[Pencegahan Radikalisme Melalui Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Hukum di Pesantren Al-Urwatul Wustqa Muara Batu, Aceh Utara ]]>
<![CDATA[Saifullah, T]]>;
<![CDATA[J, Jumadiah]]>;
<![CDATA[Alfikri, Albert]]>;
<![CDATA[H, Harun]]>
<![CDATA[ Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.17008368
<![CDATA[Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah penyuluhan ideologi Pancasila dan budaya sadar hukum yang akan dilaksanakan di Dayah al-Urwatul Wustqa yang berada di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara. Ada beberapa alasan kenapa lokasi ini dipilih menjadi lokasi pengabdian, yaitu: Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kamaruzzaman ditemukan bahwa Mesjid al-Izzah yang berada satu komplek dengan dayah tersebut diidentifikasi sebagai mesjid yang terpapar paham Islam radikal. Dalam aksi terorisme Jalin di Aceh pada 2010 silam, salah satu dari jamaah tetap mesjid tersebut ikut terlibat dalam aksi tersebut. Bukan hanya itu, pada tahun 2019 salah seorang pemuda desa Cot Seurani yang juga jamaah tetap dari mesjid tersebut ditangkap karena terlibat dalam jaringan ISIS di Indonesia. Kedua, berdasarkan pengamatan pendahuluan, ditemukan buku-buku dan kitab-kitab yang digunakan dalam pendidikan dayah tersebut beberapa diantaranya tergolong buku-buku yang termasuk tidak direkomendasikan oleh MPU Aceh karena teridentifikasi mengandung ajaran radikal Wahabi. Selain itu jika dilihat dari seluruh mesjid dan dayah yang ada di Kec. Muara Batu, maka Mesjid al-Izzah adalah satu-satunya mesjid yang tatacara peribadatan salat lima waktunya, termasuk azan pada hari Jumat hanya satu kali, berbeda dari yang dilakukan oleh pemeluk Islam di Kecamatan tersebut yang mayoritas bermazhab Syafi’i. Sehingga pada tahun 2016 sebagaimana terungkap dalam penelitian yang peneliti lakukan terjadilah konflik keagamaan antar mazhab Islam dalam bentuk perebutan pengurusan mesjid tersebut. Secara sederhana, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengajaran dan pelatihan tentang radikalisme dan bahayanya bagi umat Islam dan negara. Selain iu mitra juga diberikan pengajaran tentang nilai-nilai Pancasila dan regulasi tentang radikalisme dan terorisme di Indonesia. Pengabdian ini disusun dalam suatu kurikulum yang akan disampaikan dalam kurun waktu 2 bulan. Target luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah mitra mengetahui bahaya dari radikalisme dan pandangan Islam tentang radikalisme. Selain itu mitra juga diharapkan mengetahui secara mendalam tentang nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai tameng untuk menolak radikalisme. Dari dua target tersebut, mitra diharapkan menjadi salah satu penggerak dayah di Aceh yang menentang radikalisme dan terorisme.]]>
<![CDATA[Transintegration of Customary Law and Sharia: Lesson from Historical Law and Cultural Law ]]>
<![CDATA[Subhan, Subhan]]>;
<![CDATA[Rahman, Fuad]]>;
<![CDATA[Alfikri, Albert]]>
<![CDATA[ Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 7 No 1 (2024): Substantive Justice International Journal of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56087/substantivejustice.v7i1.296
<![CDATA[This study explores the transintegration of customary law and Islamic law in Jambi in the context of history and culture. With a descriptive qualitative approach, this study uses data collection methods: in-depth interviews with traditional figures, ulama, and the community, field observations, and analysis of historical documents and related legal regulations. Data analysis techniques are carried out by identifying patterns, themes, and changes in the relationship between customary law and sharia. The study results indicate that the integration of customary law and sharia in Jambi has been going on since the time of the Jambi Sultanate, with the important role of figures such as Datuk Orang Kayo Hitam. In family law, Jambi customs accommodate sharia principles such as the prohibition of marrying siblings, although there are differences in specific customary rules. In criminal law, the application of qisas is adapted into customary fines, reflecting an effort to compromise sharia values in the structure of customary law. The challenges of modernization and plurality create dynamics in maintaining the principle of "custom is based on syarak, syarak is based on the Book of Allah". The majority of the community supports preserving customary law that is in line with Islamic values. This study emphasizes the importance of inclusive dialogue between traditional leaders, religious scholars, and the younger generation to ensure the relevance of customary law integrated with Islamic values.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Krisna, Romi]]>;
<![CDATA[Bahreisy, Budi]]>;
<![CDATA[Alfikri, Albert]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18886
<![CDATA[Latar belakang ini membahas kekerasan di sekolah, termasuk penggunaan hukuman fisik untuk disiplin. Meskipun tujuan pendidikan adalah menciptakan lingkungan yang aman, kekerasan fisik dan verbal masih terjadi, berdampak negatif jangka panjang pada siswa. Perlindungan anak diatur oleh Undang-Undang, seperti UUD 1945 dan UU No. 35 Tahun 2014, yang melarang kekerasan di lingkungan pendidikan. Pendekatan yang lebih manusiawi dan perlindungan hukum yang lebih kuat dibutuhkan untuk menciptakan pendidikan yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek yuridis mengenai kekerasan oleh guru terhadap siswa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta dampak kekerasan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang, dan analisis bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, kekerasan fisik dilarang. Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan kasih sayang dalam pendidikan, sementara KUHP dan UU Perlindungan Anak mengatur sanksi untuk kekerasan oleh guru. Dampak kekerasan pada siswa meliputi fisik (rasa sakit), psikologis (emosi labil), dan sosial (isolasi). Hukuman fisik tidak efektif untuk disiplin dan justru merugikan perkembangan siswa. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya dilakukan dalam suasana ramah dan penuh cinta agar siswa merasa aman untuk belajar.]]>
